newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Friday, January 14, 2022

Satnarkoba Polres Sumbawa Barat Ringkus Terduga Pengedar Narkoba di Wilayah Taliwang

Sumbawa Barat - Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terduga seorang pelaku tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 yang di duga sabu-sabu yang bertampat disebuah rumah yang beralamat di RT 01, RW 03 Lingkungan Dalam Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

"Terduga pelaku berinisial JAY laki-laki, (39) karyawan swasta, Alamat Lingkungan Dalam Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat," kata Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.IK,.M.IP melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi, S.Sos.

Eddy menerangkan, pada hari Selasa, 11 januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita. Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba.

"Atas informasi tersebut, anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita anggota Opsnal Satres Narkoba yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP Muh Fatoni SH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki berinisial JAY di temukan barang bukti," terangnya.

Lanjut Eddy, adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah plastik klip yang di duga berisi narkotikan jenis sabu dengan berat bruto 2,30 gram, 1 (satu) buah bekas poketan sabu, 1 (satu) buah tutup botol netral lengkap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah piva kaca yang di bengkokan, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah karet, 1 (satu) bendel bungkusan plastik klip merk cetik, 1 (satu) buah Hp Realmi warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkok, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah bungkusan plastik klip merk cetik, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 4 (empat) buah pipet plastik ujungnya runcing, 4 (empat) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 4 (empat) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip kosong.

Selanjutnya terduga JAY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bupati Bersama Deputi Perpusnas RI Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan KLU


Lombok Utara - Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Nasional RI Drs. Deny Korniadi, M.Hum meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara bertempat di Desa Gondang Kecamatan Gangga (13/1). Turut hadir Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R,. S.T., M.Eng, Unsur Forkopimda KLU, Pj.Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi SSTP MM,Kadis Perpustakaan NTB Julmansyah SHut MAP, Para Staf ahli Bupati,Asisten I Setda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para Kepala OPD, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter F.R, Para Camat serta Undangan lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat Lombok Utara dalam mengakses buku ataupun bahan bacaan serta untuk meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan Daerah KLU sudah menyediakan layanan perpustakaan berbasis digital yang diberi nama e-pustakalotara.


Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan, Perpusnas RI Deny Korniadi menyampaikan selamat atas rampungnya pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan KLU yang kabarnya merupakan gedung layanan termegah di Lombok Utara. "Perpusnas mengucapkan selamat atas terselesaikannya pembangunan Gedung Perpus KLU," ujarnya.

Bahwasanya program digitalisasi amat diperlukan, selain untuk kemudahan akses digitalisasi diharapkan mampu menarik minat pembaca terutama para generasi milenial. "Pesan saya  setelah diresmikannya Perpustakaan ini, akan ada promosi dan sosialiasi tentang keberadaan perpustakaan di KLU,"ucapnya.

Sementara itu Bupati Djohan menyampaikan bahwa gedung atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang sepenuhnya diperuntukkan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan untuk memberikan layanan prima pada pemustaka ataupun masyarakat demi  meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Lombok Utara.
 "Tujuan pembangunan gedung ini adalah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat" ujarnya.

Gedung Perpustakaan memiliki dua lantai  adapun sumner dananya Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sub Bidang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nilai pagu sebesar 10 Milyar. "Lewat Kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden, Menteri Keuangan, Kepala Perpustakaan RI dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Perpustakaan,"ucapnya.

Harapan kita Dengan diresmikannya Layanan Gedung Perpustakaan nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di KLU, terutama anak-anak  yang masih mengemban pendidikan.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Dinas Perpusarsip  KLU Kawit Sasmita  dalam laporannya menerangkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia sekitar 13500 buku berbentuk fisik dan lebih dari 1000 judul buku berbasis online.

 "Sampai saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih berupaya mendorong warga untuk gemar membaca jika mengacu dari tingkat kunjungan ke perpustakaan  masih terbilang rendah," tuturnya.

Dalam upaya meningkatkan literasi  masyarakat Dinas Perpusarsip KLU juga membuat Inovasi yaitu layanan berbasis online yang bisa diakses oleh kita semua di Play Store yang diberi nama  e-pustakalotara  keberadaannya nanti diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Lombok Utara.

Sebelum peresmian gedung Perpustakaan dilakukan serah terima plakat dan buku. Adapun presmian gedung perpustakaan ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Lombok Utara bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Nasional RI yang disaksikan oleh  para undangan.

Wednesday, January 12, 2022

Tindak Lanjuti Permintaan Masyarakat, Dinas Pertanian Akan Turun ke Pengecer

Sumbawa Barat - Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan turun ke semua pengecer yang menjual pupuk untuk para petani. Infeksi mendadak (Sidak) itu bersama dewan pengawas, termasuk diantaranya Kejaksaan, Pengadilan, Kodim dan Kepolisian.

"Kami akan turun minggu depan ke pengecer, bila kami menemukan ada pengecer yang menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET), maka akan kami tindak tegas," kata Idrus, SH selaku kepala bidang Tanaman Pangan KSB kepada media ini, Rabu, (12/1/2022).

