newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Friday, November 4, 2022

Kesejahteraan guru tinggal harapan?

 


Kesejahteraan guru tinggal harapan?

Oleh: indri novita sarialang


Akhir-akhir ini tengah ramai pembahasan terkait RUU Sisdiknas. Pasalnya pemerintah akan menyusun RUU Sisdiknas yang akan menggabungkan tiga Undang-Undang sekaligus. Pada 30 agustus 2022, menteri pendidikan menegaskan bahwa RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah. Nadiem menyatakan setiap guru bisa mendapatkan tunjangan tanpa memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Beliau juga menjelaskan saat ini, hanya guru dengan sertfikasi yang mendapatkan tunjangan profesi. Hal inilah yang diperbaiki lewat RUU Sisdiknas.(medcom.id)

Selain dukungan tak jarang kita temukan penolakan terkait hal tersebut. Salah satunya  pendapat sejumlah Fraksi di DPR. Mereka mengaku menolak RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) perubahan tahun 2022. Alasanya, terdapat sejumlah pasal yang dinilai kontroversi. Selain soal tunjangan guru, sejumlah pasal dalam RUU Sisdiknas dinilai tidak menjawab berbagai permasalahan pendidikan. (Beritasatu.com). 


Selain DPR, ribuan pimpinan pengguruan tinggi swasta (PTS) mengecam RUU Sisdiknas dan mengancam menggelar demo besar-besaran yang akan diadakan selama 3 hari pada 27 hingga 29 September 2022. (harianterbit.com). tepat pada tanggal 27 september 2022, masa dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) melakukan demonstrasi di depan kantor kemendikbud, merek menuntut 3 perkara yang salah satunya terkait RUU Sisdiknas.


Wajah Sistem Kufur

Padahal harusnya RUU yang di buat oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Bukan malah memenuhi kebutuhan para penguasa. Tetapi saat ini kebijakan yang dibuat oleh para pemerintah lebih memenuhi kebutuhan para pemilik modal. Sehingga tidak jarang RUU yang di susun malah membuat warga masyarakat menjadi lebih menderita. Bagamana hal demikian tidak terjadi, dalam system demokrasi, saat melakukan pemilu di butuhkan modal yang sangat besar untuk mencari dukungan. Sehingga tidak jarang para kandidat meminta dukungan dari para pemilik modal, yang tidak lain adalah para pengusaha. Akibatnya ada timbal balik yang mereka harus berikan kepada pemilik modal tersebut. Sehingga tidak jarang kebijakan yang merea buat harus mampu menguntungkan para pemilik modal.


Seluruh warga masyarakat sebenarnya telah geram terhadap kebijakan yang di buat oleh para pemimpin saat ini. Semakin lama waja para pemimpin kapitalis semakin jelas. Akan tetapi masyarakat tidak tau harus berbuat apa. Mereka juga tidak tahu solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan pemasalahan yang di hadapi  saat ini.


Perwujudan Sistem Islam

Padahal jelas di dalam sistem islam telah di contohkan seperti apa cara menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tuntas. Dalam sistem islam kepentingan ummat yang paling utama. Jadi tidak jarang kesejahteraan ummat pada masa pemerintahan islam sangatlah luar biasa. Bukan hanya bagi umma muslim saja bahkan umat non muslim pun sangat merasakan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup mereka. Dalam pemerintahan khalifah umar bin khattab pernah akan di buat undang-undang tentang mahar bagi perempuan. Dimana isinya bahwa mahar itu akan di tentukan besarannya. Tetapi ada seorang masyarakat yang menolak hal tersebut, karena menurutnya itu akan memberatkan para lelaki. Sehingga kebijakan tersebut tidak jadi di terapkan. 

Begitulah salah satu contoh system islam yang begitu luar biasa. Mereka mendengarkan nasehat dan lebih mementingkan ummat dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Karena islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak hanya membahas ibadah ritual semata, tetapi islam membahas seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. 

Islam mengaturnya dengan sempurna. Membahas tentang pendidikan tentunya sangat erak kaitanya dengan peran seorang guru. Karena keberhasilan suatu pendidikan pasti di dukung dengan peran penting seorang guru. 


Guru yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas muritnya. Dan murid yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Karena generasi inilah yang akan menentukan peradaban suatu bangsa. Sudah selayaknya guru itu harus di perhatikan. Sudah sepatutnya kebutuhan seluruh guru di penuhi oleh Negara. 

Ditambah dengan tunjangan hidup lainya. Agar guru tetap fokus dalam mendidik dan mengajar. Namun saat ini bahkan jangankan tunjangan, bahkan gaji bagi para guru honorer pun masih jauh dari kata layak. Saat kesejahteraan guru belum terjamin tentunya akan mempengaruhi kualitas mengajarnya. 

Akibatnya terbentuklah generasi yang kurang berkualias seperti saat ini. Berbanding terbalik pada masa pemerintahan islam. Di zaman pemerintahan umar bin khattab, gaji para guru 15 dinar atau setara dengan Rp. 51 juta. Dengan ini kesejahteraan guru teramat terjamin. Sehingga guru bisa fokus dalam mengajar dan mencetak generasi yang luar biasa. Harusnya kita bisa mencontoh keberhasilan yang telah di terapkan pada zaman islam. Karena saat semua di atur sesua dengan aturan allah maka kesejahteraan ummat pasti di dapatkan.

Thursday, October 27, 2022

HBK: Proyek Dam Mujur Yang Terhenti 40 Tahun Untuk Sejahterakan Petani Di Lombok

Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono, SE

Mataram – Pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah kini sedang bersiap memasuki tahapan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Warga Terdampak atau Land Acquistion and Resetlement Action Plan (LARAP). Namun, di tengah proses yang sangat penting tersebut, justru ada pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh dengan menyebarkan kabar bahwa pembagunan Dam Mujur ini adalah intrik politik belaka.


Sebagai pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) angkat bicara terkait ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa pembangunan Dam Mujur sangat jauh dari intrik politisasi.


“Tidak ada politisasi dalam pembangunan kembali Dam Mujur ini. Pertarungan politik itu adalah hajatan lima tahunan. Sebelum dan sesudah gelaran hajatan Pemilu tsb, adalah waktu bagi anggota DPR RI untuk bekerja keras buat rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandas HBK, Rabu (26/10/2022).


Adanya potongan Video yang menuding pembangunan Dam Mujur ini sebagai intrik politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat melalui aplikasi perpesanan. Dalam video tersebut, secara terang-terangan, Partai Gerindra di mana HBK berkhidmat, dituding hanya menunggangi, memanfaatkan pembangunan Dam Mujur ini hanya untuk kepentingan politik sesaat.


HBK menegaskan, jika pun dirinya kini berada di garis yang paling depan untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur yang telah tertunda lebih dari 40 tahun ini, sepenuhnya hal itu dilakukannya sebagai wujud ikhtiar dirinya dalam memenuhi salah satu janji kampanyenya pada Pemilu 2019 lalu, dimana HBK ingin mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup para petani di P. Lombok.


Karena itu, HBK memastikan bahwa pembangunan Dam Mujur ini murni untuk kepentingan para petani di Pulau Seribu Masjid.


Dengan daya tampung air hingga 23,03 juta meter kubik dan panjang tubuh bendungan hingga 2,8 kilometer, Dam Mujur setelah beroperasi, dipercaya akan mampu mengairi sedikitnya 6.181 hektare lahan pertanian. Jika kini lahan-lahan pertanian tersebut hanya satu kali panen dalam setahun, nantinya dengan keberadaan Dam Mujur, para petani pemilik lahan bisa panen tiga kali setahun.


Selain itu, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga akan memberikan jaminan dan kepastian tersedianya air baku buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ,di wilayah selatan Kab. Lombok Tengah yang dikenal sebagai daerah kering. Kawasan yang di dalamnya terdapat sirkuit MotoGP ini adalah destinasi pariwisata super prioritas nasional, yang harus dijaga keberlangsungannya.


“KEK Mandalika harus sukses, karena dampak positifnya bagi peningkatan perekonomian dan pariwisata P. Lombok. KEK Mandalika jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena keterbatasan air baku mengingat keberadaannya di daerah kering,” tandas HBK.


Di lain sisi, keberadaan Dam Mujur juga bisa menjadi sumber energi baru dan terbarukan yang akan menjamin pasokan energi bagi KEK Mandalika dan kawasan-kawasan lainnya di Gumi Tatas Tuhu Trasna.


Dan yang tidak kalah penting, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga kelak akan mampu memberikan dan meningkatkan kekayaan (welth) para pemilik lahan di sekitaran bendungan tersebut. Setelah bendungan selesai dibangun, maka harga tanah di sekitaran bendungan akan melonjak tinggi, sehingga, kekayaan para pemilik lahanpun dengan sendirinya akan meningkat drastis pula.


“Tolong sekarang dicek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, harganya sudah mirip-mirip dengan harga tanah yang ada di Kota Mataram”, kata HBK meyakinkan.


Oleh karena itu, HBK menegaskan, proyek pembangunan Dam Mujur ini diperjuangkan oleh Ia dan teman-temannya, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani di P. Lombok. Bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, apalagi kepentingan diri pribadinya.


“Kalau hanya untuk kembali berangkat ke Senayan, in syaa Allah tanpa Dam Mujur sekalipun masih ada ikhtiar-ikhtiar lain yang bisa kita lakukan.

Kebetulan saja, yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang memperjuangkannya di Pemerintah Pusat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra,” imbuh HBK.


Beredarnya kemunculan video yang menyudutkan dirinya dan Partai Gerindra tersebut, HBK memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkah dirinya bersama Partai Gerindra untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur ini.


Dengan tegas tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan, bahwa dirinya merasa bangga, dan memberi apresiasi atas perjuangan dan kerja keras Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, telah berhasil meyakinkan tokoh-tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini.


“Saya meyakini, Dam Mujur ini akan banyak membawa faedah dan manfaat bagi para petani di P. Lombok. Saya berjanji akan fokus, dan bekerja untuk mengantarkan terwujudnya pembanguan Dam Mujur ini sebagaimana yang telah dicita-citakan dan diharap-harapkan realisasinya oleh para petani di P. Lombok selama ini,” tandas HBK.


Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak telah mencapai kata mufakat untuk kelanjutan proses LARAP. Nantinya, setelah proses LARAP yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tsb tuntas dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. Dengan begitu, Pemerintah Pusat akan siap mengangarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR)


Sunday, October 9, 2022

Nelayan Meninting Mengeluh Beli BBM Harus Ada Rekomendasi DKP Provinsi NTB


Lombok Barat - Nelayan di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, mengeluh sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk digunakan di mesin perahu mereka saat melaut.


Keluhan puluhan nelayan itu disampaikan Ketua Karang Taruna Desa Meninting, Akhmadi, SH dalam forum diskusi yang digelar belum lama ini.


Dalam diskusi tersebut, perwakilan kelompok nelayan, petani, kepala dusun, karang taruna dan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai Meninting, berupa mencari solusi terkait sulitnya nelayan mendapatkan BBM subsidi.


Akhmadi mengatakan nelayan Meninting mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite, sebab nelayan menggunakan mesin ketinting. Untuk membeli Pertalite, mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB.


"Keluhan nelayan yang pertama soal regulasi dan dan pengunaan surat rekomendasi yang menjadi syarat registrasi agar masyarakat bisa melakukan pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen," katanya di Meninting, Minggu, 9 Oktober 2022.


Rekomendasi dari DKP Provinsi NTB hanya berlaku satu bulan, sehingga nelayan harus mendapatkan rekomendasi baru di bulan berikutnya.


"Ini kan mempersulit nelayan untuk mencari nafkah melaut. Seharusnya masa aktif tiga bulan, jadi tidak singkat," sesalnya.


Masalah lainnya tidak hanya rekomendasi DKP. Namun rekomendasi tersebut harus terregistrasi pada aplikasi MyPertamina. Ini dinilai menyulitkan nelayan yang belum paham aplikasi tersebut.


"Nelayan kita di sini pegang handphone saja jarang, terus diharuskan untuk paham cara kerja aplikasi," ujarnya.


Akhmadi mengatakan nelayan telah beberapa kali bertemu dirinya dan mengeluhkan soal itu. Dia berharap masalah tersebut dapat diselesaikan bersama dengan solusi yang meringankan nelayan dalam mencari Pertalite.


Sebelumnya pada 27 September 2022 lalu telah dilakukan hearing oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batulayar (APMB) di Kantor Camat Batulayar, membahas soal regulasi pembelian BBM oleh nelayan.


Hearing tersebut dihadiri langsung Manager SPBU Meninting H. Sahabudin. Dia mengatakan nantinya SPBU Meninting akan menerapkan jam operasional khusus bagi nelayan yang ingin membeli BBM, sehingga tidak bercampur dengan masyarakat lain yang membeli BBM.


Selain itu SPBU juga akan memasang spanduk sosialisasi jam operasional nelayan untuk membeli BBM.


"SPBU secara nasional telah menerapkan sistem digitalisasi yang terkoneksi dengan internet, sehingga keluarnya BBM otomatis terpantau di pusat," katanya.


Dia juga mengatakan nelayan cukup membawa surat rekomendasi dan akan diverifikasi oleh SPBU, sehingga nelayan dapat membeli BBM sesuai kuota.


Pernyataan pihak SPBU tersebut mendapat tanggapan Akhmadi. Dia mengatakan sejak hearing pada September lalu hingga sekarang, SPBU Meninting tidak pernah memasang spanduk informasi waktu pembelian BBM untuk nelayan. 


"Spanduk sosialisasi sesuai yang dijanjikan belum ada. Nelayan masih bercampur membeli BBM dengan masyarakat umum," ujarnya.


Dia juga menyayangkan SPBU Meninting melayani pembelian BBM dari nelayan di Mataram. Itu menyebabkan antrean panjang. Dia meminta agar nelayan Mataram membeli BBM pada SPBU yang disediakan di Mataram, sehingga tidak memicu antrean panjang di SPBU Meninting. 


Akhmadi menekankan agar setiap permasalahan yang muncul diharapkan dapat selalu melakukan diskusi bersama mencari solusi tanpa harus melakukan aksi yang dapat merusak nama baik masyarakat Meninting.


"Kita kedepankan diskusi tanpa aksi, dengan selalu menjalin komunikasi bersama pihak aparat keamanan," ujarnya.

Thursday, September 29, 2022

Selama Lima Hari, 1.647 Pelamar Pabrik Smelter Ikuti Tes Tulis Psikotest

Sumbawa Barat - Setelah semua rangkaian tahapan tes tulis (Psikotes) rekrutmen tenaga kerja pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat yang diikuti oleh peserta dimulai dari Kamis, 22 September berakhir pada Senin, (26/9/2022). Dengan begitu ribuan peserta tinggal menunggu hasil dari pelaksanaan tes tulis.

"Sesuai jadwal yang sudah kita tetapkan, hari ini pelaksanaan tes tulis telah berakhir," jelas Juru Bicara Tim Rekrutmen pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat, Beni Tanaya kepada awak media.

Ia menjelaskan, proses rekrutmen tenaga kerja pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat ini di mulai pada 6 Agustus 2022 dan ditutup pada 22 Agustus 2022 lalu dengan jumlah pelamar sebanyak 2.254 orang. Dalam proses pelaksanaannya, pelamar harus terdata memasukkan berkas pada aplikasi Sipkanti (Sistem Informasi Pelamar Tenaga Kerja Terintegrasi) yang sudah dipersiapkan oleh tim terpadu, setelah dilakukan proses seleksi administrasi tersisa 2.027 orang yang dinyatakan lulus administrasi.

" Sebanyak 2.027 inilah yang kemudian mengikuti tes, selanjutnya tes tulis psikotest yang dilaksanakan dari 22 - 26 September 2022," katanya.

Berdasarkan update informasi yang diungkapkan, dari hasil pelaksanaan Tes Tulis (Psikotes) ini, Beny mengaku ada sebanyak 1.647 orang (81,25 persen) yang hadir mengikuti pelaksanaannya.  Sisanya sebanyak 380 orang (18,75 persen) tidak hadir mengikuti. 

"Tahapan selanjutnya, tim akan melakukan pleno untuk mengumumkan peserta yang lulus psikotes, untuk masuk ke tahapan tes wawancara. Pengumuman tes tulis psikotest akan diumumkan pada 29 September 2022," tutupnya.

Lebih Dari Lima Bacalon, Dua Desa Ini Ikut Seleksi Tambahan

Sumbawa Barat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan sosialisasi ketentuan seleksi tambahan untuk dua desa yang bakal calonnya lebih dari lima orang.

Kepala Dinas DPMD Sumbawa Barat Drs. Tajuddin, M. Si berharap kepada dua Desa ini agar mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena hal tersebut sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi bakal calon sesuai Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di aula kantor DPMD, menghadirkan bakal calon dari dua desa dan berbagai pihak. "Seleksi tambahan dihajatkan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa," katanya kepada media ini, Senin, (26/9/2022).

Ia mengungkapkan, dalam seleksi tambahan ada dua komponen yang akan dinilai yaitu administrasi 40 persen dan tertulis 60 persen. Dengan harapan tersisa 5 bakal calon dari Desa Sapugara Bree yang sebelumnya 7 dan Desa Mantun sebanyak 7 bakal calon. Dalam seleksi tambahan, DPMD bekerjasama dengan tim independen khusus dari Universitas Cordova pada tanggal 28 September 2022.

"Sementara bakal calon dari 14 desa lain, tidak ada masalah, malahan calon kepala desa lain sudah melakukan penarikan nomor urut," tutup kadis. 

Peringatan HUT Hantaru Ke-62, BPN KSB Bagikan Sertifikat dan Beberapa Kegiatan

Sumbawa Barat - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat Edy Budaya Lutfi bersama staf mengelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022 ke-62 di halaman kantornya.

Ditemui selesai acara potong tumpeng oleh awak media, Edy mengatakan, dalam memperingati Hantaru tahun 2022, pihaknya telah melakukan kegiatan olahraga bersama serta kegiatan bazar hasil usaha UMKM KSB yang bekerjasama dengan LADARA sebagai mitra BPN dan tidak kalah pentingnya melakukan pembagian sertifikat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 kepada 10 orang yang targetnya sebanyak 2.950 sertifikat untuk beberapa Kecamatan.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan (HANTARU) 2022 yang ke-62 jatuh pada tanggal 24 September 2022 lalu, sebagai hari diundangkannya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"Kami melakukan HUT Hantaru secara internal,  namun cukup khidmat, dimana dalam upacara dibacakan sambutan dari mentri ATR/ BPN Hadi Cahyanto," jelasnya, Selasa, (27/9/2022).

Dia mengajak semua pegawai internal yang ada di ATR/BPN Kabupaten Sumbawa Barat untuk menuntaskan program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Supaya maksimal dalam menuntaskan khususnya program PTSL kepada masyarakat. "Saya mengajak kepada para karyawan untuk menuntaskan tugas-tugas yang menjadi prioritas seperti PTSL dan pelayanan secara profesional kepada masyarakat terkait pengurusan hak atas tanahnya," ungkapnya.

Ia juga mengucapkan, terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang membantu memperlancar segala kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi pertanahan dan kegiatan kebijakan tata ruang lainnya termasuk juga kepada para Kepala Desa yang menjadi ujung tombak keabsahan secara administratif dan fisik penguasaan bidang tanah dari masyarakat.

Disinggung pulu, kehadiran ATR/BPN di Daerah sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah Daerah. Karena dengan pelayanan dari ART/BPN, akan ada alat bukti hak berupa sertifikat sebagai wujud kepastian hukum pemilikan tanah bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

Selain itu juga, kehadiran ART/BPN akan memberikan kontribusi bagi pemasukan PAD yang cukup signifikan bagi daerah itu sendiri, terutama dari adanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) sebagai akibat peralihan hak atas tanah.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama - sama mencegah dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah. Sebab hal ini yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat lajunya iklim investasi di daerah. Dia mengimbau kepada masyarakat secara umum, agar dalam memiliki bidang - bidang tanah hendaknya dikuasai secara aktif guna menghindari potensi permasalahan dikemudian hari dengan cara menjaga atau pelihara batas-batasnya dan memanfaatkan tanahnya. 

Terkait Kasus Gadaian Mobil yang Diduga Libatkan Oknum Brimob sebagai Penadah, Ketum PPWI: Kawal Perkaranya Hingga Tuntas!

Cirebon - Didi Affandi (70), warga Blok Kampung Baru, Desa Serang, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendatangi Polresta Cirebon dan membuat Laporan Polisi terkait raibnya mobil miliknya, pada 31 Agustus 2022. Hal itu disampaikan Didi kepada Pengurus DPC PPWI Cirebon, Jupri, beberapa lama setelah membuat laporan berupa Dumas ke polisi.

Didi Affandi, yang merupakan pensiunan dari salah satu BUMN sejak tahun 2015 lalu, sempat dibelikan satu unit roda empat (mobil) oleh putrinya, Nurlela. Kendaraan R-4 merek Toyota Avanza All New tahun 2014, warna hitam metalik dengan Nopol E 1322 LA, itu dibeli secara cash/tunai.

"Mengingat saya ini sudah tua Mas Jupri dan tidak mau banyak membebankan anak, sehingga mobil tersebut saya sewa-sewakan. Maksudnya, kalau dapat uang sewaan dari mobil itu, kan bisa buat tambahan biaya hidup sehari-hari. Tapi meski mobil tersebut saya sewa-sewakan, saya pun lihat-lihat dulu orangnya seperti apa. Artinya, saya sewakan hanya kepada orang-orang tertentu saja, termasuk saya sewakan kepada Aditama Karya, yang sudah pernah menyewa mobil saya sebanyak 2 (dua) kali. Ditambah lagi, Aditama Karya itu merupakan suami dari keponakan saya yang bernama Vickie Valentine, yang biasa dipanggil Kiki, dan jelas saya percaya." Demikian diungkapkan Didi Affandi memulai cerita sedihnya kepada Jupri yang juga merupakan Kaperwil media online JayantaraNews.com, Selasa, 6 September 2022.

Didi menambahkan bahwa mobilnya raib ketika disewakan kepada Aditama Karya, warga Kampung Cantilan, RT.01/RW.04, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. "Dia awalnya datang ke rumah saya, pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Dia ingin menyewa mobil saya selama 3 (tiga) hari, yang konon katanya mau buat ziarah ke Semarang. Dan seperti biasa, tarif sewa mobil saya terapkan 300 ribu per hari. Singkat cerita, mobil berikut kunci dan STNK-nya saya berikan kepada Aditama Karya. Ppada saat saya memberikan mobil disaksikan oleh tetangga saya, Joko Riswanto. Setelahnya, dia pun (Aditama Karya - red) langsung pergi membawa mobil saya," jelas Didi Affandi.

"Namun saya mulai merasa ada kejanggalan. Dimana mobil yang disewa tersebut dan sudah lewat dari tiga hari, namun belum juga dikembalikan. Bahkan saya sempat menghubungi ke nomor handphone-nya Aditama Karya, namun tidak aktif. Saya pun berupaya mencari tahu tentang keberadaan Aditama Karya berikut mobilnya," ujar Didi.

Hingga kemudian, ungkap Didi, dirinya mendapat informasi dari tetangganya bahwa mobil miliknya itu telah digadaikan oleh Aditama Karya ke Tony Sugiarto, yang diduga sebagai Anggota Brimob, melalui perantara bernama Jenal. "Tak lama kemudian, saya pun mendapat informasi dari tetangga sebelah, yang konon katanya, bahwa mobil saya itu telah digadaikan oleh Aditama Karya ke Tony Sugiarto, yang diduga sebagai Anggota Brimob, melalui perantara bernama Jenal, sebesar 25 juta rupiah," tambahnya.

Lantaran mendapat kabar yang kurang enak ituu, lanjut Didi, dengan ditemani rekannya, Joni, dia langsung datang ke Polsek Klangenan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat LP, terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditama Karya. "Sesampainya saya dan Pak Joni di Polsek Kecamatan Klangenan, yang awalnya sempat disambut baik oleh Pak Usman, Kanit Reskrim Polsek Klangenan, namun justru dia mengarahkan agar saya membuat pelaporan ke Polresta Cirebon. Ini kan aneh. Apa mungkin karena yang dilaporkan itu salah satunya diduga ada keterlibatan anggota Brimob? Sehingga bisa jadi kaku dalam hal penanganan?" tanya Didi menyesalkan.

Karena rangkaiannya masih ada hubungan keluarga, begitu kata Didi menirukan alasan Polisi, kalau bisa usahakan dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan saja. "Tapi kalau Pak Didi memaksa dan tetap mau melaporkan si Aditama Karya, iya monggo, itu hak Pak Didi. Tapi kalau bisa, laporannya langsung ke Polres saja," ujar Didi Affandi mengeja ucapan Usman, Kanit Reskrim Polsek Klangenan.

Usai mendatangi Polsek Klangenan, Didi bersama anaknya, Nurlela, dan Joni, mendatangi rumah Tony Sugiarto. "Kami datang guna memastikan keberadaan mobil saya di rumahnya. Hal ini menyusul adanya informasi dari Kiki (istri Aditama Karya - red), yang mengatakan bahwa unit tersebut ada dan terparkir di garasi rumah Tony Sugiarto," ucap Didi.

Kiki pun sempat mengatakan, bahwa semenjak meminjam dan menggadaikan mobil tersebut ke saudara Tony Sugiarto, suaminya (Aditama Karya - red) masih belum pulang. "Semenjak habis pinjam mobil ke Uwa Didi, sampai sekarang suami saya masih belum pulang ke rumah, dan tidak tahu kemana Wa. Tapi menurut informasi dari tetangga, bahwa konon katanya mobil Uwa Didi itu ada dan terparkir di garasi rumah Tony Sugiarto, tepatnya di Desa Barepan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon," kata Kiki kepada Didi Affandi.

Ketika kami melakukan penelusuran ke rumah Tony Sugiarto, kata Didi, ada seorang perempuan yang diduga istri Tony, dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut benar telah digadaikan oleh Aditama Karya melalui perantara yang bernama Jenal, sebesar 25 juta rupiah. Dan pada saat itu, anak saya pun sempat menitip pesan, agar mobil tersebut jangan dipindahtangankan. 

Setelahnya, saya dan rombongan keluarga pun berniat pulang. "Namun saat saya dan rombongan hendak menuju perjalanan pulang, tiba-tiba kami diberhentikan oleh salah seseorang yang tidak saya kenal, dan orang itu saya tanya, Maaf, bapak ini siapa ya? Lalu orang itu menjawab 'Saya Tony. Ada apa kalian mencari saya?'," terang Didi.  

Setelah saling memperkenalkan diri, obrolan pun dilanjut di rumah Jenal. "Namun belum juga apa-apa, Tony langsung mengintervensi saya dan keluarga, dengan mengeluarkan kalimat 'Jika kamu mau mobil itu, maka kamu harus kembalikan uang saya sebesar 25 juta rupiah! Intinya, dalam hal ini jangan sampai ada pihak ketiga, sebab Aditama Karya, termasuk Jenal, itu semua adalah keponakan saya. Tapi kalau kamu tetap keras, maka saya pun bisa lebih keras!'," jelas Didi menirukan perkataan Tony Sugiarto yang bersifat memaksa dan terkesan mengintimidasi itu.

Mendapat perlakuan yang kurang simpatik seperti itu, tanpa basa-basi, Didi bersama rombongannya langsung pergi dan meninggalkan Tony dan Jenal.

Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Tony menemui Didi dan Nurlela di Polsek Klangenan. Pertemuan di kantor polisi itu difasilitasi oleh Kanit Usman.

Dalam pertemuan tersebut, Tony menyampaikan bahwa mobil milik Didi itu benar telah digadaikan oleh Aditama Karya melalui perantara Jenal ke saya. "Mobil Pak Didi itu benar telah digadaikan oleh Aditama Karya melalui perantara Jenal ke saya. Jadi, kalau mau urusannya selesai, iya monggo kita atur waktu lagi, untuk kita bisa duduk bersama. Termasuk Aditama pun nanti akan saya hadirkan," ucap Tony.

Seminggu kemudian, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dilakukan pertemuan lagi untuk menindak-lanjuti kesepakatan sebelumnya. "Aditama Karya sempat hadir menemui saya dan Nurlela di kantor Polsek Klangenan. Namun yang sangat disayangkan dalam pertemuan tersebut, yang justru tidak hadir malah Tony-nya sendiri," kata Didi menyesalkan ketidak-konsistenan oknum Brimob ini.

Tapi meski Tony tidak hadir, hal tersebut tidak berarti menghambat Didi sebagai korban untuk mengambil sikap terhadap Aditama Karya. "Hingga saya pun memberi waktu kepada Aditama Karya selama 7 (tujuh) hari untuk menyerahkan kembali mobil saya, terhitung sejak tanggal pertemuan terakhir di Polsek Klangenan," ujar Didi tegas.

Ternyata, ditunggu punya tunggu, mobil itu tak kunjung dikembalikan. "Karena para terduga pelaku dinilai tidak kooperatif, sehingga saya pun langsung mengadukan ke Unit Ranmor Polresta Cirebon, terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia," imbuh Didi sambil memberikan kopian bukti laporan aduan yang ditujukan kepada Kapolres Kota Cirebon Cq. Kasat Reskrim di Sumber, tertanggal 31 Agustus 2022.

Mendapat laporan dan keluh-kesah dari Didi Afandi yang merupakan suami dari almarhum bibinya itu, Jupri, segera mengambil sikap untuk segera membantu. Ia bersama rekannya Hadiyanto dan Muhamad Khozim, berjanji akan mengawal persoalan tersebut sampai tuntas.

Dalam rangka pemeriksaan saksi di ruang Unit Ranmor Polresta Cirebon, pada Senin, (12/9/22), terkait laporan Didi Affandi terhadap Aditama Karya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, Korban Didi Afandi didampingi Jupri, yang rekam jejaknya tidak pernah mundur dalam mempertahankan kebenaran demi tegaknya suatu keadilan, hadir ke Polresta Cirebon. Pada saat itu, hadir juga Tony Sugiarto bersama beberapa kuasa hukumnya.

Ketika pihak korban dipertemukan dengan pihak Tony Sugiarto, Jupri sempat menanyakan kepada Tony tentang penerimaan gadaian mobil milik pamannya ini. "Atas dasar apa sampeyan itu menerima gadai mobil? Anda tahu tidak, mobil beserta nama yang tertera dalam STNK nya itu atas nama siapa, dan seperti apa proses penerimaan gadainya?" tanyanya.

Tony pun menjawab pernyataan Jupri, Hadiyanto dan juga keluarga, "Awalnya itu Jenal menelepon saya dan menawarkan 1 (satu - red) unit mobil merek Toyota Rush, yang konon katanya milik Aditama Karya. Lalu saya pun merespon dan bilang ke Jenal, memang mobil Rush itu mau digadai berapa? atau kalau tidak, bawa saja dulu mobilnya ke sini. Dan setelah dibawa mobilnya oleh Jenal ke rumah, saya pun sempat bingung, karena yang ditawarkan bukan Toyota Rush, melainkan Toyota Avanza. Dan begitu saya cek nama yang tertera di dalam STNK, memang benar itu nama Pak Didi sendiri. Tapi dalam penjelasan Jenal ke saya, bahwa konon katanya Pak Didi itu punya hutang ke Aditama Karya sebesar Rp. 25 juta, maka dari itu saya berani menerima gadai."

mendapat jawabawan seperti itu, Jupri kembali melontarkan pertanyaan yang lebih bersifat pernyataan terkait penerimaan barang yang dapat berpotensi pidana itu. "Dari awal kan Anda sudah tahu bahwa mobil beserta STNK-nya itu atas nama Didi Affandi. Seharusnya sebelum menerima gadai, terlebih dulu anda mencari tahu kebenaranya, benar atau tidaknya Pak Didi itu punya hutang kepada Aditama. Jadi jangan asal terima begitu saja. Kalau begini caranya, Anda bisa dijerat dengan Pasal 480 KUHP terkait penadahan!" tegas Jupri kepada Tony blak-blakan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Agus Chepy Kurniadi, yang merupakan Pimpinan Umum Media Online JayantaraNews.com, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Jawa Barat, pun angkat bicara. "Apa yang telah dilakukan oleh oknum Brimob tersebut, itu sudah merupakan tindak pidana penadahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP," tegasnya.

Ketentuan tersebut, jelas Agus Chepy, merujuk pada Pasal 480 KUHP, dimana dituliskan dalam ayat (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dan, ayat (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanya.

"Pelaku atas tindakan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah!" tutup Agus Chepy Kurniadi.

Sementara itu dari Jakarta, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, merespon persoalan yang melibatkan oknum anggota Brimob ini dengan meminta agar Polisi yang menangani kasus dugaan penggelapan, penipuan, dan penadahan tersebut melakukan tugasnya secara profesional, transparan, dan tidak terintervensi oleh apapun, baik materi maupun kekuasaan dan intimidasi dari pihak manapun. "Kawal kasusnya hingga tuntas! Polri harus meninggalkan kebiasaan lamanya yang kerap main intimidasi, main uang, main pasal, main rekayasa, dan berbagai trik busuk lainnya," ucap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu tegas, 27 September 2022. (APL/Red)

Masuki Musim Tanam, Pupuk Untuk Petani Tersedia

Sumbawa Barat - Dalam memasuki musim tanam (MT) pertama di bulan Oktober, November, dan Desember. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di tahun 2022 ini telah mengusulkan sebanyak 14.000 ton pupuk untuk semua komoditi bagi para petani yang ada di KSB.

"Usulan kami dialokasikan oleh pemerintah Pusat dan Provinsi sebanyak 10.000 ton," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Ir. Muhammad Saleh, M. Si melalui Kepala Bidang Produksi Pertanian Idrus, SH kepada media ini, Rabu, (28/9/2022).

Ia juga mengatakan, sesuai surat keputusan, KSB mendapatkan 10.569 ton pupuk urea, 37 ton ZA, 4.233 ton NPK dan pupuk organik Granul 12 ton. Sambung Idrus, sehingga perbulan Agustus lalu, Urea yang tersalurkan 4.713,5 ton di 8 Kecamatan dan sisa pupuk yang belum tersalur 5.855,5 ton untuk urea, NPK tersalur 1.660 sisanya sebanyak 2.573 ton. "InsyaAllah petani tidak akan kekurangan pupuk dalam memasuki musim tanam mendatang, karena pupuk subsidi masih ada stoknya," jelas Idrus.

Dia menambahkan, tahun kemarin pupuk untuk petani terserap sebanyak 8.753 ton, NPK 1.406 dan Urea 6.500. Ia optimis ketersediaan pupuk untuk petani sampai dengan Desember tetap ada. 

Thursday, September 22, 2022

Tim Pengabdian Unram Lakukan Sosialisasi Literasi Digital dan Digital Marketing

Sumbawa Barat - Universitas Mataram (Unram) melakukan sosialisasi Literasi Digital dan Digital Marketing melalui tim pengabdian kepada masyarakat prodi Sosiologi Universitas Mataram Tahun 2022.

Tim pengabdian program studi Sosiologi Universitas Mataram melakukan sosialisasi literasi digital dan digital marketing yang mengambil lokasi di kawasan pantai wisata “Mutiara” di pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa pada awal bulan September 2022 lalu. Dalam kesempatan tersebut, ketua tim pengabdian Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M. Sos menekankan tentang, pentingnya peran warga pada segala lini dan segmen untuk melek tentang literasi digital dan digital marketing, karena penguasaan akan hal tersebut dapat menghantar seseorang pada kesempatan untuk mendapatkan potensi-potensi ekonomi melalui perdagangan digital sekaligus menghindarkannya dari ancaman (Threats) dan dampak negatif yang mengancam. 

"Ada cukup banyak kasus, dimana karena seseorang tidak memahami strategi dan prosedur yang aman di dalam berliterasi digital akhirnya terjebak dalam kasus hukum UU ITE, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi korban penipuan serta peretasan melalui media digital," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, ada salah satu sisi yaitu sisi terciptanya peluang (opportunity), potensi ekonomi yang tersedia di lingkungan masyarakat setempat baik yang bersumber dari laut, pesisir pantai, serta segenap khasanah sosial-budaya serta tradisi yang mereka miliki dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan (Strong), yang mana dengan semakin meluasnya dan terdifersifikasinya system perdagangan digital maka tercipta peluang ekonomi yang luas, salah satunya peluang untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan bagi ekonomi keluarga.

Dimana untuk saat ini mungkin belum termanfaatkan secara optimum disebabkan masyarakat belum sepenuhnya paham tentang strategi perdagangan digital. Tidak adanya upaya untuk meng”edukasi” masyarakat pesisir dan perdesaan tentang literasi digital dan digital marketing inilah yang menjadikan mereka semakin terjebak dalam kelemahan (Weekness) dalam menghadapi system perdagangan dan interaksi sosial-ekonomi yang kian global dan serba digitalistik. 

"Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui digital marketing untuk meningkatkan daya jual dan jangkauan ekonomi masyarakat, bahkan yang di perdesaan atau pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pulau kaung. Itulah yang menjadi urgensi dilakukannya sosialisasi literasi digital dan digital marketing pada tahun ini oleh tim pengabdian Program Studi Sosiologi Universitas Mataram," pungkasnya.

Psikotes Hari Pertama Berjalan Baik, Peserta Tidak Ada Kendala dan Kesulitan

Sumbawa Barat - Juru bicara Tim Terpadu Rekrutmen Tenaga Kerja pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat Benny Tanaya mengatakan bahwa, pelaksanaan tes tulis psikotest melalui sistem komputerisasi pada hari pertama, Rabu 21 September 2022 oleh Tim Terpadu Rekrutmen Tenaga kerja pembangunan pabrik Smelter di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat telah berjalan dengan lancar. 

Psikotes 5 sesi yang dilaksanakan di gedung CAT BKPSDM Sumbawa Barat diikuti oleh 312 orang peserta atau sebanyak 78%, sedangkan peserta yang tidak mengikuti psikotest pada hari pertama sebanyak 88 orang atau 22% dari jumlah 400 orang yang dijadwalkan mengikuti tes tulis (psikotes) secara abjad dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia ataupun oleh Tim Terpadu.

"Psikotest yang kita selenggarakan dihari pertama tidak ada kendala dan kesulitan terutama yang diikuti oleh ratusan peserta, karena dalam proses seleksi psikotes kami telah mempermudah sistem dan dipandu langsung oleh pihak ECC UGM dan Tim yang berpengalaman dari BKPSDM Sumbawa Barat selaku operator dan membimbing peserta dalam menggunakan perangkat komputer di ruang tes tersebut," ucap Benny.

Begitupula mekanisme ini, lanjut Benny akan kita terapkan di hari berikutnya untuk bisa menuntaskan seleksi psikotes kepada sejumlah 2.027 peserta/pelamar yang telah dinyatakan lulus administrasi. Pelaksanaan psikotes ini kami serahkan sepenuhnya kepada Tim ECC UGM untuk memastikan akurasi hasil dan kualitas seleksi yang terbuka serta bertanggungjawab. "Setelah psikotes terlaksana selama enam hari kedepan yaitu tanggal 26 September 2022, maka kami akan memutuskan melalui pleno penetapan hasil seleksi psikotes secara resmi 3 hari setelah keseluruhan tes tulis ini terlaksana," kata Benny.

Selanjutnya, Tim Terpadu rekrutmen akan masuk ke tahapan interview untuk memastikan jumlah kebutuhan tenaga kerja sebanyak 245 orang pada tahap pertama ini segera kita tempatkan ke perusahaan. Materi Psikotes yang diikuti oleh peserta dihari pertama dan seterusnya sampai tanggal 26 September 2022 kami memberi apresiasi kepada Tim ECC UGM yang telah menyederhanakan soal soalnya dimana soal tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing peserta sebagaimana yang telah dilampirkan dalam link SIP Kanti, serta telah memandu dan membimbing peserta mengenal dengan baik perangkat yang digunakan dalam tes tersebut, sehingga hari pertama psikotes mendapat respon dari peserta sangat bagus dan ini akan berlaku di hari berikutnya sampai psikotes ini berakhir.

"Kami bertanggungjawab keseluruhan tahapan pelaksanaan setiap prosedur rekrutmen ini secara terbuka, transparan dan akan memberi prioritas utama kepada putra dan putri Sumbawa Barat," demikian disampaikan Juru bicara Tim Terpadu Rekrutmen Tenaga kerja Pembangunan pabrik Smelter Sumbawa Barat.

Si Tangkas NTB Akan Pantau Peredaran Narkoba di Lapas

Sumbawa Barat - Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat AKBP. Yuanita Amelia Sari, SE., M. Si memperkenalkan inovasi terbarunya yang bernama Si Tangkas NTB. Si Tangkas NTB merupakan sistem tanggap narkoba di lapas Nusa Tenggara Barat.

Si Tangkas NTB akan meminimalisir peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) dengan membentuk peneliti kemasyarakatan (PK). "Si Tangkas NTB akan mempermudah kerja dari Lapas, Kejaksaan dan Pengadilan," kata AKBP Yuanita kepada awak media, Rabu, (21/9/2022).

Ia menjelaskan, dalam perjanjian kerjasama (PKS) akan dibentuk peneliti kemasyarakatan (PK) yang akan melakukan pendampingan di Lapas. Dalam mengaktifkan Si Tangkas NTB, dirinya sudah melakukan kerja sama dengan BNN Provinsi dan Kanwil Kemenkumham NTB. Karena Si Tangkas NTB bertujuan agar peredaran narkoba yang dikendalikan bandar Narkoba melalui Lapas bisa diminimalisir oleh lapas. Hal itu untuk membedakan mana pengguna narkoba dan pengedar narkoba, dengan cara dilakukan tes urine, rehabilitasi dan TAT terhadap warga lapas. "Kami menciptakan Si Tangkas NTB untuk memperpendek dan memudahkan birokrasi," jelasnya.

Ia menceritakan, cara kerja Si Tangkas NTB, pertama dengan cara melaporkan ke aplikasi si tangkas NTB, nanti tim akan mengecek dan memvalidkan informasi, setelah itu semua pihak akan duduk bersama untuk membuat rekomendasi apakah tersangka pengguna atau pengedar.

"Saya sudah mengomongkan dengan berbagai pihak di lapas untuk mempermudah sistem ini berjalan di lapas. Mudah-mudahan dengan cara ini, kedepannya jangan sampai terulang kembali jumlah penyalahgunaan yang mencapai 80 persen menjadi warga lapas," pungkasnya.

Sambut HUT TNI Ke-77 Kodim 1628/SB Gelar Donor Darah

Sumbawa Barat - Menyambut HUT ke 77 TNI, Kodim 1628/Sumbawa Barat menggandeng PMI Sumbawa Barat kembali menggelar donor darah di aula lantai dua Makodim 1628/SB jalan Lintas Labuhan Balad nomor 3 Kelurahan Bugis Taliwang Sumbawa Barat.

Saat ini masih banyak saudara saudara kita dibeberapa rumah sakit yang membutuhkan perawatan diantaranya transfusi darah untuk keselamatannya, sehingga kegiatan donor darah sangat penting dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah kebutuhan darah dengan jumlah pendonor atau stok darah jika dibutuhkan.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 1628/SB Letkol Inf Octavian Englana Partadimaja melalui Kasdim 1628/SB  Mayor Inf Dahlan di sela sela waktu kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka HUT Ke 77 TNI, di Makodim 1628/Sumbawa Barat, Kamis (22/09/2022)

Dijelaskan Kasdim bahwa, tersedia darah bagi yang membutuhkan dapat dipenuhi dengan kehadiran para pahlawan kemanusiaan yakni para pendonor yang suka rela dan ikhlas menyumbangkan darahnya bagi kepentingan kemanusiaan sesuai dengan slogan "setetes darah sangat berarti bagi nyawa sesama," jelas Kasdim. 

Kasdim juga mengungkapkan, para pendonor juga akan mendapatkan manfaat kesehatan antara lain melancarkan aliran darah dan produksi sel darah merah jadi meningkat, mendapat pemeriksaan kesehatan gratis karena sebelum mendonorkan darah, kita pasti akan diperiksa berat badan, kadar hemoglobin, suhu tubuh, tekanan darah dan nadi. billa sudah melalui proses donor darah, darah akan dikirim ke laboratorium tentunya hasilnya akan diinformasikan.

Lanjut Kasdim, membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan membuat produksi sel darah merah jadi lebih meningkat. Mendonorkan darah bisa membuat sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah baru untuk menggantikan darah yang hilang. Kemudian, tubuh juga akan lebih cepat menghasilkan darah baru.

"Selain itu juga bermanfaat untuk  menjaga kadar zat besi dalam darah agar lebih stabil, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi berat badan,
baik untuk kesehatan psikologis, bila ada luka jadi cepat sembuh. Semoga melalui kegiatan donor darah ini dapat menambah dan memenuhi stok darah Palang Merah Indonesia (PMI) untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya khususnya di Sumbawa Barat," harapnya. 

Kasdim juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pendonor serta para petugas medis dari PMI yang telah hadir untuk berpartisipasi pada kegiatan donor darah dalam rangka menyambut HUT TNI Ke 77. Yang tidak kalah penting  melalui kegiatan donor darah ini dapat menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan tali silaturrahmi, sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah daerah, sehingga tetap solid dan selalu kompak dalam pengabdian kepada masyarakat maupun mewujudkan tanah pariri lema bariri yang aman dan kondusif sesuai dengan tema HUT Ke 77 TNI "TNI Adalah Kita," pungkas Kasdim.

Adapun peserta pendonor darah antara lain personel TNI jajaran Kodim 1628/SB, personil Polri dari Polres Sumbawa Barat, anggota Kompi Brimob, personil Satpol PP dan Persit KCK XLIV Cabang Kodim 1628. 

Wednesday, September 21, 2022

Developer Neraya Property Klaim Sudah Membangun Sesuai Aturan, Pasca Disorot Publik

Perumahan Araya Village Labulia

Lombok Tengah - Terkait dengan adanya dugaan Developer Neraya Property yang diduga membangun perumahan Araya Village Labulia tidak sesuai RTRW dan diduga melanggar garis sempadan sungai mendapat sorotan dan tanggapan beragam dari berbagai pihak dan sudah di atensi oleh OPD terkait.

Menanggapi hal itu, pihak developer Naraya Property mengeklarifikasi dengan memberikan hak jawabnya atas dugaan pelanggaran RTRW di perumahan Araya Village Labulia, akhirnya pihak Developer Naraya Property buka suara dihadapan awak media, pada selasa (20/09/22).

Menurut pengakuan Erwin Satriawan dari pihak Developer mereka mengklaim telah membangun sesuai aturan berlaku mengacu pada sertifikat tanah yang diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lombok Tengah. Terutama soal mengatur jarak hunian dengan batas sepadan sungai.

Batas tanah ini, dalihnya, posisi awal dulu di tahun lama malah cukup jauh sampai dibawah sungai sesuai gambar disertifikat, luas posisi semula sekitar 934 meter persegi yang menjadi hak Developer tapi seiring waktu tergerus abrasi.

Luas 935 meter persegi itulah, cetusnya, yang disumbangkan untuk kepentingan masyarakat atau pelebaran sungai yang sebelumnya dianggap sempit.

”Kemudian kita talud permanen pakai alat berat, supaya tidak longsor atau abrasi lagi, untuk menjaga ketahanan talud, akan dibuat saluran irigasi diatasnya selebar 30 cm,” akunya.

Sementara ditanya batas patok kapling merah dengan bibir sempadan sungai jawabnya berjarak 7 meter (Mengacu sertifikat tahun lama). Namun jika menimbang kondisi terkini, maka yang jadi rujukan seharusnya bukan batas tanah awal disertifikat tahun lama. Melainkan jarak batas tanggul dengan patok kapling merah yang menurut investigasi media temukan hanya berjarak 3 meter saja.

Soal Fasum (Fasilitas Umum), ungkapnya, mungkin hanya disediakan sebatas jalan, saluran irigasi, penerang jalan, dan Mushola. kalau bak sampah tidak ada, mungkin nanti diangkut petugas kebersihan, lalu kuburannya sudah dikoordinasikan dengan pihak Desa menggunakan kuburan umum. (Timkjlt)

Siapa Penerima BLT BBM, Ini Penjelasan Kadis Sosial Loteng

Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Haji Lalu Wiraningsun
Lombok Tengah - Belum lama ini, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui PT Pos.


Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Haji Lalu Wiraningsun menjeleskan, bahwa BLT BBM ini, sudah menjadi salah satu program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.


"By name, by addressnya sudah ada dan penerimanya sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial," katanya, Selasa, saat ditemui di ruang kerjanya, di Praya, 20 September 2022.


Ia menambahkan, kami di Dinas Sosial kabupaten, khusus di minta oleh PT Pos untuk mendukung sekaligus membantu di dalam penyalurannya kepada warga masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT BBM ini di kabupaten Lombok Tengah.


"Itu pun jadwalnya dibuatkan di masing-masing desa oleh PT Pos cabang di masing-masing kecamatan dan itu diberikan dan dibuatkan jadwal oleh PT Pos yang ada di Mataram," terangnya.


"Jadi tugas kami di kabupaten, iya hanya memantau dan mendukung kelancaran di dalam pembagian BLT BMM tersebut," sambungnya.


Diakuinya, sebenarnya pengajuannya ini, bisa dikatakan dadakan karena kenaikan harga BBM ini.


"Jadi, penyaluran dan yang menerima pun juga sudah ditentukan oleh pusat. Siapa yang dapat, tentu sesuai dengan kouta yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat di masing-masing provinsi, kabupaten, kota dan kriterianya pun ditentukan oleh Kementerian Sosial," paparnya.


Disebutkannya, kalau dari data, yang kami lihat itu, yang dibagikan itu, rupanya yang memperoleh BPNT.


"Tapi tidak seluruh penerima BPNT yang ada di kabupaten Lombok Tengah yang dapat dan ada yang tidak dapat juga, jadi, kalau ada persepsi masyarakat bahwa dia-dia saja yang dapat, sekali lagi, itu disesuaikan dengan kouta yang ada dari pusat," tuturnya


Jadi proses penyalurannya, kata dia, bersamaan dengan BPNT. "Kalau yang BBM ini, 300.000, sedangkan yang BPNT ini, 200.000. Jadi yang di terima dia, 500.000, per KPM," cetusnya.


Lanjutnya, karena ini, adalah kebijakan pusat jadi kita ikuti adapun yang belum mendapatkan, saya kira, silahkan untuk mendaftarkan diri di desa. 


"Tapi kalau program bantuan sosial ini, tidak dapat sama sekali dari semua program bantuan sosial yang ada, bisa mengupdate diri dulu di Opdes Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu supaya yang diberikan itu tepat sasarannya," imbuhnya.


Tentu, ujarnya, kita juga akan memilah lagi, sebab ini, bantuan sosial program pemerintah ini, tidak hanya itu.


"Ada namanya, BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ini juga akan segera, ini kita akan daftar nanti petani tembakau dan itu 5.000 sekian baik dari kalangan buruh tani maupun petani," ungkapnya.


Terkait proses pengalihan bantuan kepada yang lebih berhak untuk mendapatkannya karena merasa diri tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, kata dia, itu prosesnya dia harus membuat pernyataan tidak layak mendapatkan bantuan kemudian diusulkan lagi ke pusat dengan mengupdate datanya itu dan tidak serta merta kita alihkan. Jadi, nanti bisa salah.


"Kalau sudah merasa mapan, buat saja pernyataan tersebut dan nanti Musdus, Musdes desa yang mengupdate kembali melalui Opdesnya yang ada di masing-masing desa dan yang berhak menerimanya itu, tergantung dari data yang ada di DTKS nya," pungkasnya.

Integrasikan Arsip, Dinas Arpus Akan Launching Srikandi

 
Sumbawa Barat - Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Sumbawa Barat Ir. Abdul Muis, M.M mengatakan bahwa, Dinas Arpus telah membuat terobosan terbaru dalam program Srikandi (Sistem informasi kearsipan terintergrasi) yang akan dilakukan launching dalam beberapa bulan kedepan.

"Kami sudah menyiapkan perangkat, administrasi, SDM dan semuanya yang berhubungan dengan program Srikandi," jelas mantan Kabag Humas tersebut kepada awak media, Selasa, (20/9/2022).

Ia juga mengatakan, sebelum launching ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh pihaknya yaitu, sosialisasi, bimbingan teknis dan launching. "Sebelum di launching, kami berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, Bapedda dan Sekretariat daerah. Karena program ini akan berpengaruh terhadap peningkatkan SPBE," katanya.

Dia berharap kepada berbagai pihak agar mendukung program ini, supaya kearsipan kita menjadi satu dan terintegrasi dengan baik di Dinas Arpus. "Jika semua perangkat sudah ready dan SDM mempuni, in Syah Allah akan segera kita launching," pungkasnya. 

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim