Newsmetrontb.com_ BEJING CHINA. Delegasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan rekomendasi percepatan transisi energi melalui penguatan kepemimpinan lintas sektor.kesiapan jaringan listrik, dan kepastian investasi. Studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq.
Rangkaian kegiatan mencakup diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) atau Administrasi Energi Nasional Tiongkok pada 27 Oktober 2026 di kampus CNAG, Beijing, serta observasi lapangan ke fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing.
Kunjungan ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan adaptif guna mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan Kebijakan Energi Nasional. Fokus pembelajaran meliputi penyelarasan pembangunan pembangkit, penguatan jaringan, penyimpanan energi, pembiayaan, serta tata kelola pelaksanaan lintas instansi.
RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan (EBT), sedangkan penyimpanan energi sebesar 10,3 GW atau sekitar 15%.
Tenaga surya memperoleh porsi terbesar dalam tambahan kapasitas EBT, yakni 17,1 GW. Dengan demikian, porsi EBT dan penyimpanan energi secara bersama mencapai sekitar 76% dari keseluruhan rencana tambahan kapasitas. Sumber: Kementerian ESDM.
Dalam forum diskusi di Beijing, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyoroti pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaborasi lintas negara dalam merespons tantangan transisi energi serta perubahan iklim.
“Tema utama pelatihan kepemimpinan kami—Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional’ sangat selaras dengan target keberlanjutan global dan prioritas strategis nasional kedua negara.
Kepemimpinan Tiongkok yang luar biasa dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur yang sangat berharga bagi delegasi kami,” tegas Muhammad Taufiq.
Pembelajaran dari Tiongkok memperlihatkan bahwa pembangunan energi bersih membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan kesiapan sistem kelistrikan. Pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya Tiongkok mencapai sekitar 1.200 GW dan tenaga angin 640 GW.
Sementara itu, kontribusi gabungan surya dan angin terhadap produksi listrik negara tersebut mencapai 22% sepanjang 2025. Perbedaan antara kapasitas terpasang dan produksi listrik tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan kinerja pembangkit serta kemampuan sistem menyerap energi yang dihasilkan. Sumber: statistik NEA dan laporan produksi listrik.
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menekankan bahwa pencapaian target energi bersih membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menembus sekat sektoral dan menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan.
Secara khusus, kunjungan ke PLTS di kawasan Longqingxia yang dikelola Jingneng Clean Energy memberikan pembelajaran mengenai tata kelola pembangkit dan pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan wilayah.
Lebih jauh, kami mendalami arsitektur New Power System yang dikembangkan NEA. Sebagaimana disampaikan Kong Tao, Wakil Direktur Kantor Energi Baru NEA, Tiongkok menempatkan energi surya dan angin sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem kelistrikan, dengan dukungan perencanaan terpadu, penguatan jaringan, dan penyimpanan energi,” papar Dewa Wijaya.
Fasilitas yang menjadi rujukan kunjungan di kawasan Longqingxia disebut operator sebagai PLTS Yanqing. Jingneng menjelaskan bahwa fasilitas tersebut berada di kaki kawasan Longqingxia dan listriknya diserap di Distrik Yanqing.
Pengalaman ini memberikan bahan pembelajaran mengenai pengembangan pembangkit yang terhubung dengan kebutuhan energi wilayah.
Pengembangan energi surya dan angin juga membutuhkan fleksibilitas sistem melalui penguatan jaringan dan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. BESS dapat menyimpan listrik saat produksi berlebih dan menyalurkannya ketika dibutuhkan, sekaligus memberikan layanan pendukung kestabilan jaringan.
NEA mencatat kapasitas penyimpanan energi jenis baru Tiongkok mencapai 136 GW dengan kapasitas energi 351 gigawatt-jam (GWh) pada akhir 2025. Kategori tersebut mencakup beberapa teknologi penyimpanan, dengan baterai litium-ion sebagai teknologi dominan.
Bagi Indonesia, pembangunan jaringan merupakan bagian penting dari pelaksanaan transisi energi. RUPTL PLN 2025–2034 memuat rencana pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA)
Penyelarasan jadwal pembangunan jaringan dan pembangkit diperlukan agar tambahan kapasitas energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.
Momentum pengembangan energi surya nasional juga diperkuat melalui peluncuran program PLTS 100 GWp dan peletakan batu pertama PLTS Gilimanuk pada 25 Agustus 2026.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Bali, PLTS Gilimanuk direncanakan berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp), dilengkapi BESS 1.000 MWh, dan ditargetkan beroperasi komersial pada 2028.
Proyek ini menjadi salah satu konteks penting bagi penerapan pembelajaran tentang integrasi pembangkit, penyimpanan energi, dan jaringan listrik.
Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian menekankan bahwa pembelajaran internasional perlu diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan karakter kepulauan, kelembagaan, dan kebutuhan energi Indonesia.
Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan adalah kunci. Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan dan kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan bersama alih teknologi, pengembangan industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Dengan demikian, proyek seperti PLTS Gilimanuk dapat menjadi bagian dari penggerak transisi energi nasional yang diharapkan membuka jutaan green jobs atau lapangan kerja hijau bagi masyarakat Indonesia,” urai Jeff.
Dalam aspek pembiayaan, reformasi harga energi terbarukan Tiongkok menjadi salah satu bahan pembelajaran. Kebijakan National Development and Reform Commission (NDRC) bersama NEA pada 2025 mendorong pembentukan harga melalui pasar, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian harga untuk mendukung keberlanjutan proyek.
Kebijakan tersebut membedakan perlakuan terhadap proyek yang sudah berjalan dan proyek baru untuk menjaga kesinambungan investasi.
Bagi Indonesia, pengembangan pengadaan kompetitif melalui lelang serta kajian mekanisme kontrak selisih harga atau contract for difference perlu mempertimbangkan struktur pasar ketenagalistrikan, kesiapan PLN, keterjangkauan tarif, dan pembagian risiko.
Kepastian investasi juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025
Secara komprehensif, rekomendasi kebijakan yang dikembangkan Delegasi PKN I Angkatan 69 mencakup enam prioritas. Jefferdian melanjutkan bahwa Pertama, menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik.
Setiap proyek prioritas perlu memiliki jadwal terpadu yang mencakup kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pendanaan, sambungan jaringan, dan operasi komersial. Penanggung jawab serta mekanisme penyelesaian hambatan lintas instansi perlu ditetapkan sejak awal.
Kedua, mempercepat pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem. Lokasi, kapasitas, dan durasi penyimpanan perlu didasarkan pada kajian jaringan. Skema pembayaran perlu memberikan insentif atas ketersediaan dan kinerja layanan, termasuk dukungan pengaturan frekuensi serta penyediaan listrik pada jam beban tinggi.
Ketiga, memperkuat kepastian investasi dan pembagian risiko. Dokumen pengadaan serta kontrak jual beli listrik perlu memperjelas tanggung jawab atas keterlambatan jaringan, perubahan jadwal operasi, dan pembatasan penyaluran daya atau curtailment. Kepastian tersebut diperlukan untuk meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek sekaligus menjaga kepentingan publik.
Keempat, mengintegrasikan pemanfaatan lahan dan perizinan. Sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah perlu didukung kejelasan tata ruang, status lahan, daya dukung lingkungan, serta akses jaringan. Percepatan proses perlu berjalan bersama konsultasi masyarakat dan mekanisme penyelesaian keluhan.
Kelima, memperkuat industri nasional dan lapangan kerja hijau. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu disertai pengembangan pemasok, pengujian mutu, alih teknologi, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja. Dengan demikian, investasi energi bersih dapat memperluas manfaat ekonomi bagi industri dan masyarakat.
Keenam, memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Integrasi data pembangkit, prakiraan cuaca, kondisi jaringan, dan kebutuhan listrik dapat mendukung perencanaan serta pengoperasian sistem. Penerapannya perlu disertai standar mutu data, keamanan siber, dan peningkatan kompetensi pengelola.
Seluruh hasil analisis dan identifikasi kesenjangan kebijakan akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen tersebut diarahkan untuk memuat persoalan yang hendak diselesaikan, pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.
Hasil studi banding diharapkan menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan energi bersih. Melalui kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, transisi energi diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja hijau, dan mendukung resiliensi nasional. ( red )
