newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Wednesday, November 18, 2026

Majelis Hakim PN Selong Ponis Bebas Vrijspraak Mugni ilma

 


Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, Kabupaten Lombok Timur membacakan putusan bebas terhadap terdakwa wartawan Mugni Ilma dalam sidang yang digelar di ruang sidang Cakra, Rabu (18/11/2026  ) 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah akan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif," ujar hakim ketua saat membacakan putusan.

Selain membebaskan, majelis hakim juga menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Dalam putusan itu, majelis hakim juga menetapkan barang bukti 1 sampai 6 dikembalikan kepada pihak yang berhak, barang bukti 7 dikembalikan kepada Sofyan Hakim, serta barang bukti lainnya dikembalikan sesuai penetapan.

Selain itu, majelis juga membebankan biaya perkara kepada negara.

Putusan tersebut disambut haru oleh terdakwa dan tim penasehat hukum yang hadir di ruang sidang.

Usai sidang, Tim penasehat hukum Mugni Ilma   menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas putusan tersebut.

"Bebas terhadap klien kami saudara Mugni, kami turut bahagia dengan keputusan hari ini. Mengingat kita merasakan bagaimana penegakan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Selong khususnya, dan kami betul-betul merasakan keadilan itu," ujarnya.

Menurutnya, selama persidangan pihaknya merasakan pergulatan yang luar biasa hingga akhirnya membuahkan hasil maksimal.

Sehingga pada akhirnya kami menemukan hasil yang begitu maksimal dan kami ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Selong terutama majelis yang mengadili perkara ini telah menegakkan keadilan itu. 

Dan hari ini kita bisa lihat bahwasanya saudara Mugni sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangannya memang secara sah tidak terbukti sebagaimana dakwaan-dakwaan dari penuntut umum,"  ( red ) 

Lapas Selong Bersama Polres Gelar Razia Gabungan dan Lakukan Tes Urine

 



Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK  TIMUR 
Dalam rangka memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong bersinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur melaksanakan razia gabungan kamar hunian warga binaan dan tes urine, Rabu (18/11/ 2026 ) 

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong bersama Kapolres Lombok Timur. Pelaksanaan razia melibatkan petugas Lapas Selong dan personel Polres Lombok Timur sebagai bentuk sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Dari hasil pelaksanaan razia, petugas tidak menemukan handphone (HP) maupun narkoba di blok hunian warga binaan. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan, seluruh warga binaan yang mengikuti pemeriksaan dinyatakan negatif narkoba.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tertib, humanis, dan sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar dengan dukungan serta kerja sama yang baik dari petugas maupun warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong menegaskan bahwa kegiatan razia gabungan dan tes urine ini merupakan bentuk komitmen jajaran Lapas Selong dalam menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang terlarang serta penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Selong berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan, memperkuat pelaksanaan deteksi dini, serta melaksanakan razia secara rutin maupun insidentil. Pengawasan terhadap barang bawaan pengunjung, pemeriksaan blok hunian, dan pembinaan kepada warga binaan juga akan terus dioptimalkan.

Sinergi bersama Polres Lombok Timur ini diharapkan semakin memperkuat upaya menciptakan Lapas Kelas IIB Selong yang aman, kondusif, dan berintegritas, sejalan dengan komitmen Pemasyarakatan dalam mewujudkan pelayanan dan pembinaan yang semakin baik.         ( red  ) 

Alumni LMND Lombok Timur Desak Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis

 


Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR   Perwakilan Alumni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur, Andara Ashadi, S.H., dan Sayadi, S.H., menyampaikan sikap tegas menyikapi pemanggilan Khairul Azmi alias Ajem oleh Satreskrim Polres Lombok Timur terkait dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi.

Keduanya menilai bahwa proses hukum terhadap aktivis harus dilakukan secara objektif dan profesional. Mereka mengingatkan agar instrumen hukum tidak digunakan untuk membungkam suara kritis masyarakat maupun gerakan demokrasi.

Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan Alumni LMND Lombok Timur secara tegas menyerukan agar segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan.

Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membungkam kritik dan perjuangan demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati," demikian sikap yang disampaikan perwakilan Alumni LMND Lombok Timur.

Tidak hanya itu, Andara Ashadi dan Sayadi juga meminta agar proses penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.

Desak Pencopotan Direktur PDAM dan Kapolres

Perwakilan Alumni LMND Lombok Timur juga menyampaikan peringatan bahwa apabila aspirasi mereka tidak diindahkan, pihaknya akan mengonsolidasikan kekuatan Alumni LMND, kader, dan elemen masyarakat sipil untuk melakukan gerakan demonstrasi dan advokasi secara konstitusional.

Dalam konsolidasi tersebut, mereka menyatakan akan mendesak pencopotan Direktur PDAM Lombok Timur dan Kapolres Lombok Timur.

Menurut mereka, langkah konsolidasi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan hak demokratis masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap lembaga publik.

Mereka menegaskan bahwa perjuangan demokrasi tidak boleh dihadapkan dengan upaya pembungkaman terhadap suara kritis.

Hentikan Kriminalisasi Aktivis! Demokrasi Tidak Boleh Dibungkam!" menjadi pesan utama dalam pernyataan sikap Alumni LMND Lombok Timur. ( red ) 

Kapolda NTB Ajak Warga Perkuat Sinergitas Tingkatkan Kamtibmas

 


Newsmetrontb.com_ LOMBOK BARAT, NTB    
Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., mengajak masyarakat untuk bekerja bersama-sama menjaga dan memelihara kamtibmas, terutama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan judi online serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar kegiatan kumpul bersama masyarakat di Aula Kantor Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Camat Batu Layar, para lurah dan kepala desa, kepala dusun se-Kecamatan Batu Layar, serta perwakilan tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda NTB memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online yang dapat merusak kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, hingga lingkungan sosial.

Ia mengajak para tokoh masyarakat, orang tua, dan seluruh elemen warga untuk mengambil peran aktif dalam melakukan pencegahan. Menurutnya, upaya menghadapi berbagai persoalan sosial tersebut membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak bersikap apatis terhadap kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Warga diharapkan segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau melaporkan melalui hotline 110.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi kepolisian untuk menyampaikan pesan dan imbauan. Masyarakat juga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, saran, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan kumpul bersama masyarakat merupakan implementasi program prioritas Kapolri bertajuk *Polisi Bersama Masyarakat*.

Menurutnya, silaturahmi dan dialog secara langsung menjadi salah satu pendekatan efektif untuk membangun komunikasi, mempererat kedekatan, serta memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

“Kumpul bersama masyarakat ini adalah implementasi dari program prioritas Kapolri. Kita berharap dengan kumpul bersama ini kedekatan masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik sehingga diharapkan dapat bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTB berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online.

Dengan semangat *Polisi Bersama Masyarakat*, Polda NTB terus mendorong keterlibatan seluruh elemen warga untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. ( red ) 



2 Depo Obat Pasien Rawat Jalan di Oprasikan oleh RSUD Soejono Selong


Newsmeteontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR NTB 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong melakukan optimalisasi layanan farmasi dengan mengoperasikan dua depo obat bagi pasien rawat jalan, Jumat (13/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi antrean pengambilan obat.

Langkah tersebut dilakukan setelah tingginya aktivitas pengambilan obat setelah pasien menyelesaikan pemeriksaan di poliklinik. Sebelumnya, pelayanan yang ditujukan pada satu depo menyebabkan antrean sulit terhindarkan, terutama saat jumlah kunjungan pasien meningkat.

Dengan pembagian pelayanan di dua lokasi, proses pendistribusian obat dapat berlangsung lebih efektif. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan farmasi pun berubah. Aktivitas yang sebelumnya berlangsung hingga sore hari kini dapat diselesaikan sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dokter H. Lalu Ofan Hendardi, mengatakan penambahan depo merupakan bagian dari strategi rumah sakit dalam mengatasi kendala pelayanan yang selama ini dirasakan pasien.

Ia menjelaskan kedua fasilitas tersebut telah diatur untuk memenuhi kebutuhan obat dari 25 poliklinik. Dengan pembagian tersebut, penempatan pasien di satu lokasi dapat dikurangi sehingga pelayanan menjadi lebih tertib.

“Alhamdulillah setelah depo tambahan beroperasi, antrean pengambilan obat mulai berkurang. Pelayanan sebelumnya bisa berlangsung sampai sore hari, sekarang maksimal pukul 13.00 Wita sudah selesai,” katanya.

Meski kapasitas pelayanannya lemah, rumah sakit masih mengandalkan pegawai yang ada. Belum ada penambahan tenaga khusus untuk mengisi kebutuhan operasional depo kedua. Oleh karena itu, manajemen melakukan penyesuaian pembagian personel agar pelayanan di kedua lokasi tetap berjalan.

Sementara itu, jumlah kunjungan pasien yang mencapai 600 hingga 700 orang setiap hari menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran operasional rumah sakit. Besarnya aktivitas tersebut membuat pelayanan pengelolaan harus dilakukan secara maksimal, termasuk memastikan ketersediaan dan penyerahan obat kepada pasien.  

Pihak rumah sakit berharap pembagian layanan farmasi ini dapat memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat. Pasien diharapkan tidak lagi menghabiskan waktu terlalu lama dalam antrean setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan RSUD dr. R. Soedjono Selong dalam meningkatkan mutu pelayanan. Evaluasi terhadap kebutuhan fasilitas dan pengelolaan tenaga kerja akan terus dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur semakin optimal. ( red ) 

GPSB Desak Evaluasi Pertanggungjawaban Hukum Atas Meniggal Vasien NA di Klinik Ummi

 



Newsmetrontb.com_ SELONG LOMBOK TIMUR
Meninggalnya Nisa Arista di Klinik Ummi, Lombok Timur, menjadi sorotan serius masyarakat. Kematian seorang ibu dalam proses persalinan itu kembali membuka pertanyaan besar soal kualitas pelayanan kesehatan, standar keselamatan pasien, dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap klinik dan rumah sakit swasta.

Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu, Zaeni Hasyari, S.H, menegaskan peristiwa ini tidak boleh berhenti pada ucapan belasungkawa semata.

Berdasarkan data yang dihimpun, angka kematian ibu (AKI) di Lombok Timur tahun 2024 tercatat 23 kasus, angka kematian bayi (AKB) 138 kasus. Tahun 2025 AKI 8 kasus dan AKB 69 kasus. Sementara tahun 2026 hingga November, AKI disebut mencapai 14 kasus," ujar Zaeni.

Jika data itu terkonfirmasi resmi, kenaikan AKI dari 8 kasus pada 2025 menjadi 14 kasus pada 2026 patut menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Ini bukan sekadar statistik, ini nyawa manusia. Jangan sampai pemerintah baru sibuk evaluasi setelah nyawa melayang," tegasnya.

Empat Tuntutan Gerakan Pemuda Sasak Bersatu:

1. Desak Dinkes Evaluasi Menyeluruh

Mendesak Dinas Kesehatan Lombok Timur segera memeriksa seluruh klinik dan rumah sakit swasta yang melayani ibu dan anak. Pengawasan tidak boleh hanya administratif, tapi harus memastikan tenaga medis kompeten, sarana memadai, penanganan gawat darurat obstetri, sistem rujukan efektif, dan SOP sesuai aturan.

2. Desak DPRD Jalankan Pengawasan*

Meminta DPRD Lombok Timur, khususnya komisi kesehatan, segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk menjelaskan secara terbuka soal AKI, langkah pencegahan, pengawasan fasilitas swasta, dan evaluasi kasus Nisa Arista.

3. Minta Klinik Ummi Transparan*

Mendesak Direktur dan manajemen Klinik Ummi memberikan penjelasan transparan soal kronologi pelayanan kepada almarhumah, mulai dari penerimaan pasien, pemeriksaan, tindakan medis, penanganan gawat darurat, hingga keputusan rujukan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran standar profesi, SOP, atau kelalaian yang berhubungan dengan meninggalnya pasien, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku, baik administratif, etik, disiplin profesi, maupun pidana apabila unsurnya terpenuhi.

4. Desak Investigasi Independen dan Lindungi Hak Keluarga*

Kasus ini tidak boleh diselesaikan hanya lewat komunikasi informal atau kesepakatan yang mengabaikan hak keluarga untuk memperoleh kejelasan. Keluarga berhak memperoleh penjelasan dan menempuh mekanisme pengaduan serta upaya hukum jika ditemukan dugaan pelanggaran.

Kami tidak sedang menghakimi tenaga medis ataupun menyimpulkan adanya malpraktik tanpa pembuktian. Namun kami menolak apabila setiap kematian ibu hanya berakhir sebagai angka statistik tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas," tutup Zaeni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Klinik Ummi dan Dinas Kesehatan Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi dan langkah evaluasi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi. ( red ) 

Kapolda NTB Buka Workshop Dorong Polri Inklusif dan Berkeadilan



Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM  NTB    
Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., secara resmi membuka Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan Polda NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Polda NTB dalam memperkuat organisasi Polri yang profesional, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Workshop tersebut dihadiri Wakapolda NTB, sejumlah Pejabat Utama Polda NTB, para Kapolres/ta jajaran Pulau Lombok, Ketua Bhayangkari Daerah NTB beserta pengurus, personel Polwan dan PNS satker Polda NTB, serta sejumlah Kapolsek yang ditunjuk.

Hadir pula sejumlah unsur eksternal, di antaranya Rektor Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Wakil Rektor Universitas Mataram (Unram), perwakilan mahasiswa, unsur TNI, serta purnawirawan Polwan Polda NTB. Sementara itu, seluruh Polres/ta jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari wilayah masing-masing.

Dalam sambutan pembukaannya, Kapolda NTB menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan strategi penting untuk membangun institusi Polri yang profesional, setara, dan berkeadilan.

Mengangkat tema “Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Kamtibmas yang Inklusif”, workshop ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas kamtibmas, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, serta merasakan keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kapolda NTB menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Pertama, mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program kamtibmas, sehingga kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dapat diperhatikan dan manfaat pelayanan kepolisian bisa dirasakan secara merata.

Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat melalui kolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan gangguan kamtibmas, serta penyelesaian persoalan sosial melalui pendekatan dialogis dan humanis.

Ketiga, meningkatkan pelayanan yang responsif gender dan komprehensif, dengan memberikan pelayanan profesional, ramah, mudah diakses, serta bebas diskriminasi, khususnya bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Keempat, membangun budaya organisasi yang setara dan berkeadilan dengan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan karier kepada seluruh personel berdasarkan kemampuan serta profesionalitas, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan kekerasan.

Kelima, mewujudkan program pengarusutamaan gender yang terukur dan berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat dievaluasi serta memberikan manfaat nyata.

“Saya berharap workshop ini akan menghasilkan rencana aksi, indikator keberhasilan, dan evaluasi yang jelas agar PUG memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Kapolda NTB.

Untuk memperkaya pembahasan, workshop ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Boro Windu Danandito, S.I.K., serta Kasubbag Binopsnal Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri AKBP Emma Rahmawati, S.I.K.

Melalui workshop ini, Polda NTB diharapkan mampu memperkuat implementasi pengarusutamaan gender, baik dalam tata kelola organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud lingkungan kepolisian yang inklusif, profesional, dan semakin dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. ( red ) 



Tuesday, November 17, 2026

Nainteljam Polri Perkuat Sinergi Mengwujudkan Ketahanan Energi Nasional


Newsmetrontb.com_ JAKARTA   
Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema:

“Sinergi Data, Pengawasan, dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, dan badan usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu:

Tony Susandy, S.T., M.BA., Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM.

Chrisnawan Anditya, S.T., M.T., Direktur BBM BPH Migas.

Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian, dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi . " Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran menuju Indonesia Mandiri Energi "  ( red ) 


Monday, November 16, 2026

Ada Apa dengan Seleksi KPID NTB ,Forum TV Lokal Soroti Ada Dugaan Titipan Politik



Newsmetrontb.com_ KOTA  MATARAM  NTB 
      Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, menyoroti proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang dinilainya belum menunjukkan keterbukaan informasi secara maksimal pada setiap tahapan seleksi.

Dalam keterangannya, Aldi menilai seleksi lembaga independen seperti KPID seharusnya dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, sejak awal proses seleksi telah muncul sejumlah pertanyaan terkait transparansi penyelenggaraan seleksi dan hasil yang ditetapkan.

Aldi mengaku memperoleh informasi dari sumber internal yang menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang dinyatakan lolos dengan tim sukses gubernur.

Ia juga menyinggung hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disebut menjadi perhatian sejumlah pihak.

Saya beritahu sama orang timsukses gubernur dan yang akan dilulus nama ini termasuk juga akan dapat jatah juga pimpinan DPRD sehingga semua nilai mereka nyaris sempurna saat CAT," kata Aldi mengutip informasi yang diperolehnya dari sumber internal, Senin 16 November 2026

Selain persoalan nilai CAT, Dewan pengawal LPP Selaparang TV itu juga menyebut terdapat dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam proses penentuan calon anggota KPID NTB yang dikaitkan dengan unsur pimpinan DPRD NTB.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian karena KPID merupakan lembaga independen yang seharusnya terlepas dari kepentingan politik tertentu.

Aldi juga menyoroti komposisi peserta yang lolos seleksi karena tidak adanya keterwakilan unsur praktisi penyiaran.

Menurutnya, praktisi penyiaran memiliki pengalaman langsung dan pemahaman terhadap dinamika industri penyiaran, persoalan lembaga penyiaran, standar program siaran, hingga tantangan pengawasan di lapangan.

Ia menilai keberadaan praktisi penyiaran penting untuk memastikan KPID tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memahami praktik penyiaran yang berkembang di masyarakat.

"KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran. Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut," pungkasnya.( red)

Sunday, November 15, 2026

Kapolda NTB Gelar Minggu Kasih di Mayura, Ajak Jemaat Bersama Jaga Kerukunan

 



Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM NTB.
      Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) melaksanakan kegiatan silaturahmi bertajuk Minggu Kasih bersama jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Maranatha Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada Minggu (15/11/2026) pukul 08.30 WITA.

 Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, guna mempererat kedekatan serta menyerap aspirasi warga secara langsung.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, Kapolda NTB berdialog langsung dengan pengurus gereja beserta seluruh jemaat yang hadir. Selain mendengarkan masukan terkait situasi keamanan di lingkungan sekitar, Kapolda juga menyampaikan sejumlah pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) untuk memperkuat peran aktif warga dalam menjaga stabilitas wilayah.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan Minggu Kasih merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat lintas agama untuk membangun komunikasi dua arah yang harmonis.

"Kegiatan Minggu Kasih yang dilaksanakan Bapak Kapolda NTB hari ini merupakan implementasi dari program Kapolri 'Polisi Bersama Masyarakat'. Tujuannya agar Polri dapat mendengar langsung masukan, keluhan, maupun harapan masyarakat, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan seluruh elemen umat beragama," ujar Kombes Pol Mohammad Kholid dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Lebih lanjut, Kombes Pol Mohammad Kholid menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB mengajak seluruh jemaat GPdI Maranatha Mayura untuk terus merawat toleransi antarumat beragama serta bersinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga lingkungan masing-masing.

"Bapak Kapolda berpesan kepada seluruh jemaat agar senantiasa bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah NTB, khususnya di Kota Mataram. Keamanan bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, bijak dalam bermedia sosial, serta segera melapor kepada pihak kepolisian terdekat apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungannya," tambahnya.

Pihak pengurus Gereja GPdI Maranatha Mayura bersama para jemaat menyambut positif kehadiran langsung Kapolda NTB beserta jajaran. Mereka mengapresiasi komitmen Polda NTB dalam memberikan rasa aman serta menjaga kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh keakraban, diakhiri dengan sesi foto bersama antara Kapolda NTB, tokoh agama, dan para jemaat. ( red ) 




Polisi Gelar Kesehatan Gratis di SMA Negeri 6 Mataram



Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM. NTB 
Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar dilaksanakan di SMA Negeri 6 Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada lingkungan sekolah melalui keterlibatan petugas kesehatan kepolisian dan koordinasi dengan pihak sekolah.

Terlihat kegiatan petugas berinteraksi langsung dengan para siswa di area sekolah. Salah satu layanan yang tampak adalah pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat tensi pada seorang siswa, dengan pendampingan petugas lainnya.

Sebelum atau selama rangkaian kegiatan, terlihat pula pertemuan koordinasi yang melibatkan personel kepolisian dan pihak sekolah. Kolaborasi semacam ini penting untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan pendidikan secara tertib dan terarah.

Kegiatan tersebut sejalan dengan gagasan inovasi “SEHAT POLMAS” atau Sinergi Layanan Kesehatan melalui Polmas "Polisi bersama masyarakat" yang diperkenalkan oleh Munandar, S.H., M.H., peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026. Gagasan ini menekankan sinergi lintas pihak agar pelayanan kesehatan semakin dekat, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui pendekatan pelayanan langsung di sekolah, kegiatan CKG diharapkan dapat meningkatkan perhatian pelajar terhadap kondisi kesehatannya sekaligus memperkuat kerja sama antara petugas, sekolah, dan masyarakat. 

Pemeriksaan dan tindak lanjut kesehatan tetap perlu dilakukan sesuai kebutuhan serta kewenangan tenaga kesehatan.

Kegiatan di SMA Negeri 6 Mataram ini memiliki fokus berbeda dari sosialisasi SEHAT POLMAS di SMA Negeri 8 Mataram: di sini penekanannya adalah pemberian layanan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada pelajar. ( red ) 

ISMA'U NTB Minta Hasil Uji Kelayakan Seleksi KPID Dibuka ke Publik


Newsmetrontb.com_ KOTA MATARAM. NTB     
Hingga saat ini, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Gubernur NTB terkait polemik proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Kondisi tersebut mendorong Sekretaris Jenderal Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA'U) NTB, Hendra Jaya, kembali angkat bicara menuntut kepastian dan keterbukaan informasi kepada publik.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur itu menilai sikap diam para pemangku kebijakan justru memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap integritas tahapan seleksi. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara utuh bagaimana mekanisme penilaian dan pemeringkatan dilakukan terhadap para peserta.

Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan," ujar Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu 15 November 2026

Dalam pernyataannya, Hendra juga menyoroti secara spesifik dugaan ambisi Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai salah satu komisioner KPID NTB. Hendra menyayangkan langkah tersebut karena dinilai menyisakan berbagai catatan krusial terkait kelayakan dan objektivitas penilaian.

Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya," tegas pemuda asal Sumbawa tersebut.

Hendra menekankan bahwa dalam pengisian jabatan publik yang bersifat independen, setiap calon harus diukur menggunakan standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat luas.

Jikapun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri, sehingga publik bisa menilai secara objektif apakah kelulusan tersebut murni karena kapasitas atau karena faktor kedekatan keluarga," lanjutnya.

Atas dasar itu, ISMA'U NTB kembali mendesak pimpinan DPRD NTB, Komisi I, serta Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka seluruh hasil uji kepatutan dan kelayakan ke ruang publik guna memastikan prinsip meritokrasi dan keadilan benar-benar dijalankan dalam seleksi KPID NTB. ( red ) 

Saturday, November 14, 2026

Tim URC Polresta Mataram Tangkap Dua Residivis Curanmor

 


Newsmetrontb.com._ POLRESTA MATARAM  NTB  Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Mataram kembali menunjukkan keberhasilannya dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dua pria berinisial AAN dan DJ, yang diketahui merupakan residivis kasus serupa, berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Kedua terduga yang sama-sama berasal dari Lombok Tengah tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Meski sepeda motor hasil curian telah dijual kepada orang lain, polisi berhasil menelusuri keberadaannya dan mengamankan kendaraan tersebut sebagai barang bukti.

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si., membenarkan pengungkapan tersebut. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua terduga merupakan residivis yang kembali berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor.

“Benar, hari ini Tim URC kembali mengamankan terduga pelaku curanmor. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus yang sama,” tegas AKP I Made Dharma.

Kasat Reskrim menjelaskan, kasus yang mengantarkan kedua terduga kembali berurusan dengan polisi tersebut terjadi pada malam 3 November 2026 di lingkungan Kapitan, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Korban bernama Kukuh Perda, seorang mahasiswa, saat itu memarkir sepeda motor Yamaha miliknya di depan kamar kos.

Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, kedua terduga diduga masuk ke halaman kos melalui pintu gerbang yang saat itu tidak terkunci.

Setelah berada di dalam area kos, keduanya kemudian merusak kunci stang sepeda motor korban dan langsung membawa kabur kendaraan tersebut.

“Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Kedua terduga masuk ke halaman kos melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian merusak kunci stang sepeda motor korban dan membawanya kabur,” jelas Kasat Reskrim.

Dalam proses penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual kepada seseorang.

Berbekal keterangan kedua terduga, petugas kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri keberadaan kendaraan tersebut. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil setelah polisi berhasil menemukan dan mengamankan sepeda motor milik korban.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan terhadap dugaan keterlibatan kedua residivis dalam sejumlah kasus curanmor lainnya di wilayah hukum Polresta Mataram.

Kasat Reskrim menyebutkan, berdasarkan pengakuan awal, AAN dan DJ mengaku telah melakukan pencurian kendaraan bermotor lebih dari satu kali.

Saat ini kedua terduga bersama barang bukti sepeda motor telah diamankan di Polresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polresta Mataram mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dalam menjaga keamanan kendaraan. Warga diimbau memarkir kendaraan di tempat aman, memastikan pintu gerbang maupun area parkir terkunci, serta menggunakan kunci pengaman tambahan.

Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mempersempit peluang pelaku kejahatan sekaligus mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat. ( Red ) 

Wakapolresta Mataram Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob

 


Newsmetrontb.com_ com_ POLRESTA MATARAM 
NTB  Wujud penghargaan dan dukungan terhadap pengabdian Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri ditunjukkan Polresta Mataram dengan menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri yang berlangsung di Mako Brimob Polda NTB, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolresta Mataram AKBP I Wayan Sudarmanta, S.I.K., hadir mewakili Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H.

Acara syukuran tersebut turut dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Wakapolda NTB, para pejabat utama Polda NTB, Kepala BNN NTB, Dansat Brimob beserta jajaran pejabat utamanya, serta seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda NTB.

Suasana penuh kebersamaan dan kebanggaan mewarnai peringatan HUT ke-81 tersebut. Ucapan selamat dan apresiasi atas perjalanan panjang pengabdian Korps Brimob Polri, khususnya Sat Brimob Polda NTB, disampaikan oleh berbagai pihak.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja berharap loyalitas dan pengabdian Brimob senantiasa menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga berharap Brimob terus meningkatkan dedikasi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, usai menghadiri kegiatan tersebut, Wakapolresta Mataram AKBP I Wayan Sudarmanta menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk penghargaan, dukungan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Brimob Polri yang telah memasuki usia 81 tahun.

Ini tentu masa pengabdian yang cukup matang dan telah banyak hal yang diperbuat untuk bangsa dan rakyat. Kami ikut berdoa semoga ke depan Brimob Polri, khususnya Sat Brimob Polda NTB, semakin banyak memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat NTB demi terciptanya Harkamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Barat," ungkapnya.

Menurutnya, perjalanan panjang Korps Brimob Polri selama 81 tahun menjadi bukti dedikasi dan komitmen dalam menjaga keamanan negara serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Momentum peringatan HUT ke-81 ini diharapkan semakin memperkuat soliditas dan sinergitas antarinstansi, khususnya antara Brimob dan seluruh jajaran kepolisian di NTB, dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.

Dengan semangat loyalitas dan pengabdian, Brimob diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta mendukung terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Nusa Tenggara Barat. (  Red ) 

Polmas Gelar Bakti Kesehatan Digontoran Kec.Lingsar Lombok Barat Newsmetrpntb.com_GONTORAN

 


Newsmetrpntb.com_GONTORAN  LOMBOK BARAT 
Dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026, Munandar, S.H., M.H., selaku penggagas inovasi SEHAT POLMAS mengembangkan sinergi pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada  hari Rebo  tanggal  11 November 2026.

Kegiatan ini melibatkan personel kepolisian, Bhabinkamtibmas, dan petugas kesehatan sebagai bentuk kolaborasi dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Melalui penyampaian materi dan dialog langsung, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta diperkenalkan pada inovasi SEHAT POLMAS sebagai penghubung kebutuhan kesehatan warga dengan pelayanan kesehatan Biddokkes Polda NTB.

Selain sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, termasuk pengecekan tekanan darah bagi masyarakat, pemeriksaan laboratorium mini, pengukuran tinggi berat badan dan konsultasi kesehatan khususnya warga lanjut usia (lansia).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Gontoran Kec Lingsar beserta perangkat Desa, Bhabinkamtibmas Desa Gontoran dan Warga masyarakat Dusun Gontoran Utara dan Dusu Gontoran Selatan.

Melalui inovasi ini, diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antara Bhabinkamtibmas, Biddokkes Polda NTB, dan masyarakat dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, responsif, dan tepat sasaran. ( Red ) 



Polsek Gunungsari Kawal Jalan Sehat Guru Sambut Hari PGRI



Newsmetrontb.com_ POLSEK GUNUNGSARI NTB 
Polsek Gunungsari memperkuat pengamanan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah pada Sabtu (14/11/2026). Mulai dari jalan sehat sekitar 600 guru dalam rangka HUT ke-81 PGRI serta Hari Guru Nasional (HGN), patroli dialogis di Desa Jeringo, hingga pengamanan tahapan Pilkades di Desa Gelangsar. Langkah itu dilakukan untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman serta kondusif.

Kegiatan jalan sehat berlangsung pukul 07.00 hingga 11.00 Wita di kawasan Helipad PSN Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi. Bhabinkamtibmas Desa Bukit Tinggi Aipda Sudarno bersama Babinsa turut memantau jalannya kegiatan yang diikuti para guru hingga kepala sekolah se-Kecamatan Gunungsari.

Pengamanan kegiatan masyarakat menjadi bagian dari pelayanan Polri. Kami ingin seluruh peserta merasa nyaman saat mengikuti kegiatan, sekaligus memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Kapolsek Gunungsari AKP Imran Rosyadi, S.H.

Rangkaian acara semakin meriah saat para guru mengikuti lomba menyanyi lagu Sasak, diselingi hiburan serta pembagian doorprize. Seluruh kegiatan berakhir sekitar pukul 10.48 Wita dalam keadaan tertib.

Di sela kegiatan, Aipda Sudarno juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga. Masyarakat diingatkan menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkir sepeda motor, meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dengan pemberatan. Warga juga diajak mengaktifkan kembali ronda malam, guna mengantisipasi pencurian hewan ternak.

“Kami mengimbau masyarakat tidak lengah menjaga kendaraan maupun lingkungan tempat tinggal. Kunci pengaman ganda serta ronda malam, bisa menjadi langkah pencegahan untuk mempersempit kesempatan pelaku kejahatan,” kata AKP Rosyadi.

Pengamanan berlanjut melalui patroli dialogis personel piket SPKT II bersama Provost di Desa Jeringo sekitar pukul 09.45 Wita. Petugas menyambangi warga, memantau aktivitas masyarakat, serta mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, yakni curat, curas, dan curanmor.

“Patroli tidak hanya berorientasi pada pemantauan wilayah. Anggota juga berdialog dengan warga untuk menyerap informasi, sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Sekitar pukul 10.25 Wita, personel kembali melaksanakan patroli di Desa Gelangsar. Selain mengantisipasi gangguan kamtibmas, petugas turut memantau tahapan pengambilan nomor urut serta penyampaian visi-misi calon kepala desa. Kehadiran polisi di lokasi bertujuan menjaga proses demokrasi tingkat desa berlangsung tertib dan aman.

“Kami berharap seluruh calon, pendukung, panitia, serta masyarakat menjaga suasana tetap sejuk. Perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu persaudaraan maupun keamanan desa,” pesan AKP Rosyadi.

Dalam setiap kegiatan, personel turut menyosialisasikan Layanan Polisi 110 sebagai sarana pengaduan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian. Warga dapat memanfaatkan layanan tersebut saat menemukan tindak kejahatan maupun gangguan keamanan.

Hingga seluruh kegiatan selesai, situasi di jalur patroli serta lokasi kegiatan masyarakat terpantau kondusif. AKP Rosyadi mengajak seluruh elemen masyarakat terus bersinergi menjaga Gunungsari agar tetap aman, nyaman, serta harmonis. ( Red ) 

Pariwisata

Politik

Hukrim