newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Saturday, September 25, 2021

Empat Orang Terjaring dalam Operasi Yustisi dan Pembagian Masker

Sumbawa Barat - Patroli yustisi penegakan protokol kesehatan Covid-19 sebagai Implementasi Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Kegiatan itu dilakukan, pada Kamis, 23 September 2021 pukul 23.45 wita yang bertempat di lingkungan KTC Kecamatan Taliwang KSB. Yustisi ini juga diperkuat oleh Perda Provinsi NTB nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Kepala Daerah KSB nomor 41 Tahun 2020 dan pembagian masker bagi pengguna jalan yang tidak membawa masker yang di ikuti oleh personel piket Polsek Taliwang. 

"Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ka SPK II Polsek Taliwang Bripka Agus Sofian Putra dengan sasaran razia pemuda yang nongkrong di seputaran area perkantoran KTC," jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., MH melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S. Sos kepada media ini.

Ia juga mengatakan, kegiatan itu diawali pukul 23.45 wita yang bertempat di area perkantoran KTC Kecamatan Taliwang KSB, anggota piket Polsek Taliwang melaksanakan patroli Yustisi dan pembagian masker bagi pengguna jalan yang tidak membawa masker, sedangkan sanksi bagi pemuda yang tidak menggunakan masker yang terjaring dalam patroli Yustisi diberikan berupa sanksi sosial dan sanksi teguran. 

"Total pelanggar yang terjaring yaitu, sanksi sosial 4 orang (tindakan fisik berupa push up)," tutupnya. (***)

Friday, September 24, 2021

Tidak Becus Tangani Kasus Penculikan Anak, Pimpinan Polri Perlu Evaluasi Aparat Polres Cianjur

Jakarta - Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Darryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Darryl Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Darryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Darryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Darryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Darryl. Darryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Darryl Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Darryl, Bustomi. (***)

Sehari 1.832 Dosis Diberikan Kepada Warga KSB Oleh Polres Sumbawa Barat

Sumbawa Barat - Untuk menjaga imunitas masyarakat Sumbawa Barat, Bidang Sosial budaya Polres Sumbawa Barat telah melaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan itu dilakukan, pada Selasa, 21 September 2021 pukul 07.00 wita yang bertempat di gerai vaksinasi wilayah hukum Polres Sumbawa Barat secara massal yang diperuntukkan kepada pelayan publik, pelajar, lansia dan masyarakat umum dalam rangka penanganan dan pencegahan penularan Covid-19," tutur Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi, S. Sos kepada media ini.

Ia juga mengatakan, vaksinasi massal yang dihimpun bidang sosial dengan rincian yakni dilakukan di UPTD Puskesmas Poto Tano terdaftar 117 orang, divaksin 114 orang, tunda 3 orang dengan alasan medis. UPTD Puskesmas Seteluk terdaftar 271 orang divaksin 266 orang tunda 5 orang (alasan medis)

Selanjutnya di UPTD Puskesmas Taliwang terdaftar 541 orang divaksin: 541 orang. UPTD Puskesmas Brang Ene terdaftar 138 orang divaksin 138 orang. UPTD Puskesmas Brang Rea terdaftar: 340 orang divaksin 340 orang. UPTD Puskesmas Jereweh terdaftar 142 orang divaksin 142 orang.

Sementara itu, di UPTD Puskesmas Maluk terdaftar 104 orang divaksin 104 orang. UPTD Puskesmas Sekongkang terdaftar 173 orang divaksin 173 orang. Untuk RSUD Asy Syifa terdaftar 14 orang divaksin 14 orang.

"Hasil yang dicapaian dari kegiatan vaksinasi bidang sosial budaya sebanyak 1.832 dosis," kata Eddy sapaan akrab perwira ini.

Dia mengatakan, stock vaksin yang tersisa di instalasi IFK di Dinas Kesehatan Sumbawa Barat yakni, Sinovac 50 vial (100 dosis), AZ 0 vial ( 0 dosis), Moderna 371 vial (5.194 dosis) dan Sinopharm 0 vial (0 dosis). 

Satlantas Polres Sumbawa Barat Bagikan Masker dan Sembako Saat OPS Patuh Rinjani

Sumbawa Barat - Polres Sumbawa Barat menggelar operasi patuh Rinjani 2021. Dalam operasi tersebut, polisi di Kabupaten Sumbawa Barat menyasar pengendara yang tak patuh protokol kesehatan.

Operasi patuh rinjani sendiri akan berlangsung selama 14 hari sejak 20 September 2021 hingga 3 Oktober 2021 mendatang.
"Operasi patuh yang dilaksanakan pada saat ini, sasarannya yaitu kepada prokes untuk meningkatkan kepatuhan," ucap kasat lantas IPTU I Made Sugiarta, SH melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi, S.Sos. Rabu, (22/9).

Eddy mengatakan dalam pelaksanaan operasi patuh ini, pihaknya mengedepankan kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif. Salah satunya dengan memberikan edukasi terlebih soal kepatuhan prokes.

"Ya, kegiatan preventif, kita hanya melakukan sosialisasi, edukasi tentunya berkaitan dengan prokes," tuturnya.

Tetap persuasif yang humanis kepada masyarakat, kegiatan itu sosialisasi kepada masyarakat, membagikan masker memberikan bantuan sembako," kata Made menambahkan.

Selain menyasar kepatuhan prokes, sambung Made, polisi juga menekankan pada situasi keamanan lalu lintas berkendara. Total ada 35 orang anggota lalu lintas yang dikerahkan selama operasi patuh rinjani ini.

"Masyarakat pengguna jalan ini kan banyak, makanya kita sebar anggota kita," kata dia.

Selama operasi ini, pihaknya mengimbau agar masyarakat bisa mematuhi aturan berkendara lalu lintas. Operasi ini, kata Made sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk patuh berkendara.

"Sifatnya, kalau menemukan pelanggar, kita imbau dan ingatkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," ujarnya. 

Aher Kembali Menjabat Ketua DPK PKP Sumbawa Barat

Sumbawa Barat - Dalam persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, berbagai langkah sudah dilakukan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) NTB dengan terus melakukan konsolidasi internal dan pembentukan pengurus Kabupaten yang sudah berakhir masa kepengurusannya termasuk Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketua DPP PKP NTB Andi Laweng, SH., MH mengatakan bahwa ada beberapa ketua DPK yang berganti dan ada yang dipertahankan. "Dengan pertimbangan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja DPK-DPK yang ada, maka beberapa ketua DPK yang lama kami percayakan kembali melanjutkan kepemimpinannya termasuk di KSB. "Diknda Aher di KSB adalah salah satu kader terbaik PKP yang cukup loyal, memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin partai, bahkan kedepan akan kami persiapkan sebagai kader internal yang akan kami dorong dan  perjuangkan untuk ikut dalam kontestasi pilkada KSB 2024," tutur Andi Laweng.

Lanjut andi, maka dengan berbagai pertimbangan tersebut, tentu sangat layak untuk diberikan kepercayaan kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP) Sumbawa Barat periode 2021-2026", papar Laweng sapaan akrabnya. Kamis, (23/9).

Menurut Laweng, dalam pembentukan kepengurusan DPK secara kepartaian kami melakukan dengan dua metode, pertama melalui proses revitalisasi bagi ketua DPK yang dipertahankan  dan langkah kedua adalah fit and proper tes bagi ketua DPK yang baru. Sedangkan DPK PKP KSB kami lakukan proses revitalisasi kepengurusan, ada beberapa nama baru yang masuk dan beberapa pengurus lama yang dipertahankan, karena sejatinya struktur partai di KSB cukup kuat dan sudah dibuktikan dengan bertahannya dua kursi di tiga kali pemilu sejak 2009, 2014 hingga pemilu 2019 dan insyah Allah di pemilu 2024 nanti hasilnya harus lebik baik.

Sementara Ketua terpilih DPK PKP KSB Aheruddin Sidik, SE.,ME melalui sambungan selulernya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua Umum DPN PKP dan ketua DPP PKP NTB atas kepercayaan yang diberikan, maka tentu sebagai kader partai kami selalu siap melaksanakan keputusan partai.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, Insyah Allah kami akan segera memantapkan struktur-struktur kecamatan dan desa, terutama di wilayah-wilayah dapil selatan yang belum maksimal hasilnya di beberapa pemilu yang lalu, maka konsolidasi dan akselerasi harus dilakukan secepatnya, Insyah Allah dengan kebersamaan dan dukungan semua pengurus, PKP akan besar di KSB kedepan," tegas Politisi muda Kecamatan Seteluk itu. 

Pembebasan Lahan Bandara Kiantar Tuntas

Sumbawa Barat - Lahan seluas 124 Ha yang berada di desa Kiantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara (Bandara) akhirnya tuntas dibayarkan.

Meskipun selama ini menuai banyak pro dan kontra terkait pembebasan lahan tersebut. Namun pemilik lahan bersedia menjual lahannya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan dalam press release resminya bahwa, pemerintah daerah telah membantu investor untuk pembebasan lahan bandara tersebut. Dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih atas sinergitas semua pihak, akhirnya pembebasan lahan untuk bandara bisa tuntas.

"Alhamdulillah, dengan sinergitas, apa yang kita lakukan bisa tuntas sesuai harapan bersama. Rencananya pembebasan lahan kita selesaikan akhir september, namun berkat semuanya bisa kita selesaikan dengan cepat dipertengahan september ini," jelas Bupati di depan awak media.

Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja bersama semua pihak, prinsipnya lahan 124 Ha kita sudah bebaskan. Sementara untuk lahan pengganti tambak, akan kita carikan. Dia menuturkan kembali, masih ada satu lahan lagi yang tersisa untuk kepentingan bandara. Namun hal itu akan segera diatasi.

Madiyan Syahdianto selaku perwakilan investor mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak, Sehingga pembebasan lahan untuk bandara bisa tercapai. Hal ini tuntas karena hasil kerjasama kita semua. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita dimasa depan.

"Insyah Allah, selesai pembebasan lahan ini, awal bulan depan akan ada pekerjaan awal untuk bandara," ucap Cakil sapaan akrabnya.

Hadir dalam acara itu, Bupati Sumbawa Barat, Dandim 1628/SB Letkol Czi Sunardi, ST., M. IP, Kapolres Sumbawa Barat, Kajari Sumbawa Barat Suseno, SH., MH dan tim fasilitasi pembebasan lahan bandara kiantar. 

Wednesday, September 22, 2021

Polres Sumbawa Barat Lakukan OPS Patuh Rinjani 2021 Kepada Pengguna Jalan

Sumbawa Barat - Dalam rangka meningkatkan disiplin terhadap protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas untuk mencegah penyebaran covid-19 serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang mantap anggota Polres Sumbawa Barat melakukan OPS patuh Rinjani 2021.

Kamseltibcarlantas adalah situasi dan kondisi dimana penggunaan lalu lintas dirasa baik dengan atau tanpa kendaraan, merasa aman karena terbebas dari rasa ketakutan, adanya ancaman hambatan maupun gangguan.

Kegiatan OPS Patuh Rinjani 2021 itu dilakukan, pada Senin, 20 September 2021 di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat," jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S, Sos kepada media ini.

Ia juga mengatakan, pukul 09.00 Wita dilaksanakan apel dan pengecekan anggota yang terlibat dalam sprint Ops patuh Rinjani yang dipimpin oleh KBO Lantas IPDA I Putu Yudiartawan, SH.

KBO Lantas mengarahkan dalam apel tersebut bahwa, hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan OPS patuh Rinjani 2021. Dalam kegiatan operasi Patuh kali ini kita tidak melakukan penindakan. Namun melakukan kegiatan himbauan serta membagikan masker guna memutus mata rantai penyebaran covid 19.

"Kegiatan kita bukan saja kepada pengguna jalan namun juga ke tempat-tempat keramaian yang rawan terjadinya penyebaran virus covid 19, sekaligus ditempat keramaian itu sendiri, kita akan memberikan himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan karena pendemi covid-19 ini belum berakhir," ujarnya.

Ia juga meminta kepada anggota yang berada dilapangan agar dalam pelaksanaan kegiatan supaya tetap mematuhi prokes dan bersikap humanis dalam pelaksanaan tugas. 

Dia menerangkan anggota melakukan pengaturan lalu lintas dan himbauan-himbauan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat terkait dengan dilaksanakannya OPS patuh Rinjani 2021 yang berlokasi di simpang parang Taliwang, simpang Boxi, depan SD 10 Taliwang dan terminal tanah mira Taliwang. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, anggota memberikan browser, leaflet, Sticker dan masker kepada pengguna jalan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid 19.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan itu yaitu terciptanya kepatuhan masyarakat agar tertib berlalulintas dan disiplin prokes Covid 19, terciptanya kamseltibcar lantas dan situasi yang aman dan kondusif.

"Kami melakukan pembagian masker sebanyak 55 buah, Leaflet 60 buah dan sticker 35 buah," tutur Eddy.

Kendaraan yang diperiksa saat operasi patuh Rinjani yaitu R2 25 unit, Mobil penumpang 20 unit, Bus 15 unit dan mobil barang 18 unit. (***)

Kapolri Beri Bantuan 20 Ton Oksigen Kepada Pemprov NTB

Mataram - Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal S.I.K MH menyerahkan bantuan Isotank Oksigen Isoteng Liquid sebanyak 20 ton kepada Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah di halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/9/2021).

Kapolda NTB yang diutus Kapolri Jendaral Listio Sigit Prabowo menyerahkan bantuan itu berharap, 20 ton oksigen itu dapat membantu Pemprov NTB dalam penanggulangan kasus Covid-19 di NTB.

"atas segala kerendahan hati, saya diperintah oleh Kapolri untuk menyerahkan 20 ton oksigen ini kepada Bapak Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah agar dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 di NTB," ungkap Iqbal dalam sambutannya saat penyerahan bantuan 20 ton oksigen tersebut, di Halam Kantor Gubernur NTB, Senin menjelang siang.

Sementara Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menerima 20 ton oksigen itu mengucap terimakasih yang tak terhingga kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi (Kapolri) Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si.

Gubernur mengatakan, NTB merupakan salah satu Provinsi yang penanganan Covid ya cukup bagus, namun dia tidak akan lengah dengan kondisi yang telah dicapainya.

"banyak yang penanganan Covidnya bagus tetapi lalai bisa terjadi kasus yang parah," jelasnya usai menerima Isotank berisi 20 ton Oksigen Liquid di halaman Kantornya, Senin menjelang siang.

Dia mewakili masyarakat NTB mengungkapkan apresiasi dan terimakasih kepada Kapolri yang telah menghadiahinya 20 ton oksigen yang memang sering dibutuhkan saat penanganan pasien Covid-19.

"oleh karena itu atas nama masyarakat NTB memberikan apresiasi dan terimakasih yang luarbiasa kepada bapak Kapolri yang telah menghadiahkan 20 ton oksigen tersebut,"

Dikatakan, oksigen adalah sesuatu yang memang dibutuhkan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat penanganan pasyen Covid-19 di setiap rumah sakit

"ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, sehingga secara psikologis kami merasa tenang," pungkasnya. (***)

Strategi Kapolres Sumbawa Barat Untuk Mencapai Target Vaksin

Sumbawa Barat – Dalam mencapai target vaksinasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., M. IP menggunakan empat strategi yang saat ini terus dilakukan.

Empat strategi itu diungkapkan AKBP Heru Muslimin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/9) mengatakan bahwa, empat strategi ini yaitu terus dilaksanakan untuk mencapai target vaksinasi sekitar 70 persen dari jumlah sasaran.

“Tentunya secara nasional memang kita menargetkan vaksinasi dengan capaian 70 persen dari sasaran untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Oleh sebab itu kita terus menggenjot dan gencarkan vaksin ini,” katanya.

Strategi yang dilaksanakan adalah, pertama strategi antar jemput sasaran. Sasaran atau masyarakat dibawa ke gerai dan diberikan vaksin. Strategis kedua, Polri mempunyai program vaksinasi berbasis komuniti, yaitu melaksanakan kegiatan vaksin ke sekolah-sekolah. Kemudian ketiga yaitu vaksinasi berbasis desa.

“Kami sudah berjalan ke desa-desa yang belum tersentuh vaksin, ada beberapa desa yang belum tersentuh vaksin," ujarnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk segera menginformasikan kepada desa atau Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa jika ada satu desa yang belum mendapatkan vaksin, sehingga pihak Polri akan datang untuk memberikan vaksin. 

Strategi yang ke empat yaitu penertiban masyarakat di jalan, kami mengimbau warga di jalan untuk melakukan vaksin. Jika belum vaksin akan divaksin langsung di lokasi seperti yang dilakukan di depan Puskesmas Taliwang.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Taliwang, dr Darmawansyah, saat ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan, saat ini untuk pelaksanaan vaksin, pihaknya tidak lagi membagi dosis satu atau dua, masyarakat yang datang ke puskesmas untuk vaksin akan disesuaikan dengan kebutuhannya. 

“Jika belum vaksin akan divaksin pertama, dan jika vaksin ke dua maka kita akan berikan vaksin dosis dua,” tuturnya.

Bantuan dari pihak kepolisian sangat membantu, sungguh luarbiasa dan kami mengapresiasi terutama kepada Kapolsek yang tidak ada hentinya berkoordinasi, di luar jam kerja pun siang malam tetap terhubung. “Ini support yang luarbiasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Taliwang juga mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung kegiatan vaksinasi bersama puskesmas Taliwang.

Ia bersama anggota juga terus mendukung vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Sumbawa Barat.

Salah satu warga Kota Baru Taliwang yang menerima vaksinasi, Siti Maesarah, mengatakan, setelah divaksin ia merasa tenang, bahkan ia tidak menyangka bisa menerima vaksinasi karena dalam keadaan hamil.

“Ceritanya saya dari sekolah nyampe sini kena razia dan saya masuk ke sini dan dibimbing sama polisi. Ini vaksin yang pertama karena saya dalam keadaan hamil jadi kemarin saya takut. Nah akhirnya setelah masuk 6 bulan trus vaksin ke sini aman karena ada perawat,” ungkapnya.

Selain Maesarah, salah satu warga Benete, Alimuddin, bersyukur dengan adanya penertiban di jalan ini akan memaksa kita untuk vaksin.

“ Alhamdulillah gak nyangka saya tadi abis belanja tadi kebetulan ada pemeriksaan dan langsung diarahkan vaksin kebetulan ini yang pertama,” tutupnya. (***)

Sambut Milad Ke-3, FWMO Lotim Akan Gelar Berbagai Kegiatan

Lombok Timur - Dalam rangka memperingati Milad ke-3 Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur akan menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan dan memeriahkan kegiatan tersebut.

Diantaranya ‎kegiatan bakti sosial meliputi penyaluran air bersih ke wilayah Selatan Lotim terkena dampak kekeringan. Kemudian kegiatan Santuan bagi orang tua jompo dan pembagian alat kebersihan bagi desa wisata.

Hal ini dikatakan Ketua Panitia Milad ke 3 FWMO Lotim, M.Nurji seusai rapat persiapan Milad ke-3 FWMO Lotim, Selasa (21|9). " Untuk menyemarakkan peringatan Milad Ke-3 FWMO Lotim akan digelar berbagai kegiatan,"tegasnya.

Ia menyebutkan kegiatan bakti sosial penyaluran air bersih dan santunan akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2021. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembagian alat kebersihan ke desa wisata tanggal 7 Oktober 2021.

Setelah itu nantinya akan dilakukan kegiatan rapat kerja FWMO Lotim,media gathering dan puncak kegiatan Milad ke-3 FWMO Lotim yang akan bertempat di salah satu hotel mewah di wilayah Senggigi, Lombok Barat.

" Puncak Milad ke 3 FWMO Lotim tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di wilayah Senggigi," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua FWMO Lotim, Syamsurrijal mengatakan kalau kegiatan milad ke-3 FWMO Lotim akan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan. Diantaranya mulai dari bakti sosial,rapat kerja,media gathering dan malam puncak Milad ke-3 FWMO Lotim.

" Tema kegiatan ini bersama insan pers maju membangun Lotim," tegasnya.

Terima Bantuan Oksigen Concentrator dari GoTo, Doktor Zul : Maksimalkan Peran Bangun NTB

Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, meminta agar GoTo (Gojek-Tokopedia) lebih memaksimalkan perannya untuk ikut serta berkontribusi membangun dan membangkitkan ekonomi NTB.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Doktor Zul, saat menerima bantuan 10 unit Oksigen Concentrator kapasitas 10 liter dari GoTo, yaitu holding group dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia), Tokopedia dan GoTo Finance, Selasa (21/9/2021) di Pendopo Gubernur.

"Banyak sekali peluang dan potensi yang ada di NTB untuk dikembangkan, sehingga bisa ikut berkiprah membangun perekonomian di NTB," kata Doktor Zul.

Diakuinya, GoTo sudah memberikan warna di NTB, khususnya membuka peluang dan lapangan pekerjaan disektor jasa tranportasi, selain juga menggerakan sektor UMKM seperti kuliner dan lain sebagainya.

Keberadaan UMKM juga harus dapat didukung oleh GoTo, baik dari segi kapasitas SDM, produk hingga penguatan marketnya.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi NTB ini mengyampaikan apresiasi atas bantuan Oksigen Concentrator. Untuk menguatan dan dukungan Rumah Sakit Mandalika menghadapi perhelatan WSB dan MotoGP.

"Terima kasih dukungan dan bantuannya, kami tunggu kontribusinya demi membangun NTB Gemilang," tutup pria kelahiran Sumbawa ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Divisi Stategis Perusaan Gojek Indonesia, Leo Wibisono Arifin, menyampaikan rasa syukurnya, atas keluangan waktu Gubernur Zul untuk menerima langsung bantuan Oksigen Concentrator.

"Ini adalah bagian dari program bangkit bersama," kata Leo.

Menurutnya program ini merupakan upaya untuk mempercepat kebangkitan Indonesia dari segala sisi, dan pemberian bantuan Oksigen Concentrator adalah untuk mendukung kebangkitan dari sisi kesehatan akibat pandemi Covid-19. Sehingga bisa membantu penanganan Covid di NTB.

"Ada 15 unit Oksigen Concentrator kapasitas 10 liter, 10 unit untuk Pemrov. NTB dan 5 Unit untuk Pemkot Mataram,"jelas alumni SMA 1 Mataram yang punya posisi strategis di perusaan Gojek ini.

Konsentrator oksigen merupakan alat untuk memproduksi oksigen, untuk di diatribusikan ke tabung atau wadah oksigen lagi. Kualitas standar terbaik dan bentuknya portabel, dapat dibawa kemana-mana.

Dijelaskan pula oleh Leo, bahwa program Bangkit Bersama ini adalah program yang diinisiasi oleh GoTo. Sedangkan GoTo adalah perusaan holding. Bekerjasama juga dengan yayasan anak bangsa bisa.

Turut mendampingi Gubernur Zul, Asisten 3, Kadis PUPR (Ketua satgas oksigen), Kalak BPBD, Karo Adpim, Kadis Perhubungan dan Karo Kesra Setda Provinsi NTB. (***)

Belasan Tikaman, Seorang Ibu Tewas di Tangan Bujang Lapuk

Mataram - Seorang ibu empat anak berinisial FH, tewas ditikam secara sadis di rumahnya, Lingkungan Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Selasa dini hari, 21 September 2021.

Wanita berusia 44 tahun itu ditikam sebanyak belasan kali oleh adik iparnya hingga tewas, saat sedang tertidur di ruang keluarga. "Informasi yang diperoleh menyebutkan, peristiwa berdarah itu terjadi saat korban FH tertidur pulas di ruang keluarga bersama suaminya," ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Kadek Adi Budi Astawa, S.T., S.I.K.

Pelaku berinisial HN (45) tidak lain adalah adik ipar korban. "Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan adanya sebuah peristiwa penganiayaan, yang mana setelah kami dalami, motifnya bukan pure (murni)  penganiayaan tapi ada sebuah rencana di sana," ungkap Kadek Adi.

Dijelaskan dia, saat memberikan keterangan di hadapan para awak media di TKP, kejadian tersebut diduga terjadi karena adanya unsur sakit hati dan dendam antara pelaku dengan korban meskipun masih adanya hubungan keluarga.

Tetangga korban, Hj. Hadriah yang menjadi saksi malam itu, sempat mendengar cekcok antara pelaku dan korban pada sore harinya. "Pelaku ini bujang, belum pernah menikah dan dia orang yang tempramen," kata dia.

Saat itu, pelaku memasuki rumah korban dengan cara memanjat tembok, langsung naik ke lantai 2 rumah korban yang sedang dalam kondisi direnovasi. Melihat korban sedang tertidur pulas, pelaku langsung menyerang korban dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya. "Pelaku waktu itu masuk ke rumah korban dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau dan tikamannya lumayan banyak ada sekitar belasan," beber Kasat Reskrim.

Setelah pelaku melakukan hal itu, kemudian pelaku berlari ke dalam rumahnya yang masih berada dalam satu pekarangan dengan rumah korban untuk mengamankan diri. Pelaku masuk ke rumahnya untuk menghindari amukan masa. 

Kemudian  pada pukul 03.00 Wita dini hari, jajaran  Polsek Pagutan mengamankan dan membawa pelaku ke Polresta Mataram. "Terhadap pelaku, penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui modus maupun motif pelaku," kata Kadek.

Jenazah sudah dipulangkan sore ini ke rumah duka dan segera dimakamkan di TPU Gubung Mamben, Sekarbela. "Sementara HN sudah kami amankan di Rutan Polresta Mataram dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 340 sub 338 KUHP," tutupnya.

Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Sumbawa Barat Menurun Signifikan

Sumbawa Barat – Jumlah pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun ini menurun signifikan, penurunannya mencapai sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya. 

Sat Lantas Polres Sumbawa Barat mencatat, jumlah pelanggar pada tahun 2021 menurun ke angka 1.832 kasus. Jauh dari jumlah pada tahun 2020 yang mencapai angka 3.505 pelanggaran.

“Jumlah pelanggaran sampai bulan Agustus 2021 adalah 1.832 pelanggaran dan didominasi oleh kendaraan roda dua,” ungkap Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat Made Sugiarta, saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (21/9).

Ia mengatakan, bahwa kendaraan roda dua yang mendominasi pelanggaran dan kecelakaan karena masih banyak yang belum tertib berlalu lintas.

Ia berharap, masyarakat selalu tertib dalam berlalu lintas. Sebelum mengendarai kendaraan bermotor harus dicek kembali surat dan kelengkapan kendaraan seperti STNK dan SIM serta menggunakan helm.

Berdasarkan kalender operasi Polri yang telah ditetapkan, Ops Patuh Rinjani 2021 telah dilaksanakan sejak tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021 mendatang.

“Ops patuh rinjani 2021 ini kita akan laksanakan selama 14 hari, kita akan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif memberikan imbauan kepada masyarakat tentang lalu lintas dan protokol kesehatan pencegahan covid-19,” kata Kasat Lantas KSB yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Lombok Utara tersebut. 

Bersama anggota, Kasat Lantas yang humanis ini juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait vaksinasi dalam situasi pandemic covid-19 sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai khususnya di Sumbawa Barat.

Ke depan, ia akan berusaha melakukan inovasi-inovasi untuk melayani masyarakat Sumbawa Barat secara maksimal.

Binsan Simorangkir Jalani Sidang Kode Etik, Wilson Lalengke Hadir sebagai Saksi

Jakarta – Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menggelar Sidang KEPP dengan terduga pelanggar AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, bertempat di Ruang Sidang KEPP, Gedung Transnational Crime Centre (TNCC) Mabes Polri, Lt. 1, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2021. Sebagaimana banyak diberitakan di berbagai media, Binsan Simorangkir adalah seorang polisi, mantan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Khusus dan Ekonomi (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Binsan Simorangkir didakwa telah melakukan pelanggaran KEPP berupa pemerasan dan/atau pemalakan terhadap warga, Leo Handoko, yang sedang diprosesnya saat bertugas sebagai penyidik [1].

Sidang yang berlangsung tertutup itu menghadirkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sebagai saksi pelapor atas kasus tersebut. Saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah Parwata, rekan satu team penyidik Binsan Simorangkir yang melakukan tugas penyidikan terhadap Leo Handoko.

Dalam sidang yang dimulai pada pukul 11.00 wib itu, dihadirkan juga terduga pelanggar KEPP, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, ditemani satu pendamping, seorang Polwan berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Di sisi lain, hadir sebagai penuntut dua orang Polisi dari unit Biro Pertanggungjawaban Profesi (Birowaprof) Divisi Propam Polri. Majelis Komisioner yang menyidangkan kasus ini diketuai oleh Kombespol Christiyanto bersama seorang wakil ketua dan satu orang anggota.

Sementara itu, saksi korban Leo Handoko bersama kakaknya Ery Biaya tidak dapat hadir di persidangan KEPP ini. Keterangan dan kesaksian mereka telah diberikan dalam bentuk informasi tertulis yang diambil oleh team penuntut (Birowaprof – red) terhadap keduanya sebelum persidangan itu digelar.

Sidang diawali dengan pengambilan sumpah oleh Majelis Komisioner terhadap kedua saksi, Wilson Lalengke dan Parwata. Selanjutnya, mendengarkan keterangan tentang identitas serta kondisi (kesehatan) dari kedua saksi dan awal-mula tentang mencuatnya kasus dugaan pemerasan dan/atau pemalakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH.

“Nama saya Wilson Lalengke, jabatan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, pekerjaan sebagai wartawan dan trainer jurnalistik warga, domisili di Jalan Anggrek Cenderawasih X Nomor 29, RT.001 / RW.003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, saat ini dalam keadaan sehat wal afiat, terima kasih Yang Mulia,” terang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisioner.

Pada persidangan sesi pertama, hanya satu Komisioner yang mengajukan berbagai pertanyaan kepada saksi pelapor, Wilson Lalengke, dan saksi dari penyidik Parwata. Ketum PPWI mendapat pertanyaan yang cukup banyak dibandingkan dengan saksi Parwata. Majelis mempertanyakan kapasitas Wilson Lalengke yang bertindak sebagai pelapor kasus ini hingga berproses sampai disidangkan di Komisi KEPP. Wilson juga diminta menjelaskan hubungan hukum antara dirinya dengan para korban pemerasan, termasuk awal mula mengetahui adanya dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oknum penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap para korban.
“Secara formal, saya diberikan kuasa oleh korban, Ery Biaya, untuk membuat laporan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas). Leo Handoko dan kawan-kawan adalah Anggota PPWI yang saya pimpinan, dan oleh karena itu saya bertanggung jawab moral untuk memantu mereka dalam kasus ini,” ungkapnya [2].

Berbeda dengan saksi Wilson Lalengke, Parwata tidak dapat memberikan banyak keterangan, ia hanya membenarkan informasi bahwa dirinya bertugas sebagai penyidik atas kasus Leo Handoko bersama-bersama terduga pelanggar Binsan Simorangkir. Namun, terkait dengan dugaan telah terjadi pemerasan dan/atau pemalakan terhadap Leo Handoko, dan kawan-kawan oleh atasannya itu, Parwata mengaku tidak mengetahui sama sekali.

Sidang kemudian di-skors pada pukul 12.00 wib untuk istrahat sholat dan makan siang.

Sesi kedua persidangan KEPP terhadap terduga pelanggar Binsan Simorangkir dimulai pada pukul 13.30 wib. Pada sesi ini, kembali Wilson Lalengke dijejali dengan berbagai pertanyaan dalam rangka menggali informasi dan fakta-fakta terkait laporan pelanggaran KEPP yang disangkakan kepada terduga pelanggar, Binsan Simorangkir. Ketum PPWI itu dengan lancar menceritakan tentang kronologis dirinya mendapatkan informasi dan data dari korban Ery Biaya yang selanjutnya ditindak-lanjuti dengan melakukan investigasi lapangan. Semua informasi dan data tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk artikel berita yang disiarkan atau ditayangkan melalui ratusan media massa di seluruh Indonesia yang tergabung dalam PPWI Media Group serta di jejaring media massa lainnya [3].

Saat dikonfirmasi kepada terduga pelanggar, Binsan Simorangkir menyangkal bahwa ia melakukan pemerasan. Menurutnya, para korban yang menawarkan bantuan membangun rumah toko untuk masa pensiunnya. Sebagaimana diketahui bahwa Binsan Simorangkir akan memasuki masa pensiun sekitar 2 tahunan lagi.

“Awalnya mereka bertanya, nanti Pak Binsan kalau sudah pensiun mau usaha apa? Saya jawab saya mau jadi dosen. Mereka tanya lagi, apakah Pak Binsan punya lahan? Saya jawab ada sedikit. Mereka kemudian menawarkan untuk membantu membangun ruko di tanah saya itu,” jelas Binsan Simorangkir.

Sayang sekali, kedua korban dugaan pemerasan Leo Handoko dan Ery Biyaya tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis tidak dapat mengkonfrontir langsung keterangan Binsan Simorangkir terhadap mereka di persidangan KEPP ini. “Bagaimana kita bisa mengkonfrontir keterangan terduga pelanggar terhadap korban dugaan pemerasan karena kedua korban tidak hadir? Lain kali korban harus dihadirkan secara fisik, atau bisa juga secara online, yaa,” ujar seorang Komisioner kepada Team Penuntut dari Birowaprof.

Salah satu yang menarik dari persidangan ini adalah ketika Team Penuntut menanyakan kepada Wilson Lalengke tentang kemungkinan adanya laporan lainnya dari warga yang ditangani oleh PPWI selama ini. Menjawab pertanyaan itu, Ketum PPWI menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak sekali laporan dari masyarakat yang masuk ke Sekretariat PPWI Nasional. Lebih dari 80 persen adalah kasus yang melibatkan oknum anggota polisi yang terindikasi koruptif, melakukan pungli, tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik, dan berbagai dugaan pelanggaran KEPP dan pidanya lainnya.

“Banyak sekali laporan warga masyarakat yang masuk ke Sekretariat Nasional PPWI, umumnya laporan yang masuk melibatkan oknum anggota polisi yang dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan. Oknum-oknum aparat Polisi itu berada di semua level dan daerah, dari Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, hingga Mapolsek di hampir seluruh Indonesia,” tegas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Beberapa kasus yang sedang diadvokasi PPWI sempat dibeberkan secara detail. Salah satunya adalah kasus dugaan kriminalisasi Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh oknum Polresta Manado, Sulawesi Utara. Ketika Wilson Lalengke menceritakan kasus itu, ruangan jadi hening, semua menyimak pemaparannya yang disampaikan dengan suara lantang bernada menggugat perilaku oknum-oknum di institusi Polri.

“Salah satu yang kami tangani saat ini adalah kasus dugaan kriminalisasi Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh oknum Polresta Manado. Saya juga sudah melaporkan Kapolresta Manado ke Divpropam Mabes Polri. Saya pada Kamis minggu lalu (16 September 2021 – red) mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan menyampaikan pertanyaan ‘mengapa saya yang orang luar ini yang harus sibuk membela Ibu Bhayangkari yang adalah anggota keluarga besar Polri? Semestinya kalian yang membela Ibu Bhayangkari itu dari tindak kriminalisasi yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Polresta Manado. Kecuali jika Ibu Bhayangkari itu memang benar-benar bersalah. Saya sudah pelajari dengan detil dan seksama kasus itu. Bagaimana mungkin penyidik Polresta Manado menerima laporan dari Rolandy Thalib yang mengaku sebagai korban, dengan barang bukti screenshot postingan di facebook yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelapor sebagai korban?’” gugat Wilson Lalengke.

Sementara itu, ketika giliran pendamping Binsan Simorangkir, seorang Polwan berpangkat AKBP menyampaikan pertanyaan, Wilson Lalengke sekali lagi bersuara keras dan tegas saat menjawab pertanyaan apakah dirinya mempunyai KTA PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). “Saya bukan anggota PWI, jadi saya tidak memiliki kartu anggota PWI. Inilah salah satu kesalahan besar dari banyak aparat di mana-mana, yang selalu mengira jika seorang wartawan itu harus menjadi anggota PWI. Sejak reformasi, ada puluhan bahkan ratusan organisasi wartawan di luar PWI yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi yang saya pimpin, PPWI atau Persatuan Pewarta Warga Indonesia,” sergah tokoh pers nasional yang dikenal gigih membela para wartawan dan warga yang terzolimi di berbagai tempat di nusantara ini.

Ketika semua pihak telah mendapatkan giliran bertanya-jawab dengan kedua saksi, Anggota Majelis Komisioner menyampaikan pesan-pesannya, terutama kepada Ketum PPWI. Poin penting dari pesan dan/atau nasehat yang disampaikan adalah bahwa Majelis menilai apa yang dilakukan oleh saksi Wilson Lalengke bersama jaringan PPWI adalah sesuatu yang baik dan dapat disinergikan dengan institusi Polri dalam rangka kontrol sosial terhadap kinerja anggota Polri di semua lini.

“Apa yang Pak Wilson Lakukan bersama PPWI ini bagus, ini akan sangat membantu kita dalam mengawasi kinerja anggota Polri di lapangan. Namun kami sangat berharap agar lain kali, Pak Wilson jangan mau hadir ke persidangan jika para korban yang bapak bantu tidak mau hadir. Saya menyayangkan sekali, karena terkesan peran Pak Wilson sudah berlebihan dalam membantu korban, sementara mereka sendiri seakan tidak peduli dengan perkara yang sedang bapak bantu ini. Sangat disayangkan jika justru Pak Wilson nanti dijadikan sebagai tameng atau bamper para korban ya. Itu saja, setuju Pak Wilson?” kata Anggota Majelis Komisioner yang dijawab singkat oleh Wilson Lalengke dengan kata “Setuju Yang Mulia.” (***)

Hadiri Program COREMAP-CTI, Bupati Tanam Mangrove di Gili Namo

Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. melakukan penanaman bakau (mangrove) untuk pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir dan Pemanfaatan Berkelanjutan dalam Program Restorasi Ekosistem Mangrove yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), PT. Sucifindo, PT. Cakra Buana Aghna serta para mitra di Kawasan Gili Balu, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, KSB.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (16/09/2021) tersebut adalah bentuk realisasi dari Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah dari Asian Development Bank.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas RI, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM., Direktorat Kelautan dan Perikanan, Direktur Eksekutif ICCTF, Jajaran Bappenas-ICCTF, Perwakilan PT. Sucifindo, Direktur Utama DCM, Project Coordinator GP 6, Project Coordinator GP 3, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kapolres KSB, jajaran Kepala OPD terkait, Ketua Lembaga Olah Hidup (LOH) Sumbawa, Kepala Desa Poto Tano, Tokoh masyarakat serta siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Poto Tano.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM. menerangkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menghijaukan KSB. Selain itu potensi mangrove bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah, mengurangi emisi karena mampu menyerap karbondioksida lebih banyak. Hutan mangrove bernilai ekonomi dan ekologis yang luar biasa namun sangat rentan mengalami kerusakan jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, Dr. Sri Yanti JS berharap agar semua stakeholders dan masyarakat KSB dapat menjaga dan memelihara ekosistem laut. 

"Mari jaga laut kita agar surga ini tidak hilang. Jangan membuang sampah sembarangan, pelihara lingkungan kita yang sangat indah ini karena mencari surga di sekitar kita sangatlah susah”, harap Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya restorasi/rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove di Kawasan Pantai Gili Balu merupakan ikhtiar bersama guna melakukan pemulihan fungsi dan peranan ekosistem mangrove dan sebagai salah satu misi dalam menjaga Gili Balu sebagai potensi investasi di KSB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB serta dalam rangka mendorong KSB menjadi salah satu model gerakan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Lanjut Bupati, guna menambah referensi perjalanan wisata, KSB memiliki potensi pariwisata yang begitu luar biasa, sepanjang pantai dari Poto Tano hingga Sekongkang semua pantai pasir putih yang saat ini memiliki 16 pulau kecil dan 8 diantaranya berada di wilayah Perairan Poto Tano yang terdiri dari 2 pulau berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), dan pulau lainnya berstatus hutan lindung. Gugusan 8 pulau tersebut yang diberi nama Gili Balu terdiri dari Pulau Kenawa, Pulau Mandiki, Pulau Paserang, Pulau Kambing, Pulau Belang, Pulau Ular, Pulau Nyamuk dan Pulau Kalong. 

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan wilayah laut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa pelestarian ekosistem laut yang dalam hal ini ekosistem mangrove merupakan salah satu system ekologi di kawasan pesisir yang mempunyai peran ekologis dan ekonomis bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini serta para siswa-siswi yang hadir agar dapat belajar dan menerapkannya untuk misi penyelamatan ekosistem laut di masa yang akan datang untuk kemajuan KSB”, tutup Bupati. (***)

Bupati Pimpin Upacara Syukur Perdana Pada Masa Pandemi

Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. pimpin Upacara Syukur perdana setelah kurang lebih 2 tahun tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19. Senin (20/09/2021) pagi yang bertempat di Lapangan Upacara Graha Fitrah Komplek Kemutar Telu Center (KTC).

Upacara Syukur yang digelar tanggal 20 tiap bulannya ini dimaknai sebagai rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Allah SWT dengan lahirnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. mengingatkan agar pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat agar stabilitas ekonomi masyarakat juga tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat tidak menurun dan masyarakat tidak terpuruk terhadap kondisi yang ada saat ini.

Upaya menekan angka penyebaran Covid-19 sangat membutuhkan sinergisitas semua pihak khususnya masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 haruslah menjadi sesuatu hal yang penting. Hal ini terbukti dengan masih bisa dikendalikannya penyebaran Covid-19 berkat kesadaran masyarakat KSB yang tinggi.

Selain memperketat penerapan protokol kesehatan Covid-19, tugas utama yang harus dilakukan pada era new normal (era kebiasaan baru) ini yakni menggalakkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi. “Jadikan vaksinasi sebagai gerakan yang massive di KSB. Para ASN dan PTT jadilah contoh dan teladan bagi masyarakat untuk sadar akan pentingnya vaksinasi guna terciptanya herd immunity," kata Bupati dalam sambutannya.

Selanjutnya, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring evaluasi dan percepatan realisasi belanja Daerah, penyerapan anggaran APBD KSB pada pertengahan September tahun 2021 yakni sebanyak 51.55% dari target pada bulan September yaitu 63%. Percepatan penyerapan anggaran tersebut dapat dicapai jika percepatan realisasi belanja daerah dapat dipacu khususnya pada beberapa OPD, diantaranya Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan RSUD Asy-Syifa. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat segera merasakan dampak dari program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di tahun 2021 ini.

Menjadi urutan pertama sebagai Kabupaten yang sangat inovatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menjadi semangat untuk meningkatkan penilaian agar lebih baik lagi. Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. meminta agar memaksimalkan pelaporan inovasi yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD. 

“Untuk penilaian yang lebih baik lagi, banyak yang harus dilakukan salah satunya dengan memaksimalkan pelaporan inovasi yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Kuatkan regulasi, lengkapkan data-data yang akurat dengan menyertakan foto, video dan data-data pendukung lainnya agar inovasi yang diselenggarakan dapat kita pertanggungjawabkan baik administrasi maupun implementasi rill di lapangan," tutup Bupati. (***)

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim