HEADLINE NEWS

Wagub Tegaskan JPS Gemilang Beri Pengaruh Luar Biasa Bagi UMKM di NTB

By On August 06, 2020




Mataram - Berbicara UMKM, Provinsi NTB sangat komit dengan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dibuktikan saat penanganan Covid-19 kali ini. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam menangani Covid-19 salah satunya adalah program bantuan JPS Gemilang.

"Kami ingin aman dan produktif, artinya kesehatan kita tangani tetapi ekonomi juga tertangani dengan baik,” ungkap Hj. Rohmi saat audiensi dengan Penasehat Khusus Menko Marvest Bidang Komunikasi beserta rombongan terkait percepatan pengembangan destinasi pariwisata Super Prioritas sebagai pemacu Pengembangan Sektor Pariwisata di NTB, di Ruang Rapat Terbuka, Halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis, 6 Agustus 2020.

Salah satu strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB adalah memiliki program-program yang mampu memberdayakan, juga menggunakan produk NTB sendiri, dengan memberdayakan UKM/IKM di NTB. Sehingga, seperti program bantuan JPS Gemilang yang digagas pemerintah Provinsi NTB, seratus persen hasil produksi NTB sendiri.

"Kami memilih sesuatu yang lebih sulit, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama UKM/IKM kita, daripada instan dengan menggunakan uang, kami memilih JPS Gemilang berbentuk produk, yang semuanya itu merupakan hasil dari UKM kita,” ucap Umi Rohmi.

Wagub juga menambahkan, pengaruh dari JPS Gemilang sangat luar biasa terhadap UKM/IKM di NTB, terakhir tercatat hampir 5000 UKM yang terlibat memenuhi kebutuhan JPS Gemilang. 

Gubernur-Wagub berprinsip, bagaimana agar pandemi ini tidak terus diratapi, tetapi bagaimana berusaha mengambil berkah, sesulit apapun kondisi, tetap berusaha mengambil berkah dan kesempatan dari kondisi ini untuk menjadi lebih baik kedepan.

Umi Rohmi menanggapi, kunjungan dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi ini tentunya sangat disambut baik. Dan ini untuk meyakinkan bahwa semua program khususnya destinasi prioritas di NTB bisa berjalan sesuai dengan waktu perencanaannya, terutama untuk Mandalika.

"Pandemi bukan menghambat, tetapi untuk terus menerus mencari peluang untuk bisa program pembangunan itu on the right track, Insya Allah kita optimis seluruh rencana pembangunan yang diletakkan di NTB bisa berjalan dengan lancar,” tutur Umi Rohmi.

Tak lupa, Umi Rohmi selalu mengampanyekan penerapan protokol Covid-19. Ia menjelaskan, Insya Allah mulai pekan depan NTB sudah memberlakukan aturan bagi yang tidak menggunakan masker didenda Rp100.000 dan bagi ASN Rp200.000.

Terakhir, Umi Rohmi berharap program-program unggulan yang ada di NTB, seperti MotoGP Mandalika dan lainnya bisa berjalan sesuai rencana dan sesuai tenggat waktu di 2021.

Edi Susilo selaku Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Menko Marvest menyampaikan pertemuan ini dilaksanakan guna mengawal suatu program yang diresmikan Presiden RI tanggal 14 Mei lalu yaitu tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Edi Susilo juga menyampaikan keinginan besar Menko Marvest adalah bagaimana lima destinasi Super Prioritas ini dapat berkembang lebih cepat, khususnya di Mandalika. Selain itu, kita mencoba mengawal destinasi super prioritas ini dengan menggandeng BUMN.

"Yang mana harapan kami adalah semoga dinas terkait UMKM bisa lebih gesit sedikit untuk bisa mengusulkan UMKM agar bisa mendapatkan dana CSR,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wagub, Asisten I Setda NTB, Bappeda NTB, Dinas Koperasi UMKM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, ITDC, Direktur Utama TVRI. (Humas NTB/LNG04) 

93 Persen Warganet Merespon Positif Sanksi Denda Warga Yang Tak Pakai Masker

By On August 06, 2020




Mataram- Sepekan terakhir mencuat informasi terkait dengan Pemprov NTB yang akan memberlakukan denda untuk warga yang tidak menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di tempat umum. Informasi tersebut mendapat respon yang beragam dari para netizen atau warganet di sejumlah media sosial.   

Tim analisis PRCC Humas Protokol Pemprov NTB pada tanggal 6 Agustus 2020 telah mengumpulkan data yang diambil dari media sosial berupa jumlah like, komentar dan jumlah share. Secara umum, reaksi masyarakat terhadap adanya sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker cenderung positif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah like sebesar 201 dan share sebesar 61 kali. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, sampai dengan pukul 16.00 wita hari ini tanggal 6 Agustus terdapat sejumlah postingan terkait Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang diberlakukan di NTB dari beberapa akun di facebook dan instagram. Postingan tersebut menuai respon dari warganet, baik positif maupun negatif. Untuk itu dilakukan analisis sentiment untuk mengetahui bagaimana respon warganet terhadap diberlakukannya perda tersebut. 

Hasil analisa sentimen menunjukkan bahwa dari seluruh komentar yang masuk pada postingan terkait perda tersebut didapatkan bahwa mayoritas warganet di NTB mendukung (merespon positif) lahirnya Perda tersebut dengan persentase 93 %. Sementara itu hanya 7% warganet yang merespon perda pengenaan denda ini dengan negatif. 

“Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas netizen di NTB sampai dengan pukul 16.00 WITA merespon Perda ini dengan positif,” kata Najamuddin.

Secara umum berdasarkan hasil analisis Tim PRCC menunjukkan komentar warganet terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang berkomentar positif dengan adanya sanksi tersebut. Kelompok ini adalah mereka yang sudah lelah melihat masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan. 

Seperti yang ditunjukkan pada komentar akun @Na Roaina “Makasih pemerintah Lombok membuat kebijakan seperti ini. Saya juga geram kenapa masyarakat masih melanggar protokol kesehatan”. Dan akun @Siti Fatimah “Angkaq taati praturan”. Serta akun @Budi Digoal Mulyono “Bagus, sama dengan daerah lain biar kapok dan masyarakat segera sadar. Bagi yang ngeremon gak punya uang ya jangan melanggar, dan selalu pakai masker yang harganya sekarang hanya 5.000. Gitu saja kok repot.“ 

Sedangkan pada kelompok kedua adalah yang tidak menerima kenyataan adanya virus-19 seperti yang ditulis oleh akun @Takia Isnaini “Semua ujung-nya masyarakat Indonesia yang dirugikan” ujarnya.(Humas NTB/LNG04) 

Danrem 162/WB : Satgas Rehab Rekon Zeni TNI Tetap Semangat Berupaya Dalam Membantu Tuntaskan Sisa Pembangungan RTG

By On August 06, 2020




Mataram - Danrem 162/WB bersama Direktur Penanganan Darurat BNPB Pusat dan Asisten III Prov NTB memimpin rapat koordinasi dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) akibat dampak dari gempa bumi yang terjadi di Prov NTB tahun 2018, bertempat di ruang rapat outdoor kantor Gubernur provinsi NTB jalan Pejanggik Kota Mataram, Kamis (6/8/2020).

Agenda Rapat tersebut membahas tentang permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota terkait progres percepatan rehab rekon RTG pasca gempa yang terjadi pada tahun 2018, termasuk progres percepatan tahap I dan tahap II di NTB.

Usai rapat tersebut, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.sos. SH. M.Han., dalam wawancaranya bersama awak media mengatakan, bahwa konsep pelaksanaan percepatan pembangunan RTG tetap disesuaikan dengan prosedur yang telah tetapkan dan sampai saat ini dengan segala upaya yang ada jajaran satuan Zeni TNI akan memaksimalkan percepatan rehab rekon RTG di wilayah NTB.

Menurutnya, selain karena situasi di tengah pandemi covid-19, sisa bangunan yang ada di NTB sampai sekarang adalah sasaran pembangunan RTG yang posisinya berada di tempat-tempat sulit seperti di pucuk-pucuk bukit dan kemiringan-kemiringan gunung meyebabkan sulitnya mengangkat material pasir, semen, batu, besi dan lain sebagainya sehingga pembangunan menjadi lambat.

“Walaupun demikian, kami bersama anggota juga terus semangat, TNI akan berbuat yang terbaik untuk daerah NTB,” pungkasnya. 

Sedangkan Direktur Penanganan Darurat BNPB Pusat Jarwansyah menyampaikan, bahwa progres percepatan RTG yang sudah selesai mencapai 94 %, di sisi lain harus menunggu Inpres sebagai dasar untuk melanjutkan program-program percepatan RTG. Namun demikian, Pemerintah provinsi NTB sendiri menyepakati adanya perpanjangan status maksimal sampai dengan bulan Desember 2020, dengan harapan progres pekerjaan tahap pertama dan tahap kedua bisa diselesaikan di bulan Desember.

“Alhamdulillah progres tahap pertama sudah selesai 94 % tinggal 6% lagi, dan yang tahap kedua nanti kita akan tunggu usulan dari kabupaten kota,” ungkapnya.

Jarwansyah juga mengatakan, bahwa suksesnya progres percepatan RTG tidak lepas dari partisipasi semua stakeholder terkait termasuk TNI-Polri yang selama ini di lapangan.

Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut Kalak BPBD Provinsi NTB, Dirkum Polda NTB, Pasiwanmilrem 162/WB, Kepala BPKP Prov NTB, KetuaTim Pendampingan pembanginan RTG, Kalak BPBD Kab. Lombok Utara, Kalak BPBD Kab. Lombok Barat, Kalak BPBD Kota Mataram, Kalak BPBD Kab. Lombok Tengah serta perwakilan Bank BRI, BNI dan Mandiri.(LNG04) 

Wagub Ajak Seluruh Pihak Serius Lestarikan Rinjani

By On August 06, 2020


Mataram - Kawasan Rinjani yang telah tercatat sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) menjadi salah satu kebanggaan Provinsi NTB. Dengan Rinjani di Pulau Lombok dan Tambora di Pulau Sumbawa, NTB berhasil menunjukan keeksotisan alamnya di kancah internasional. Hal ini tentu harus dapat dijaga dan dirawat oleh pengelola serta pihak terkait agar kekayaan alam NTB dapat terus lestari untuk waktu yang lama.
Oleh sebab itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak pengurus Taman Nasional Geopark Rinjani (TNGR) serta pemangku kepentingan terkait agar optimal dalam mengelola Rinjani. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat virtual di Ruang Kerjanya, Kamis, 6 Agustus 2020.
Rapat virtual ini diikuti antara lain oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta Kepala Balai TNGR dan juga pengurus Geopark Rinjani.
"Kita ketahui bahwa Rinjani adalah selain sebagai Geopark juga sebagai cagar biosfer dunia, sehingga tentunya yang kita inginkan kedepan adalah kita sungguh-sungguh serius didalam mengelola Rinjani ini," ujar Wagub.
Wagub yang juga kerap disapa Umi Rohmi ini menilai keseriusan dari TNGR serta kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci dalam memelihara kelestarian Rinjani. Dengan ini pula, Rinjani yang dinobatkan sebagai Geopark dan cagar biosfer dunia dapat benar-benar terealisasi faktanya di lapangan.
"Ini harus betul-betul secara komprehensif kita pikirkan betul secara serius, saya tidak mau usaha kita untuk memelihara Rinjani ini tidak serius," tegasnya.
Selain sebagai objek wisata dan cagar biosfer, Ia juga berharap Rinjani dapat menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, tempat edukasi dan fungsi-fungsi positif lainnya. Maka dari itu, TNGR dan stakeholder terkait diminta agar profesional, mempunyai target dan perencanaan yang jelas. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga turut menjadi bagian yang sangat penting.
"Apalagi dengan adanya Tim Geopark, disini ada TNGR, ini kita harapkan sungguh-sungguh bisa menjadi garda terdepan didalam bagaimana menjaga agar Rinjani ini betul-betul bisa menjadi harapan dan hajat hidup masyarakat di Lombok. Begitu juga dengan di Tambora, di Pulau Sumbawa," jelas Umi Rohmi.
Terakhir Ia pun berharap Rinjani dapat memberikan inspirasi dan dapat menjadi contoh bukan hanya di Indonesia saja, melainkan ke seluruh dunia. Ia yakin, dengan tekad dan kerjasama yang padu, hal tersebut dapat terwujud.
"Ini yang harus kita ikhtiarkan bersama, mari kita serius, agar Rinjani ini kelestarian alamnya terjaga, bisa menjadi tempat pemberdayaan, menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lombok, dan tentunya sebagai tempat riset, edukasi, fungsi-fungsinya itu bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya," pungkas Umi Rohmi.
Hal yang sama juga diserukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi. Ia meminta setiap OPD yang berkaitan dengan pemeliharaan Geopark Rinjani dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin.
"Ini harus terus menerus kita sinergi dan komunikasikan," tutur Lalu Gita.
Ia kemudian meminta TNGR dan juga pengurus Geopark Rinjani agar dapat segera menghubungi Pemprov apabila terjadi kendala dan juga masalah. Dengan hal ini, pemeliharaan Rinjani dapat berjalan dengan baik dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal menyoroti revalidasi standar Geopark Rinjani oleh UNESCO. Revalidasi dinilai penting karena validasi Geopark Rinjani sudah dilakukan tiga tahun lalu. Perubahan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dalam kurun tersebut menjadi alasan utama harus dilakukannya revalidasi.
Adapun kebutuhan revalidasi UNESCO tahun 2021 yang wajib dipenuhi. Antara lain, pemenuhan rekomendasi UNESCO, penguatan situs Geopark dalam hal ini terkait aksesibilitas, visibilitas dan amenitas, penguatan kajian dan edukasi, penguatan jaringan dan kelembagaan, penguatan Pokja & ekonomi masyarakat, serta penguatan konservasi alam dan budaya.
"Yang paling penting hari ini adalah kita melakukan sesegera mungkin revalidasi terhadap apa-apa yang menjadi standar Geopark kita ketika masuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp)," sebutnya.
Selain itu, Faozal juga turut memaparkan arah pengembangan Geopark Rinjani. Pengembangan tersebut berupa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gunung Rinjani dan sekitarnya sebagai destinasi wisata alam dengan keragaman sumber daya geologis, kekhasan dan keunikan budaya serta kekayaan sumber daya alam dan hayati secara berkelanjutan. Disamping itu juga, pengembangan tersebut harus berbasis pada budaya serta pemberdayaan masyarakat.
"Kira-kira inilah aktivitas pariwisata yang bisa kita lakukan pengembangannya di kawasan ini," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom menyampaikan bahwa saat ini ada enam pengelola kawasan Rinjani. Bahkan keenam lembaga pengelola kawasan ini telah memiliki rencana kerja yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup selama 10 tahun.
"Jadi dari rencana pengelolaan jangka panjang itu sudah ada rencana-rencana action dari teman-teman pengelola kawasan. Termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani, untuk melakukan aktivitas mulai dari pola tata hutan, rencana pengelolaan, terus rehabilitasi den reklamasi termasuk pemanfaatan dari kawasan tersebut," jelas Madani.
Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program pembangunan Provinsi NTB. Ia pun sangat menyadari bahwa Rinjani telah menjadi salah satu bagian penting dalam menyukseskan hal tersebut.
"Kami akan senantiasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan semua elemen stakeholder yang ada di Provinsi NTB," kata Dedy.
Dedy kemudian mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang hingga saat ini disebutnya selalu memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan dan pelestarian Rinjani.
"Saya melihat bahwa dukungan pemerintah dan stakeholder di Provinsi NTB terhadap keberadaan Gunung Rinjani, khususnya Geopark dan cagar biosfer itu sangat nyata program dan implementasi dukungannya," ungkapnya. (Humas NTB/LNG04) 

Operasi Patuh Gatarin 2020 Polres Lombok Barat Telah Usai, 2.332 Pelanggar Ditindak, 804 Ditilang 1.528 Lainnya Kena Teguran

By On August 06, 2020




Lombok Barat - Hingga berakhirnya operasi yang telah berjalan sejak tanggal 23 Juli 2020 lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat telah melakukan penindakan terhadap 2.332 pengendara kendaraan bermotor.
Adapun jumlah data yang dilakukan penindakan dan diperoleh melalui Kasat Lantas Polres Lobar yakni sebanyak 804 pengendara ditilang dan 1.528 pengendara diberikan teguran.
Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K., melalui Kasat Lantas Polres Lombok Barat Iptu I Made Sugiartha, S.H., menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara humanis tersebut sebagai upaya Polri dalam meminimalisir terjadinya Gangguan kamtibmas khususnya yang terjadi di jalan Raya.
“Target utama dalam operasi Patuh sebagai upaya Polri khsususnya Sat Lantas Polres Lobar yakni memberikan edukasi kepada masyarakat Kab. Lombok Barat agar lebih disiplin dan tertib dalam berlalu lintas,” tegasnya.
Disamping pemberian edukasi dan penindakan, kegiatan operasi tersebut selakigus sebagai sarana Polri untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
Oleh karenanya, Kasat Lantas mengutarakan kegiatan operasi ini lebih banyak kepada pemberian himbauan dan teguran.
“Itu sebabnya hasil tilang tidak terlalu banyak karena yang lebih diutamakan himbauan dan teguran,” pangkasnya.
 Selain itu dibandingkan Tahun 2019, hasil kegiatan Operasi Patuh Gatarin dikatakan memiliki penurunan terhadap jumlah tilang dan kecelakaan.
Namun, selebihnya terjadi peningkatan terhadap teguran selama operasi Patuh Gatarin 2020.
“Jumlah penurunan terjadi pada Tilang di Tahun 2019 dengan presentasi 56,73% dan Kecelakaan Lalu Lintas dengan presentase 20%. Sedangkan pada teguran meningkat pada presentase 292,80%,” jelasnya.
Dengan kegiatan Operasi Kepolisian Patuh Gatarin 2020 yang telah digelar selama 14 hari tersebut Kasat Lantas berharap dapat memberikan dampak positif terhadap ketertiban pengguna jalan saat berkendara dan selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Kami berharap dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan terhadap kegiatan lalu lintas memberikan dampak positif terhadap ketaatan pengedara dalam tertib berlalu lintas dan selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” Harapnya. (LNG04) 

Polres Sumbawa Kembali Bubarkan Judi Sabung Ayam

By On August 06, 2020




Sumbawa - Aktivitas judi sabung ayam di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, digrebek oleh Anggota Dalmas Sat Sabhara Polres Sumbawa, Kamis (06/08/2020) siang. Sejumlah barang bukti diamankan ke Mapolres Sumbawa.

Penggerebekan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas Iptu Sumardi, S.Sos. Dikatakan, penggrebekan yang dipimpin oleh Kabag Ops bersama Kasat Sabhara dan Kasi Propam ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat setempat.

Dalam penggerebekan tersebut sambungnya, para pelaku melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Mereka meninggalkan barang-barangnya di TKP.

hasilnya, barang bukti berupa 1 ekor ayam, 3 jam dinding, 2 lembar kain gelanggang, 8 buah kiso, 1 buah terpal dan 9 unit sepeda motor milik para pelaku dimankan ke Mapolres Sumbawa.

"Sementara barang bukti sudah kami amankan ke Mapolres Sumbawa. Kegiatan berjalan aman dan lancar," pungkasnya. (Humas/LNG04) 

Ini Konsep Calon Bupati Idola Ciptakan Ekonomi Kreatif di Lombok Tengah

By On August 06, 2020



LOMBOK TENGAH - Mengangkat potensi komoditi dengan memberikan nilai tambah menjadi salah satu visi Calon Bupati Idola Lombok Tengah, H Masrun. Salah satu yang berpeluang dan mampu mendorong Lombok Tengah mendunia adalah komoditas Kopi.

Kopi asli Lombok terkenal citarasa dan variannya. Di Lombok Tengah, kopi Lantan desa Lantan , Kecamatan Batukliang Utara sudah sangat tersohor. Sementara di wilayah lain ada kopi Sembalun Lombok Timur, dan kopi Celelos Lombok Utara. Hanya saja, produksi kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bahan baku mentah. Masih sedikit yang diberi sentuhan nilai tambah, hingga berbentuk kemasan.

Calon Bupati Lombok Tengah, H Masrun menilai, butuh effort dan semangat bersama untuk mengangkat komoditi unggulan ini dengan pengembangan, sentuhan teknologi, hingga ke pemasaran.

"Harus ada nilai tambah. Kopi kita dikelola dan dikembangkan didaerah. Diolah dan punya branding yang bisa memberi kesan lebih bagus," kata H Masrun sembari mengatakan ini zamannya millennials, eranya industri 4.0 dimana bisnis dan usaha bisa dilakukan dengan mudah dan berpotensi bagus terutama di sektor ekonomi kreatif.

Menurut Masrun yang berpasangan dengan Mantan Ketua KPU NTB yang juga Sekretaris PW NU NTB , Lalu Aksar Ansori menambahkan , kesempatan ini harus ditangkap. Lombok Tengah sebagai destinasi superprioritas dengan ikon KEK Mandalika, harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

"Lombok Tengah bisa memulai dengan pembentukan sebuah kawasan untuk Coffee Shop Center. Ini juga bisa dikembangkan di sejumlah desa wisata di kawasan penyangga KEK Mandalika," imbuhnya 

Karena itu, saat ini Haji Masrun dan Tim Kreatifnya berencana mengadakan pelatihan calon Barista untuk generasi muda Lombok Tengah yang berminat dan punya passion berbisnis mengelola coffee shop.

"Kita bisa coba 10 orang dulu untuk kita latih Barista. Jika mereka sudah mahir dan terampil kita bisa fasilitasi dengan coffee shop. Untuk tahap awal kita prioritaskan untuk desa-desa di kawasan penyangga KEK Mandalika," urainya.

Coffee shop yang digagas Haji Masrun merupakan konsep sejenis gerai dari mini kontainer. Pola operasinya bisa lebih merakyat dengan pola Kaki Lima. Namun desain dan produk kopi yang disajikan diramu dengan profesional dengan komoditi kopi lokal.

Selain menghidupkan ekonomi kreatif, model coffee shop center juga akan menjadi ruang ruang publik untuk diskusi dan sekadar kongkow para generasi muda.

"Saya ingin ekonomi kreatif kita tumbuh, IKM/UMKM harus mulai bisa bersaing dengan kemasan dan tampilan lebih modern. Apalagi peluang kita cukup besar karena Loteng ini destinasi wisata yang akan sangat ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara ke depannya," tambah Masrun .

*Mendukung Program Industrialisasi*

Masrun yang digadang gadang diusung PKB dan PKS ini mengatakan, gagasan pengembangan coffee shop center sebagai nilai tambah komoditas kopi lokal juga bisa mendukung program industrialisasi Pemprov NTB. Apalagi saat ini Dinas Perindustrian NTB bersama STIP juga tengah mengembangkan industri mesin roasting kopi dan gerai Coffee Shop portable. 

IKM dan UMKM kopi juga sudah mulai bergeliat sejak program JPS Gemilang NTB diluncurkan beberapa bulan lalu.

"Sehingga program di Lombok Tengah ini bisa mendukung dan terintegrasi dengan program industrialisasi di NTB," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pengembangan ekonomi kreatif seperti ini bukan hanya menciptakan manfaat bagi petani kopi, IKM dan UMKM pengolah kopi, tapi juga membuka peluang lapangan kerja.

"Petani fokus pada komoditasnya, IKM dan UMKM menjadi pasar mereka, kemudian pelaku ekonomi kreatif coffeshop menjadi pasar bagi IKM dan UMKM, dan wisatawan jadi pasar untuk coffeeshop. Ini menjadi rantai bisnis yang cukup bagus ke depan," tukasnya.

Calon Bupati idola yang mengusung jargon Lombok Tengah Mendunia ini mengajak generasi muda di gumi Tatas Tuhu Trasna untuk bisa menangkap segala peluang di era digital saat ini dengan ide ide kreatifnya. (LNG04) 

Edukasi Protokol Kesehatan, Pemprov Sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

By On August 06, 2020




Mataram - - Penegakan protokol kesehatan dengan Nurut Tatanan Baru (NTB) menjadi ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di masa pandemi saat ini. 
Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular menjadi upaya konkrit pemerintah untuk terus memberikan pencerahan dan upaya penyadaran betapa berbahayanya penyakit menular, seperti Covid-19. 

"NTB kini memiliki Perda tentang penanggulangan penyakit menular, didalamnya mengatur bab khusus tentang pencegahan dan penanganan Covid 19. Penjelasan teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur", terang Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani saat mensosialisasikan Perda tersebut kepada seluruh kabupaten/ kota se-NTB, Kamis (6/8). Bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, sosialisasi ini digelar secara daring menggunakan platform "Smeton", aplikasi webinar lokal besutan Diskominfotik Provinsi NTB. 

Dijelaskan Ruslan, makna yang terkandung dalam Perda adalah kewajiban bagi setiap warga untuk bersama-sama sadar betapa pentingnya disiplin protokol kesehatan untuk menanggulangi penyakit menular, khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

Selain Perda yang telah di sahkan, kini juga telah berproses rancangan Peraturan Gubernur untuk mengatur secara teknis implementasi Perda di lapangan. Direncanakan, akan diatur klasifikasi jenis - jenis pelanggaran. 
Penerapannya di lapangan pun akan dilakukan bertahap dan akumulatif bagi pelanggar mulai dari teguran lisan, tertulis hingga sanksi sosial berupa kerja sosial membersihkan fasilits umum.

Adapun sanksi pidana dan denda akan dikenakan bagi pelanggar yang berstatus positif Covid 19 dan masih nekat berinteraksi di tempat umum. Selain itu, penyebaran berita palsu atau hoax juga akan diatur lebih detil.

Terakhir, Ruslan menyebutkan bahwa Perda yang telah diundangkan, hukumnya wajib dilaksanakan oleh kabupaten/ kota karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang undang. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang ditemui pada kegiatan peluncuran penggunaan composting bag di Labuapi, Kamis (05/08) lalu mengatakan, penerapan Perda Penanggulangan Penyakit Menular akan mulai diterapkan setelah ada persetujuan dari Kemendagri. Dengan harapan masyarakat dapat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan pola hidup sehat sehingga masyarakat tidak terpapar penyakit menular, dan pada saat Perda di implementasikan, sanksi tidak sampai terjadi karena semua masyarakat telah disiplin. 

"Ini bentuk kasih sayang dari pemerintah kepada masyarakat agar terhindar dari penularan Covid 19. Saling mengingatkan dengan mendisiplinkan diri" tegas Ummi Rohmi, sapaan Wagub. 

Sosialisasi melalui rapat daring via platform "Smeton" tersebut juga dihadiri Kepala Satpol PP NTB, Asisten II Setda NTB, Korem 162 WB, Polda NTB dan perwakilan seluruh kabupaten/ kota.(jm/diskominfotik/LNG04) 

Kapolres Dompu Kembali Serahkan Bansos Beras Mabes Polri di Kecamatan Dompu dan Pajo Serta Purnawirawan TNI Polri

By On August 06, 2020




Dompu – Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat SIK didampingi Kasat Intel Iptu Makrus, S.Sos kembali menyerahkan bantuan sosial berupa beras dari Mabes Polri kepada Purnawirawan TNI Polri dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kecamatan DOmpu dan Pajo, Kamis (6/8).

Dalam penyerahan itu, Kapolres memberikan bantuan beras sebanyak 250 kg kepada Ponpes Ustman Bin Affan Desa O’o Kecamatan Dompu dan diterima oleh Pimpinan Ponpes Ustad Zainuddin MY.

Dalam kegiatan tersebut, kapolres berpesan agar selalu mendukung kepolisian menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2020 dan mengimbau pada saat belajar dan mengajar agar tetap mematuhi protocol kesehatan.

Usai memberikan bantuan kepada Ponpes, pada pukul 08.30 Wita Kapolres menyalurkan bantuan kepada tiga orang Purnawirawan TNI di Desa Manggeasi Kecamatan Dompu, dan tiga Purnawirawan dan Warakauri Polri masing-masing di Kelurahan Doro Tangga, Desa Lepadi dan Lingkungan Dorotoi.

“Bantuan yang diberikan itu berupa masing-masing beras 10 kg,” kata Kapolres.

Selain itu, Kapolres juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 250 kg kepada Ponpes Al-Kautsar Desa Ranggo Kecamatan Pajo dan diterima langsung oleh pimpinan Ponpes Ustad Abdul Muis.

“Semoga bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” harap Kapolres.
Ia juga mengatakan, bahwa ini bentuk kepedulian Polri terhadap Purnawirawan Polri dan Pondok pesantren sehingga tetap terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Ponpes.

Ia juga meminta agar masyarakat menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, sejuk, dan anti Hoax. (LNG04) 

Polsek Praya Bantu Kelurga Pasien Positif Korona

By On August 06, 2020

 



PRAYA—Polsek Praya bersama Danramil memberikan bantuan sembako pada pada keluarga pasien positif yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya, kemarin. 
Penyerahan bantuan sembako itu dilakukan dibeberapa titik. Salah satunya adalah pada keluarga pasien positif yang ada wilayah Desa Motong Terap, Kecamatan Praya setempat. Adapun sembako diberikan berupa beras dan bahan pokok lainnya. 
Kapolsek Praya, AKP Dewa Ketut Suardana membenarkan, bahwa pihaknya bersama dengan Danramil turun memberikan bantuan sembako pada kelurga pasien positif yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya tersebut.  
“Saat ini pastinya keluarga dari pasien poistif tersebut tidak bisa membeli keperluan konsumsinya, karena mereka harus melakukan isolasi mandiri. Sehingga mereka perlu untuk mendapatkan bantuan,” katanya dengan tegas, kemarin. 
Ia mengaku, meski bantuan tidak besar, namun bantuan paling tidak dapat meringankan beban masyarakat yang melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing, untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat. “Kami juga memberikan imbauan pada keluarga pasien yang melakukan isolasi mandiri, agar bersama sama menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan, sehingga tercapai pemutusan penyebaran covid-19,” ujarnya. 
Selian itu, pihaknya juga tetap memberikan imbuan pada warga sekitar untuk memberikan untuk memberikan motivasi serta mendukung warga yang menjalani isolasi mandiri tersebut. Jangan karena ada salah keluarganya terpapar kemudian akan menjadi persoalan yang bisa menimbulkan konflik ditengah masyarakat. “Kenapa mereka menjalani isolasi mandiri, karena mereka paham kalau dia menjaga lingkungan maupun diri sendiri virus itu,” ucapnya. (LNG04) 

Prof Asikin : Denda Tak Pakai Masker Tak Masalah, Ini untuk Melindungi Kepentingan Umum

By On August 06, 2020




Mataram – Selain dari para warganet yang mayoritas mendukung lahirnya Perda Pengendalian Penyakit Menular yang didalamnya ada ketentuan denda bagi yang tak menggunakan masker di tempat umum, pakar hukum juga memberikan dukungan. Pakar Hukum Universitas Mataram Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU mengatakan, perda yang mengatur tentang masker ini tidak ada masalah, karena yang diatur adalah wajib masker di tempat umum.

“Karena azas berhukum adalah melindungi kepentingan umum. Jangan sampai keangkuhan pribadi akan merugikan kepentingan umum (orang banyak). Sebab siapa tahu gara-gara seorang yang ngeyel tidak pakai masker, dari mulutnyalah tersumbar ribuan virus yang akan menulari rakyat banyak,” kata Prof H. Zainal Asikin, Kamis (6/8/2020).

Ia memberikan analogi terkait adanya kepentingan umum dibalik munculnya perda yang mengatur denda bagi yang tidak menggunakan masker ini. Misalnya pembangunan jalan by pass yang akan dilalui oleh masyarakat bisa dengan mengambil tanah pribadi seseorang yang sebenarnya tidak mau dijual, namun demi kepentingan umum itulah hak pribadi dikorbankan. Jika pemilik tanah tetap tak mau menjual lahannya, maka lahannya akan bayar melalui konsinyasi.

“Tidak perlu ngeyel sebenarnya. Soal tidak pakai masker, silahkan tidak pakai masker kalau sedang di kamar atau di dalam rumah, itu tidak akan didenda. Silahkan anda tidak pakai masker saat naik sepeda motor jika hanya keliling halaman rumah. Atau sedang memasak di dapur misalnya, itu Insya Allah Pol PP tidak akan urus yang begitu-gitu,” terangnya.

“Namun jangan coba-coba petantang- petenteng di mall tidak pakai masker maka logika hukum akan bermain,” lanjutnya.

Ia mengatakan, butuh kesadaran bersama untuk saling menjaga. Butuh aksi saling merawat dan saling menyayangi dengan mentaati protokol kesehatan tersebut. Karena hal yang demikian juga menjadi bagian dari ibadah. “ Para Tuan Guru di daerah ini juga kita harapkan ikut menyuarakan filosofi hukum agar masyarakat kita terus saling menjaga di tengah pandemi ini,” katanya.

Sebelumnya Tim analisis PRCC Humas Protokol Pemprov NTB pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mengumpulkan data yang diambil dari media sosial berupa jumlah like, komentar dan jumlah share. Terdapat sejumlah postingan terkait Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang akan diberlakukan di NTB dari beberapa akun di facebook dan instagram. Postingan tersebut menuai respon dari warganet, baik positif maupun negatif. 

Hasil analisa sentimen menunjukkan bahwa dari seluruh komentar yang masuk pada postingan terkait perda tersebut didapatkan bahwa mayoritas warganet di NTB mendukung (merespon positif) lahirnya Perda tersebut dengan persentase 93 %. Sementara itu hanya 7% warganet yang merespon perda pengenaan denda ini dengan negatif. (Humas NTB/LNG04) 

DPRD Kota Mataram Gelar Rapat Temukan Solusi Pendidikan Di Tengah Wabah Covid-19

By On August 06, 2020




Mataram - Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sangat berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan, begitu pula terkait kualitas pendidikan, dimana saat ini pemerintah belum berani memberikan kebijakan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaiman mestinya. 

Hal ini kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya terkait kualitas pendidikan anak-anak dimasa pandemi. 

Ketua DPRD Kota Mataram dengan Komisi IV bersama Dinas Pendidikan, Kominfo, dan sejumlah kepala sekolah di kota Kataram, menggelar Rapat Kerja, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Mataram, pada Kamis (06/08). 

Rapat tersebut digelar guna meningkatkan atensi pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pemberdayaan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19


Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Mengaku, jika pihak dewan banyak menerima komplain, masukan, ususlan, terkait dengan bagaimana pengelolaan sekolah, terutama pada sistem yang ada di dalamnya, apalagi di tengah covid-19. 


"Beragam masukan tersebut tentu akan menjadi dorongan kita bersama, dalam membangun kualitas pendidikan di tengah pandemi agar lebih baik, " Ungkapnya


Tak hanya itu, Ia melontarkan Harapan yang lebih jauh kepada pihak Telkom, Kadis pendidikan dan Kominfo yang hadir dalam rapat tersebut, supaya bisa mendesain cara pembelajaran yang efektif di tengah pandemi covid via daring (online). 


Tentunya sistem yang kita harapkan adalah dengan mempertimbangkan bagaimana efisiensi dan efektivitas nya, bukan baku pada mudah dan murahnya saja, "Cetusnya


Sehingga dengan memperhatikan aspek tersebut, tentu kualitas belajar mengajar di tengah pandemi akan lebih maksimal.


Sejauh ini memang ada sekolah yang menerapkan belajar langsung, dengan kapasitas yang memang terbatas. Tapi hal tersebut tetap mengundang kehawatiran bagi orang tua, dikhawatirkan akan menjadi klaster baru dalam penularan covid, "lanjutnya


Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs.H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.dalam penyampaiannya menjelaskan, "Hari ini kita masuk dalam pembahasan  pendidikan, karena atensi pemerintah dalam pendidikan ini perlu ditekankan. Apalagi  pendidikan ini merupakan salah satu pusat perhatian yang disorot masyarakat dan segala elmen, " Tandasnya


Kemendikbud juga sperti yang sudah diketahui bersama, sejauh ininsudah menerapkan dua sistem di tengah pandemi covid, yaitu dearing dan during. Banyak orang tua yang juga menyampaikan bagaimana anak-anak kita juga mendapatkan solusi yang sama antara daring dengan during ini. 


"Kita juga mendapatkan masalah, yaitu tentang jaringan. Belum lagi dari keterbatasan perangkat kerasnya (hp, laptop, dan lain-lainnya), tentu ini yang akan menjadi catatan kedepannya. Bagaimana kemudian menemukan solusinya, setidaknya kita bersama-sama bahu membahu dalam membangun kualitas pendidikan kedepannya, " Harapnya. (LNG04) 

Habib Ziadi Bupati, Pemuda Loteng akan Penuhi ITDC Mandalika

By On August 06, 2020




Lombok Tengah - Habib Ziadi Tohir atau lebih dikenal HZT digadang-gadang menjadi calon muda yang akan maju pada kontestasi perpolitikan di Kabupaten Lombok Tengah. Ditemui di kediamannya, ia menyampaikan bahwa jika diamanahkan, ia akan memfokuskan pada program kepemudaan dalam segala bidang.

"Jika diberi amanat, kita akan fokus membangun pemuda, jangan pemuda hanya menjadi penonton padahal punya potensi yang sangat besar," ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda di lombok tengah ini yang memiliki kemampuan untuk membangun lombok tengah tetapi tidak terakomodir dengan baik, justru banyak program-program yang tidak tepat sasaran.

"Pemuda lombok tengah bukannya tidak punya potensi, potensi kita sangat besar, hanya saja tidak diakomodir dengan baik, akibatnya banyak dari Pemuda kita yang justru membangun daerah lain karena tidak diakomodir di sini," terangnya.

Habib Ziadi yang memiliki jargon 'Mantul' ini merincikan beberapa program yang telah disusun untuk pemuda di Lombok Tengah, mulai dari kepemimpinan pemuda di kalangan birokrasi, hingga bimbingan kewirausahaan di setiap desa.

Ia mengungkapkan bahwa akan mencoba menaruh anak-anak muda pada birokrasi di Lombok Tengah untuk mempercepat pembangunan. "Birokrasi harus didominasi oleh anak muda yang energik, yang cekatan dalam eksekusi program," tegasnya.

Program-program yang dimaksud yaitu bimbingan kewirausahaan yang tidak hanya berhenti pada pelatihan saja, namun akan dibekali dengan modal usaha sesuai dengan bidangnya dan akan terus dilakukan pemantauan.

Tidak hanya itu, ia juga akan mempersiapkan pemuda untuk menyambut even internasional yang sebentar lagi akan digelar di Lombok Tengah yakni even Moto GP Mandalika, pemuda akan dibekali dengan kemampuan guiding, wirausaha, hingga akan difasilitasi stand-stand untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang akan menyaksikan even tersebut.

"Kita akan penuhi KEK Mandalika atau ITDC dengan Pemuda asli Lombok Tengah di jajaran ITDC tersebut, karena pastinya yang memiliki semangat membangun Lombok Tengah ya orang Lombok Tengah sendiri, masak orang lain," tegasnya.

Diakhir penyampaiannya, ia berharap pemuda lombok tengah dapat mengambil peran penuh dalam kemajuan yabg akan diraih oleh kabupaten ini.

Sebelumnya beberapa Pemuda NW Lombok Tengah menemui Gubernur NTB selaku Bappilu PKS, Zainul Afif selaku ketua Pemuda NW Lombok Tengah tidak menepis bahwa pertemuan tersebut membicarakan dukungan PKS kepada Habib Ziadi. (LNG04) 

Nekat Mencuri, Pemuda Pengangguran di Lombok Tengah ditangkap Polisi

By On August 06, 2020




Praya -Seorang pemuda pengangguran inisial SH (29) warga Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Lombok Tengah harus mendekam di dalam penjara. Ia ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Kopang, karena nekat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Kopang. 

Kapolsek Kopang, AKP Suherdi mengatakan, kejadian pencurian yang dilakukan pelaku itu terjadi pada bulan April 2020 lalu, dimana pada saat itu korban bernama Muhammad Heri (21) warga Desa Monggas yang menggunakan sepeda motor  di stop oleh pelaku. Kemudian pelaku meminta korban mengantar nya ke Desa Montong Terep, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku meminta korban untuk berhenti dan pelaku turun dengan alasan untuk menunggu temannya. 

"Saat korban ikut turun dari kendaraannya, pelaku langsung menghidupkan sepeda motor korban dan membawanya kabur," jelasnya. 

Atas kejadian itu, korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku saat melakukan aksinya yang sama dengang melakukan Penipuan di wilayah Desa Bodak Kecamatan Praya Kab.Loteng dengan modus meminjam sepeda motor Suzuki Satria F 150. alam tetapi korban merasa curiga, sehingga membuntuti pelaku dan akhirnya ditemukan di Narmada.

Selanjutnya korban meminta bantuan ke Polsek Narmada untuk mengamankan terduga pelaku. Kemudian dari Polsek narmada menghubungi Polsek Praya dan setelah diintrogasi pelaku mengaku pernah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Kopang, selanjutnya anggota Polsek Praya mengamankan terduga pelaku ke Polsek Kopang sesuai pengakuan pelaku pernah melakukan tindak pidana Penipuan di desa Monggas Kec Kopang Kab.Loteng

"Pelaku telah diamankan di Polsek Kopang untuk proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.(LNG04) 

Bantu Pemprov, Pramuka Ikut Bumikan Zero Waste

By On August 06, 2020




Mataram - - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tak pernah sendiri dalam mewujudkan visi-misinya. Dukungan datang dari berbagai pihak, salah satunya Gerakan Pramuka Kwatir Daerah NTB yang turut mensukseskan misi NTB Hijau dengan menggaungkan semangat Zero Waste. 

Dimulai dari para anggota Pramuka SMA se-Kota Mataram, Gerakan Pramuka Kwatir Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Program Zero Waste. Bertempat di Aula Pusdiklatda Kwarda NTB Kamis (6/8), sosialisasi tersebut dirangkai dengan praktek pembuatan pupuk cair organik dari sampah buah dan pestisida nabati, pembuatan ecobric, pembuatan kerajinan dari sampah plastik, serta acara clean up bersama di Desa Karang Pule keesokan harinya.

"Dengan menerapkan gaya hidup zero waste kita tidak hanya membantu pemerintah dengan program unggulannya tapi dengan tujuan yang lebih besar yaitu sama-sama menjaga kelestarian bumi dari kerusakan," jelas Mulyadi Gunawan selaku Tim pengolah Sampah Satgas Zero Waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB selaku pemateri. 

Selain menghadirkan pemateri dari Dinas LHK, Gerakan Pramuka Kwatir Daerah NTB juga mengundang Wirawan Holi dari Komunitas Nol Sampah Surabaya untuk membawakan materi Diet Plastik Sekali Pakai. Wirawan Holi mengajarkan fakta-fakta bahaya sampah plastik seperti styrofoam, sedotan plastik, botol plastik, dan tas kresek yang banyak beredar di masyarakat. 

"Kita harus tahu dosa-dosa tas kresek yang banyak beredar di masyarakat. Sehingga kita bisa bijak dalam menggunakannya," ungkapnya. 

Lebih jauh Wirawan Holi menjelaskan tas kresek adalah barang sekali oakai" yang butuh 100-500 tahun untuk bisa terurai di alam. Jika tercecer di tanah akan merusak lingkungan menghambat peresapan air, menyebabkan banjir, dan merusak kesuburan tanah. Dalam produksinya sendiri, dibutuhkan 11 barel minyak untuk memproduksi 1 ton plastik. Sementara dibutuhkan 12 juta barel minyak yang akan menghasilkan emisi gas rumah kaca cukup besae dan menyebabkan pemanasan global. 

Yudistira latif Pradana selaku ketua panitia acara tersebut sekaligus ketua Sangga kerja Hari pramuka berharap dengan sosialisasi yang diadakan ini dapat membumikan zero waste. Dimulai dari anggota pramuka dan dapat ditularkan di keluarga serta lingkungan masing-masing.

"Inginnya Pramuka di NTB bisa menciptakan membuat pemahaman sistem pengolahan sampah yang bagus utk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan," tandasnya. (novita, @diskominfotikntb/LNG04) 

46 Pelanggar Terjaring Operasi Patuh Gatarin Polda NTB

By On August 06, 2020




Mataram - Satuan Tugas Operasi Patuh Gatarin Direktorat Lalu Lintas Polda NTB dihari terakhir ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kembali menindak pengendara yang melintas di jalan Majapahit yang tidak mentaati peraturan berlalu lintas dan tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19 seperti tidak menggunakan masker. Selama kegiatan petugas menilang 46 pelanggar dengan menahan 29 buah STNK, 4 buah SIM dan 13 Unit kendaraan.

Dalam kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.15 Wita tersebut petugas melakukan sistem seleksi prioritas yakni memberhentikan pelanggar secara kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang.

Selain melayangkan 46 surat tilang petugas juga memberikan surat teguran kepada 35 pengendara lainnya dan hari ini semua pelanggar yang ditindak semuanya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. 

Selain melaksanakan razia petugas juga terus memberikan himbauan kepada pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan serta tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19 dan menerapkan hidup sehat. 

Sedangkan untuk profesi pelanggar masih didominasi oleh kalangan karyawan/wiraswasta disusul pelajar/mahasiswa, PNS dan lain-lain. Kedepan diharapkan kepada pengguna jalan raya agar lebih memperhatikan peraturan berlalulintas sehingga bersama-sama kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.(LNG04) 

Contact Form

Name

Email *

Message *