Amankan Mulang Pakelem Danu Kerthi di Rinjani, Dokkes Polda NTB Siapkan Layanan Medis

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Amankan Mulang Pakelem Danu Kerthi di Rinjani, Dokkes Polda NTB Siapkan Layanan Medis

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM NTB.     Umat Hindu Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Upacara Mulang Pakelem dalam rangka Danu Kerthi 2026 di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, pada 19–25 Oktober 2026. Untuk mendukung pengamanan dan pengawalan ritual keagamaan tersebut, Bid Dokkes Polda NTB menyiagakan layanan kesehatan lapangan.

Kabid Dokkes Polda NTB Kombes Pol. dr. Iskandar, Sp.B., MARS., FQUA, mengatakan, layanan kesehatan disiapkan untuk menjaga kondisi umat dan personel pengaman selama ritual, di tengah cuaca dingin dan perjalanan panjang.

“Kami memberikan pelayanan kesehatan lapangan agar umat yang melaksanakan ritual, juga personel yang malakukan pengamanan dan pengawalan tetap terpantau kondisinya, terutama saat menghadapi cuaca dingin dan medan yang menantang,” ujar Kombes Iskandar, Senin (26/10/2026).

Dikatakan, sebanyak 33 personel terlibat dalam pengamanan, terdiri dari 18 personel Polda NTB, sembilan personel Polresta Mataram, serta enam personel Polres Lombok Utara. Tim Biddokkes Polda NTB turut memberikan dukungan medis selama kegiatan berlangsung.

Petugas menangani sejumlah keluhan kesehatan, mulai dari hipotermia saat malam hari di tenda penginapan, kelelahan setelah perjalanan panjang selama dua hari, hingga kram otot dan nyeri lutut. Tim juga menangani personel dengan keluhan tekanan darah tinggi, luka pada kuku kaki akibat tersandung batu, batuk pilek, gatal-gatal, nyeri haid, hingga demam.

“Kondisi alam di kawasan Gunung Rinjani membutuhkan kesiapan fisik dan perhatian terhadap kesehatan. Karena itu, layanan kesehatan lapangan kami siapkan untuk membantu yang mengalami keluhan,” kata Kombes Iskandar.

Upacara Mulang Pakelem dalam rangka Danu Kerthi dilaksanakan umat Hindu NTB, sebagai ritual keagamaan untuk menyucikan dan memuliakan sumber air, sekaligus menjaga keharmonisan serta kelestarian alam. Dukungan kesehatan dari Biddokkes Polda NTB. diharapkan membantu kelancaran pengamanan dan pengawalan kegiatan tersebut. ( red ) 

Wakapolda NTB Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Rinjani 2026

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Wakapolda NTB Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Rinjani 2026

Newsmetrontb.com _ KODYA MATARAM  NTB   Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai Operasi Patuh Rinjani 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 578 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah diterjunkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah NTB.

Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Gajah Mada Ampenan, Senin (26/10/2026). Apel dipimpin langsung Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., dan dihadiri pejabat utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta seluruh personel yang terlibat dalam operasi.

Sejumlah unsur eksternal turut hadir, di antaranya Gubernur NTB, Pangdam XXX Rinambora, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Kepala Kejari Mataram, PT Jasa Raharja, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, operasi ini mengedepankan sinergi lintas instansi untuk mengatasi berbagai persoalan lalu lintas.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol. Hari Nugroho menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, ditambah rendahnya kepatuhan sebagian pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

Menurutnya, persoalan lalu lintas tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

“Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak dapat ditangani sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan sinergi Polri, TNI, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Polda NTB berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, terutama kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2026, kepolisian akan mengutamakan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut didukung penegakan hukum secara represif, baik melalui tilang elektronik maupun tilang manual.

Kenali Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan Apel Gelar Pasukan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung sebelum operasi berjalan.

“Kesiapan personel dan sarana prasarana harus dipastikan agar operasi dapat berjalan sesuai harapan. Kami berharap seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Rinjani 2026.

Berikut pelanggaran yang perlu dihindari pengendara:

Pengendara sepeda motor:

- Tidak menggunakan helm berstandar SNI.

- Berboncengan lebih dari satu orang.

- Berkendara di bawah umur atau tanpa memiliki SIM.

- Menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

Pengemudi mobil:

- Tidak menggunakan sabuk pengaman.

- Menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

Seluruh pengguna kendaraan:

- Melawan arus lalu lintas.

- Melebihi batas kecepatan.

- Menerobos lampu merah.

- Menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau palsu.

- Berkendara dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba.

- Mengoperasikan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau *Over Dimension Over Loading* (ODOL).

Kami berharap masyarakat, khususnya para pengendara, dapat mempersiapkan diri dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tutup Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Melalui Operasi Patuh Rinjani 2026, Polda NTB mengajak seluruh masyarakat menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan. Dengan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat terwujud.  ( red ) 

Polda NTB Bongkar Penimbunan 4.419 Liter BBM Jenis Pertalet 7 Orang Jadi Tersangka

newsmetrontb    10/27/2026    Comment   

Polda NTB Bongkar Penimbunan 4.419 Liter BBM Jenis Pertalet 7 Orang Jadi Tersangka

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM. NTB    Polda NTB bersama jajaran mengungkap tujuh kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) selama sepekan, 19-25 Oktober 2026. Sebanyak 4.419 liter BBM jenis pertalaite diamankan sebagai barang bukti, sementara tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari penanganan Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polresta Lombok Tengah, hingga Polres Sumbawa Barat serta Polres Sumbawa. Tujuh perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, penindakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program prioritas Quick Wins Kapolri. “Kapolda NTB terus mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM. Upaya ini penting untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kombes Kholid, Senin (26/10/2026).

Dari total barang bukti, Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB mencatat jumlah terbesar, yakni 1.734 liter. Polres Sumbawa mengamankan 700 liter, Polres Lombok Barat 630 liter, Polresta Mataram menangani dua perkara dengan total 690 liter, Polresta Lombok Tengah 350 liter, serta Polres Sumbawa Barat 315 liter.

Kombes Kholid menegaskan, pengawasan masih berlanjut. Sejumlah polres lain juga telah menemukan dugaan penyalahgunaan BBM, tetapi kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

Kami mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan BBM maupun terlibat dalam distribusi ilegal. Jika mengetahui indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti ( red ) 

Rekaman CCTV Disebut Kosong Majelis Hakim Diuji Keberanian Untuk Bongkar Kebenaran

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Rekaman CCTV Disebut Kosong Majelis Hakim Diuji Keberanian Untuk Bongkar Kebenaran

 Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR. Perkara dugaan tindak pidana pengancaman yang menjerat Mugni Ilma alias Mugni bin Harpan memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap bersikeras menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama *dua tahun meski penasihat hukum (PH) secara tegas mempersoalkan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Melalui replik tertanggal 26 Oktober 2026, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa dan menyatakan Mugni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Namun, di tengah keyakinan penuntut umum tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah seluruh unsur tindak pidana benar-benar terbukti melalui alat bukti yang sah, ataukah masih terdapat celah pembuktian yang harus dijawab secara terang di persidangan?

Pertanyaan inilah yang kini menjadi salah satu titik krusial dalam perkara Mugni Ilma.

JPU BERTAHAN, DUA TAHUN PENJARA TETAP DIMINTA

Dalam repliknya, JPU menyatakan pembuktian perkara telah ditopang oleh keterangan tujuh orang saksi, empat orang ahli, berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta keterangan terdakwa di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum berpendapat alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

JPU pun tetap meminta agar Mugni dijatuhi hukuman dua tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Penuntut umum juga meminta agar terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.

Akan tetapi, banyaknya saksi maupun ahli tidak dengan sendirinya mengakhiri perdebatan hukum. Yang harus dinilai adalah relevansi, kualitas, konsistensi, dan kekuatan alat bukti tersebut dalam membuktikan setiap unsur tindak pidana.

Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak saksi yang dihadirkan, melainkan apa yang benar-benar mereka buktikan.*

PH GEMPUR PEMBUKTIAN: UNSUR PASAL 483 DIPERSOALKAN

Di sisi lain, penasihat hukum Mugni Ilma tidak menerima begitu saja argumentasi penuntut umum. PH menilai unsur tindak pidana yang didakwakan, baik berkaitan dengan ancaman secara tertulis maupun lisan, tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan menurut penilaian pihak pembela.

Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan karena Pasal 483 secara tertulis maupun lisan tidak terbukti. Kami menganggap perkara ini dari awal terus didorong untuk diperkarakan, termasuk rekaman CCTV yang kosong, ujar penasihat hukum terdakwa.

Pernyataan tersebut merupakan keberatan dari pihak pembela yang harus diuji dengan fakta dan dokumen persidangan. Klaim bahwa rekaman CCTV kosong, misalnya, perlu diperjelas: apakah rekaman memang tidak tersedia, tidak memuat peristiwa yang dipersoalkan, atau tidak memberikan informasi yang relevan terhadap dakwaan?

Ketiga keadaan itu memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Karena itu, keberadaan maupun ketiadaan rekaman CCTV tidak boleh langsung dianggap membuktikan terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah tanpa menilai keseluruhan alat bukti.

Di sinilah Majelis Hakim dituntut memeriksa perkara secara cermat, bukan sekadar mempertentangkan keyakinan JPU dengan penolakan PH.

JANGAN SAMPAI TUNTUTAN MENGALAHKAN UJI PEMBUKTIAN

Dalam perkara pidana, tuntutan jaksa bukanlah putusan pengadilan. Demikian pula, pledoi penasihat hukum bukan dengan sendirinya membuktikan terdakwa tidak bersalah.

Keduanya merupakan posisi hukum yang harus diuji berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum yang berlaku, dan pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Karena itu, perhatian publik semestinya diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar "  Apa bentuk ancaman yang secara konkret ( red ) 

Dewan Pers Intens Pantau Kasus Persidangan Wartawan Mugni Ilma

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Dewan Pers Intens Pantau Kasus Persidangan Wartawan Mugni Ilma

 

Newsmetrontb.com_  DKI  JAKARTA       Dewan Pers menegaskan akan memantau putusan perkara yang menjerat wartawan Mugni Ilma di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Dewan Pers juga menilai perkara tersebut semestinya ditangani melalui mekanisme Dewan Pers karena berkaitan dengan aktivitas jurnalistik.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan Dewan Pers saat diwawancarai di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dewan Pers menyebut ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan mengenai perkara tersebut.

Ahli kami sudah menyampaikan keterangan di persidangan bahwa ini adalah kasus pers. Kami juga nanti memantau putusannya seperti apa. Seharusnya majelis hakim mendengarkan keterangan ahli kami,” ujar perwakilan Dewan Pers.

Dewan Pers menegaskan, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan, perkara tersebut semestinya dibawa ke ranah Dewan Pers.

Keterangan kami sudah jelas bahwa kasus ini seharusnya dibawa ke ranah Dewan Pers. Kami menghormati jalannya persidangan,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah proses hukum yang dijalani Mugni Ilma. Keterangan ahli Dewan Pers di persidangan menjadi salah satu hal yang relevan untuk diperhatikan majelis hakim dalam menilai perkara, terutama terkait apakah perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan pelaksanaan kerja jurnalistik.

Meski demikian, penilaian akhir terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan dakwaan, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta fakta yang terungkap di persidangan.

Jejak Intimidasi terhadap Mugni Ilma

Perkara yang menjerat Mugni Ilma juga mengingatkan publik pada rekam jejak dugaan intimidasi yang pernah dialaminya ketika menjalankan tugas jurnalistik di Nusa Tenggara Barat.

Pada November 2022, Mugni yang saat itu bekerja sebagai jurnalis NTBSatu.com mendapat tekanan setelah menulis berita mengenai dugaan pungutan liar dalam pengurusan administrasi kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Mataram.

Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram yang dipublikasikan Media Unram, Mugni mengaku mendapat permintaan untuk menghapus berita serta pemanggilan oleh pihak yang mengaku dari unsur Propam Polda NTB. Berita tersebut sebelumnya memuat keluhan keluarga korban dan konfirmasi dari Kapolresta Mataram.

AJI Mataram ketika itu mengecam dugaan intimidasi dan desakan penghapusan berita. Organisasi profesi tersebut menilai keberatan terhadap pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi.

Tekanan terhadap Mugni kembali menjadi perhatian publik pada Desember 2022. Saat itu, ia menulis laporan mengenai dugaan aliran uang kepada oknum penyidik yang menangani perkara kosmetik ilegal di Polda NTB.

Laporan AJI pada laman Safety Corner mencatat, pada 7 Desember 2022, Mugni dipanggil untuk menemui penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Dalam pertemuan tersebut, ia diminta membuka sumber informasi yang digunakan dalam pemberitaannya. Mugni menolak dengan alasan perlindungan sumber merupakan kewenangan redaksi.

AJI juga mencatat adanya pernyataan bernada ancaman pidana yang disampaikan kepadanya dalam rangkaian peristiwa tersebut. Kasus itu kemudian diberitakan sejumlah media, termasuk Tirto dan NU Online.

Namun, pemberitaan Tirto pada 9 Desember 2022 juga memuat bantahan Kabid Humas Polda NTB saat itu, Kombes Pol Artanto, yang menyatakan tidak ada intimidasi dan menyebut peristiwa tersebut sebagai miskomunikasi antara wartawan dan penyidik. Perbedaan keterangan tersebut merupakan bagian dari catatan pemberitaan mengenai peristiwa itu.

Ujian Perlindungan Kerja Jurnalistik

Rangkaian peristiwa tersebut menempatkan perkara Mugni Ilma dalam konteks yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kemerdekaan pers, perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, serta mekanisme penyelesaian keberatan terhadap pemberitaan.

Dalam praktiknya, penilaian apakah suatu perkara merupakan sengketa pemberitaan atau mengandung dugaan tindak pidana harus dilakukan dengan memeriksa fakta secara menyeluruh.

 Status seseorang sebagai wartawan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban hukum, tetapi aktivitas jurnalistik juga tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan perlindungan dan mekanisme yang berlaku dalam hukum pers.

Karena itu, pemantauan Dewan Pers terhadap putusan perkara Mugni Ilma menjadi penting. Keterangan ahli yang telah disampaikan di persidangan, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta penilaian majelis hakim terhadap fakta dan alat bukti akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara tersebut.

Dewan Pers sendiri menyatakan menghormati proses persidangan, sembari menegaskan kembali pandangannya bahwa perkara itu seharusnya dibawa ke ranah Dewan Pers.

Kini, perhatian tertuju pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong dan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menilai keterangan ahli Dewan Pers serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.  ( red )

JPU Melonak Nota Pembelaan , PH Mugni Ilma Akan Ajukan Duplik

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

JPU Melonak Nota Pembelaan , PH Mugni Ilma Akan Ajukan Duplik

Newsmetrontb.com_ SELONG  LOMBOK TIMUR   Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap bersikukuh menuntut Mugni Ilma alias Mugni bin Harpan dengan pidana penjara selama dua tahun dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman. Sikap tersebut disampaikan melalui tanggapan atau replik atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang tertanggal 26 Oktober 2026.

Dalam dokumen repliknya, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak seluruh dalil dan permohonan penasihat hukum terdakwa. JPU juga meminta agar Mugni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JPU berpendapat, pembuktian perkara telah didukung keterangan tujuh orang saksi, empat orang ahli, berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam replik tersebut, JPU menyatakan alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Mugni.

Selain mempertahankan tuntutan dua tahun penjara dikurangi masa penahanan, JPU meminta agar terdakwa tetap ditahan dan biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada terdakwa.

Namun, penasihat hukum Mugni Ilma tetap mempersoalkan pembuktian unsur pidana dalam perkara tersebut. PH menilai Pasal 483 KUHP, baik dari sisi ancaman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan karena Pasal 483 secara tertulis maupun lisan tidak terbukti. Kami menganggap perkara ini dari awal terus didorong untuk diperkarakan, termasuk rekaman CCTV yang kosong," ujar penasihat hukum terdakwa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak pembela masih mempertanyakan dasar pembuktian yang digunakan untuk menjerat Mugni. Rekaman CCTV yang disebut kosong juga menjadi salah satu hal yang disoroti PH dalam mempersoalkan proses perkara.

Di sisi lain, JPU tetap berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan selama persidangan telah mendukung dakwaan. Perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum itu kini menjadi bagian dari pertimbangan yang harus dinilai Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Pokok persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan benar-benar terbukti melalui alat bukti yang diperiksa di persidangan, termasuk bagaimana alat bukti tersebut menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur pemaksaan yang dipersoalkan dalam pledoi.

Putusan akhir berada di tangan Majelis Hakim yang akan menilai seluruh fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli, alat bukti, tuntutan JPU, serta pembelaan terdakwa sebelum menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ( red ) 

Wakapolda NTB Sosialisasikan Bahaya Bulying di SMPN 6 Mataram

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Wakapolda NTB Sosialisasikan Bahaya Bulying di SMPN 6 Mataram

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM, NTB   Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus ditunjukkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., mengunjungi SMPN 6 Mataram, Senin (26/10/2026), untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan pembinaan kepada para siswa dan tenaga pendidik.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB. Selain memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku negatif.

Dalam kunjungan itu, Wakapolda NTB menyapa para guru dan siswa serta berdialog secara humanis. Ia secara khusus mengingatkan para pelajar agar menjauhi tindakan perundungan atau *bullying* yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis korban dan mengganggu proses belajar di sekolah.

Selain perundungan, kenakalan remaja juga menjadi perhatian. Para siswa diajak untuk membangun pergaulan yang sehat, saling menghormati, menaati aturan, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Wakapolda NTB juga menekankan pentingnya peran guru dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Menurutnya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun perlakuan tidak menyenangkan.

Kami berharap kegiatan pembinaan yang dilakukan kepolisian ini dapat mencegah pengaruh negatif bagi pelajar serta meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal yang dapat membawa pengaruh buruk bagi pembentukan karakter para pelajar,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kunjungan kepolisian ke sekolah-sekolah merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan.

Kegiatan ini adalah Polisi Peduli Pendidikan dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah. Dengan kedekatan Polri dengan masyarakat diharapkan dapat mendorong terwujudnya Harkamtibmas di lingkungan pendidikan khususnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kehadiran polisi di lingkungan sekolah tidak sebatas menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga membangun komunikasi serta hubungan yang harmonis dengan guru dan siswa.

Kunjungan kita ke sekolah-sekolah ini tujuannya untuk membangun kedekatan Polri dengan masyarakat sesuai moto Polri saat ini, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tambahnya.

Polda NTB berharap program Polisi Peduli Pendidikan dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian, pihak sekolah, dan masyarakat dalam mencegah perundungan, kenakalan remaja, serta berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pendidikan.

Melalui pembinaan sejak dini dan pengawasan bersama, para pelajar diharapkan tumbuh menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, saling menghargai, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan kondusif. ( red ) 

Antisipasi Kemacetan Wakapolda NTB Ikut Atur Lalin Bentuk Keperdulian Sama Masyrakat

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Antisipasi Kemacetan Wakapolda NTB Ikut Atur Lalin Bentuk Keperdulian Sama Masyrakat

Newsmetrontb.com_ KODYA MATARAM. NTB  Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho turun langsung mengatur arus lalu lintas pagi di Simpang Empat BI, Kota Mataram, Senin (26/10/2026) pukul 06.30 Wita. Kegiatan ini mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang mengusung tema besar Polisi Bersama Masyarakat.

Kehadiran polisi di jalan menjadi bentuk pelayanan langsung, untuk membantu masyarakat memulai aktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Brigjen Hari Nugroho dalam pernyataannya di sela mengatur arus lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas pada jam sibuk menjadi bagian dari upaya Polri menjaga kelancaran kendaraan, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan juga mencerminkan pendekatan humanis dalam pelayanan publik.

Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran Polri melalui tindakan nyata, termasuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari," katanya.

Diungkapkan, program Polisi Bersama Masyarakat turut mendorong komunikasi dua arah agar polisi bisa menyerap aspirasi, mendengar keluhan, serta membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kami mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan, memelihara kerukunan, dan tidak ragu menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepolisian," ungkapnya.

Selain pengaturan lalu lintas, kata Brigjen Hari Nugroho, Polri juga mengoptimalkan berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari patroli, edukasi tertib berlalu lintas, kegiatan sosial, hingga pendekatan melalui kegiatan keagamaan bersama warga. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Call Center 110, untuk melaporkan gangguan keamanan atau keadaan darurat.

Sinergi polisi dan masyarakat menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman. Kami berharap warga memanfaatkan layanan kepolisian, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," tutup Brigjen Hari Nugroho. ( red ) 

Polda NTB Bongkar Dugaan Penimbunan Pertalite di Lombok Timur

newsmetrontb    10/26/2026    Comment   

Polda NTB Bongkar Dugaan Penimbunan Pertalite di Lombok Timur

Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM.       Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Jumat (23/10/2026), mengamankan 1.734 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite di Dusun Labuan Pandan Tengah, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Polisi turut mengamankan seorang pria inisial AD, beserta mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Ade Zamrah,  S.I.K., M.H menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan penimbunan Pertalite bersubsidi. Menindaklanjuti informasi itu, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB melakukan penyelidikan di wilayah Lombok Timur.

Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi petugas untuk melakukan penyelidikan. Tim kemudian turun ke lapangan guna memastikan aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi," jelasnya.

Sekitar pukul 12.00 Wita, petugas melakukan pemantauan dan menemukan aktivitas pengangkutan Pertalite menggunakan banyak jerigen. Tim kemudian membuntuti pergerakan tersebut hingga menuju rumah terduga pelaku.

Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 15.30 Wita. Dalam operasi itu, petugas mengamankan AD, seorang pria berprofesi sebagai petani yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sambelia.

Petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta 51 jerigen berisi Pertalite dengan total volume 1.734 liter. Satu unit mobil Suzuki warna kuning bernomor polisi DK 1044 FH juga diamankan, karena diduga digunakan untuk mengangkut BBM," ungkap Kombes Ade.

Barang bukti yang disita selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Polisi masih mendalami asal-usul BBM, tujuan pengangkutan, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut.

Kombes Ade menegaskan, penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat juga diharapkan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM, agar penyalurannya tetap sesuai peruntukan.

Kami akan mendalami perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi . ( red ) 

Wakapolda NTB Ajak Keluarga dan Tokoh Agama Pelihara Kamtibmas

newsmetrontb    10/25/2026    Comment   

Wakapolda NTB Ajak Keluarga dan Tokoh Agama Pelihara Kamtibmas

Newsmetrontb.com_ KOTA  MATARAM. NTB Memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi perhatian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut diwujudkan Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., melalui kegiatan Minggu Kasih di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram, Minggu (25/10/2026)

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara kepolisian, tokoh agama, dan jemaat untuk mempererat komunikasi lintas agama sekaligus membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda NTB mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dan tokoh agama dalam mencegah berbagai perilaku negatif yang dapat memengaruhi anggota keluarga maupun lingkungan sekitar, termasuk ancaman penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut orang tua untuk semakin meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap anggota keluarga. Pendampingan yang baik diharapkan mampu meminimalkan risiko anak-anak dan generasi muda terjerumus dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Wakapolda juga mengajak para orang tua, tokoh agama, dan generasi muda untuk mengisi waktu dengan kegiatan produktif serta lebih bijak dalam memilih pergaulan dan aktivitas sehari-hari.

Peran penting kita semua tentu sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Harkamtibmas di NTB,” ujarnya.

Ia berharap pesan-pesan pencegahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti di lingkungan gereja, tetapi turut diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan pergaulan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan berbagai bentuk perilaku negatif dapat semakin meningkat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa Minggu Kasih merupakan salah satu program prioritas Kapolri untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, termasuk tokoh agama dan umat Nasrani.

Program ini juga menjadi sarana membangun kerukunan, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Minggu Kasih merupakan salah satu program Polri untuk menjalin kedekatan dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat terjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif,” ungkapnya.

Polda NTB berharap kegiatan Minggu Kasih dapat terus mempererat hubungan antara kepolisian dan komunitas keagamaan. Melalui komunikasi yang terbuka, kepedulian keluarga, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, upaya menjaga kerukunan dan mencegah penyalahgunaan narkoba diharapkan semakin efektif.

Kebersamaan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, sekaligus menguatkan semangat *Polisi Bersama Masyarakat* demi terwujudnya NTB yang aman, harmonis, dan kondusif. ( red ) 

DPRD Bersama Wartawan Lombok Timur Kunker Ke DPRD DKI Jakarta

newsmetrontb    10/23/2026    Comment   

DPRD Bersama Wartawan Lombok Timur Kunker Ke DPRD DKI Jakarta

 

Newsmetrontb.com _ DKIJAKARTA  PUSAT   Perwakilan Wartawan Lombok Timur dari beberapa organisasi Jurnalist melalukan studi banding demgan berkunjungi ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selam tiga hari ( 21_23/10/2026 ) guna melakukan studi komparasi mengenai peran media dalam mendukung transparansi dan publikasi kinerja DPRD

Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur pada 21_ 23 Oktober 2026 itu menjadi kesempatan bagi para wartawan untuk menggali informasi mengenai mekanisme hubungan kelembagaan antara DPRD dan insan pers, khususnya dalam pelaksanaan peliputan dan kerja sama media.

Dalam sesi diskusi bersama setaf DPRD DKI jakarta tentang  mekanisme kerja sama antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dan media yang bertugas di wilayah Jakarta

Kemudian Ibu Mardiana  selaku  Staf Protokol Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan peliputan media di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta tetap berjalan dan menjalin kerja sama media yang pelaksananaya melalui masing masing organisasi media.” jelasnya Kamis  ( 22 /10/ 2026 ) 

Menurut Mardiana, koordinasi melalui organisasi media menjadi salah satu mekanisme yang digunakan dalam membangun hubungan antara Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan insan pers.

Mekanisme tersebut dapat dipahami oleh para wartawan sehingga pelaksanaan peliputan maupun kerja sama media dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, kerja sama antara lembaga legislatif dan media diharapkan mampu mendukung penyampaian informasi mengenai kegiatan dan kinerja DPRD kepada masyarakat secara luas.

Melalui studi komparasi ini, para wartawan Lombok Timur diharapkan memperoleh referensi mengenai pola koordinasi peliputan, serta kemitraan yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas publikasi dan keterbukaan informasi publik di daerah.

Peran media dinilai penting dalam menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat, terutama melalui penyampaian informasi yang akurat berimbang, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. ( red )

Peringatan 24 Tahun Toko Emas Mahkota Keruak Beri Diskon Sebesar 100 ribu Per Gram

newsmetrontb    10/21/2026    Comment   

Peringatan 24 Tahun Toko Emas Mahkota Keruak Beri Diskon Sebesar 100 ribu Per Gram

 

Newametrontb.com_ KERUAK  LOMBOK TIMUR Peringati Hari Ulang Tahun Toko Emas Mahkota Keruak menggelar diskon 5 perse atau dalam pembelian 1 gram emas diskon Rp 100 ribu dan berhak mendapatkan parsel sembako yang dilaksanakan lansung di toko mas mahkota pasar Keruak pada hari kamis 22 Oktober 2026.

Ditemui di kediamannya CEO toko emas mahkota Keruak Haji Abdul Majid SE bersama istri yang akrab dipanggil Bu Hajjah mengatakan bahwa toko emas mahkota saat ini sudah genap 24 Tahun dan kita rayakan dengan menggelar memberikan diskon bagi masyarakat dan pelanggan yang membeli emas dalam 1 gram pembelian diskon  atau door price sekitar Rp.100 ribu dan berhak mendapatkan satu paket parcel sembako, ujar H Abd.Majid di kediamannya di Sepit 20 Oktober 2026.

Sebagai ungkapan terimakasih kepada pelanggan setia  dan masyarakat dengan kegiatan seperti ini berjalan sukses dan lancar , diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat pada kegiatan yang sama  dan acara rutin setiap tahunnya.

Ulang Tahun yang ke 24 kali ini menjadi tonggak sejarah bagi Emas Mahkota , menggambarkan perjalan yang panjang dan sukses dalam melayani kebutuhan emas dan perhiasan masyarakat.

Insyaallah  kalau ada rezeki setiap tahunnya kami akan laksanakan pemberian parsel bagi setiap pembeli dan pelanggan berupa door price dan juga paket parsel sembakau, tutupnya ( red ) 

Defan Alsava Ahmad Terpilih Menuju Sepak Bola Usia Dini Nasional

newsmetrontb    10/20/2026    Comment   

Defan Alsava Ahmad Terpilih Menuju Sepak Bola Usia Dini Nasional

​Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR    Usia muda bukan penghalang untuk mengukir mimpi besar. Hal inilah yang dibuktikan oleh Defan Alsava Ahmad (12), siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Selong kelahiran 4 Februari 2014.

​Di tengah kesibukannya menuntut ilmu di bangku sekolah, Defan berhasil membuktikan dedikasinya di bidang olahraga sepak bola dengan berhasil menembus skuad Lombok United Mataram untuk ajang Grassroot Indonesia National Series 2026.

Perjalanan Defan menembus turnamen berskala nasional ini menjadi bukti nyata bahwa proses latihan keras dan kedisiplinan yang konsisten mampu membuahkan hasil manis. Mewakili SSB Bintang Kejora Lombok Timur dan NTB di ajang bertaraf nasional tentu menjadi pengalaman berharga sekaligus batu loncatan penting bagi karir sepak bolanya di masa depan.

Ini adalah kesempatan emas untuk mengasah mental dan kemampuan bertanding di tingkat nasional. Dukungan penuh dari sekolah, keluarga, dan masyarakat NTB tentu menjadi pembakar semangat Defan dan tim di lapangan," ungkap salah satu pendukung bakat muda daerah.

​Langkah Defan di Grassroot Indonesia National Series 2026 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya di Lombok Timur untuk terus berprestasi dan berani bermimpi besar di kancah nasional. ( red ) 

Nota Pembelaan Kuasa Hukum Desak Majelis Vonis Bebas Terdakwa Mugni Ilma

newsmetrontb    10/19/2026    Comment   

Nota Pembelaan Kuasa Hukum Desak Majelis Vonis Bebas Terdakwa Mugni Ilma

Nesametrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR  NTB   Penasihat hukum Mugni Ilma meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Selong menjatuhkan putusan bebas terhadap kliennya. Dalam nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan di persidangan, tim penasihat hukum menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Pembelaan tersebut juga menyoroti keterangan para ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut tim penasihat hukum, keterangan ahli yang diperiksa, termasuk keterangan tertulis ahli forensik, tidak menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana yang dituntut terhadap Mugni.

Salah satu poin yang disoroti adalah keterangan tertulis ahli forensik yang, menurut pembelaan, tidak menerangkan adanya bukti percakapan antara terdakwa dengan Sopyan Hakim maupun Lalu Purnama.

Bagi tim penasihat hukum, persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam menguji kekuatan pembuktian yang digunakan JPU untuk menuntut Mugni. Mereka meminta majelis hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan benar-benar mendukung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam sidang tuntutan pada 12 Oktober 2026, JPU meminta Mugni dijatuhi hukuman dua tahun penjara berdasarkan Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut berkaitan dengan pengancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau pembukaan rahasia guna memaksa seseorang menyerahkan barang atau melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Karena itu, pembelaan Mugni mempersoalkan apakah fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Menurut argumentasi pembelaan, tuntutan pidana harus didukung bukti yang cukup dan saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan.

Tim penasihat hukum meminta majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan kesimpulan penuntut umum, tetapi juga menguji keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti lain yang diajukan selama persidangan.

Perkara yang menjerat Mugni turut menjadi perhatian karena terdakwa berprofesi sebagai wartawan. Dalam pernyataannya setelah sidang tuntutan, Mugni sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa perkara tersebut dapat berdampak terhadap wartawan lain yang memberitakan pejabat publik.

Melalui pledoi tersebut, tim penasihat hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Permintaan agar Mugni dibebaskan merupakan posisi pembelaan terdakwa, sementara keputusan akhir berada di tangan majelis hakim.       ( red ) 

Kapolda NTB Gelar Subuh Keliling Ajak Masyarakat Perkuat Kamtibmas

newsmetrontb    10/17/2026    Comment   

Kapolda NTB Gelar Subuh Keliling Ajak Masyarakat Perkuat Kamtibmas

 

Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM  NTB  Memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat terus menjadi perhatian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya diwujudkan Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., melalui kegiatan Subuh Keliling dengan melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri untuk mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tidak sekadar beribadah bersama, Kapolda NTB juga memanfaatkan momentum tersebut untuk bersilaturahmi dan berdialog secara humanis dengan para tokoh agama serta jemaah. Melalui komunikasi langsung ini, diharapkan terbangun hubungan yang semakin erat antara kepolisian dan masyarakat.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan Subuh Keliling menjadi salah satu sarana bagi Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Subuh Keliling ini salah satu program prioritas Kapolri yang tujuan utamanya untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat serta Harkamtibmas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB turut menyampaikan imbauan kamtibmas dan mengajak para tokoh serta jemaah untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan di lingkungan masing-masing agar tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, keamanan yang terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran berbagai program pemerintah, khususnya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan slogan Polri, yakni *Polisi Bersama Masyarakat*. Melalui pendekatan yang humanis dan komunikasi yang terbuka, Polri diharapkan semakin dekat dengan warga serta mampu membangun kepercayaan dalam menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan.

Polisi Bersama Masyarakat. Semboyan ini tentu harus diupayakan agar bagaimana Polri itu selalu berada berdampingan dengan masyarakat, terutama dalam mengupayakan Harkamtibmas,” ungkapnya.

Polda NTB memastikan kegiatan Subuh Keliling akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh jajaran Polda hingga tingkat Polsek. Kegiatan ini direncanakan berlangsung setiap Jumat subuh dengan lokasi yang berpindah-pindah, sehingga jangkauan silaturahmi dengan masyarakat semakin luas.

“Kita berharap dengan kegiatan ini silaturahmi, komunikasi serta kolaborasi antara Polri dengan masyarakat akan semakin meningkat,” tutupnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTB berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif di seluruh wilayah NTB. ( red ) 

Tanam Pohon Serentak, Polda NTB Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

newsmetrontb    10/17/2026    Comment   

Tanam Pohon Serentak, Polda NTB Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

 

Newsmetrontb.com_ LOMBOK BARAT  NTB        Polda NTB bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar penanaman pohon serentak di Lapangan Gajah Mada Polda NTB. Kegiatan tersebut guna mendukung Asta Cita Presiden dan green policing Kapolri, sekaligus mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Jumat  ( 16/10/2026 ) 

Kegiatan mulai pukul 17.00 Wita dihadiri Wakapolda NTB, Irwasda, para pejabat utama Polda NTB, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, Kajati NTB, Pangdam XXX/Rinambora, serta sejumlah pimpinan instansi terkait.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, penanaman pohon menjadi langkah nyata untuk mendukung kelestarian alam. “Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan. Kami berharap gerakan menanam pohon, dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta generasi mendatang,” ungkapnya.

Penanaman pohon serentak juga dilaksanakan jajaran Polres/Polresta di wilayah masing-masing. Kombes Kholid mengajak masyarakat ikut menjaga pohon yang telah ditanam, serta membiasakan perilaku ramah lingkungan.

Menanam pohon perlu diikuti dengan perawatan agar manfaatnya terus dirasakan. Mari bersama menjaga lingkungan tetap hijau, sehat, serta lestari,” tutupnya. ( red )