 |
| Tampak Wakil Gubernur Ummi Rohmi saat rapat bersama BPS NTB, Kamis (28/2). |
Mataram - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Sukantono mengatakan, proses survey angka kemiskinan telah dilakukannya selama ini. Untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018 yang mencapai 14,75 persen.
Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.
Ia juga menjelaskan, bahawa survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.
“Kami melakukannya dua kali sesuai aspirsi anggota Dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,” jelas Sukantono kepada wartawan, Kamis (28/2).
Yang perlu menjadi catatan, katanya, adalah turunnya angka kemiskinan NTB sebanyak 0,02 persen, meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Kenapa bisa menurun? Sukantono Ia menjelaskan, bahwa pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah, sehingga ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimapah.
“Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,” tegasnya dihadapan Wakil Gubernur Ummi Rohmi.
Akademisi Unram, Dr. Firman menjelaskan, bahwa gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan.
Dia juga memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB. Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua, adalah reposisi peran, ketiga adalah industrialisasi.
“Saat ini Gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,” katanya.
Yang perlu dilakukan juga, kata Firman, adalah reorientasi produksi. Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk suvenir, maka kedepan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan.
“Dan yang terkakhir adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama,” pungkasnya.
(Amrin)