Ia menjamin, stok pupuk tetap ada, untuk memenuhi kebutuhan sawah petani. Namun ada sedikit permasalahan di kartu tani yang dimiliki oleh petani. Tapi permasalahan-permasalahan itu akan segera diselesaikan agar petani bisa dengan segera mendapatkan haknya. "Hak petani tetap diberikan sesuai RDKK (Rencana defenitif kebutuhan kelompok)," ungkapnya. 

Dia mengatakan, data RDKK untuk KSB yaitu, pupuk urea : 10.518, SP36 : 12, ZA : 79 dan NPK : 2.208. Ia berharap kepada petani supaya tidak khawatir lagi terkait stok pupuk di KSB. Ia juga meminta petani untuk melaporkan, bila nanti ada pengecer yang diketahui melanggar aturan terkait HET. 

Diduga Jual Pupuk Diatas HET, Komisi II Minta Pemerintah Awasi Pendistribusian Pupuk


Sumbawa Barat - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat Aheruddin Sidik, SE., ME meminta pemerintah daerah melalui Dinas terkait untuk terus memantau pengecer Se-Kabupaten Sumbawa Barat yang diduga menjual pupuk diatas HET untuk para petani.

"Dengan alasan apapun, pengecer tidak boleh menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET), karena ini sudah melanggar aturan yang ada," kata Aher kepada media ini, Rabu, (12/1/2022) disela-sela kesibukannya.

Ia juga mengingatkan pengecer, bila menjual pupuk diatas HET, izin usahanya bisa dicabut, karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi. Hal ini juga diatur dengan peraturan Menteri Pertanian republik Indonesia nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Dia juga meminta dinas pertanian melalui BPP agar tetap melakukan sosialisasi dan  memantau pengecer saat menjual pupuk ke petani di semua Kecamatan yang ada di KSB.

Aher juga menambahkan agar para pengecer di berikan pemahaman bahwa tindakan menjualan pupuk diatas HET adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum. "Saya khawatir bahwa tindakan para pengecer disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka akan konsekwensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga pembinaan dan sosialisasi harus terus dilakukan oleh dinas terkait dan pihak distributor," tegas politisi muda Kecamatan Seteluk ini. 

Dapat Nilai 2,65, Sumbawa Barat Kabupaten Tertinggi Indeks SPBE di NTB

Sumbawa Barat - Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenpanRB) nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hasil itu dikeluarkan tanggal 24 Desember 2021 yang menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penilaiannya Kabupaten Sumbawa Barat mendapat Indeks SPBE (system Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebanyak 2,65  dengan predikat baik disusul Lombok Barat 2,64 Predikat Baik dan berikutnya Kabupaten Lombok Tengah 2,37 predikat cukup.

Pencapaian pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap indeks SPBE terkait tata kelola, pemanfaatan dan pengguna sistem informasi. Aspek yang dinilai yaitu domain, 3 domain meliputi kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE dengan penilaian 7 aspek.

Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, kebijakan internal layanan SPBE, kelembagaan SPBE, strategi, perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis dan layanan publik berbasis elektronik. Dari 7 aspek terdiri 35 indikator.

Drs. Burhanuddin, M.M selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sangat bersyukur atas prestasi tersebut, karena perjuangan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Diskominfo sekaligus berterima kasih atas dukungan Bupati, seluruh Dinas daerah dan dunia usaha serta masyarakat. 

"Dari semua yang dinilai, KSB urutan pertama dengan nilai 2,65 atau kualifikasi baik. Untuk tingkat se-Indonesia hanya 18 berkualifikasi baik termasuk KSB," jelasnya.

Menurutnya, bukan hanya menduduki rangking teratas di NTB yang patut disyukuri akan tetapi indeks SPBE dengan predikat BAIK ini telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) KSB tahun 2021-2026 untuk dicapai dalam tahun 2023, berarti kami telah mencapai target itu lebih awal. Selain itu kita menyadari bahwa ASN, dunia usaha dan masyarakat Sumbawa Barat bukanlah masyarakat gaptek (Gagap Teknologi) tetapi sebaliknya kita adalah masyarakat yang sangat adaptif dengan teknologi khususnya teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Kita gampang sekali menerima perubahan khusunya transformasi digital yaitu perpindahan kebiasaan dari kebiasaan manual atau konvensional menjadi kebiasaan digital. Masyarakat kita sangat familiar dengan HP android, iOS dan bahkan sangat menerima pola pembayaran digital misalnya SMS Banking, transfer  dan lain-lain," kata HM Burhan.

Ia berharap kepada ASN, masyarakat dan dunia usaha agar terus memupuk literasi digital, sehingga mampu berperan dalam perubahan dari manual konvensional menuju digital (Transformasi Digital) ini, karena perubahan kearah digitalisasi adalah perubahan keniscayaan yang tidak bisa ditolak atau dihindari bahkan transformasi ini adalah transformasi yang tidak mungkin kembali seperti dulu.

Setelah SPBE mendapatkan indeks dengan kualifikasi baik. Maka, kementerian Kominfo RI memberi kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk masuk ke program Kota Cerdas (Smart City), sesuai Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-003/DJAI/AI.01.04/01/2022 tentang Penyampaian Hasil Asesmen tanggal 3 Januari 2022.

Kabupaten Sumbawa Barat akan diberikan bimbingan dan arahan untuk membuat Master plan Kota Cerdas (Smart City). Dalam master plan itu nantinya akan dibuat Quick Win dan action plan berupa tahapan-tahapan untuk membangun sistem pembangunan berbasis teknologi Informasi. "Kami berkeyakinan bahwa melalui smart city kita akan masuk menjadi bagian dari Kabupaten modern dunia, KSB Baik yang baldatun toyyibatun ghofur," tutupnya. 

Gerak Cepat, Bupati Fauzan Malam-Malam Turun ke Lokasi Bencana

Lombok Barat - Hujan Deras yang mengguyur wilayah Utara Lombok Barat sejak selasa (11/01/22) Sore Hingga Malam hari menyebabkan sungai di wilayah Desa Senggigi Kecamatan Batulayar meluap dan terjadi longsor di beberapa titik. Air sungai mulai meluap menjelang malam hari. Hal ini membuat sejumlah warga panik dan khawatir terulangnya kembali bencana banjir pada awal desember tahun 2021 lalu. Mendapat informasi terjadinya bencana banjir dan longsor di desa Senggigi, sekitar pukul 22:00 Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bergerak cepat menuju lokasi bencana. Tidak mau menunggu pagi, Bupati bergegas ke lokasi bencana didampingi oleh dua pejabat Lombok Barat Selasa malam (11/01/22) 

Bupati Fauzan bergegas ke lokasi bencana dan tidak mau menunggu pagi untuk memastikan kondisi warga di sekitar lokasi bencana. Hal ini agar dapat diambil keputusan cepat terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di lokasi. Selain itu Bupati Fauzan ingin menguatkan mental warga desa senggigi yang terkena musibah. "Keselamatan warga adalah yang utama karenanya kami langsung turun ke lokasi untuk memastikan warga baik baik saja" ujarnya. 

Bupati mengatakan bahwa dirinya bergerak cepat untuk mengantisipasi kejadian banjir dan longsor seperti yang terjadi di akhir tahun 2021 lalu. Dengan gerak cepat dan langsung turun ke lokasi setidaknya keputusan penting dan cepat dapat diambil sehingga meminimalisir terjadinya dampak bencana. Ia mengatakan bahwa kondisi banjir dan longsor yang terjadi selasa malam tidak separah banjir akhir tahun 2021 karena luapan sungai bisa segera surut menjelang tengah malam. Ia berharap agar masyarakat dapat lebih waspada dan mengantisipasi terjadinya bencana. Hal ini karena berdasarkan perkiraan BMKG curah hujan yang tinggi akibat la nina akan terjadi hingga awal tahun ini. Karenya ia meminta semua waspada terhadap dampak curah hujan hang intensitasnya cukup tinggi. 

Sementara itu Camat Batulayar, Afgan Kusumanegara mengatakan tingginya intensitas hujan pada selasa (11/01/22) menyebabkan sungai di desa senggigi nyaris meluap dan airnya deras. Hal ini menyebabkan warga panik dan khawatir terjadi bencana banjir seperti awal desember tahun lalu. Ia meminta agar warga untuk tetap waspada karena curah hujan yang tinggi akan terjadi hingga bulan februari 2022. Ia meminta agar  warga yang memiliki rumah di bawah bukit atau gunung untuk mengungsi sementara waktu. Hal ini untuk mengantisipasi bencana longsor akibat tingginya curah hujan. "Kami minta semua warga untuk waspada dengan kondisi cuaca saat ini" ujarnya.

DPW PPP NTB, DPC PPP Lotim Bersatu Untuk Memenangkan Pemilu 2024

Lombok Timur - Kedua kubu yang berseteru di internal Partai PPP LOTIM, telah sepakat untuk berdamai Dan Membuat Nota kesepakatan. Adapun, isi dari nota kesepakatan yang di sertai berita acara akan dibuat di kantor DPC PPP Lotim guna membahasnya secara internal
Salah satu hal yang di pertimbangkan dari kedua  belah pihak di dalam pertemuan mediasi ini bagaiamana SK DPC PPP lotim akan di tinjau kembali untuk mengatur formasi kepengurusan PH DPC PPP lOTIM yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

Dalam penyampaiannya kubu militansi PPP lotim M. Farhi ingin kami sebenarnya sederhana dimana para militansi yang sudah lama di PPP di akomodir dalam kepengurusan PH DPC PPP serta kami anggap Ketua terpilih sekarang tidak sesuai dengan Ad/art  kami hanya ingin meluruskan semua ini tapi kalaupun ada jalan terbaik untuk mensukseskan kembali sama" Partai kita ini. Tapi harus sesui dengan prosedur PO partai dan AD / ART 

Sementara kordum gerakan aksi militansi PPP lotim Baehaki habil mengatakan intinya kubu kami tetap pada ksepakatan tinjau SK kembali dan perbaiki struktur PH DPC klo tuntutan kita ini di Terima kita kembali sama" Bangun partai kita ini.

Ketua DPW PPP  H. Muzihir,  mengatakan, nota kesepakatan yang kita akan sama" Buat ini dimana kubu militansi PPP mengungkapkan harapannya untuk meninjauan kembali SK DPC PPP Lotim dengan merubah struktur pengurus harian serta memasukan 7 nama" Pengurus militansi PPP yang sudah di usulkan akan kita penuhi dan akan kita rekomndasikan serta kta usulkan hasil kita ini ke DPP PPP secepatnya hari senin ini. Harapan kta bersama hasil mediasi sudah cukup kta berseteru kita sama" Ingin membesarkan partai kita ini.

Sementara Ketua DPC PPP lotim versi SK yang terbit Lalu husnan karyadi mengungkapkan kita siap menerima perintah atasan akan tetapi kami tidak bisa merubah sepenuhnya apa yang di tetapkan semuanya. kita kembalikan masalah ini ke DPP. "Ungkapnya".

Hadir dalam mediasi ini 4 DPRD Fraksi PPP lotim. Lalu husnan karyadi. Lalu hatman. H. Rohaiman.farouk bawazir  Serta 7 perwakilan militansi PPP lotim
Serta banombanom gerakan pemuda kakbah
Dalam waktu dekat Ketua DPW. Ketua DPC PPP lotim terpilih serta anggota militansi PPP lotim sepakat buat nota kesepakatan untuk perdamaian.

Tuesday, January 11, 2022

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, KSB Akan Dijadikan Kabupaten Smart City

Sumbawa Barat - Di Tahun 2022 ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dijadikan kota pintar atau smart city. Untuk menjadikan Kabupaten smart city, pemerintah Sumbawa Barat akan membuat inovasi agar sistem kerja masyarakat terkelola dengan baik melalui teknologi informasi.

Kota pintar (smart city) merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City.

"Konsep smart city di KSB akan memakai adat dan istiadat yang dibuat menjadi sistem informasi," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KSB, Drs. H. Burhanuddin, MM kepada media ini, Selasa, (11/1/2022) diruang kerjanya.

Ia juga mengatakan, tahapan untuk membuat kota pintar (smart city), pertama, pihaknya akan membuat master plant tentang smart city. Kedua langkah-langkah ringkas dan ketiga, rencana tindakan di dalam smart city. 

"Kami dari pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk, Kementrian, dunia usaha dan perbankan. Mudah-mudahan anggaranya bisa di akomodir melalui APBD, Swasta dan perbankan," ungkap Burhan.

Ia berharap, semoga ide besar untuk membangun kota pintar (smart city)  bisa terwujud agar taraf hidup masyarakat bisa ditingkatkan.

Monday, January 10, 2022

Jelang Kedatangan Presiden, Polres Sumbawa Barat Beri Himbauan Kamtibmas Kepada Security Proyek

Sumbawa Barat -- Anggota piket proyek Bendungan Bintang Bano Polres Sumbawa Barat melaksanakan monitoring untuk memastikan kamtibmas aman di lingkungan Proyek Bendungan di Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada, Sabtu (08/01/2022) pukul 10.45 Wita.

Hal itu juga, dalam rangka mendukung Program Presisi Kapolri nomor 07 dan 08 tentang penguatan Harkamtibmas dan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.

Sementara Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.IK.,M.IP melalui Kasi Humas Polres Sumbawa Barat IPDA Eddy Soebandi Adireja, S.Sos menyampaikan, dalam kesempatan tersebut dua orang personil anggota jaga proyek Bendungan Bintang Bano memberikan himbauan Kamtibmas dengan sasaran security proyek.

"Adapun himbauan yang diberikan, agar melarang orang umum atau orang yang ingin memancing terkait akan adanya kunjungan presiden untuk meresmikan Bendungan Bintang Bano," jelas IPDA Eddy pria kelahiran Bogor Jabar ini.

Selain itu, kata IPDA Eddy, anggota piket juga mengajak karyawan proyek untuk bersama - sama menjaga keamanan di lingkungan proyek. Mengingat jalannya acara peresmian sepenuhnya dihandel oleh protokoler kepresidenan.

"Masalah keamanan di lingkungan proyek sangat penting dan ini yang harus kami pastikan dulu, sehingga setibanya Presiden Joko Widodo di lokasi peresmian tetap kondusif dan tidak mengganggu agenda kegiatan Presiden selama berada di Bendungan Bintang Bano," papar IPDA Eddy kepada sejumlah awak media.

Tak hanya itu, anggota menghimbau karyawan proyek untuk selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja dengan menggunakan safety untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

"Apabila ada permasalahan atau informasi yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas segera laporkan ke anggota jaga," pungkas IPDA Eddy

Terakhir disampaikan IPDA Eddy, bahwa sampai saat ini situasi di lingkungan proyek Bintang Bano masih dalam keadaan aman terkendali. 

Asosiasi Pokdarwis KSB Terbentuk, Maryunani Apyanto Terpilih Jadi Ketua

Sumbawa Barat - Selama delapan belas tahun Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdiri, akhirnya asosiasi Pokdarwis ( APKSB) terbentuk secara aklamasi pada hari ini, Senin, (10/01/2022) di aula Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

Pembentukan asosiasi ini dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Dinas Disparpora KSB IGB. Sumbawanto, M. Si dengan dihadiri perwakilan Pokdarwis dari beberapa Kecamatan dan Desa di KSB. Diantara pokdarwis yang hadir yaitu, pokdarwis Intan Bulaeng, Pokdarwis Tonyong Bulaeng, Pokdarwis Sagegar Balat, Pokdarwis Ras Taliank Kawa Pisak Poto Batu, Pokdarwis Ai Bua, Pijdarwis Datu Seran, Pokdarwis Batu Tilam, Pokdarwis Gili Baban, Pokdarwis Buin Banyu, Pokdarwis Risma Pola Mata, Pokdarwis Papoya, dan Pokdarwis Gelumpang, dua diantaranya mewakili yaitu Pokdarwis Mantun dan Pokdarwis Olat Sare.

Ketua terpilih, Maryunani Apyanto yang akrab dipanggil Yudha terpilih secara aklamasi. Yudha menyampaikan bahwa, perjalanan pembentukan ini sudah melalui pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan pokdarwis yang ada. Sehingga akhirnya, alhamdulilah terbentuklah pada hari ini.

Diakui oleh Yudha, pembentukan ini memang terkesan sederhana dan dipercepat mengingat kebutuhan dan situasi pandemi saat ini. Namun, Yudha menegaskan, dirinya sebagai promotor untuk mengawali berdirinya asosiasi pokdarwis. Ia juga mengharapkan partisipasi pokdarwis semuanya, supaya gemanya bisa dirasakan secara luas, agar proses pemilihan pengurus asosiasi kedepan bisa diatur lebih rinci lagi.

Pada kesempatan itu, terpilihlah pimpinan asosiasi pokdarwis Sumbawa Barat,  Marynanni Apyanto dari Pokdarwis Intan Bulaeng Desa Kertasari sebagai Ketua, Edi Chandra Gunawan ( Peninjau) Sebagai Sekretaris dan Mursalin Hamid dari Pokdarwis Batu Tilam Salit sebagai bendahara dalam periode 2022 - 2025. Sementara untuk komposisi pengurus lainnya akan dibentuk kemudian oleh pimpinan yang terpilih hari ini.

Yudha saat dimintai keterangan persnya pasca terpilih menegaskan bahwa, wadah yang terbentuk saat ini menjadi rumah bersama bagi seluruh pokdarwis yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat . “Harapan saya kedepan, supaya asosiasi pokdarwis bisa menjadi rumah kita bersama, teman-teman pokdarwis,” tegasnya.

Yudha menambahkan, dengan terbentuknya wadah ini, diharapkan agar pokdarwis mempunyai naungan atau mitra strategis dalam kerja-kerjanya kedepan. Baik itu Dinas yang menangani Desa maupun yang membidangi Pariwisata dari tingkat paling bawah sampai ke Pusat (Kementerian). “Teman-teman Pokdarwis minimal ada orang tuanya,” harapnya. 

Disinggung visi yang akan diusung oleh wadah yang dia pimpin sekarang, Sapta yudha menerangkan akan membangun pariwisata KSB yang lebih variatif, inovatif, dan bisa bersaing dengan daerah lain. “Kita bisa membangun pariwisata KSB yang lebih variatif, lebih inovatif, dan dapat bersaing secara sehat dengan daerah-daerah lain,” pungkasnya.

Kadispora KSB IGB. Sumbawanto, M. Si dalam sambutannya mengatakan,  hadirnya asosiasi pokdarwis KSB ini, untuk lebih banyak berbuat dalam membangun parawisata KSB, sehingga  program kerjanya jelas dan terukur. Saat ini program pokdarwis sudah cukup bagus dan mampu menyumbangkan pendapatan daerah (PAD). "Ada 3 pokdarwis yang mendatangkan PAD yaitu pokdarwis Balat, Kertasari dan Lebo," kata Sumbawanto.

Lanjut Sumbawanto, adanya asosiasi ini, bisa mendongkrak kemajuan wisata, karena pokdarwis ujung tombak majunya wisata daerah. Sekretaris terpilih Edi Chandra Gunawan mengatakan, peran asosiasi pokdarwis dalam mengembangkan destinasi wisata sangat strategis. Asosiasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan dalam mendukung terciptanya iklim ekonomi, kondusif dan terwujudnya Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan).

Sehingga hal ini dapat mendorong dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Barat yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu melahirkan usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata. 

Asosiasi pokdarwis Kabupaten Sumbawa Barat ini, memiliki peran besar atas pengembangan pariwisata di setiap destinasi unggulan, supaya bisa memanfaatkan semua potensi. Bisa juga dikemas menjadi produk wisata agar mampu melestarikan kearifan lokal masyarakat dan lingkungan. Dengan salah satu cara yang dapat mengintegrasikan seluruh potensi yang ada yaitu, menjadikan setiap destinasi wisata agar pembangunannya terencana dan terukur.

Sehingga disetiap pengembangannya tidak merusak nilai-nilai yang  dipercayai oleh masyarakat dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau rusak, serta dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal.

Asosiasi Pokdarwis memiliki VISI : Terwujudnya Pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat yang bermutu, berdaya saing dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

MISI : Mengembangkan Industri Wisata demi terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat mengampanyekan Sapta pesona ( AMAN, TERTIB, SEJUK, INDAH, RAMAH TAMAH, KENANGAN ) dengan selalu memaafkan/ menggali potensi di setiap destinasi wisata dalam mendukung pariwisata, sehingga kedepan bisa lebih baik. Penguatan kapasitas SDM dan management tata kelola destinasi. 

Sunday, January 9, 2022

Modus Korupsi Bekasi dan Lampung Selatan Serupa, Alumni Lemhannas: Semestinya Perlakuannya Sama

Jakarta - KPK baru-baru ini menangkap sejumlah pejabat dan pengusaha di Kota Bekasi, termasuk Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Berdasarkan pernyataan pers yang dibacakan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dari para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan tersebut, terdapat 4 orang sebagai pemberi uang atau dalam istilah lainnya sebagai penyuap.

“Sebagai pemberi, ada 4 orang. Para pemberi (penyuap - red), Saudara AA dan kawan-kawan ditahan dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP,” beber Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis, 6 Januari 2022 kepada ratusan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menilik modus operandi dan sistim kerja para mafia koruptor di Kota Bekasi itu [2], banyak pihak menilai bahwa pola operasi yang diterapkan Rahmat Effendi dan jaringannya tersebut juga banyak terjadi di berbagai daerah. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA misalnya, dia mengatakan bahwa modus dan pola kerja yang melibatkan Walikota Bekasi itu sudah umum.

“Korupsi melalui sistim setoran atau upeti atas sebuah peluang mendapatkan sesuatu seperti di Kota Bekasi itu sudah umum dilakukan para pimpinan daerah. Upeti proyek, upeti jabatan, upeti peluang jadi PNS/ASN, dan sejenisnya sudah jamak dilakukan di hampir semua kasus korupsi,” urai Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, Jumat, 7 Januari 2022.

Anehnya, lanjut Lalengke, KPK masih menerapkan prinsip tebang-pilih kasus. “Mungkin KPK ragu atau takut atau mungkin juga mendapat tekanan dari pihak tertentu, sehingga kesan saya KPK masih belum menerapkan UU Tipikor dengan berpedoman kepada azas _Equality before the Law_ (persamaan di depan hukum - red). Nyatanya ada yang ditangkap, ditahan dan diproses, tapi ada juga yang dibiarkan lolos dari jeratan pasal pidana korupsi walaupun kasusnya sama dan sudah banyak bukti valid atas perbuatan yang bersangkutan,” jelas tokoh pers nasional anti korupsi ini.

Contohnya, katanya lagi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Modus operandinya sama persis, setoran upeti proyek-proyek melalui orang kepercayaan bupati sebagai perantara.

“Bupati dan beberapa kolega mafia korupsinya sudah divonis dan sekarang sedang menjalani hukuman. Tapi ada seorang terduga kuat sebagai penyuap sang bupati, yakni Ahmad Bastian, sampai detik ini belum ditangkap, dibiarkan berkeliaran dan bahkan sedang menikmati uang negara karena saat ini yang bersangkutan sedang menjabat sebagai senator DPD-RI dari Provinsi Lampung,” tegas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, itu menyesalkan pola kerja KPK yang tebang pilih.

Mungkin KPK belum memiliki bukti kuat atas dugaan yang bersangkutan sebagai penyuap? “Lah, yang bersangkutan saja sudah mengaku di persidangan bahwa dia memberikan uang kepada mantan Bupati Lampung Selatan itu melalui orang dekatnya. Nama Ahmad Bastian juga sudah disebutkan berulang kali dalam Putusan PN Tipikor Tanjung Karang yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam konspirasi mafia korupsi Zainuddin Hasan yang merupakan adik kandung mantan Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan [9]. Plus, para saksi atas kasus korupsi di Lampung Selatan itu juga sudah mengungkapkan di persidangan terkait adanya dugaan keterlibatan Ahmad Bastian dalam proses memperkaya mantan bupati dan koleganya. Mau bukti apa lagi?” ujar Lalengke dengan nada tanya.

Sementara itu, warga Lampung yang juga sebagai aktivis anti korupsi Lampung, Edi Suryadi, menyesalkan sikap KPK yang belum merespon dengan semestinya laporan masyarakat Lampung terkait kasus dugaan korupsi Ahamad Bastian. “Kami sudah datangi KPK berulang-ulang, kita sudah bawakan bundelan besar data-data yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yakni menyuap mantan bupati Lampung Selatan yang dilakukan oleh Ahmad Bastian, tapi hingga kini KPK masih mendiamkan kasus tersebut. Sebagai warga Lampung, jelas kami kecewa terhadap kinerja KPK,” kata Edi Suryadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LSM Topan-RI itu.

Jadi Korban Pelecehan Seksual, Seorang Perempuan di Brang Rea Lapor Polisi

Sumbawa Barat - Seorang pria berinisial AP (22) di Brang Rea diduga melakukan aksi pelecehan seksual kepada seorang perempuan pada, Kamis, (06/01/2022) sekitar pukul 16.30 Wita. 

Peristiwa yang menimpa perempuan inisial IS (21) yang menjadi korban pelecehan seksual terjadi di Lokasi persawahan Jorok Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.IK.,M.IP melalui Kasi Humas Polres Sumbawa Barat IPDA Eddy Soebandi Adireja, S.Sos menyampaikan, adapun kronologis kejadian pada awalnya korban sedang buang air besar didalam semak-semak di lokasi persawahan Lang Jorok Dsn. Sepakat.

"Tiba-tiba datang pelaku inisial AP yang menghampiri korban dalam semak dan pelaku menanyakan kepada korban "sedang apa kamu disini" dijawab oleh korban "tidak ada," ucap IPDA Eddy melalui rilis resmi diterima media ini. 

Kemudian pelaku, kata IPDA Eddy, langsung menarik tangan korban, menjatuhkan korban ke tanah dan menindih tubuh korban. Dan tanpa berpikir panjang pelaku langsung melakukan aksi senonohnya.

"Beruntung saat pelaku melancarkan aksinya, adik ipar korban inisial AN datang, sehingga pelaku langsung pergi meninggalkan korban," papar IPDA Eddy pria kelahiran Bogor Jabar ini.

Lebih lanjut IPDA Eddy menjelaskan, atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Brang Rea.

"Selanjutnya piket jaga mengamankan terduga pelaku dirumahnya dan langsung mengamankan pelaku ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari peristiwa ini tidak ada barang bukti (BB) yang diamankan," pungkas IPDA Eddy.

Terakhir disampaikan IPDA Eddy, adapun tindakan yang dilakukan kepolisian yaitu menerima laporan pengaduan, mengamankan terduga pelaku dirumahnya, selanjutnya membawa dan mengamankan pelaku ke Polres Sumbawa Barat.

"Setelah itu berkoordinasi dengan unit PPA Polres Sumbawa Barat untuk penanganan kasus tersebut," pungkas IPDA Eddy.

Mantan Kadis Pertanian NTB Dijatuhi Hukuman 13 Tahun Penjara


Mataram - Mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi bersama anak buahnya Ida Wayan Wikanaya selaku PPK, menjalani sidang dengan agenda Pembacaan   Putusan  dalam perkara dugaan korupsi pengadaan  benih jagung tahun 2017  di Pengadilan Tipikor Mataram, Jumat (07/01/22).

Putusan terhadap Terdakwa  Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si. dan IDA WAYAN WIKANAYA dibaca oleh Majelis Hakim  didepan persidangan secara bergantian yakni Ketut Somanasa, SH. M.H. selaku Ketua Majelis Hakim dengan anggota Glorious Anggundoro, SH. dan Fadhli Hanra, SH. M.Kn. Sedangkan JPU yg hadir adalah Fajar A. Malo   bersama Made Sutapa, SH.,MH kemudian Penasehat Hukum Kedua Terdakwa masing-masing SAHRUL, SH. dkk dan Iskandar, SH. dkk.

Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa Ir. Huznul Fauzi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair yakni  Pasal 3  junto  pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan  di pidana penjara selama 13 tahun  “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husnul Fauzi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp. 600.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Sedangkan Putusan terhadap terdakwa Ida Wayan Wikanaya, selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) ia dipidana dengan pidana penjara selama 11 tahun,  kemudian ia juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” 
Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap kedua Terdakwa  tersebut Conform dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 21 Desember 2021.

Seorang Pemuda Asal Brang Rea Ditemukan Tewas Gantung Diri

Sumbawa Barat - Seorang pemuda berinisial DS (31) warga Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ditemukan tewas gantung diri, pada Jum'at (7/1/2022) siang. 

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.IK, melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi, S. Sos ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan prihal tersebut. Ia menjelaskan, bahwa korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga setempat, sekitar pukul 11.10 Wita. 

"Saat itu saksi lewat di sebuah rumah persawahan, tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat sawahnya. Sebaliknya dari sawah, saksi melihat koban sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi tergantung dan tidak bergerak, kemudian saksi kaget dan langsung melaporkan ke Polsek Brang Rea, anggota jaga langsung menuju TKP," kata IPDA Eddy.

Berdasarkan keterangan dari keluarga korban, lanjutnya, korban pada hari Kamis, sekitar pukul.23.00 Wita malam, korban keluar dari rumahnya. Namun korban tidak berbicara sepatah kata pun, mau kemana dan tujuannya kemana. Sehingga, korban sampai hari Jum'at pagi tak kunjung kembali kerumahnya. 

"Mengetahui, korban tak kembali membuat pihak keluarga panik dan mencari korban hingga ke wilayah desa Rarak Ronges dan rumah istri korban yang berada di Taliwang. Namun, usaha yang dilakukan keluarga korban sia-sia. Sehingga korban ditemukan warga sudah meninggal dunia dalam keadaan gantung diri," ujarnya.

Sekitar, pukul 12.25 Wita, Tim Inafis Polres Sumbawa Barat datang ke TKP langsung memasang Police Line. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas, Brang Rea untuk dilakukan identifikasi oleh Tim Inafis Polres Sumbawa Barat. 

"Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Bahkan, dari pihak keluarga menerima atas meninggalnya korban, dan menolak untuk dilakukan autopsi," demikian tutupnya. 

Thursday, January 6, 2022

PWI Anulir Penghargaan Untuk Wali Kota Bekasi

Jakarta - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S.Depari, selaku Penanggung Jawab Hari Pers Nasional, menganulir penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang bakal diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan tetap memberikan penghargaan tersebut kepada 9 bupati/wali kota lainnya, pada HPN 2022, Februari mendatang di Kendari, Sulawesi Tenggara.
 
Tindakan menganulir tersebut diambil Atal setelah Wali Kota Bekasi itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2022). "OTT ini telah mengakibatkan dia cacat hukum terkait korupsi, sehingga kami perlu menganulir penghargaan yang bakal ia terima tersebut, demi menyelamatkan yang lain," tutur Atal semalam di Lampung, di sela-sela kunjungan kerja.
 
Keputusan tersebut diambil Atal, setelah bermusyawarah dengan Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, dan mendengar masukan Tim Juri AK-PWI, beberapa saat setelah berita penangkapan Rahmat meledak di media arus utama, maupun viral di media sosial Tanah Air.

Di tempat terpisah Ketua pelaksana AK_PWI Yusuf Susilo Hartono menjelaskan Tim Juri yang diketui Agus Dermawan T, pada 16 Desember 2021 lalu telah memutuskan dan menetapkan 10 bupati/ wali kota penerima AK-PWI 2022, salah satunya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Keputusan itu ditetapkan setelah melakukan serangkaian proses penilian proposal, video pada babak penyisihan, dan wawancara langsung pada babak final, dalam rentang waktu November-Desember 2021.
 
Sejak masa pendaftaran, ujar Yusuf, panitia sudah menggariskan secara tegas dalam edaran tertulisnya bahwa peserta Anugerah Kebudayaan PWI terbuka untuk Bupati/ Wali Kota se Indonesia, yang tidak sedang berperkara hukum/korupsi. Edaran tertulis itu  tersebar ke seluruh jajaran PWI Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Juga ke bupati/wali kota melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). "Aturan itu, antara lain yang menjadi dasar Ketua Umum PWI menganulir Rahmat," tandasnya.
 
Salah seorang anggota juri Nungki Kusumastuti,  mendukung keputusan anulir demi menjaga martabat PWI. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
 
Dengan demikian, kepala daerah yang berhak naik panggung  HPN 2022 untuk menerima Trofi Abyakta (berkembang maju)  sebanyak sembilan orang. Masing-masing Walikota Padang Panjang, Sumatra Barat, Fadly Amran (Datuak Paduko Malano), Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto, Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina, Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Helmi Hassan, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana. (*)

Evaluasi Pencapaian Vaksinasi, Polres Sumbawa Barat Lakukan Koordinasi Dengan Berbagai Stekholder

Sumbawa Barat - Untuk melihat proses pencapaian Vaksinasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Polres Sumbawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan berbagai stekholder yang ada di KSB.

Kegiatan itu dilakukan, Rabu, 05 Januari 2022 pukul 09.40 Wita di aula gedung Sarja Arya Racana Mako Polres Sumbawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.I.K., M.I.P.

Hadir dalam rapat tersebut,
Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Inf Dahlan S.Sos, Wakapolres Kompol Jamaluddin, S.Sos, Kabag Ops Kompol Iwan Sugianto, S.H, Kadis Kesehatan KSB H. Tuwuh, S.AP, Direktur RSUD Asy-Syifa dr. Carlof, PJU Polres Sumbawa Barat, para Camat, Kapolsek, Danrami se-Kab. Sumbawa Barat
Kepala Puskesmas se-KSB, Staf Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan
Koordinator PDPGR Kecamatan se-KSB, Ketua HMI Kab. Sumbawa Barat, Ketua Kohati KSB, serta tamu undangan yang keseluruhan berjumlah sekitar 50 peserta.

Kapolres Sumbawa Barat memberikan semangat agar semua pihak yakin terhadap pencapaian vaksinasi secara maksimal. Seluruh petugas di lapangan agar melaksanakan tugas dengan baik. 

"Kami ucapkan terimakasih atas pelaksanaan tugas selama ini, stok vaksin yang cukup banyak harus segera dieksekusi guna peningkatan vaksinasi. Sasaran vaksin harus didata semaksimal mungkin termasuk alamat sasaran yang harus jelas," kata Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi, Sos kepada media ini, kemarin.

Dia menuturkan, apabila terdapat kendala agar disampaikan supaya bersama kita carikan solusi. Terkait selisih data P-Care dan data manual dari Puskesmas agar diselesaikan. Untuk agen PDPGR agar memvalidasi data sasaran vaksin secara by name by address, bekerjasama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kadis Kesehatan KSB H. Tuwuh, S.AP mengatakan bahwa, pihaknya membutuhkan peran agen PDPGR utamanya dalam tahapan pendataan masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat diprioritaskan vaksin sinovac peruntukan anak-anak 6-12 tahun.

"Capaian vaksinasi wilayah KSB tertanggal 31 Desember 2021 adalah dosis satu 88% dan dosis dua 69%. Terhadap pelaporan agar diperhatikan secara seksama, agar tidak terjadi perbedaan data.

Ia menjelaskan, stok vaksin saat ini, Sinovac 10.510 vial, Pfizer 5212 vial, Moderna 4 vial. Dalam pencapaian vaksinasi dengan sasaran anak sekolah dapat dikoordinasikan dengan Dinas Dikbud dan untuk sasaran umum perlu dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil.

Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Inf Dahlan S.Sos mengungkapkan, dalam progres vaksinasi di wilayah KSB, kami rasa sudah sukses namun, masih ada target target pencapaian. "Mari kita laksanakan tugas sebaik mungkin. Semoga melalui rapat ini kita dapat menyelesaikan permasalahan teknis dalam pencapaian vaksinasi," imbuhnya. 

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim