HEADLINE NEWS

Tuntaskan Masalah Lahan Sirkuit, Komnas HAM Bersama Pemerintah dan Masyarakat akan Duduk Bersama

By On September 30, 2020

 


Mataram - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC menyambut baik keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menuntaskan masalah lahan di Sirkuit Mandalika.


Hal itu dikemukakan Gubernur saat menggelar rapat dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu 30 September 2020, yang dihadiri langsung oleh pihak ITDC.


Gubernur berharap, kehadiran Komnas HAM akan membantu menuntaskan masalah agar persoalan sengketa lahan ini tidak menimbulkan kegaduhan. “Hal ini sesuai pesan dari Presiden, agar masalah selesai tapi tidak ada kegaduhan,” ungkapnya.


Untuk itu Gubernur berharap Komnas HAM akan menjadi kanal, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat segera diselesaikan secara bersama-sama. “Komnas HAM akan fokus menyelesaikan sengketa lahan Mandalika di NTB hingga tuntas,” tutupnya. 


Sementara itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mengatakan Komnas HAM akan menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat, untuk menuntaskan masalah lahan pembangunan Sirkuit Mandalika. Langkah ini direkomendasikan Komnas HAM sebagai tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat terkait masalah lahan di Mandalika.


Beka mengatakan, posisi masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM, tidak dalam posisi menolak proyek pembangunan Sirkuit Mandalika. Namun masyarakat menginginkan adanya pemenuhan hak-hak oleh ITDC sesuai tuntutan berdasarkan alas hak yang dimiliki.


Ia menjelaskan Komnas HAM tidak dalam kontek memperlambat proyek strategis nasional tersebut. Namun pihaknya dalam koridor menjalankan arahan Presiden agar semua proyek strategis nasional harus berlandaskan hak asasi manusia.


Untuk itu, Beka menawarkan solusi agar pemerintah dan masyarakat duduk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah lahan tersebut. Komnas HAM akan menjembatani untuk menyandingkan data pengadu dan pihak ITCD, untuk kemudian didiskusikan terkait hak-hak berdasarkan alas hak lahan yang dimiliki.


Ia mendorong penuntasan masalah lahan di Mandalika tanpa menimbulkan ekses. Untuk itu Komnas HAM siap menjadi kanal pengaduan masyarakat yang akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak ITDC.


“NTB harus berbangga karena modal sosialnya luar biasa, dari pihak pengadu tidak ada yang menolak proyek strategis nasional itu, tapi hak masyarakat harus dituntaskan,” ujarnya.


Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB, Kajati NTB dan Ketua Pengadilan Tinggi NTB menilai, kehadiran Komnas HAM dalam penuntasan masalah lahan di Mandalika sangat penting. Menurutnya Komnas HAM bisa melakukan review terhadap masalah tersebut.


Untuk mendukung hal tersebut, pihak kepolisian akan membantu Komnas HAM semaksimal mungkin. Selain itu Kapolda juga meminta agar pihak ITDC dapat bekerjasama dengan baik, sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan.


“Proyek strategis nasional Sirkuit MotoGP Mandalika harus jalan, namun kita harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan dan alas hak yang dimililiki,” pungkasnya.(Humas NTB/LNG04)

Beri Motivasi ke Nakes, Wagub : Kita Lawan Covid-19 dengan Kekompakan

By On September 30, 2020

 


Lombok Tengah - Selain aktif berkeliling ke pasar hingga perkantoran untuk meminta masyarakat agar tetap patuhi protokol kesehatan, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah juga aktif memberikan motivasi kepada tenaga kesehatan (Nakes). 


Setelah sebelumnya Wagub memotivasi tenaga kesehatan di Kota Mataram dan Lombok Barat, Wagub yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB tersebut kini bergerak ke Kabupaten Lombok Tengah. 


Didampingi Asisten I Setda NTB, Kadis Kesehatan, dan Karo Kesra, Wagub menyambangi Puskesmas Praya dan RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu, 30 September 2020. 


“Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan punya tugas yang cukup berat. Selain menjaga pasien, juga menjaga diri dari virus Corona tersebut,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrabnya di hadapan puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Praya. 


Kepada para tenaga kesehatan, Umi Rohmi berpesan bahwa, seluruh tenaga kesehatan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Karena, tenaga kesehatan menjadi ujung tombak penanganan Covid-19. Tak lupa, ia meminta seluruh tenaga kesehatan untuk mengawali setiap kegiatan dengan berdo’a. 


“Awali setiap kegiatan dengan do’a, selanjutnya kita (tenaga kesehatan) laksanakan pekerjaan dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.


Covid-19 ini lanjut Umi Rohmi, punya dampak yang sangat besar terhadap hampir semua lini kehidupan. Untuk itu, tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah. Namun itu semua butuh kerja bersama, butuh kekompakan dalam melawan pandemi yang telah berbulan-bulan berada di Provinsi NTB ini.


“Tak cukup dengan pemerintah, kita semua harus kompak, harus kerja bersama untuk menekan covid-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun berada,” lanjut Umi Rohmi. 


Ia melanjutkan, kasus positif Covid-19 di Provinsi NTB yang mulai melandai harus tetap ditekan. Jangan sampai, karena kasus melandai, tenaga kesehatan ataupun masyarakat jadi lengah, bahkan menganggap Covid-19 ini telah hilang. 


“Jangan sampai kita lengah, kasus yang mulai melandai ini harus kita tekan seminimal mungkin,” tambah wagub. 


Sementara itu Penjabat Sekda Kabupaten Lombok Tengah, H.Lalu Idham Khalid yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih atas kedatangan Wagub NTB di Puskesmas Praya, Lombok Tengah.   


Pria yang akrab disapa Lalu Idham tersebut melanjutkan, kedatangn Wakil Gubernur NTB ke Lombok Tengah menjadi angin segar dan semangat baru terhadap tenaga kesehatan di Loteng. 


“Alhamdullah ibu Wagub menyempatkan waktu untuk memberikan semangat kepada nakes,” tambahnya. 


Ia bercerita, masyarakat Lombok Tengah sudah mulai sadar tentang pentingnya protokol kesehatan. Berbagai ikhtiar telah dilakukan, salah satunya memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. 


“Yang melanggar, kami berikan sanksi, kita optimis, Loteng secepatnya menjadi zona hijau,” tutupnya. 


Amelina, salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Praya mengucapkan terimakasih atas motivasi yang telah diberikan oleh Wakil Gubernur NTB tersebut. 


Ia mengaku, di masa pandemi Covid-19 ini, tenaga kesehatan perlu banyak dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah. 


“Ya, selain dari keluarga, kami (tenaga kesehatan) butuh banyak dukungan dari pemerintah,” ungkap perempuan berusia 24 tahun tersebut. 


Amelina menambahkan, disela-sela rasa lelah dan penuh kekhawatiran, kedatangan pemerintah memberikan motivasi membuatnya terharu. Ia bercerita, selama pandemi ini, rasa lelah selalu menghampirinya, terutama saat memakai Alat Pelindung Diri (APD) standar medis. 


“Pasti ada rasa lelah, Alhamdulillah kami dapat dukungan penuh dari Umi,” ungkap perempuan asal Pujut, Loteng tersebut.(Humas NTB/LNG04)

Wagub NTB Ingatkan Untuk Terus Bekerja Sama Lawan Corona Dan Jangan Lengah

By On September 30, 2020

 


Mataram - Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik semata, di tengah segala ketidakpastian kapan berakhir, masyarakat juga dihadapkan pada dampak kesehatan mental. Banyaknya berita tidak benar (hoax) yang bertebaran membuat keyakinan masyarakat akan eksistensi virus corona menjadi semakin berkurang. Sehingga, tugas berat pemerintah tak lagi hanya melawan virus tetapi juga menyatukan mindset masyarakat bahwa virus corona (covid-19) ini ada, dan seluruh pihak harus bekerjasama untuk melawannya.


Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) secara virtual bersama Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) dan para peneliti Indonesia, bertempat di Pendopo Wagub NTB, Rabu 30 September 2020.


“Salah satu tugas berat kita adalah bagaimana caranya agar masyarakat NTB sadar dan mengakui virus ini ada. Karena kita tahu banyak berita hoax tentang covid-19 yang tersebar. Sehingga yang penting kita satukan mindset dan lawan!” jelas Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.


Ummi Rohmi lebih jauh memaparkan, dalam menyatukan pemahaman tersebut butuh waktu, edukasi yang berkesinambungan, dan cara yang persuasif. Dengan melibatkan berbagai stakeholders dan peran masyarakat untuk berjuang bersama. Berulang kali Ummi Rohmi menegaskan, melawan pandemi covid-19 ini tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, butuh kerjasama dan sinergitas yang kompak serta strategi yang jelas.


Untungnya, tambah Ummi Rohmi, di NTB sinergitas berbagai stakeholder terjalin dengan sangat baik. Melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemprov NTB mengkomunikasikan berbagai strategi yang ditempuh. Bahkan pada Legislatif NTB, disebutkan Ummi Rohmi, sangat responsif. Dilihat saat Pemprov NTB berinisiatif mengajukan Perda Penanggulangan penyakit Menular yang langsung dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi NTB.


“Betapa sinergi sangat penting dalam lewan covid-19 ini. Alhamdulillah di NTB sangat kompak bersinergi. Forkompimda, Pemda, TNI, Polri, hingga Legislatif semuanya bekerjasama mengatur strategi dan menjalankannya dengan kompak,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.


Sementara itu, Abdul Muta’ali, mewakili SKSG UI pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai strategi yang telah dilakukan oleh NTB dalam menanggulangi covid-19. Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov NTB yang telah bersedia untuk berdiskusi bersama para peneliti Indonesia.


“Sebuah itikad yang luar biasa karena Pemprov NTB mau berdiskusi bersama kami. Jika Pemerintah Daerah sudah mau berjalan dengan Ilmu Pengetahuan pasti kedepannya akan baik,” jelasnya.


Kedepannya, Abdul Muta’ali berharap, seluruh upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh NTB dapat berbuah manis. Dan daerah lain bisa mencontoh berbagai program strategis melawan covid-19 yang dilakukan oleh NTB. (Humas NTB/LNG04)

Sirkuit MotoGP Mandalika Diharapkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi NTB

By On September 30, 2020



Mataram -- Semengat bersama untuk mensukseskan pembangunan sirkuit internasional MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah terus dipacu, agar pembangunan yang ditargetkan sebelum pelaksanaan MotoGP 2021 bisa selesai tepat pada waktunya. Pembangunan proyek strategis nasional yang diperuntukkan pembangunannya di Lombok Tengah, NTB diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat NTB.


"Sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar proyek-proyek strategis nasional harus bisa diselesaikan secepatnya. Meski terjadi kendala di lapangan terkait persoalan lahan, diusahakan penyelesaiannya secara persuasif dan pendekatan sosial kemasyarakatan, tanpa mengeyampingkan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, tentunya berdasarkan fakta sesungghnya berupa pembuktian (alas hak) kepemilikan tanah yang sah bagi masyarakat," kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada rapat akselerasi pembangunan sirkuit MotoGP, Rabu (30/9) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.


Menurut Gubernur, pada prinsipnya masyarakat di lokasi sekitar tempat dibangunnya Sirkuit MotoGP mendukung untuk diselesaikan pembangunannya. Tidak ada yang menolak kehadiran proyek superperioritas ini. Namun ada pemilik yang mengklaim tanahnya belum dibayar.


"Itulah maksud kita pertemuan kali ini bagaimana memediasinya melalui pendekatan dengan cara terbaik, terlebih Komnas HAM hadir juga saat ini di NTB," kata Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB. 


Sementara itu, Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, proyek strategis nasional seperti pembangunan sirkuit MotoGP ini hendaknya menjadi semangat bersama pemerintah dan masyarakat khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk diselesaikan bersama. Kehadirannnya di NTB atas dasar berbagai pengaduan pemilik lahan di KEK Mandalika yang lahannya belum dibayar untuk dimediasi.


"Meski demikian kehadiran Komnas HAM di NTB tidak serta merta membela pihak pengadu dan mengeyampingkan pihak lainnya termasuk ITDC. Namun kita juga bekerja secara profesional. Jika alas hak pemelikan lahan oleh warga ada bukti kuat ya kita perjuangkan hak-haknya. Namujn sebaliknya jika tak ada pendukungnya, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada," jelas Beka.


Komnas HAM pada kesempatan tersebut juga menyarankan kepada siapapun yang bersengketa atas permasalahan lahan atau apapun, bisa diadukan ke Komnas HAM. Komnas HAM menginginkan agar sentra pengaduan terpusat satu pintu di Komnas HAM, agar tidak melebar dan bias kemana-mana dan menimbiulkan tafsir yang berbeda pula.


"Dalam penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut kami usulkan duduk bersama-sama antara pemilik lahan, pemerintah  dan seluruh komponen terkait untuk dicarikan penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut dan menjadi kendala dalam proses pembangunannya," kata Beka.


Secara umum baik Kapolda NTB, Kepala Kejati NTB, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sama-sama menginginkan agar pembangunan sirkuit MotoGP ini dapat berlanjut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Anggota Forkompinda ini sama-sama berharap agar permasalahan lahan di  KEK Mandalika ini segera clear dan pembangunannya dapat segera dituntaskan. 


Rapat tersebut selain dihadiri Gubernur NTB, juga dihadiri Perwakilan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kapolda NTB Irjen Pol. Moh Iqbal, S.IK, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nyoman Gde Wirya, SH, MH, Perwakilan Korem 162/WB, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si bersama seluruh perangkat daerah terkait, perwakilan Pemda Lombok Tengah dan dari Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan. (her/ikhsan@diskominfontb/LNG04)

Lagi, Polsek Dompu Distribusikan Air Bersih Untuk Warga

By On September 30, 2020



Dompu - Kepolisian sektor dompu kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami krisis air bersih hari ini rabu (30/09/20) sekitar pukul 08.30 wita di dusun rasanggaro, desa manggeasi, Kec. Dompu dengan menggunakan satu unit truk bak air bersih Polres Dompu.


Kapolsek dompu Ipda Kadek Suadaya Atmaja S.Sos bersama anggotanya turun mendistribusikan air, sama hal dengan kegiatan sebelumnya pendistribusian air diarahkan pada beberapa bak penampungan umum yang nantinya warga setempat bisa mengambilnya sesuai kebutuhan.


Kegiatan pendistribusian air bersih ini kerap dilakukan pihak Polsek Dompu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di wilayah hukumnya, itu sudah menjadi komitmennya sebagai sebuah langkah solutif terhadap apapun permasalahan warga.


Kapolsek dompu Ipda Kadek Swadaya Atmaja S.Sos mengatakan "Tugas kepolisian bukan semata tentang penegakan hukum, tapi juga menyangkut pengambilan langkah langkah positif dalam mencarikan solusi terhadap masalah sosial yang dialami warga". Terangnya.


"Saya bersama anggota berkomitmen akan terus melakukan langkah-langkah dalam membantu meringankan bahkan menyelesaikan setiap persoalan masyarakat. Semoga apa bantuan seperti ini dapat meringankan beban masyarakat . Harapnya.


Terpisah, Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat SH SIK mengatakan, " Kegiatan positif seperti ini harus terus dilakukan dalam membantu masyarakat, apapun persoalan masyarakat sebagai polisi, wajib memiliki kepekaan sosial yang tinggi karena pengabdian tertinggi tentu untuk masyarakat. Bebernya.


Sementara kepala dusun rasanggaro Sukardin sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian atas bantuan air bersih mengingat warganya yang mengalami krisis air. "Sebagai kepala dusun apapun yang dialami warga saya tentu saya juga merasakan dan saya merisaukan keadaan ini (krisis air bersih), saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang untuk kesekian kalinya selalu hadir sebagai pemberi solusi pada masalah yang dialami warga saya. Ucapnya.


Selain mendistribusikan air, Kapolsek dompu memberikan imbauan Kamtibmas utamanya terkait Pilkada. Kapolsek menekankan pada warga untuk tidak terprovokasi terhadap hal hal yang dapat memicu terjadinya instabilitas.(LNG04)

Berulah Kembali, Polres Sumbawa Berhasil Meringkus Pelaku Pencurian

By On September 30, 2020

 


 Sumbawa, Pernah mendekam di balik jeruji besi, seorang laki laki berinisial OK kembali diringkus oleh Sat Reskrim Polres Sumbawa karena kasus pencurian, Selasa (29/09/20) pukul 21.00 Wita.


Kasat Reskrim Polres Sumbawa Iptu Akmal Novian Reza S.I.K dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas Polres Sumbawa Iptu Sumardi, S.Sos membenarkan penangkapan tersebut "Ya benar, tadi malam berhasil mengamankan pelaku pencurian sebuah handphone " Ujarnya.


Pelaku yang merupakan warga dari Dusun Kamboja Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tersebut baru saja bebas dan kini berulah kembali melakukan pencurian sebuah Handphone milik saudara Gugun (25) seorang mahasiswa di Dusun Pamanto Barat Desa Pamanto Kecamatan Empang.


Dimana pada saat kejadian pada tanggal (28/09/20) pukul 09.00 wita korban mengecas Handphone Samsung M20 warna Biru dongker miliknya di emperan rumahnya kemudian tertidur, saat terbangun korban terkejut mengetahui Handphone tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. 


Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 Dua juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Empang.


Atas laporan awal tersebut Polsek Empang bersama Sat Reskrim Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat tidak butuh lama pelaku akhirnya berhasil di amankan saat berada di rumahnya di Dusun Kamboja Desa Empang Atas Kecamatan Empang tanpa perlawanan, Pelaku bersama barang bukti lalu diamankan guna penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.(LNG04)

Sasar Sekolah - Sekolah, Polres Sumbawa Patroli Yustisi Periksa Penerapan Protokol Kesehatan Giat Simulasi Pembelajaran Secara Tatap Muka

By On September 30, 2020

 


 Sumbawa, Polres Sumbawa bersama personel gabungan TNI-Polri, Pol PP dan Dishub gencar melaksanakan operasi yustisi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di di wilayah Kabupaten Sumbawa seperti yang dilakukan kemarin (29 Sept 2020), personel Operasi Yustisi Pengecekan dan monitoring penerapan protokol kesehatan di SMAN 1 Moyo Utara, SMPN 1 Moyo Utara, SMPN 1 Moyo Hilir, dan SMPN 5 Moyo Hilir terkait dengan rencana akan dimulainya proses belajar tatap muka guna mencegah penularan virus Covid-19.


Kegiatan dipimpin oleh Kasubbag Hukum Polres Sumbawa didampingi KBO Sabhara Polres Sumbawa, Personel Ops Aman Nusa Polres Sumbawa, Personel Kodim 1607/Sumbawa, Personel Pol PP Sumbawa serta Personel Dishub Kabupaten Sumbawa.


Dalam kesempatannya Kasubbag Hukum Polres Sumbawa Akp Muaji mengatakan bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan. Yakni, mendisiplinkan masyarakat untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dengan sasaran sekolah-sekolah yang tengah melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar.


"Sasaran kita masih sama yaitu masyarakat yang tidak memakai masker, berkerumun dengan tidak menjaga jarak. Dengan adanya operasi yustisi ini kami berharap agar masyarakat lebih disiplin dan mematuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19" Ujar Kasubbag Hukum Akp Muaji.


Operasi ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kedisiplinan Terhadap Protokol Kesehatan serta penegakan Perda Prov NTB No. 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular maka upaya masif mendisiplinkan masyarakat lewat Operasi Yustisi terus dilakukan.


“Dalam kegiatan tersebut selain memberikan teguran tertulis juga menyampaikan agar masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Kita juga berikan edukasi ke masyarakat, tentu saja akan ada hukuman sanksi bagi pelanggar yang diketemukan baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi sosial” jelas Kasubbag Hukum Iptu Muaji.


Himbauan Disilpin Protokol kesehatan ini akan terus kami tingkatkan sebagai bentuk kepedulian akan kesehatan kita besama, Kesehatan masyarakat agar terhindar dari paparan covid-19.


"Untuk itu kami berharap kepada masyarakat agar dapat mentaati Protokol kesehatan dengan 3M dan 1T yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun, sehingga dapat memutus rantai penyebaran Virus Corona di Kab Sumbawa" Tutupnya.(LNG04)

Potret Kebersamaan Satgas TMMD 109 Dengan Masyarakat Kerjakan Pembangunan Jembatan

By On September 30, 2020

  


Sumbawa – Dengan semangat gotong royong dan rasa kemanunggalan dengan rakyat, Satuan Tugas TMMD ke 109 Kodim 1607/Sumbawa bahu - membahu mengerjakan Pembagunan jembatan di desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Jembatan tersebut, merupakan akses penting transportasi masyarakat sekitar, yang selama ini kesulitan melintas.


Jembatan yang memiliki panjang dan lebar masing masing 5 meter ini, merupakan jembatan yang dibuat menghubungkan antara dusun Jotang desa Jotang dan dusun Satowe Berang desa Empang Atas Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.


Proses pengerjaan jembatan tersebut melibatkan excavator dalam hal melangsir, mengangkat dan meletakkan material pada posisinya serta dibantu proses manual oleh anggota Satgas dan warga, untuk memasang dan merangkai jembatan.


Hal Tersebut diungkapkan Komandan Satgas TMMD ke 109 Kodim 1607/Sumbawa, Letkol Kav Rudi Kurniawan, S.Sos, M.Tr (Han),disela sela kesibukannya, Rabu (30/09/2020).


Selain itu Dansatgas juga menjelaskan bahwa pengerjaan jembatan ini harus selesai tepat waktu yang telah direncanakan, mengingat masih ada sejumlah pekerjaan fisik lain yang juga harus dikerjakan oleh satgas TMMD 109 Kodim 1607/Sumbawa, ungkapnya.


“Jembatan ini dibangun untuk mempermudah masyarakat beraktifitas, sehingga aktivitas masyarakat tidak terkendala. Anggota Satgas bersama warga, harus tetap bersemangat dan bekerjasama. Sehingga, pekerjaan apapun menjadi ringan dan segera dapat diselesaikan dengan baik,” Pungkas Dandim.


Menurut Dandim dengan semangat gotong royong, kebersamaan baik antara sesama anggota Satgas TMMD maupun Satgas dengan Masyarakat menjadi sarana dalam mewujudkan serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, yang menjadi salah satu tujuan jangka panjang penyelenggaraan Program TMMD, hal tersebut menjadi support tersendiri yang tak ternilai harganya bagi Satgas TMMD ke 109 Kodim 1607/Sumbawa, untuk berkomitmen dalam mensukseskan program TMMD ke 109 di wilayah Kabupaten Sumbawa, ungkapnya.


“Kami berharap sinergitas ini berlangsung untuk selamanya, bahkan meski TMMD ini berakhir, sinergitas dan kemanunggalan antara TNI dan masyarakat harus tetap terjaga. Karena meskipun nantinya program ini berakhir, kami akan terus bersama dengan masyarakat dan berkontribusi aktif untuk membantu meningkatkan pembangunan di daerah,” tegas Dansatgas. 


Sementara Kepala Desa Jotang Herman Hakim, S.IP. memberikan apresiasi dan berterimakaaih atas pembuatan jembatan di wilayahnya itu. Pasalnya, dengan adanya jembatan akan membuat akses jalur transportasi menjadi lancar.


“Akses transportasi warga menjadi lancar. Baik hendak ke ladang, maupun melangsir hasil bumi ke Pasar. Tentunya, akan meningkatkan perekonomian warga,” kata Kades Jotang.(LNG04)

Respons Plt Bupati Terkait Pandangan Fraksi Terhadap RAPBD Perubahan 2020

By On September 30, 2020

 


Tanjung KLU - Plt. Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH MH menyampaikan jawaban/respons Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di Aula Paripurna DPRD setempat, Selasa (29/9/2020).


Sidang paripurna masa sidang III Tahun Dinas 2020 dipimpin oleh Wakil Ketua II H. Burhan M Nur, SH ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD KLU, Pjs Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD dan camat lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara.


Plt. Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH MH dalam penyampaian jawaban/responsnya mengatakan, beberapa masukan dan pemikiran dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD KLU tahun 2020, mulai dari komponen pendapatan, pengeluaran/belanja dan komponen pembiayaan daerah, menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota dewan yang terhormat memiliki perhatian sedemikian besar terhadap penganggaran, sebagaimana tertuang dalam rancangan perubahan APBD agar disajikan lebih konsisten antara perencanaan yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2020.


“Kita sependapat bahwa RAPBD tetap menjadi perhatian bersama, termasuk jadwal proses penyusunan yang harus tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik kualitas pelayanan publik yang terus meningkat maupun ketersediaan fasilitas publik dalam ketersediaan yang memadai. Tentu pada akhirnya dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara,” tuturnya.


Lebih lanjut disampaikan Plt. Bupati, adapun tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah tentang pengantar nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun 2020. Bersepakat peningkatan strategi harus dilakukan untuk menyikapi kondisi perekonomian daerah pascabencana, terlebih dalam menghadapi bencana non-alam yang saat ini tengah merundungi kita.


Pada tahun-tahun berikutnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah KLU secara konseptual tetap berada pada koridor perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, baik dalam rancangan penerimaan maupun pengeluaran.


Kemudian penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM, pada hakikatnya bertujuan membantu perusahaan daerah memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita berharap pada waktunya nanti PDAM dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 


"Dalam masa pandemi covid-19 saat ini, sesuai kebijakan pemerintah, penyertaan modal pendapatan tahun ini dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagai cakupan pelayanan," imbuhnya.


Menurut Plt. Bupati, penyertaan modal yang dilaksanakan itu didasari semata-mata oleh pertimbangan kebutuhan, untuk peningkatan kapasitas produksi. Selain itu ada beberapa pekerjaan penting yang harus dibiayai dengan sumber pembiayaan yang mesti dipastikan ketersediaannya, seperti penambahan instalasi pengolahan air minum, penambahan dan pemeliharaan jaringan pipa tertier, distribusi dan transmisi. Hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.  


"Dalam kontetks pengalokasian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEM) yang diperoleh Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 87 tahun 2020. Program dan kegiatan sudah jelas diatur dalam peraturan Menkeu tersebut, antara lain untuk pemulihan ekonomi nasional seperti dukungan kepada sektor Pariwisata, UMKM, Koperasi dan pasar tradisional, serta bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sosial," tandasnya.


Lebih lanjut dijelaskannya, penjelasan terkait arah penggunaan belanja tidak terduga, Pemda KLU telah meminta pendampingan pada pengawas di tingkat daerah maupun BPKP perwakilan Provinsi NTB. Hal itu sebagai bentuk nyata transparansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga. 


Diuraikan pula oleh Ketua BNNK KLU itu, terkait pandangan umum gabungan fraksi Demokrat, Golkar, PBB dan PAN, menitikberatkan perhatiannya pada langkah-langkah Pemda KLU dalam menggali dan meningkatkan target PAD.


Adapun usaha strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, lanjut Plt Bupati, terus kita lakukan, baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam konteks ini, tentu dibutuhkan sinergi, baik dalam mengembangkan sumber-sumber PAD maupun perolehan dana perimbangan, terutama dana bagi hasil yang sumber sebenarnya berasal dari Lombok Utara, baik bagi hasil dari Pemprov maupun pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, BBN-KB, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.


"Pemda KLU memberikan atensi luhur serta apresiasi atas pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD terhadap dukungannya mengawal sekaligus mengawasi pelaksanaan APBD KLU," tukasnya.


Wakil Ketua DPRD H. Burhan M Nur, SH kemudian menutup Paripurna ke-19 Masa Sidang III Tahun Dinas 2020. (sas/LNG04)

foto: rza/setwandprd

Tiga pelaku pencurian di Toko Alfamart Lingkungan Jeruk Manis Cakranegara di Tangkap Tim Puma Polda NTB

By On September 30, 2020

 


Mataram - Tim Puma Polda NTB berhasil meringkus ketiga pelaku pencurian toko Alpamart pada tanggal 17 September 202p di tempat berbeda, kasus pencurian di toko Alpamart tersebut ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/K/155/III/2020/NTB/Res.Mataram/Sek. Cakranegara, tanggal 26 Maret 2020.


Kronologis kejadian: Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Toko Alfamart Jalan Pejanggik Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersangka MS, bersama dengan tersangka IT Als OFAN dan DOH telah melakukan pencurian dengan cara mencongkel/merusak kunci/gembok pintu harmonika Toko Alfamart tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi linggis milik Tsk. IT, dimana saat itu Tsk. IT Als OFAN yang merusak kunci tersebut kemudian Tsk. MS dan IT Als OFAN masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dan mengambil barang-barang berupa rokok tersebut sementara Tsk. DOH menunggu diluar toko alfamart sambil duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi setempat.

  

Berdasarkan laporan tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku MS, umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP Kelas I (tidak tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Lingkungan Bugis Rt 001 Rw 050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, IT, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD Kelas IV (tidak tamat) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Kembung Lingkungan Bugis Rt 001 Rw 050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, DOH Panggilan sehari-hari NANDO, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sesuai KTP: Jln. Gadel Sari Praja No. 2 C RT/RW: 001/006, Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur serta domisili di NTB beralamat di: Transad Dusun Purwa Karya, Desa Padak Guar, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur;


Barang Bukti yg berhasil diamankan berupa: 1 (satu) unit SPM Merk HONDA BEAT, STNK an. LESTARI, beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) buah Linggis.


   

MS ditangkap dirumahnya Lingkungan Bugis Rt 001 Rw 050 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wita.


DOH ditangkap dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Pagutan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita.


Sedangkan IT diamankan di Polsek Gerung terhadap ketiganya dijerat Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.(LNG04)

Ciptakan Lingkungan Kampung Yang Produktif, Kelompok Taman Obat Keluarga Suren Budidaya Tanaman Obat Keluarga

By On September 30, 2020



Lombok Barat - Guna menciptakan lingkungan kampung yang produktif dan bermanfaat bagi warga Desa Sekotong Tengah, Kelompok Taman Obat Keluarga Suren membudidayakan Tanaman Obat Keluarga (Toga) dilingkungan Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Selasa (29/09/20).

Dimana, dalam kegiatan tersebut didukung oleh masyarakat se Desa Sekotong Tengah dan Mahasiswa KKN STAI Al-Amin di Ponpes Darul Qur'an Walhadits Telaga Lebur.

Kapolsek Sekotong Iptu I kadek Sumerta, SH mengatakan budidaya toga ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dibudidayakan dipekarangan rumah rumah warga.

“Budidaya toga ini bertujuan untuk memacu dan memotivasi warga masyarakat supaya dapat mandiri serta nantinya dapat memanfaatkannya untuk bahan pengobatan tradisional,” ungkapnya. 

Menurutnya manfaat yang diperoleh terutama dalam mensukseskan kampung sehat yaitu Kesehatan dari bahan-bahan alami untuk lingkungan keluarga di rumah maupun dilingkungan masyarakat disekitar.

“Adapun budidaya toga terdiri dari kunyit, Jahe merah, jahe putih, serai, sirih, temulawak, lengkuas,” jelasnya.

Lebih lanjut kapolsek mengatakan akan selalu melakukan pendampingan untuk mengembangkan potensi Desa Sekotong Tengah terkait Tanaman Obat Keluarga tersebut.

“Ini juga merupakan kontribusi dari Masyarakat, hasil yang disumbangkan para warga masyarakat Desa Sekotong Tengah ini untuk ditanam dilingkungan tempat pembinaan dan Pembibitan Toga,” terangnya.

Adapun cara kerjanya yaitu, seluruh Kelompok diajak menanam Toga yang dibudiyakan dengan menanamnya di lingkungan tempat tinggal.

“Selanjutnya membagi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa dan menanam satu jenis toga,” imbuhnya.

Dan masing masing kelompok bertanggung jawab untuk merawatnya hingga hasilnya dapat dimanfaatkan.

Kegiatan budidaya toga tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengenal dan tahu manfaat dari toga.

“Adanya budidaya toga menjadikan aset obat kesehatan secara tradisional tetap lestari, semoga kegiatan ini menambah nilai plus bagi lingkungan dan warga masyarakat sekitar,” tandasnya.

[9/30, 9:57 AM] Pramuka Tam: Respons Plt Bupati Terkait Pandangan Fraksi Tethadap RAPBD Perubahan 2020


Tanjung, Humaspro Setda KLU - Plt. Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH MH menyampaikan jawaban/respons Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di Aula Paripurna DPRD setempat, Selasa (29/9/2020).


Sidang paripurna masa sidang III Tahun Dinas 2020 dipimpin oleh Wakil Ketua II H. Burhan M Nur, SH ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD KLU, Pjs Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD dan camat lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara.


Plt. Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH MH dalam penyampaian jawaban/responsnya mengatakan, beberapa masukan dan pemikiran dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD KLU tahun 2020, mulai dari komponen pendapatan, pengeluaran/belanja dan komponen pembiayaan daerah, menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota dewan yang terhormat memiliki perhatian sedemikian besar terhadap penganggaran, sebagaimana tertuang dalam rancangan perubahan APBD agar disajikan lebih konsisten antara perencanaan yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2020.


“Kita sependapat bahwa RAPBD tetap menjadi perhatian bersama, termasuk jadwal proses penyusunan yang harus tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik kualitas pelayanan publik yang terus meningkat maupun ketersediaan fasilitas publik dalam ketersediaan yang memadai. Tentu pada akhirnya dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara,” tuturnya.


Lebih lanjut disampaikan Plt. Bupati, adapun tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah tentang pengantar nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun 2020. Bersepakat peningkatan strategi harus dilakukan untuk menyikapi kondisi perekonomian daerah pascabencana, terlebih dalam menghadapi bencana non-alam yang saat ini tengah merundungi kita.


Pada tahun-tahun berikutnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah KLU secara konseptual tetap berada pada koridor perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, baik dalam rancangan penerimaan maupun pengeluaran.


Kemudian penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM, pada hakikatnya bertujuan membantu perusahaan daerah memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita berharap pada waktunya nanti PDAM dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 


"Dalam masa pandemi covid-19 saat ini, sesuai kebijakan pemerintah, penyertaan modal pendapatan tahun ini dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagai cakupan pelayanan," imbuhnya.


Menurut Plt. Bupati, penyertaan modal yang dilaksanakan itu didasari semata-mata oleh pertimbangan kebutuhan, untuk peningkatan kapasitas produksi. Selain itu ada beberapa pekerjaan penting yang harus dibiayai dengan sumber pembiayaan yang mesti dipastikan ketersediaannya, seperti penambahan instalasi pengolahan air minum, penambahan dan pemeliharaan jaringan pipa tertier, distribusi dan transmisi. Hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.  


"Dalam kontetks pengalokasian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEM) yang diperoleh Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 87 tahun 2020. Program dan kegiatan sudah jelas diatur dalam peraturan Menkeu tersebut, antara lain untuk pemulihan ekonomi nasional seperti dukungan kepada sektor Pariwisata, UMKM, Koperasi dan pasar tradisional, serta bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sosial," tandasnya.


Lebih lanjut dijelaskannya, penjelasan terkait arah penggunaan belanja tidak terduga, Pemda KLU telah meminta pendampingan pada pengawas di tingkat daerah maupun BPKP perwakilan Provinsi NTB. Hal itu sebagai bentuk nyata transparansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga. 


Diuraikan pula oleh Ketua BNNK KLU itu, terkait pandangan umum gabungan fraksi Demokrat, Golkar, PBB dan PAN, menitikberatkan perhatiannya pada langkah-langkah Pemda KLU dalam menggali dan meningkatkan target PAD.


Adapun usaha strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, lanjut Plt Bupati, terus kita lakukan, baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam konteks ini, tentu dibutuhkan sinergi, baik dalam mengembangkan sumber-sumber PAD maupun perolehan dana perimbangan, terutama dana bagi hasil yang sumber sebenarnya berasal dari Lombok Utara, baik bagi hasil dari Pemprov maupun pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, BBN-KB, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.


"Pemda KLU memberikan atensi luhur serta apresiasi atas pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD terhadap dukungannya mengawal sekaligus mengawasi pelaksanaan APBD KLU," tukasnya.


Wakil Ketua DPRD H. Burhan M Nur, SH kemudian menutup Paripurna ke-19 Masa Sidang III Tahun Dinas 2020. (sas/LNG04)

foto: rza/setwandprd

KAPOLDA NTB MENGECEK KESIAPAN PERSONEL DAN PERALATAN DIT SAMAPTA POLDA NTB GUNA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

By On September 30, 2020

 


Mataram - Kapolda NTB memimpin Apel Gelar Pasukan dan Pengecekan Perlengkapan Inventaris dalam rangka kesiapan Dit Samapta Polda NTB dalam pengamanan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bertempat di Lapangan Gajah Mada Polda NTB. Selasa (29/09/2020). 


Dalam pengecekan tersebut Kapolda NTB didampingi Dir Samapta, Karo Logistik, Kabid Propam, dan Kabid Humas mengecek seluruh kesiapan mulai dari Personel Subdit Dalmas, Unit K-9, Unit Pengurai Massa, Kendaraan Perintis hingga Alat Material Khusus persenjataan dari Direktorat Samapta.


Pada kesemptan tersebut, Kapolda NTB menyampaikan bahwa, Saat ini kita sedang melakukan pengecekan kesiapan Alat Material Khusus(Almatsus) serta seluruh sarana dan prasarana yang kita miliki.

Dalam pengecekan di Lapanfan Gajah Mada Polda NTB, Kapolda NTB meyakinkan bahwa kita siap untuk melaksanakan manajemen pengamanan dalam rangka Pilkada serentak Tahun 2020. 

Konstelasi juga kadang naik kadang turun oleh karenanya kita harus tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tetap menyiapkan prediksi yang terburuk sekalipun.Ucapnya. 


Pengecekan ini juga bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.


Titik kerawanan Pilkada serentak untuk Prov.NTB sudah kita petakan, ada beberapa yang kita sedang lakukan deteksi dan upaya intervensi dalam rangka treatment khusus agar kerawanan di beberapa daerah yang kita tetapkan tereduksi. Upaya yang kita lakukan ialah komunikasi intens kepada masyarakat, dan tokoh tokoh masyarakat agar semua memahami bahwa kontestasi Pilkada ini adalah pesta demokrasi sehingga jangan ada yang mencederai dengan perbuatan anarkis di luar jalur hukum. 


Kapolda NTB juga mengimbau kepada semua elemen masyarakat maupun peserta kontestasi pilkada Prov.NTB serentak tahun 2020, agar sama-sama mematuhi prosedur hukum bukan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana atau bahkan melanggar protokol kesehatan.(LNG04)

Polresta dan Tim Gabungan Giat Operasi Yustisi Cegah Covid-19

By On September 30, 2020

 


Mataram—Polresta Mataram bersama tim gabungan kembali melaksanakan kegiatan operasi pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Operasi yustisi itu dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Acuannya adalah penegakan perda nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Operasi yustisi dilaksanakan didua lokasi diwaktu yang sama. Tim dibagi dua untuk melaksanakan kegiatan diwaktu yang sama. Puluhan pelanggar didapati petugas dalam operasi yustisi ini. 

Lokasi pertama digelar di Jalan Selaparang dikawasan Taman Mayura. Operasi yustisi dilaksanakan Hari Selasa (29/09/2020) sekitar pukul 09.00 wita. Bersama TNI, Satpol PP Kota Mataram. Petugas langsung melaksanakan operasi yustisi. Hasilnya 20 pelanggar ditemukan petugas melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Setelah diproses, 9 pelanggar memilih membayar denda sebesar Rp 100 ribu. 11 pelanggar memilih melaksanakan sanksi sosial membersihkan lokasi yang ditentukan. Pelanggar yang diproses ditemukan tidak menggunakan masker. ‘’ Di lokasi pertama kita dapati 20 pelanggar. 9 membayar denda dan 11 pelanggar memilih sanksi sosial. Tadi juga ada 15 pelanggar yang diberikan teguran tertulis,’’ ungkap Kabag Ops Polresta Mataram, Kompol Taufik. 

Dilokasi berbeda, operasi yustisi dilaksanakan di Jalan Sultan Hasanudin di dekat Pasar Sindu, Mataram. Di lokasi ini, 9 pelanggar memilih membayar denda sebesar Rp 100 ribu. Lalu 15 pelanggar melaksanakan sanksi sosial membersihkan fasilitas umum. Petugas juga memberikan teguran lisan kepada 27 pelanggar. ‘’ Ini dilokasi kedua. Masih cukup banyak pelanggar yang kita temukan,’’ bebernya. 

Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi masih akan tetap dilaksanakan. ‘’ Operasi yustisi masih akan kita laksanakan,’’ tuturnya. 

Selama pelaksanaan operasi yustisi. Petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat. Warga diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan cara tetap menggunakan masker dan beberapa protokol kesehatan lainnya. ‘’ Mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya kita mencegah penyebaran covid-19,’’ tutupnya. Secara keseluruhan, kegiatan operasi yustisi berjalan aman dan lancar.(LNG04)

Pria di Sumbawa Barat Tega Cabuli anak Bawah Umur di Ladang Jagung Milik Ayah Korban

By On September 30, 2020

 


Sumbawa Barat - Seorang pria di Kabupaten Sumbawa Barat ZA (47) tega mencabuli seorang anak bawah umur di sebuah ladang jagung milik ayah korban di Desa Goa Kecamatan Jereweh.


Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (26/9) sekitar pukul 05.00 WITA, saat korban pulang dari kebun ayahnya. ZA adalah orang terdekat keluarga korban.


Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono SIK melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa pelaku ZA telah diamankan di Mapolres setempat. 


Ia menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah korban menceritakan peristiwa pencabulan itu kepada orang tuanya. Kemudian keluarga korban melaporkannya kepada polisi.


Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku sengaja memanggil korban usai mengantarkan makanan ternak dari kebun orang tua korban yang digarap pelaku. 


Saat korban dalam perjalanan pulang, tambah Afrijal, pelaku tiba-tiba muncul dari kebun jagung dan langsung menghampiri dan memaksa korban.


"Pelaku menarik tangan dan memaksa korban masuk ke dalam ladang jagung, di situlah pelaku melancarkan aksi bejadnya," ungkap Afrijal. 


Setelah mendapat laporan, Tim Opsnal langsung ke TKP dan mengamankan pelaku yang saat itu berada di rumahnya tanpa perlawanan.



"Pelaku diringkus tanpa perlawanan, Kini pelaku bersama barang bukti berupa satu buah pakaian korban telah diamankan di Mapolres Sumbawa Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," tutup AKP Afrijal.(LNG04)

DPRD NTB Setujui Raperda Perubahan RPJMD NTB 2019-2023

By On September 30, 2020

 


Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri rapat paripurna keempat masa persidangan III tahun 2020 di Ruang Rapat Gedung DPRD, 29 September 2020.


Rapat paripurna tersebut dalam rangka pembahasan Raperda Prakarsa Gubernur NTB dengan acara penyampaian laporan pansus - pansus terhadap empat buah Raperda prakarsa Gubernur NTB, persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap empat buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB dan pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap empat buah Raperda.


Dalam rapat paripurna tersebut, disetujui satu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTB tahun 2019-2023.


Sementara, terkait tiga Raperda lainnya, DPRD NTB meminta perpanjangan waktu guna pembahasan lebih lanjut. Tiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi NTB tahun 2020-2040. 


Gubernur NTB dalam sambutannya mengemukakan, terima kasihnya atas persetujuan terhadap Raperda tentang RPJMD provinsi NTB tahun 2019-2023. Menurut Gubernur, bertambahnya berbagai regulasi daerah, menggambarkan bahwa eksekutif dan legislatif di daerah sama-sama memahami dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di NTB. 


Gubernur menegaskan, penambahan Raperda yang disetujui menjadi Perda, tentu akan menambah jumlah produk hukum daerah yang akan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat, serta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.


“Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik, serta komitmennya dalam proses pembahasan Raperda-Raperda hingga paripurna,” ujarnya.


Gubernur juga menghaturkan terima kasih kepada pansus-pansus di DPRD NTB yang telah bekerja, membahas, mencermati dan mengkaji keempat buah Raperda ini dalam kondisi pandemi covid–19. Gubernur mengapresiasi komitmen para anggota DPRD NTB yang tetap melaksanakan tugas dengan optimal.


“Terhadap Raperda-Raperda yang diperpanjang masa pembahasannya diharapkan menjadi perhatian kita untuk dapat dibahas dan diparipurnakan pada kesempatan selanjutnya,” pungkas Gubernur. (Humas NTB/LNG04)

Sekda Lantik Empat Pejabat di Lingkup Pemprov NTB

By On September 30, 2020

 


Mataram - Pelantikan pejabat kembali dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Kali ini, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si secara resmi melantik sejumlah pejabat yang bertempat di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa, 29 September 2020.


Adapun empat pejabat yang dilantik pada hari ini yakni, Drs. Lalu Muhammad Hidlir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur pada Dinas Dikbud Provinsi NTB dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Dikbud Provinsi NTB.


Selanjutnya, Muhammad Fauzan, S.Ag, M.Pd yang sebelumnya merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Dikbud Provinsi NTB dipercaya menjabat Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintahan pada Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB.


Kemudian Saiful Islam, S.Pd, M.Pd yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintahan pada Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB dilantik mengisi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB.


Terakhir, Mashun, S.Pd, M.Ap, yang sebelumnya mengisi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB mendapat kepercayaan mengisi jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Menurut Lalu Gita, jabatan yang diterima merupakan sebuah amanat yang harus dikerjakan dengan keyakinan dan kesungguhan.


"Mutasi adalah yang biasa, walaupun berat tapi itu adalah sebuah tantangan untuk bekerja lebih baik lagi," pesan Lalu Gita.


Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Lalu Gita yakin pejabat yang telah mendapat kepercayaan mengisi jabatannya masing-masing akan turut berkontribusi besar dalam mewujudkan visi NTB Gemilang dan keenam misinya.


Lalu Gita kemudian mengungkapkan jika pelaksanaan pelantikan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, pelantikan hanya dihadiri pejabat dan pihak terkait saja. "Ini merupakan pelantikan yang kesekian kalinya dan dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19," terangnya. (Humas NTB/LNG04)

Contact Form

Name

Email *

Message *