newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Thursday, October 14, 2021

Ratusan Kontingen Akan Meriahkan Festival Qasidah Tingkat Provinsi di KSB

Sumbawa Barat - Festival Qasidah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) digelar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ada ratusan kontingen yang datang dari 10 Kabupaten/Kota di NTB.

Qasidah adalah bentuk syair epik kesusastraan arab yang dinyanyikan. Penyanyi menyanyikan lirik berisi puji-pujian untuk kaum muslim. Kasidah adalah seni suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. 

Ketua DPD Lasqi Kabupaten Sumbawa Barat Hj. Hanifah Musyafirin, S. Pt berharap dalam sambutannya, semoga seluruh rangkain kegiatan selesai sampai akhir acara dan berjalan lancar.

"Sebelum acara, Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, karena kami ingin memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan festival kali ini di KSB," jelasnya.

Dia juga menyampaikan beberapa hal yaitu, seluruh kontingen dari Kabupaten Kota sudah mengirim kontingennya, terbanyak Kabupaten Sumbawa sebanyak 500 orang, 90 Lombok timur, 65 Dompu, Kabupaten Bima 65, Kota Bima 65 dan lainnya.

Ia menjelaskan, jenis mata lomba yang dilombakan yakni, bintang vokalis gambus, bintang pop religi dan lomba qasidah kolaborasi. Acara itu di pusatkan di kompleks KTC agar bisa dipantau terkait protokol kesehatan. Setelah itu, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menambahkan dalam sambutannya bahwa, dirinya mewakili rakyat dan pemerintah daerah mengucapkan selamat datang kepada kontingen festival. "Semoga festival sukses dan melahirkan kontingen yang akan mewakili NTB ke pusat," imbuhnya, Rabu, (13/10).

Sementara itu, Abdul Aziz, SH., MH selaku staf ahli bidang pemerintahan dan kesra menyampaikan, festival Qasidah merupakan cara untuk melestarikan budaya nuansa islam. Festival Qasidah merupakan seni bernapaskan Islam. Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bisa mempersatukan umat Islam.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, sehingga acara Lasqi tingkat Provinsi NTB bisa di laksanakan di KSB. Ketua DPW Lasqi NTB Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah mengatakan, festival Qasidah kali ini akan menampilkan hal yang baru, dimana ada lomba Qasidah kolaborasi. Qasidah merupakan seni tari, musik dan suara yang menjadi satu. Festival ini merupakan bentuk silaturahmi antara DPD Lasqi Se NTB, hal ini pertama kali dilakukan di NTB.

"Nantinya ada 9 Kabupaten/Kota yang akan menampilkan Qasidah kolaborasi. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, akan menampung berbagai macam seni, alat mudik, seni tari dan suara," tuturnya.

Ia menambahkan, berbagai macam seni akan ditampilkan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada DPD Lasqi Kabupaten/ Kota yang sudah hadir. "Silaturahmi akan lebih baik dari kemenangan, mari membangun NTB gemilang dimasa yang akan datang," pungkasnya. ***

Banting Mahasiswa Hingga Pingsan, Sepantasnya Oknum Polisi di Tangerang Di-PTDH, Kapolda Banten Mundur

Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyayangkan aksi brutal yang dilakukan oknum aparat kepolisian pada saat pengamanan aksi demo damai Himpunan Mahasiswa Tangerang. “Sanksi yang pantas bagi si oknum polisi itu adalah PTDH alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Aneh bin absurd, ada pelayan membanting orang yang dilayaninya,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada media usai menyaksikan video viral detik-detik mahasiswa diangkat ke atas dan dibanting dengan keras diikuti tindihan badan oleh oknum polisi berbadan besar, Rabu, 13 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, oknum aparat kepolisian tersebut pada saat pengamanan unjuk rasa damai mahasiswa di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, melakukan tindak kekerasan yang berpotensi membunuh korbannya dengan bantingan yang keras ke aspal jalan. Mahasiswa yang bertubuh agak kecil itupun langsung kejang-kejang, pingsan tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit.

“Oknum aparat yang sudah membanting mahasiswa tersebut harus masuk ke sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), bahaya sekali rakyat gaji dia untuk banting rakyat seperti membanting kayu bakar saja. Mentang-mentang badan besar berbaju besi pembelian rakyat, badan mahasiswanya kecil, dia seenak perutnya banting manusia. Itu kejahatan! Kecuali kalau si mahasiswa itu mengancam jiwa, si oknum polisi boleh melumpuhkan lawan dengan cara yang keras dan kasar,” tambah tokoh pers nasional yang selalu gigih membela rayat terzolimi oleh oknum aparat di negara ini.

Wilson Lalengke juga menyayangkan pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Bidhumas Polda Banten yang menggunakan diksi yang tidak tepat dan sangat menyakiti hati publik. Pasalnya dalam press release yang disebarkan melalui berbagai WhatsApp group, Polda Banten terkesan cuci tangan atas tindakan brutal oknum anggotanya, dengan menggunakan kata ‘terbanting’ dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi.

“Saya heran, sudah jelas dalam video yang viral itu si korban dibanting oleh oknum polisi, tapi Bidhumas Polda Banten mengatakan terbanting. Artinya, seakan mahasiswa itu terbanting sendiri, terjatuh sendiri, terpeleset sendiri, tanpa sengaja terbanting ke aspal. Saya sarankan Kabidhumasnya belajar Bahasa Indonesia lagi dengan benar. Banyak tempat kursus Bahasa Indonesia di Serang, silahkan tingkatkan kemampuan berbahasa-indonesia-nya agar tidak memalukan seperti itu dalam membuat press release,” ujar Lalengke menyarankan.

Walaupun demikian, tambahnya, PPWI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Polri di wilayah Polda Banten melakukan penanganan cepat atas insiden itu. “Oleh karenanya kita berharap tindak-lanjut yang cepat juga terhadap oknum polisi pembanting rakyat, disamping karena tindakan itu meresahkan rakyat Indonesia, juga masuk kategori kejahatan, khususnya kejahatan terhadap demokrasi,” kata Lalengke.

Dia menekankan juga bahwa jika Kapolda dan jajaran pimpinan lainnya di tingkat Polres Tangerang tidak mampu menangani oknum itu secara tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka sebaiknya Kapolda dan jajarannya mengundurkan diri saja dari jabatan tersebut. “Daripada dicopot Kapolri, menurut saya lebih terhormat mengundurkan diri karena tidak mampu mengendalikan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Sederhana saja, tidak mampu yaa mundur, jangan mau enaknya saja digaji rakyat, fasilitas berlimpah, tanggung jawab nol," tukas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Unviersitas Linkoping, Swedia, ini tegas. 

Soal DPO Santoso Gunawan, Ketum PPWI Desak Kejari Jakarta Barat Tahan Tersangka

Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat agar segera memproses penerimaan berkas dan menahan tersangka atas nama Santoso Gunawan (61 tahun) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak setahun yang lalu. Hal ini diungkapkan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada wartawan usai menemui Kepala Kejari Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto, SH, MH dan JPU Kurniawan, SH di Gedung Kejari Jakarta Barat, Rabu, 13 Oktober 2021.

"Saya tadi sudah bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dwi Agus, usai sholat zuhur, dan menyampaikan perkara DPO yang sudah setahun tidak diproses, yang oleh Polsek Kebon Jeruk yang menangani kasus ini menuding kendalanya ada di Kejari Jakarta Barat. Saya minta agar Kejari tidak terus-menerus mempermainkan warga yang mencari keadilan di negara ini," jelas Wilson Lalengke.

Sebagaimana diberitakan beberapa kali di ratusan media beberapa waktu lalu bahwa Santoso Gunawan, tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu [1].

Kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan keman-mana, bahkan mondar-mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional PPWI.

Pada saat dikonfirmasi, mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung menuding bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkesan mengulur-ulur waktu untuk menerima penyerahan berkas bersama tersangka kasus pengeroyokan, Santoso Gunawan. “Ya, saya bahkan sudah datang bersama korban Denny Darwis ke Kejari Jakarta Barat menjumpai Jaksa Kurniawan untuk koordinasi terkait kasus ini. Tapi si Kurniawan itu bilang nanti dulu, nanti dulu. Kemarin alasan dia sakit, terpapar Covid, terus alasan sedang ada urusan, macam-macamlah alasannya,” keluh Manurung kepada Wilson Lalengke, Selasa, 5 Oktober 2021 [2].

Menindak-lanjuti informasi dari Kompol Manurung itu, Wilson Lalengke bersama korban Denny Darwis mendatangi Kejari Jakarta Barat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ketum PPWI ini dapat bertemu dengan Kepala Kejari dan JPU. Kepada Lalengke, Kajari Dwi Agus berjanji akan memanggil JPU dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan detil tentang penanganan kasus tersebut.

"Saya akan segera panggil JPU-nya dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan tentang kasus ini dan progress penanganannya," ujar Kajari Dwi Agus.

Kajari juga menjanjikan untuk memberikan informasi tindak lanjut kasus ini pada Jumat, 15 Oktober 2021 mendatang. "Nanti Pak Wilson dan korban bisa datang lagi menjumpai saya pada hari Jumat 15 Oktober mendatang, nanti saya beritahu perkembangannya," imbuh Dwi Agus.

Sementara itu, kepada JPU Kurniawan, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa jika kasus ini tidak segera diselesaikan maka pihaknya akan melangkah ke tahap berikutnya untuk mempersoalkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Saya hanya ingin menginformasikan kepada Pak Kurniawan tentang tahapan kerja kita di PPWI. Pertama kita pelajari dengan detil kasusnya dengan mengumpulkan informasi dan data yang dimiliki korban. Kedua, kita hubungi berbagai pihak terkait untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi tentang kasus yang dilaporkan warga. Ketiga, kita desak para pihak yang ditugaskan untuk menangani kasusnya. Keempat, jika ada kendala atau hambatan, maka kita akan ke tahap berikutnya, memperkarakan para oknum yang bekerja tidak profesional, mempermainkan hukum, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar," beber tokoh pers nasional yang getol membela warga terzolimi ini.**


Wednesday, October 13, 2021

Pastikan Peresmian Bintang Bano, Wabup KSB Kunjungi Kementerian PUPR RI

Sumbawa Barat - Untuk memastikan peresmian bendungan terbesar di NTB 'Bintang Bano' yang terletak di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Wakil Bupati KSB Fud Syaifudin ST mendatangi kementerian pekerjaan umum perumahan rakyat (PUPR) republik Indonesia.

"Saya datang ke Kementerian PUPR untuk mengkonfirmasi kehadiran Presiden ke KSB, pada akhir bulan Oktober mendatang," kata Fud sapaan akrab Wabup KSB.

Selain itu, lanjut Wabup, dirinya juga meminta kepada kementerian agar melanjutkan program air baku dan Spam Air Minum untuk bendungan Bintang Bano, ada juga permintaan untuk pembangunan agro wisata Rarak Ronges dan pantai balad.

"Saya sudah bertemu Menteri PUPR Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, Dirjen SDA, Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya untuk membahas beberapa agenda penting guna keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Barat," jelas Wabup, Selasa, (12/10).

Dalam kunjungan tersebut, dibahas juga tentang Ipal air bersih dalam rangka pemanfaatan air bendungan Bintang Bano supaya dianggarkan di APBN 2021. "Alhamdulillah kunjungan ini berjalan lancar dan mentrinya sangat merespon positif, apa yang saya sampaikan," imbuhnya.

Selanjutnya, wabup bertemu dengan Kepala Badan infrastruktur jalan Kabupaten/Kota agar dibantu terkait pembangunan ruas jalan dan jembatan di KSB. "In Syah Allah kita akan dibantu tahun depan untuk pembangunan jalan dan jembatan," ucapnya.

Saat kunjungan, Wabub sempat memperkenalkan kopi Rarak Ronges kepada Menteri PUPR. "Pak menteri sangat suka dan mengapresiasi kopi kita, rasanya sangat nikmat," tutur menteri.

Setelah itu, malam harinya, Wabup bersilaturahmi dengan Direktur Perumnas dan Manager Proyek dalam rangka kelanjutan Perumnas di Kabupaten Sumbawa Barat. "Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan semoga menghasilkan progres positif kedepannya," tutup Wabup. **

Kejar Target Vaksin Anggota Kodim 1628 /Sumbawa Barat Semangat Laksanakan Pendampingan

Sumbawa Barat - Guna menyukseskan program vaksinasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, anggota Kodim 1628/SB bersama steakholder terkait terus melakukan pendampingan kegiatan vaksinasi di tiap-tiap titik tempat vaksinasi di KSB.

Hal tersebut disampaikan Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Czi Sunardi S.T., M.I.P., dalam keterangan tertulis di Sumbawa Barat Rabu,(13/10/2021).

Diungkap Dandim, kegiatan pendampingan dalam rangka suskeskan vaksinasi terus dilakukan anggotanya diwilayah tugas masing masing seluruh Koramil jajaran Kodim 1628/SB. Seperti hari ini, anggota Koramil jajaran Kodim 1628/Sumbawa Barat melakukan pendampingan vaksinasi dibeberapa tempat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam rangka serbuan vaksinasi yang memprioritaskan vaksin dosis kedua dengan capaian yang dilaksanakan oleh TNI-POLRI diantaranya di
SMAN 1 Taliwang 800 dosis/400 vial, di Puskesmas Taliwang dengan capaian vaksin 188 dosis, Puskesmas Brang Ene capaian vaksin 40 dosis, Puskesmas Brang Rea capaian vaksin 120 Dosis, Puskesmas Tongo dengan capaian vaksin 60 dosis/30 Vial, Puskesmas Maluk capaian vaksin 124 dosis/ 62 vial, Puskesmas Seteluk, capaian vaksin 130 dosis/65 vial dan, Puskesmas Poto Tano capaian vaksin 78 dosis/39 Vial, serta Puskesmas Jereweh dengan capaian vaksin 54 dosis. Dengan total capaian vaksin sejumlah 1.594 dosis.

"Kabupaten Sumbawa Barat sekarang dalam PPKM level 1, kami berharap masyarakat jangan lengah dan terus mendukung program vaksinasi dari pemerintah agar pandemi Covid 19 cepat berakhir," harap Dandim. ***

Ratusan Kontingen Akan Meriahkan Festival Qasidah Tingkat Provinsi di KSB

Sumbawa Barat - Festival Qasidah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) digelar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ada ratusan kontingen yang datang dari 10 Kabupaten/Kota di NTB.

Qasidah adalah bentuk syair epik kesusastraan arab yang dinyanyikan. Penyanyi menyanyikan lirik berisi puji-pujian untuk kaum muslim. Kasidah adalah seni suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. 

Ketua DPD Lasqi Kabupaten Sumbawa Barat Hj. Hanifah Musyafirin, S. Pt berharap dalam sambutannya, semoga seluruh rangkain kegiatan selesai sampai akhir acara dan berjalan lancar.

"Sebelum acara, Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, karena kami ingin memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan festival kali ini di KSB," jelasnya.

Dia juga menyampaikan beberapa hal yaitu, seluruh kontingen dari Kabupaten Kota sudah mengirim kontingennya, terbanyak Kabupaten Sumbawa sebanyak 500 orang, 90 Lombok timur, 65 Dompu, Kabupaten Bima 65, Kota Bima 65 dan lainnya.

Ia menjelaskan, jenis mata lomba yang dilombakan yakni, bintang vokalis gambus, bintang pop religi dan lomba qasidah kolaborasi. Acara itu di pusatkan di kompleks KTC agar bisa dipantau terkait protokol kesehatan. Setelah itu, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menambahkan dalam sambutannya bahwa, dirinya mewakili rakyat dan pemerintah daerah mengucapkan selamat datang kepada kontingen festival. "Semoga festival sukses dan melahirkan kontingen yang akan mewakili NTB ke pusat," imbuhnya, Rabu, (13/10).

Sementara itu, Abdul Aziz, SH., MH selaku staf ahli bidang pemerintahan dan kesra menyampaikan, festival Qasidah merupakan cara untuk melestarikan budaya nuansa islam. Festival Qasidah merupakan seni bernapaskan Islam. Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bisa mempersatukan umat Islam.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, sehingga acara Lasqi tingkat Provinsi NTB bisa di laksanakan di KSB. Ketua DPW Lasqi NTB Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah mengatakan, festival Qasidah kali ini akan menampilkan hal yang baru, dimana ada lomba Qasidah kolaborasi. Qasidah merupakan seni tari, musik dan suara yang menjadi satu. Festival ini merupakan bentuk silaturahmi antara DPD Lasqi Se NTB, hal ini pertama kali dilakukan di NTB.

"Nantinya ada 9 Kabupaten/Kota yang akan menampilkan Qasidah kolaborasi. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, akan menampung berbagai macam seni, alat mudik, seni tari dan suara," tuturnya.

Ia menambahkan, berbagai macam seni akan ditampilkan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada DPD Lasqi Kabupaten/ Kota yang sudah hadir. "Silaturahmi akan lebih baik dari kemenangan, mari membangun NTB gemilang dimasa yang akan datang," pungkasnya. ***

Penemuan Mayat di Wisata Danau Biru Desa Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah - Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pkl 12.00 Wita, ditemukan mayat tenggelam atas nama Rumasim, usia 14 Tahun, seorang pelajar yang beralamat di Dusun Selong Daye Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, S.H, S.I.K, M.H, melalui Kapolsek Batukliang Utara Iptu Sri Bagyo mengatakan bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi yang telah di periksa dalam kejadian tersebut di antaranya Hendry Marhaen, Fery Irawan, Mahrun dan Habibi, bahwa sekitar pukul 12.00 wita, saksi mandi bersama Korban di wisata danau biru dan melihat korban berenang sendiri menjauh dari teman temannya, ke arah kedalaman danau yang lebih dalam dan korban tidak muncul selama 1 menit, sehingga Saksi berteriak minta tolong kepada pengelola wisata danau biru yang ada di lokasi wisata, sekitar 45 menit pihak pengelola bersama pengunjung yang lain melakukan pencarian Korban dan korban di temukan pertama kali oleh Saksi atas nama Habibi dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Selanjutnya sekitar Pukul 14.30 Wita, Anggota Polsek Batukliang Utara yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Iptu Sri Bagyo bersama Tim Medis PKM Tanak Beak mengevakuasi korban menuju PKM Tanak Beak.

Menurut Tiem Medis PKM Tanak Beak dr.Sri Marlina Ayu bahwa dari hasil pemeriksaan atau Diagnosa tidak ditemukan adanya luka luka, lebam dan lain-lain, sehingga hasil pemeriksaan murni karena tenggelam.

Menurut para Saksi dan keluarga, korban ada riwayat sesak nafas atau asma, keluarga korban menerima kejadian yang menimpa korban dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah takdir yang harus diterima, dari pihak keluaga korban menolak  untuk dilakukan autopsi dan tidak keberatan atas kematian korban, selanjutnya keluarga korban membawa jenazah korban ke rumah duka di Dusun Selong Daye, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Kadis Kominfotik NTB, Doktor Najm Ajak Generasi Muda Persiapkan Diri Sambut MotoGP

Lombok Tengah - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mengajak generasi muda untuk dapat mempersiapkan diri dalam menyambut pergelaran internasional MotoGP yang akan berlangsung pada tahun 2022 mendatang.

"Saatnya tugas teman teman untuk saatnya berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, mulai dari RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Samapi dengan Provinsi untuk mengabarkan berita - berita yang baik, kurangi beirta yang kurang baik demi mendukung keunggulan potensi yang dimiliki oleh daerah kita," tutur Bang Najm saat membuka acara Pekan Literasi Digital yang berlangsung di Hotel Novotel, Mandalika, Rabu (13/10).


Selain itu, Doktor Najm juga menjelaskan, bahwa untuk menjadi seorang public speaker yang handal, maka harus memiliki rasa human relation atau silaturahmi atau suatu proses interaksi dengan orang sehingga mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran dan kepuasan psikologis.

"Seorang yang human relation nya bagus atau silaturahmi nya bagus maka ia akan  sangat welcome jika berhadapan dengan siapa pun, " 

Bang Najm juga menginformasikan Provinsi NTB saat ini akan menyambut event internasional MotoGP. Pada tangga 12 - 14 November akan diselenggarakan MotoGP untuk para pemula,  19 - 21 November akan diselenggarakan WSBK, dan Pra musim pada bulan Februari para pemain MotoGP akan datang untuk uji coba sirkuit Mandalika di bulan Ferbruari dan belaga di bulan Maret 2022. 

"Ini bukan hanya kebanggaan kami yang di NTB, tetapi kebanggan nasionalisme di Indonesia," pungkasnya. **

Tuesday, October 12, 2021

Gerak Cepat Tim ACT NTB Salurkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Desa Naru di Bima


Bima - Merespon kabar  kebakaran desa Naru, tim ACT MRI NTB menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pangan dan papan kepada korban kebakaran Desa Naru pada Senin,(11/10/2021).

Laporan tim relawan bertugas, bahwa kebutuhan mendesak bagi korban kebakaran Desa Naru adalah makanan,pakaian dan tenda.

Saat ini tim relawan ACT NTB terus berikhtiar untuk pemenuhan pangan bagi masyarakat korban kebakaran

Juaini Pratama selaku kepala Cabang ACT NTB mengatakan Gerak cepat tim relawan MRI ACT NTB merespon ini dengan mengirim tim yg membagi makanan cepat saji. Insya "Allah kita sedang prepare dapur umum dan menyiapkan perlengkapan sekolah untuk adik adik yang perlengkapan sekolahnya habis dilalap jago merah," ujar Juaini

Koordinator ACT-MRI Bima,Khairul Juhdy mengatakan proses distribusi melibatkan seluruh tim relawan MRI Bima serta para warga disekitar "Alhamdulillah, saat ini kami bersama relawan MRI Bima dapat menyalurkan bantuan emergency, saat ini yang paling dibutuhkan bukan hanya makanan, namun pakaian dan shelter untuk kebutuhan keseharian mereka karena harta benda mereka sudah hangus terbakar, hanya terisisa pakaian yang melekat di badan mereka," ungkap Juhdy


"Oleh karena itu, kami mengajak sahabat dermawan untuk membantu kebutuhan para korban kebakaran dengan kirimkan donasi terbaik melalui Aksi Cepat Tanggap BSI # 7164171487," lanjut Juhdy.**

Bhabinkamtibmas Sekongkang Bawah Salurkan Bansos Kepada Warga Kurang Mampu

Sumbawa Barat - Bhabinkamtibmas Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, Bripka Edi Purwanto, anggota Polsek Sekongkang melakukan penyaluran bansos PPKM dari Presiden RI berupa beras kepada warga yang kurang mampu terdampak covid-19.

Kegiatan itu dilakukan, pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 16.30 Wita di desa Sekongkang bawah," jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi, S. Sos kepada media ini.

Ia mengatakan, pelaksanan kegiatan itu diinisiasi oleh bhabinkamtibmas dengan sasaran warga kurang mampu yang terdampak covid-19. "Bhabinkamtibmas Sekongkang bawah melaksanakan penyaluran bansos Presiden RI berupa beras 100 kg kepada warga-warga kurang mampu yang terdampak covid-19,"tutupnya.

Adapun masyarakat yang menerima yaitu Teguh budiono, Arman dan Supriadi. Dalam kegiatan tersebut, bhabinkamtibmas menyampaikan kepada warga bahwa, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada warga yang terdampak covid-19. Untuk warga yang belum vaksin agar segera dan memahami pentingnya vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Alhamdulillah, kegiatannya berjalan aman dan terkendali, diikuti dengan antusiasme masyarakat," tutupnya. **

Stok Vaksin di Sejumlah Puskesmas Habis Karena Antusias Warga Tinggi

Sumbawa Barat - Stok vaksin di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat habis atau nihil stok. Habisnya stok vaksin tersebut dikarenakan antusias warga dalam mengikuti vaksin cukup tinggi. 

Hal itu terbukti dari pencapaian vaksinasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mencapai 46,26 persen untuk dosis pertama dan 24,53 persen untuk dosis ke dua. 

Dalam sehari, progres vaksinasi di Sumbawa Barat bisa mencapai hingga ribuan dosis. Ini demi mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity. 

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S. Sos di Taliwang, Selasa, dalam laporannya mengatakan, stok vaksin di sejumlah Puskesmas nihil atau kosong.

"Saat ini stok vaksin kosong di sejumlah Puskesmas, kecuali Puskesmas Sekongkang ada 100 vial (200 dosis)," kata Eddy. 

Sementara Puskesmas lainnya, bahkan stok di RSUD Asy-Syifa pun kosong.

Dijelaskan Eddy, pada Senin kemarin ada tiga Puskesmas yang melakukan vaksinasi dengan jumlah yang divaksin adalah 354 orang. 

Sementara stok vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Sumbawa Barat yaitu Sinovak 50 vial atau 100 dosis, Moderna 326 vial atau 4.564 dosis dengan rincian 36 vial untuk Dinas Kesehatan dan 290 vial untuk masyarakat umum. 

Sementara stok vaksin di PT AMNT jenis Astra Zeneca sebanyak 160 vial atu 1.600 dosis dan sudah terpakai 104 vial. Sehingga sisanya 560 dosis. **

Bhabinkamtibmas Desa Tamekan Sambang Rumah Warga Beri Himbauan Kamtibmas dan Prokes Covid-19

Sumbawa Barat - Ciptakan situasi kamtibmas yang aman dan tertib di masa pandemi Covid-19, Bhabinkamtibmas Desa Tamekan Bripka Andri Sunarko, anggota Polsek Taliwang sambangi dan sekaligus memberikan himbauan kamtibmas dan himbauan Prokes covid-19 kepada masyarakat pada, Senin (11/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas turun bersama Bhabinsa melaksanakan sambang di rumah Hartono RT.02 RW. 02 Dusun Tamekan 1 Desa Tamekan

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S.IK.,M.IP melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi, S.Sos menyampaikan, dalam giat sambang warga bhabinkamtibmas turun memberikan himbauan kepada warga desa.

"Saya mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dan memberikan pemahaman pentingnya vaksin," ungkap IPDA Eddy.

Selain itu, IPDA Eddy mengingatkan, agar setiap kegiatan selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan cara 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi Mobilitas).

IPDA Eddy juga mengajak warga untuk terus meningkatkan kepedulian serta kewaspadaan terhadap lingkungan masing masing. Karena, tanpa adanya kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat maka Kamtibmas tidak akan dapat terwujud.

"Saya mengimbau agar masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban supaya masyarakat dalam beraktivitas sehari hari merasa aman dan nyaman,“ ucapnya.

Terakhir disampaikan IPDA Eddy, apabila terjadi gangguan kamtibmas agar segera menghubungi Bhabinkamtibmas atau Polsek Taliwang.

Adapun hasil yang dicapai yaitu giat berjalan aman dan terkendali yang dimulai pukul 11.00 wita s/d Selesai. **

Pada Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang. Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. 

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. 

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.  Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Namun justeru Dewan Pers yang memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,” paparnya. 

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. 

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers. “Berdasaran hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditangapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers.  “Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,” tandasnya. 

Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon. “Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagiamana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,” kata Suhartoyo. 

Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini. “Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,” ujar Usman. 

Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini. “Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggungjawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya. 

Daniel Yusman, Angota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers. Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers. 
“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,” ujarnya.

Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi. “Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,” ungkap Mandagi.

Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesunguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara. Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,” katanya lagi.

Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar. “Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan  tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggta Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,” papar Mandagi. 

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI. 

“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan oleh Dewan Pers. Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers. Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,” ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. 

Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya. “Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,” ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.

Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini. Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum. “Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional. Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,” kata Gusti.

Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. **

Terkait Paket Pengerjaan Pengadaan Sapi, PPK Beri Teguran Kedua Kepada Direktur CV Dewa Andini

Sumbawa - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan pengadaan sapi bali bibit betina 100 centi meter Mohamad Lutfi kembali melayangkan tegurannya kepada direktur CV dewa andini selaku pemenang tender pada paket pekerjaan pengadaan sapi betina dengan ukuran 100 centi meter. Mohammad Lutfi kepada media ini mengatakan dirinya membenarkan jika dirinya melayangkan surat teguran kedua kepada direktur cv dewa andini.

"Iya benar ini surat kedua yang kami layangkan kepada direktur cv dewa andini selaku pemenang tender pada paket pekerjaan pengadaan sapi bali bibit betini dengan ukuran 100 centi meter,"ungkapnya ( 11/10).

Menurutnya, pada saat rapat teknis bersama di komisi II DPRD Sumbawa beberapa waktu yang lalu. Saat itu juga direktur CV Dewa Andini  dan spektorat juga hadir dan bersepakat jika penyedia akan mampu melaksanakan paket tersebut sampai dengan waktu yang ada.

 "Kami berharap secara bersama dia (penyedia red) ini bisa menyelesaikan 30% pada termin pertama. Tapi faktanya sampai dengan tanggal  8 kemarin lalu dan hari Senin ini progres data 30 tidak tercapai.  sehingga  hari ini kami akan melayangkan teguran kedua secara administrasi kepada penyedia,"tegas Lutfi sapaan akrabnya.

Lanjutnya, dalam hal ini agar pengadaan  hewan dengan maksud untuk bisa melakukan upaya percepatan dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu. Dan itu kemudian akan diikuti tidak meyakinkan akan diberikan teguran ketiga. 

"Dan  jika dipandang perlu memang akan kami putuskan kontraknya,"imbuh Lutfi.


Terpisah Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa Ridwan menyebutkan bahwa bahwa pengerjaan pengadaan sapi bali bibit ukuran 100 centi meter itu tidak akan bisa dilakukan oleh penyedia.

"Itu tidak akan bisa dituntaskan. Sebab tidak ada uangnya,"timpalnya.

Lanjutnya, saya sangat faham tentang hal tersebut. Jika kontraktor tidak punya uang maka susah sekali. 

,"Jadi intinya kontraktor tidak punya uang itu pointnya,"tegas mantan ketua Pepehani Sumbawa ini.

Tambah Ridwan saya sudah kasih tahu jauh - jauh hari. Bahwa menjadi rekanan itu harus punya uang. 

" ya jadi jauh-jauh hari rekanan itu harus punya uang. kalau tidak punya modal awal gitu sekurang - kurangnya Rp 3 miliar itu kan harus ada tapi nyatanya gitu kan hari ini dia itu ndak punya uang,"bebernya.

Ridwan menyebutkan bahwa penyedia akan melaksanakan paket tersebut sekitar 50 persen saja.

"Syukur kalau bisa 50 persen. Karena persoalanya penyedia tidak banyak modal untuk itu,"tutupnya.

Terpisah Direktur CV Dewa Andini pemenang tender proyek pekerjaan pengadaan sapi bali bibit betina 100 centi meter  Rusdi dihubungi media ini belum dapat memberikan klarifikasi seputar surat teguran dimaksud.

Seperti diketahui tahun ini di Kabupaten Sumbawa Rp 7,8 miliar bersumber dari aspirasi dewan untuk pengadaan 1200 lebih sapi bali bibit betina dengan ukuran 100 centi meter. Dan pemenang tender proyek tersebut adalah CV dewa andini. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini cv dewa andini selaku pemenang pada pada proyek tersebut baru 17 porsen lebih yang baru diadakan pengadaannya. Sehingga hal tersebut membuat KPA dan PPK geram dengan tata cara yang dilakuan oleh cv dewa andini selaku penyedia. Dengan sisa waktu 65 hari kedepan penyedia harus dapat menuntaskan proyek pengadaan sapi bali tersebut.*

Sunday, October 10, 2021

Terkait DPO Setahun Belum Ditangkap, Manurung: JPU Belum Siap Terima Tersangka

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkesan mengulur-ulur waktu untuk menerima penyerahan berkas bersama tersangka kasus pengeroyokan, Santoso Gunawan (61 tahun), yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal itu disampaikan mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung, kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, saat menemuinya bersama korban pengeroyokan, Denny Darwis, di Restoran Babe Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

“Ya, saya bahkan sudah datang bersama korban Denny Darwis ke Kejari Jakarta Barat menjumpai Jaksa Kurniawan untuk koordinasi terkait kasus ini. Tapi si Kurniawan itu bilang nanti dulu, nanti dulu. Kemarin alasan dia sakit, terpapar Covid, terus alasan sedang ada urusan, macam-macamlah alasannya,” keluh Manurung kepada Wilson Lalengke, Selasa, 5 Oktober 2021.

Tokoh pers nasional ini selanjutnya menanyakan terkait prosedur penangkapan yang terlihat rumit karena mewajibkan polisi berkoordinasi terlebih dahulu dengan jaksa penuntut. “Begini Pak Manurung, logika saya mengatakan jika kita mau memberikan hadiah kepada seseorang, maka hadiahnya sudah tersedia terlebih dahulu sebelum menanyakan apakah penerima hadiah tersebut ada di rumahnya saat kita mau datang menyerahkan hadiah tersebut. Apa yang terjadi jika saat jaksa penuntut menyatakan ‘saya sudah siap menerima tersangka’, namun saat mau ditangkap, si DPO ini sudah menghilang tidak tahu kemana rimbanya? Bukankah akan lebih baik jika orangnya sudah ditangkap, kemudian sampaikan ke Kejaksaan bahwa kita mau antar dan serahkan tersangka ke sana?” tanya Wilson.

Menjawab pertanyaan itu, Kompol Robinson Manurung mengatakan bahwa dalam sistem kerja kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP, tersangka hanya boleh ditahan selama satu kali duapuluh empat jam. “Saya khan tidak bisa menangkap orang sebelum jaksanya siap menerima tersangkanya, karena saya hanya bisa menahan dia satu kali duapuluh empat jam saja. Kalau saya tangkap tersangkanya, ternyata si jaksanya berada di luar kota, terpaksa tersangka saya lepas lagi. Ini khan bisa disalahkan saya nanti,” imbuh Manurung serius.

Jadi, sambung Wilson Lalengke, berarti Pak Manurung mau mengatakan bahwa kelalaian ini ada pada sisi Kejaksaan yang terkesan mempermainkan kasus ini. “Ya begitulah, saya juga sudah datang ke sana beberapa kali, saya sudah telepon Jaksa Kurniawan, JPU yang menangani kasus ini, tanya itu si korban Denny Darwis,” timpal Manurung sambil menunjuk ke arah Denny Darwis yang duduk tidak jauh dari tempat duduk mantan Kapolsek Kebon Jeruk ini.

Kalau diberi waktu lagi agak seminggu sebelum dipindahkan ke Polsek Cilincing (di Jakarta Utara) ini, tambah Manurung, pihaknya memastikan tersangkanya sudah ditangkap. “Semua proses sudah saya lalui, secara administratif semua berkasnya sudah siap, tinggal tangkap dan bawa tersangkanya. Eh, rupanya terjadi rotasi. Saya tidak berhak lagi menangani kasus ini,” tutur Manurung.

Merespon kenyataan tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan terima kasih atas penjelasan mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung, yang sudah bekerja maksimal, namun gagal menyelesaikan kasus ini akibat ketidak-becusan JPU bernama Kurniawan dari Kejari Jakarta Barat. “Terima kasih atas informasi dan penjelasannya Pak Manurung, ini akan jadi bahan evaluasi kita dalam melihat secara jernih penanganan kasus pengeroyokan oleh Santoso Gunawan dan kawan-kawannya di Polsek Kebon Jeruk. Saya berharap kapolsek baru di Kebon Jeruk akan meneruskan upaya penangkapan tersangkanya dan menyerahkan ke Kejari Jakarta Barat sesegera mungkin,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada Manurung.

Sebagaimana diberitakan di ratusan media beberapa waktu lalu bahwa Santoso Gunawan, tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu [1].

Kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan keman-mana, bahkan mondar mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Korban Denny Darwis menceritakan kronologis kejadian bahwa kasus ini bermula saat korban bekerja sama (joint operation) dengan perusahaan Santoso Gunawan, PT. Putra Teknik Perkasa Genset. Pemilik perusahaan ini membantu menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan dan unit rumah di atasnya yang berlokasi di Perum Green Garden Blok P.3 No. 61, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. SHM atas nama Denny Darwis itu ditebus dari Bank ANZ (saat ini bernama Bank DBZ) pada Mei 2014.

Namun, tidak berapa lama berselang, tiba-tiba Santoso Gunawan mengklaim bahwa tanah dan unit rumah tersebut adalah miliknya. Klaim kepemilikan tersebut didukung dengan Sertifikat Hak Milik yang tadinya atas nama Denny Darwis, berganti menjadi atas nama Santoso Gunawan. Santoso Gunawan bahkan kemudian menggugat perdata atas SHM tersebut ke PN Jakarta Barat, meminta pengadilan memberikan pengesahan SHM itu sebagai miliknya, namun gugatan tersebut ditolak majelis hakim yang mengadilinya.

Perselisihan dan saling klaim antara kedua belah pihak berbuntut pada penyerangan bersama-sama (pengeroyokan) terhadap Denny Darwis dan keluarga di kediamannya di Perum Green Garden Blok P.3 No. 61 itu oleh Santoso Gunawan bersama centeng-centengnya. Bangunan rumah Denny Darwis juga tidak luput dari pengrusakan parah. Pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi pada 27 Juli 2016 itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat, dengan Laporan Polisi Nomor: 158/K/VII/2016/RESTROJAKBAR/SEKTOR KJ, tanggal 27 Agustus 2016.

Penyidik Polsek Kebon Jeruk kemudian melakukan penyedilikan dan penyidikan terhadap para oknum yang terlibat tindak pidana pengeroyokan atas Denny Darwis, dan menetapkan Santoso Gunawan sebagai tersangka. Berkas perkara oknum pengusaha supplier genset import dari China itu sudah P-21 alias sudah lengkap dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Dari selentingan informasi yang dikumpulkan redaksi media ini, rupanya pengusaha Santoso Gunawan bisa berlenggang-ria di tengah ‘kejaran pura-pura, pura-pura dikejar’ polisi terhadapnya ini, karena diduga kuat sang DPO itu punya backing bernama Kompol Tiga di Unit III, Paminal Divpropam Mabes Polri. “Saya sudah sempat menelepon kenalan saya yang tugas di Divpropam Mabes Polri, katanya memang ada oknum Kompol Tiga di sana, namun dia tidak mau banyak bicara terkait oknum tersebut,” ungkap Wilson.

Pada pertemuan dengan Kompol Robinson Manurung, Wilson Lalengke sempat menyinggung dan menanyakan kebenaran informasi tentang oknum Paminal di Divpropam Mabes Polri yang menjadi backing Santoso Gunawan dalam kasus ini. Manurung tidak menjawab secara jelas, namun hanya tersenyum penuh makna. Denny Darwis yang menyela dengan mengatakan namanya Kompol Tiga di Unit III Paminal Divpropam Mabes Polri, dan Manurung hanya meneruskan senyumnya, tanpa berkata apa-apa. Mungkin tidak enak hati untuk mengatakan secara terus-terang karena terikat oleh jiwa korps sebagai sesama polisi.

Sehubungan dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini, Wilson Lalengke mengharapkan kepada JPU dari Kejari Jakarta Barat, khususnya Jaksa Kurniawan, SH, agar jangan menambah jumlah kerusakan hukum di negara ini akibat ulah aparat kejaksaan yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. “Rakyat hanya butuh keadilan hukum, perlakuan yang sama di depan hukum. Kita tidak minta lebih. Para penegak hukum, khususnya di institusi Kejaksaan, janganlah menjadikan hukum dan aturan perundangan yang ada untuk semata-mata mencari keuntungan pribadi. Jangan jadikan hukum sebagai sawah-ladang oknum jaksa. Mungkin karena korban tidak punya uang, penyelesaian kasusnya dipersulit, dihambat, bahkan dipermainkan. Jamwas Kejagung harus segera mengevaluasi aparatnya di Kejari Jakarta Barat itu,” ujar lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, England, ini mengakhiri releasenya. (APL/Red)

FWMO Lotim Salurkan Alat Kebersihan di Desa Wisata Tete Batu

Lombok Timur - Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur kembali menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan alat kebersamaan di Desa Wisata Tetebatu, Sabtu, (9/10/2021).

Hadir pada giat tersebut, Kabag Humas Pemda Lotim, Kades Tetebatu bersama jajaran dan seluruh wartawan yang tergabung dalam FWMO beserta tamu undangan.

Dalam pidatonya Ketua FWMO Lotim Syamsurrijal mengatakan bahwa giat bakti sosial tersebut menjelang Milad Ke-3 FWMO Lotim pada 28 Oktober mendatang.

"Giat ini sebagai bentuk empati awak media jelang Milad FWMO, disamping sebagai bentuk partisipasi insan pers dalam mendukung Tetebatu dalam ajang Best Tourism Village United Nation World Tourism (UNWTO)," tutur pentolan FWMO tersebut.

Ia pun menyampaikan kehadiran FWMO sebagai bentuk dukungan terhadap Desa Tetebatu yang mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Tetebatu Sabli, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih dan  apresiasi yang mendalam atas bantuan alat kebersihan dari FWMO.

"Kami mewakili Pemdes Tetebatu dan warga setempat mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan para insan pers. Semoga menjadi ladang pahala dan FWMO makin jaya", tuturnya.

Hal senada disampaikan, Kabag Humas Pemda Lotim, Iswan Rakhmadi, MM., memberikan apresiasi pada giat sosial yang digelar oleh para awak media yang tergabung dalam FWMO Lotim.

"Kami mengapresiasi atas giat para insan pers dalam giat sosial FWMO yang digelar di Desa Tetebatu tersebut. Ini adalah bentuk empati kita untuk bahu membahu dalam mendukung Tetebatu dalam ajang UNWTO tersebut," ucap mantan Camat Sikur tersebut.

Pada kesempatan itu, ia menghimbau semua elemen masyarakat untuk terus menjalin sinergi untuk menjaga nilai kearifan lokal dan budaya daerah. Serta menjunjung tinggi semangat kebersamaan gotong royong, guna mendukung Tetebatu agar bisa menjadi juara dalam ajang bergengsi yang digelar Organisasi Wisata Dunia tersebut.

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim