newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Wednesday, June 12, 2024

Antisipasi Perubahan Iklim, Korem 162/WB Gandeng BMKG Gelar Komsos Dengan Apem

 


Mataram – Korem 162/WB menggelar komunikasi sosial (Komsos) dengan Aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Aula Sudirman jalan Lingkar Selatan nomor 162 Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Rabu (12/6/2024).

 

Acara yang dipimpin Kasilog Kasrem 162/WB Kolonel Arm Hery Bayu Widiatmoko, SE., dihadiri para Kasi Korem 162/WB dan aparat pemerintah dari berbagai OPD Pemprov NTB, Kesbangpoldagri NTB, Basarnas, BKKBN NTB, BPBD dan Satpol PP Provinsi NTB dengan mengangkat tema “TNI AD Bersama Aparat Pemerintah Bersinergi Dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim” dengan menghadirkan narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram.

 

Komandan Korem 162/WB Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kasilog Kasrem 162/WB menjelaskan tugas pokok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan mengemban tugas berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

 

Dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok tersebut, TNI Angkatan Darat perlu membangun rasa kebersamaan dan keterpaduan dengan seluruh komponen bangsa lainnya melalui komunikasi sosial, agar rasa kebersamaan kemanunggalan TNI dan rakyat tetap terpelihara dengan baik.

 

Dijelaskannya, komunikasi sosial merupakan salah satu metode pembinaan teritorial yang merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat kepada seluruh komponen bangsa termasuk  Aparat Pemerintah.  

 

Adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan komunikasi sosial antara lain, terjalinnya kerja sama yang semakin erat antara TNI AD khususnya Korem 162/WB dengan Aparat Pemerintah dalam mendukung kebijakan Pimpinan TNI AD Tahun 2024 di bidang teritorial, tercapainya pemahaman Aparat Pemerintah tentang 4 Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam menjaga kedaulatan NKRI.

 

Tercapainya pemahaman Aparat Pemerintah tentang Wawasan Kebangsaan guna menyukseskan program Pemerintah Republik Indonesia di daerah dan terwujudnya jalinan kerja sama antara Aparat Pemerintah dengan TNI AD khususnya Korem 162/WB dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat serta mencegah segala kemungkinan  ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

 

Usai memberikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian dua materi oleh narasumber dari BMKG Mataram tentang membentuk strategi dalam rangka menghadapi perubahan iklim dan peran teknologi dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Tuesday, June 11, 2024

NTB Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Industrialisasi


 MATARAM - Menuju Indonesia Emas 2045, transformaai ekonomi dibutuhkan untuk bersaing secara global. Di Nusa Tenggara Barat, Pemprov gencar melakukan sertifikasi TKDN IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bagi industri kecil menengah (IKM) seiring program industrialisasi. 


Dalam hal ini Pemprov berupaya memperkuat industri lokal untuk dapat menguasai pasar dalam negeri, terutama melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.


“Sektor industri akan menumbuhkan sektor lain apalagi dengan afirmasi anggaran belanja untuk produk lokal”, ujar Asisten III Ahmad Wirawan mewakili Pj Gubernur dalam sosialisasi dan fasilitasi sertifikat TKDN di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Selasa (11/06) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 


Kebijakan pemerintah pusat ini diharapkan dapat menekan ketergantungan pada produk impor sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku industri dalam negeri, serta semakin mendorong masyarakat untuk menggunakan produk buatan NTB. 


Kepala Dinas Perindustrian yang diwakili Plt Sekretaria Dinas, Lalu Luthfi mengatakan, saat ini rencana pembangunan industri pariwisata provinsi (RPIP) terus berjalan. NTB berkomitmen mendukung program-program nasional yang dapat meningkatkan potensi industri lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.


Kegiatan kehadiran pelaku IKM dan pejabat pengadaan barang dan jasa se kabupatwn/kota. 

Antisifasi Tindak Pidana 3C dan Balap Liar, Polsek Labuhan Haji Laksanakan Patroli Rutin!


Lombok Timur - Polsek Labuhan Haji melaksanakan Kegiatan Patroli rutin untuk mengantisifasi Tindak Pidana 3C dan mencegah balap liar Di Wilayah Hukum Polsek Labuhan Haji, (4/5).


Patroli Polsek Labuhan Haji juga menyisir beberapa lokasi yang biasa di jadikan balap liar.


Patroli ini di pimpin langsung oleh Kapolsek Labuhan Haji Kapolsek IPTU SUHARDI, S.H, menyisir Pantai Surya wangi, Pantai Montong Meong dan Pantai Sepolong.


"Patroli rutin ini di laksanakan untuk mencegah Balap liar dan Tindak Pidana 3C serta untuk menghimbauan ke pengunjung untuk bersama - sama menjaga keamanan dan ketertiban", jelas IPTU SUHARDI, S..H, Kapolsek Labuhan Haji.


Jelang Idul Adha Pertamina Patra Niaga Salurkan Tambahan 266.140 Tabung LPG 3 kg Untuk Wilayah NTB


 MATARAM - Jelang Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melakukan tambahan pasokan tabung LPG 3kg untuk wilayah Nusa Tenggara Barat  yang meliputi Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Tengah, Timur dan Utara mendapatkan tambahan penyaluran total sebanyak 498,8 Metrik Ton atau setara dengan 166.260 tabung atau sebesar 150% terhadap konsumsi normal harian sedangkan untuk wilayah Kabupaten/Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa sampai Sumbawa Barat mendapatkan tambahan penyaluran total sebanyak 299,6 Metrik Ton atau setara dengan 99.880 tabung atau sebesar 300% terhadap konsumsi normal harian.


Tambahan tabung LPG 3kg tersebut diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam momen Idul Adha yang diprediksi akan mengalami peningkatan permintaan di sektor LPG.


Area Manager Comm, Rel & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan tambahan tabung tersebut diharapkan membanjiri jumlah tabung di masyarakat, sehingga tidak ada celah untuk oknum mengambil keuntungan memanfaatkan situasi yang meningkat.


“Sebelum dan sesudah Idul Adha kita akan banjiri tabung secara periodik melihat prediksi tingginya konsumsi serta tradisi di masing-masing daerah. Tentunya besaran tambahan di masing-masing kota kabupaten menyesuaikan itu. Seperti di Kabupaten Dompu misalnya frekuensinya lebih intens dikarenakan meningkatnya kebutuhan msayarakat menjelang hari raya idul adha dan saat ini memasuki musim tanam Bawang serta masih berlangsungnya Panen raya Jagung yang belum merata sehingga masa panen menjadi lebih panjang , ” ujar Ahad.


Adapun tambahan tersebut berbeda besaran untuk tiap kota/kabupaten dengan tambahan bervariasi mulai  dari paling kecil 50% hingga 300% berdasarkan proyeksi peningkatan konsumsi di masing-masing daerah.


Kendati demikian masyarakat tetap dihimbau untuk membeli LPG di pangkalan Pertamina agar mendapatkan harga HET Rp 18.000,- dan stok tersedia.


“Gampang membedakan pangkalan resmi Pertamina, kalau harganya sudah di atas Rp 18.000,- itu sudah bukan pangkalan resmi. Boleh dibeli karna itu pilihan masyarakat ya, namun kalau sudah kelewatan ambil untungnya ya jangan dibeli. Semakin senang oknum pengecer yang menaikkan harga kalau dibeli,” sambung Ahad.


“Di NTB saat ini tiap desa sudah terdapat minimal 2-3 pangkalan LPG. Di Kota / Kabupaten , di Kota sudah minimal 5 pangkalan LPG per desa. Jadi tidak ada alasan kesulitan mencari pangkalan resmi dan masyarakat bisa semakin menjangkau harga eceran tertinggi HET Rp 18.000,- dengan mudah,” pungkas Ahad.


NTB ditopang 2 supply point LPG yakni Supply Poin Utama Terminal LPG Sekotong dan  Integrated Terminal Bima dengan total  stok LPG wilayah NTB saat rilis ini disusun mencapai 3.377 metrik ton, dengan konsumsi rata-rata normal harian mencapai 460 metrik ton per hari stoknya masih dalam kategori aman masih mampu menampung lonjakan konsumsi hingga 2 kali lipat. Meskipun stok melimpah namun penyaluran ke masyarakat menyesuaikan kuota masing-masing kabupaten kota yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penambahan pasokan ini juga sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing.

Tuesday, March 26, 2024

Friday, March 15, 2024

Polres Lombok Timur Tertibkan Balap Liar Hingga Buru Kendaraan Knalpot Racing!


Lombok Timur - Seringnya di lakukan balap liar hingga penutupan jalan di jalan wisata Suryawangi, Labuhan Haji Lombok Timur menyebabkan Polres Lombok Timur mengambil langkah dengan menertibkan para pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau brong (14/3).


Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas dan menjamin rasa nyaman bagi umat muslim yang sedang berpuasa selama Bulan Ramadhan.


Puluhan kendaraan yang terjaring razia langsung di amankan dan tidak tanggung tanggung motor yang menggunakan knalpot racing langsung di copot dan di hancurkan di tempat. Pasalnya, balapan liar ini seringkali menutup akses jalan sehingga warga maupun pengunjung kesulitan melewati jalan ini.


Sementara kendaraan yang tidak memiliki surat surat kendaraan langsung di angkut ke Satlantas Polres Lombok Timur.


Dari pantauan redaksi lintas media grup, operasi ini berlangsung hingga tengah malam di sepanjang jalan Labuhan Haji, Lombok Timur.

Monday, March 4, 2024

BPJS Kesehatan Berikan Piagam Penghargaan UHC Untuk Pemprov NTB


Mataram - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Selasa 04 Maret 2024.


Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan , DR. dr. Mahlil Ruby , M.Kes mengatakan bahwa apresiasi yang diberikan kepada Pemprov NTB dikarenakan telah menjaminkan sekitar 95 persen lebih masyarakatnya terjamin didalam jaminan kesehatan nasional.

"Ini merupakan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah dan diperlukannya upaya seluruh stakeholder untuk terus bersama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi persoalan kesehatan, dengan cakupan yang memenuhi standar akan berdampak pada layanan kesehatan," ungnkapnya.



Salah satu tantangan kedepan yang harus diperhatikan, yaitu terkait data. Keberadaan data sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas dari daerah tersebut, misal kasus data peserta yang meninggal, agar tidak terjadinya pembiayaan kepada peserta yang meninggal.

"Data sangat penting, karena tentu dapat menjaga akuntabilitas yang perlu dijaga," ungkapnya.



Dalam hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

"Alhamdulillah, Provinsi NTB sudah mencapai 95,70 persen, pada sisi ketidak aktifan dan tentunya ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatan upaya - upaya dalam rangka validasi data, pembenahan , penganggaran baik Kabupatan/Kota dan sebagainya," jelasnya.


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengatakan terdapat dua elemen cakupan yang harus diperhatikan, yaitu akses layanan kesehatan dan perlindungan risiko finansial tentang pelayanan kesehatan.

"Alhamdulillah, Provinsi NTB total cakupan JKN KIS untuk NTB per 1 November 2023 mencapai 5.337.227 jiwa atau 9,70 persen angka ini terus meningkat pada bulan Desember 2023, mencapai angka 5.438.135 jiwa," jelasnya.

Turut hadir Direktur RSUD Provinsi NTB “dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.Hj. NK. Eka Nurhayati., Sp.OG.,Subsp.,FER.,M dan seluruh jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Tuesday, December 19, 2023

Thursday, December 7, 2023

Tuesday, November 28, 2023

Monday, November 27, 2023

Wednesday, November 15, 2023

Silaturahmi Pemkab Lombok Tengah, Miq Gite ; Ini Contoh Bagus Bisa Diikuti Kabupaten/Kota se-NTB

 





Silaturahim jajaran pemerintah kabupaten Lombok Tengah ke pendopo Gubernur sebagai wujud Sinergi kabupaten dengan pemerintah provinsi sehingga diharapkan bisa diikuti oleh kabupaten kota lainnya se-ntb.

 

"Dimulai dari Lombok Tengah, semoga ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota se-NTB," Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi saat menerima Bupati dan Wabup Bupati Lombok Tengah dan jajaran lainnya, di pendopo Tengah Gubernur, Mataram (13/11).

 

Bagi dirinya, silaturahmi ini seperti durian runtuh yang sejatinya pemerintah provinsi menginap datang ke desa-desa untuk mensosialisasikan seiring adanya program Jum'at Salam. Jum'at Salam memiliki makna jumpai masyarakat menyelesaikan aneka persoalan masyarakat.

 

"Selain Jum'at Salam juga dicanangkan dengan Jum'at Belondong, jadi kepala OPD menggunakan sarung produk lokal sukarare, Ngoli dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap dari kabupaten, Camat bersama-sama turun ke desa dalam suasana kebersamaan berbaur dengan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya," ungkapnya.

 

Terkait kantor Imigrasi, sejatinya kata Miq Gite sapaan populer Pj Gubernur tersebut sudah lama berkeinginan karena kantor Imigrasi kelas 1 Mataram posisinya dekat Rembiga sehingga menjadi komplementer dari Bandara Selaparang waktu itu. 

 

"Kini Badara pindah ke Lombok Tengah, Imigasi masih tetap di Mataram. Imigrasi ini ditaruh di ujung dunia tetap akan ramai karena selalu dibutuhkan setiap orang," pintanya.

 

Miq Gite berharap tata ruang antara pemerintah provinsi dengan Lombok Tengah bisa singkron dan diselaraskan dimasa-masa yang akan datang untuk kemaslahatan masyarakat.

 

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri menyampaikan maksud dan tujuannya bersilaturahmi dengan Pj Gubernur dalam rangka berdiskusi terkait tagline maju melaju dalam pembangunan yang lebih baik kedepannya di NTB. Selain itu, kata Fathul juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan kantor imigrasi di Lombok Tengah. Mengingat tenaga kerja dari Lombok Tengah cukup besar terlebih Lombok Timur.

 

"Kami sudah bersurat ke kementerian Hukum dan HAM diminta untuk menyiapkan lahannya dulu," katanya.

 

Ditambahkan Fathul, kedatangannya juga sebagai ikhtiar mungkin ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan pembangunan yang lebih melaju untuk NTB.

 

Dalam pembangunannya nanti kantor Imigrasi kelas 1 Mataram tetap, melainkan ini kantor Imigrasi juga beda kelasnya. 

 

"Yang jelas ini untuk mengawasi orang asing, ini penting sekali terlebih ada Mandalika,ada Awang, Bandara ada sirkuit Motocross, semuanya itu butuh pengawasan orang asing yang kita harapkan Imigrasinya ada di kabupaten Lombok Tengah," jelasnya.

 

Turut hadir juga, Pj Sekda NTB, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Kepala OPD lingkup pemerintah kabupaten Lombok Tengah, 12 Camat dan 12 Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lombok Tengah.

Hari Kesehatan Nasional, Pj Gubernur Ajak Untuk Memulai Hidup Sehat

 



Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi menghimbau kepada masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat. 

 

"Mulailah dari diri sendiri, mengatur pola makan, jangan malas gerak dan berolahraga", ujar Miq Gite di kantor Dinas Kesehatan, Mataram, Senin (13/11). 

 

Dikatakannya saat ini menurut artikel yang ditulis Menteri Kesehatan RI, Indonesia terancam gangguan kesehatan jiwa dan napza. Oleh karena itu, Miq Gite menyarankan memperbanyak rekreasi dan memperbaiki pola relasi keluarga dan lingkungan. 

Ditambahkan pula, program Jumat Salam adalah cara merevitalisasi pelayanan birokrasi sekaligus ikhtiar silaturahmi sehingga dapat menyeimbangkan ketegangan kerja dengan berinteraksi luwes dengan masyarakat. 

 

Dalam rangkaian apel peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemprov juga memberikan penghargaan kepada 33 orang tenaga kesehatan teladan dan 13 orang bidan penggerak ASI eksklusif serta menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba inovasi pelayanan jiwa dan napza di Puskesmas yang diraih Puskesmas kecamatan Kilo kabupaten Dompu. 

 

Hadir pula dalam apel Forkopimda, Danrem 162 WB, Polda NTB, para kepala OPD, perwakilan Puskesmas se NTB dan tenaga kesehatan.

Pj Gubernur NTB Sampaikan APBD TA 2024 Fokus Pengendalian Inflasi, Kemiskinan, UMKM Hingga Pemilu




Mataram - Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat utama Gedung DPRD NTB, Selasa (14/11/23).

Dalam sambutannya, Miq Gita sapaan akrabnya menyampaikan pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar untuk mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penurunan di samping pengendalian inflasi kemiskinan ekstrem pengawalan pemilu dan Pemilukada.

"Kita akan memberikan perhatian khusus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat tersebut untuk mengawal pelaksanaannya di daerah yang kita cintai," jelas Miq Gita dihadapan puluhan anggota DPRD yang hadir.

Selain itu, lanjut penjabat gubernur NTB bahwa pemerintah daerah juga akan memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui misi bela dan beli produk UMKM lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal di NTB dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberdayakan para pelaku UMKM di NTB.

"Implementasi dari kebijakan ini telah tertuang dalam kegiatan-kegiatan Jumat salam, Jumat Belondong dan lain sebagainya. Setiap Jumat kita ramai-ramai menyapa masyarakat dengan memberikan pencerahan pencerdasan terhadap berbagai program-program termasuk melakukan sosialisasi bagaimana menciptakan suasana pemilu yang damai di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2024 kedepannya merupakan tugas bersama untuk mengawal seluruh rangkaian perjalanan ini demi mewujudkan MTB yang terus maju melaju di masa yang akan datang demi melanjutkan kerja kerja kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan progresif kedepan hadir sebagai proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan tetapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan kedepannya.

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim