newsmetrontb

Nasional

Metro

Lotim

Ad Placement

Lobar

Loteng

Friday, March 15, 2024

Polres Lombok Timur Tertibkan Balap Liar Hingga Buru Kendaraan Knalpot Racing!


Lombok Timur - Seringnya di lakukan balap liar hingga penutupan jalan di jalan wisata Suryawangi, Labuhan Haji Lombok Timur menyebabkan Polres Lombok Timur mengambil langkah dengan menertibkan para pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau brong (14/3).


Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas dan menjamin rasa nyaman bagi umat muslim yang sedang berpuasa selama Bulan Ramadhan.


Puluhan kendaraan yang terjaring razia langsung di amankan dan tidak tanggung tanggung motor yang menggunakan knalpot racing langsung di copot dan di hancurkan di tempat. Pasalnya, balapan liar ini seringkali menutup akses jalan sehingga warga maupun pengunjung kesulitan melewati jalan ini.


Sementara kendaraan yang tidak memiliki surat surat kendaraan langsung di angkut ke Satlantas Polres Lombok Timur.


Dari pantauan redaksi lintas media grup, operasi ini berlangsung hingga tengah malam di sepanjang jalan Labuhan Haji, Lombok Timur.

Monday, March 4, 2024

BPJS Kesehatan Berikan Piagam Penghargaan UHC Untuk Pemprov NTB


Mataram - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Selasa 04 Maret 2024.


Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan , DR. dr. Mahlil Ruby , M.Kes mengatakan bahwa apresiasi yang diberikan kepada Pemprov NTB dikarenakan telah menjaminkan sekitar 95 persen lebih masyarakatnya terjamin didalam jaminan kesehatan nasional.

"Ini merupakan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah dan diperlukannya upaya seluruh stakeholder untuk terus bersama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi persoalan kesehatan, dengan cakupan yang memenuhi standar akan berdampak pada layanan kesehatan," ungnkapnya.



Salah satu tantangan kedepan yang harus diperhatikan, yaitu terkait data. Keberadaan data sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas dari daerah tersebut, misal kasus data peserta yang meninggal, agar tidak terjadinya pembiayaan kepada peserta yang meninggal.

"Data sangat penting, karena tentu dapat menjaga akuntabilitas yang perlu dijaga," ungkapnya.



Dalam hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

"Alhamdulillah, Provinsi NTB sudah mencapai 95,70 persen, pada sisi ketidak aktifan dan tentunya ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatan upaya - upaya dalam rangka validasi data, pembenahan , penganggaran baik Kabupatan/Kota dan sebagainya," jelasnya.


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengatakan terdapat dua elemen cakupan yang harus diperhatikan, yaitu akses layanan kesehatan dan perlindungan risiko finansial tentang pelayanan kesehatan.

"Alhamdulillah, Provinsi NTB total cakupan JKN KIS untuk NTB per 1 November 2023 mencapai 5.337.227 jiwa atau 9,70 persen angka ini terus meningkat pada bulan Desember 2023, mencapai angka 5.438.135 jiwa," jelasnya.

Turut hadir Direktur RSUD Provinsi NTB “dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.Hj. NK. Eka Nurhayati., Sp.OG.,Subsp.,FER.,M dan seluruh jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Tuesday, December 19, 2023

Thursday, December 7, 2023

Tuesday, November 28, 2023

Monday, November 27, 2023

Wednesday, November 15, 2023

Silaturahmi Pemkab Lombok Tengah, Miq Gite ; Ini Contoh Bagus Bisa Diikuti Kabupaten/Kota se-NTB

 





Silaturahim jajaran pemerintah kabupaten Lombok Tengah ke pendopo Gubernur sebagai wujud Sinergi kabupaten dengan pemerintah provinsi sehingga diharapkan bisa diikuti oleh kabupaten kota lainnya se-ntb.

 

"Dimulai dari Lombok Tengah, semoga ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota se-NTB," Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi saat menerima Bupati dan Wabup Bupati Lombok Tengah dan jajaran lainnya, di pendopo Tengah Gubernur, Mataram (13/11).

 

Bagi dirinya, silaturahmi ini seperti durian runtuh yang sejatinya pemerintah provinsi menginap datang ke desa-desa untuk mensosialisasikan seiring adanya program Jum'at Salam. Jum'at Salam memiliki makna jumpai masyarakat menyelesaikan aneka persoalan masyarakat.

 

"Selain Jum'at Salam juga dicanangkan dengan Jum'at Belondong, jadi kepala OPD menggunakan sarung produk lokal sukarare, Ngoli dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap dari kabupaten, Camat bersama-sama turun ke desa dalam suasana kebersamaan berbaur dengan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya," ungkapnya.

 

Terkait kantor Imigrasi, sejatinya kata Miq Gite sapaan populer Pj Gubernur tersebut sudah lama berkeinginan karena kantor Imigrasi kelas 1 Mataram posisinya dekat Rembiga sehingga menjadi komplementer dari Bandara Selaparang waktu itu. 

 

"Kini Badara pindah ke Lombok Tengah, Imigasi masih tetap di Mataram. Imigrasi ini ditaruh di ujung dunia tetap akan ramai karena selalu dibutuhkan setiap orang," pintanya.

 

Miq Gite berharap tata ruang antara pemerintah provinsi dengan Lombok Tengah bisa singkron dan diselaraskan dimasa-masa yang akan datang untuk kemaslahatan masyarakat.

 

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri menyampaikan maksud dan tujuannya bersilaturahmi dengan Pj Gubernur dalam rangka berdiskusi terkait tagline maju melaju dalam pembangunan yang lebih baik kedepannya di NTB. Selain itu, kata Fathul juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan kantor imigrasi di Lombok Tengah. Mengingat tenaga kerja dari Lombok Tengah cukup besar terlebih Lombok Timur.

 

"Kami sudah bersurat ke kementerian Hukum dan HAM diminta untuk menyiapkan lahannya dulu," katanya.

 

Ditambahkan Fathul, kedatangannya juga sebagai ikhtiar mungkin ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan pembangunan yang lebih melaju untuk NTB.

 

Dalam pembangunannya nanti kantor Imigrasi kelas 1 Mataram tetap, melainkan ini kantor Imigrasi juga beda kelasnya. 

 

"Yang jelas ini untuk mengawasi orang asing, ini penting sekali terlebih ada Mandalika,ada Awang, Bandara ada sirkuit Motocross, semuanya itu butuh pengawasan orang asing yang kita harapkan Imigrasinya ada di kabupaten Lombok Tengah," jelasnya.

 

Turut hadir juga, Pj Sekda NTB, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Kepala OPD lingkup pemerintah kabupaten Lombok Tengah, 12 Camat dan 12 Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lombok Tengah.

Hari Kesehatan Nasional, Pj Gubernur Ajak Untuk Memulai Hidup Sehat

 



Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi menghimbau kepada masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat. 

 

"Mulailah dari diri sendiri, mengatur pola makan, jangan malas gerak dan berolahraga", ujar Miq Gite di kantor Dinas Kesehatan, Mataram, Senin (13/11). 

 

Dikatakannya saat ini menurut artikel yang ditulis Menteri Kesehatan RI, Indonesia terancam gangguan kesehatan jiwa dan napza. Oleh karena itu, Miq Gite menyarankan memperbanyak rekreasi dan memperbaiki pola relasi keluarga dan lingkungan. 

Ditambahkan pula, program Jumat Salam adalah cara merevitalisasi pelayanan birokrasi sekaligus ikhtiar silaturahmi sehingga dapat menyeimbangkan ketegangan kerja dengan berinteraksi luwes dengan masyarakat. 

 

Dalam rangkaian apel peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemprov juga memberikan penghargaan kepada 33 orang tenaga kesehatan teladan dan 13 orang bidan penggerak ASI eksklusif serta menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba inovasi pelayanan jiwa dan napza di Puskesmas yang diraih Puskesmas kecamatan Kilo kabupaten Dompu. 

 

Hadir pula dalam apel Forkopimda, Danrem 162 WB, Polda NTB, para kepala OPD, perwakilan Puskesmas se NTB dan tenaga kesehatan.

Pj Gubernur NTB Sampaikan APBD TA 2024 Fokus Pengendalian Inflasi, Kemiskinan, UMKM Hingga Pemilu




Mataram - Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat utama Gedung DPRD NTB, Selasa (14/11/23).

Dalam sambutannya, Miq Gita sapaan akrabnya menyampaikan pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar untuk mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penurunan di samping pengendalian inflasi kemiskinan ekstrem pengawalan pemilu dan Pemilukada.

"Kita akan memberikan perhatian khusus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat tersebut untuk mengawal pelaksanaannya di daerah yang kita cintai," jelas Miq Gita dihadapan puluhan anggota DPRD yang hadir.

Selain itu, lanjut penjabat gubernur NTB bahwa pemerintah daerah juga akan memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui misi bela dan beli produk UMKM lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal di NTB dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberdayakan para pelaku UMKM di NTB.

"Implementasi dari kebijakan ini telah tertuang dalam kegiatan-kegiatan Jumat salam, Jumat Belondong dan lain sebagainya. Setiap Jumat kita ramai-ramai menyapa masyarakat dengan memberikan pencerahan pencerdasan terhadap berbagai program-program termasuk melakukan sosialisasi bagaimana menciptakan suasana pemilu yang damai di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2024 kedepannya merupakan tugas bersama untuk mengawal seluruh rangkaian perjalanan ini demi mewujudkan MTB yang terus maju melaju di masa yang akan datang demi melanjutkan kerja kerja kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan progresif kedepan hadir sebagai proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan tetapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan kedepannya.

Gubernur NTB, Miq Gite Siap Kawal Program Pemerintah Pusat Untuk Stabilitasi Harga Beras



Mataram- - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam pertemuan dengan TPID Provinsi NTB sampaikan akan siap kawal Program pemerintah pusat untuk stabilitasi harga beras di NTB, berlangsung di ruang kerjanya pada Senin, 13/11/2023.

 

“NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabiliasi harga pangan” Terang Miq Gite 

 

Dalam pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat Gubernur Miq Gite juga memberikan arahan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh kedepan serta memberikan dukungan penuh untuk mempertahankan NTB menjadi lumbung pangan nasional. 

 

“Kedepan NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, Ketersediaan pangan, dan Mekanisme kerja Bulog NTB” Jelas Miq Gite kepada Tim TPID.

 

Di sisi lain pemerintah hadir melalui beberapa program diantaranya bantuan pangan 10 kg / KPM dimana NTB ada sekitar 603 rb warga dapat secara gratis setiap bulannya. Lalu yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan beras di pasar- pasar melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan terakhir melalui pasar murah ke desa-desa.

 

Untuk pelaksanaan program tersebut di butuhkan stok beras yang cukup guna menjaga inflasi dan membendung kenaikan harga beras. Kurang lebih 8.700 ton beras di salurkan Bulog setiap bulannya di NTB atau sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB sejumlah 45.000 ton beras setiap bulannya.

 

Bantuan pangan awalnya dilaksanakan sampai dengan Bulan Nopember 2023. tapi melalui Rapat Koordinasi terbatas Presiden memerintahkan bantuan pangan dilanjutkan sampai dengan Desember 2023 dan di lanjutkan kembali dari januari sd Juni 2024. bantuan pangan ini dilanjutkan karena dirasa efektif membendung kenaikan harga beras di pasar.

 

Dengan dilanjutkannya bantuan pangan ini tentunya ketersediaan stok di hitung kembali di Bulog Provinsi NTB. Saat ini Bulog memiliki stok beras 15.775 ton. Apabila dikeluarkan setiap bulan sejumlah 8.700 ton maka akan bertahan/cukup sampai dengan akhir Desember 2023.

 

Disisi lain pemerintah pusat meminta melanjutkan bantuan pangan agar stabilitas harga di tahun politik tetap terjaga demi menjaga kondisifitas Negara dan inflasi terkendali. Selain itu melalui rilis resmi Badan Pangan Nasional memperkirakan panen akan mundur 2 bulan menjadi bulan Mei 2024 karena pengaruh elnino.

 

Oleh sebab itu, untuk menjaga inflasi harga beras dan kondisifitas negara dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk NTB dari provinsi lain untuk kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar dan Gerakan Pasar Murah di Desa-desa.

 

Penambahan ini sangat realistis mengingat memang panen di wilayah NTB 3 bulan ke November 2023 sampai dengan Januari 2024 masih di bawah kebutuhan konsumsi NTB sehingga perlu penambahan stok CBP. 

 

Stok CBP ini akan masuk di pertengahan Desember 2023 dan akan disalurkan untuk program pada bulan januari sampai dengan maret 2024 dan tidak akan mengganggu pembelian Bulog NTB pada panen raya Mei 2024.

 

Disambung Penjabat Gubernur Miq Gite sampaikan program pusat dan daerah harus di dukung. program tersebut sangat baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik. Ego harus di kesampingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas agar harga beras segera stabil dan terkendali.

 

“Program pusat dan daerah kita harus sama dan di dukung, program-program ini baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik ini” Tutup Miq Gite. 

 

Pertemuan itu tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama antara Penjabat Gubernur Miq Gite dan TPID NTB untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan distribusi pangan yang efisien.

 

Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam pertemuan ini, NTB semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Tuesday, October 31, 2023

Oknum Pekasih Di Sembalun Bumbung Di Duga Diskriminatif!


Lombok Timur - Oknum Pekasih inisial Amaq EU di duga diskriminatif terhadap pendatang di Sembalun Bumbung.


Hal ini terlihat saat seorang pendatang di Sembalun Bumbung inisial AE meminta ijin untuk mengairi tanaman kubis/kol yang baru di tanam. Bukannya mendapat jawaban, malah oknum Pekasih Amaq EU langsung emosi dan meminta supaya yang bersangkutan untuk tidak mengambil air yang mengalir dari Hutan Lindung Sembalun.


"Tidak boleh, saya tidak kasi ijin. Awas saja kamu kalau berani mengambil air ini lagi sekali!", bentaknya.


Sebelum menanam tanaman kubis, AE pun sebelumnya meminta ijin pada pekasih inisial Amaq SS, namun saat mulai mengairi tanaman tiba tiba pekasih Amaq EU datang dan melarang. Menurut Amaq EU, pekasih Amaq SS adalah anak buahnya dan harus meminta ijin sama yang bersangkutan. Setelah negosiasi mengenai, ahirnya AE di kasi ijin mengairi tanamannya.


Namun, saat AE mengairi tanamannya seorang warga lain menyerobot air sehingga tanaman kubisnya tidak habis di airi. Oleh sebab itu, yang bersangkutan pun minta ijin lagi pada pekasih Amaq SS dan di berikan ijin. Namun lagi lagi pekasih Amaq EU datang dan membentak AE.


" Kita menghampiri yang bersangkutan  sambil meminta ijin untuk mengairi tanaman kubis yang baru di tanam. Tapi bukannya mendapat respon yang baek, malah yang bersangkutan menjawab dengan emosi sambil berkata tidak boleh. Dan dia juga sempat bilang kalau sampai mengambil air sekali lagi awas aja", jelas AE.


AE sendiri baru pertama kali bercocok tanam di daerah Sembalun, iapun mengaku kalau dirinya kesulitan mendapatkan air, baek untuk kebutuhan air bersih maupun untuk irigasi. 


"Sudah sering kali kita minta, padahal cuma sedikit buat mengisi tandon air buat kebutuhan dapur juga tidak boleh, padahal prosedur desa kita sudah ikuti, kalau memang harus bayar iya pasti kita akan bayar sesuai aturannya", pungkasnya.


Ketua P3A Sembalun Bumbung, Mahli, yang di konfirmasi awak media menyayangkan sikap oknum Amaq EU, ia pun berjanji akan segera memanggil yang bersangkutan untuk di mintai keterangan.


"Kalau masalah mengairi tanaman itu silahkan aja, semua orang punya hak yang sama. Saya akan segera memanggil yang bersangkutan untuk di mintai keterangan terkait sikap tidak terpujinya' jelasnya lewat telphone.


Selang beberapa hari, AE kembali meminta ijin kepada pekasih SS untuk mengairi kebunnya dan pekasih SS pun mengiyakan.


Namun lagi lagi pekasih EU datang dan meminta AE untuk minta ijin mengairi kebunnya di P3A.


"Kamu minta ijinnya sama P3A, nanti dia yang atur air", cetusnya.


AE pun memutuskan untuk mengairi kubis yang sudah kadung dia tanam dengan memompa air dari embungan milik Haji Wita. Namun biaya yang di keluarkan pun cukup besar, karena untuk sampai ke tanamannya, dia harus menggunakan dua (dua) mesin air listrik.


"Yach mau gemana lagi, ketimbang tanamannya mati, terpaksa harus keluar biaya yang lumayan, kita pakai 2 mesin air listrik, dan harus mengisi 2 (dua) KWH sekaligus baru airnya sampai ke tanaman", pungkasnya.


Thursday, October 19, 2023

Mendagri Lantik Pj Gubernur NTB, Mendagri Pesankan Keberlanjutan Pembangunan

 


Melantik Penjabat Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi, Menteri Dalam Negeri, Dr H Tito Karnavian berpesan agar pembangunan di Nusa Tenggara Barat terus berlanjut. 

"Agar roda pemerintahan tetap berjalan, tetap bangun komunikasi dengan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama untuk melanjutkan program yang strategis", ujar Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9).

Dalam rangkaian serahterima jabatan, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tugas utama Penjabat Gubernur adalah menyinkronkan program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suhajar juga memberikan atensi khusus agar Pj Gubernur dapat menyukseskan agenda besar, yakni pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Semoga Pak Lalu Gita bisa mengawal hal-hal tersebut," kata Suhajar.

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku bakal berusaha melakukan yang terbaik atas amanah baru yang diemban.

"Dari yang telah kami lakukan selama ini, dengan amanah yang baru. Kami ingin berbuat yang terbaik bagi negara dan masyarakat NTB. Kami akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirintis dengan baik oleh Gubernur-Wakil Gubernur dan menjadi atensi pemerintah pusat. Baik dalam jangka pendek maupun menengah," sebutnya.

Hadir pula dalam upacara pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 - 2023, Forkopimda dan pejabat Pemprov NTB. (jm)

Wednesday, October 18, 2023

HUT 78: MELIHAT LOMBOK TENGAH BERTUMBUH DARI KACAMATA MIQ GITE PJ GUB NTB





Baru saja Kabupaten Lombok Tengah merayakan hari jadinya yang ke-78. Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. menghadiri langsung perayaan hari ulang tahun tanah kelahirannya tersebut di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Puyung, 16.10.2023.

Saat itulah, Miq Gite kemudian kembali mengenang perjalanan panjang Kabupaten Lombok Tengah bertumbuh dalam berbagai aspek pembangunan. Sehingga dapat berkembang seperti saat ini, dengan Bandara Internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Sirkuit Mandalika, By Pass, Poltekpar, IPDN, Teluk Awang, dan berbagai perkembangan pembangunan lainnya. 

Pada saat itu, Miq Gite sapaannya, selain sillaturrahmi dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Forkopimda juga para tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah lainya, ia juga bertemu dengan  salah seorang tokoh Masyarakat sekaligus Bupati Lombok Tengah ke - 8, H. L Wiratmaje. 

"Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa silaturrahmi juga dengan salah seorang tokoh Masyarakat sekaligus Bupati Lombok Tengah ke - 8, Maminda H L Wiratmaje yang lebih dikenal dengan sapaan Mik Ngoh," jelas Miq Gite. 

Miq Gite juga mengenang sekilas peristiwa 15 Oktober 1945, 78 tahun lalu. Ketika Lalu Serinata kelahiran Bonjeruk Lombok Tengah, diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Daerah Setempat Lombok Tengah oleh Gubernur Provinsi Sunda Kecil Mr I Ketut Gde Pudja. Acara diawali pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengibaran bendera Merah Putih di Gedung Merdi Bekso Mataram. Peristiwa ini menandai peralihan kekuasaan dari penjajah Jepang ke Bangsa Indonesia di Gumi Sasaq Lombok. 

Acara di akhiri dengan pelaksaaan Rapat Umum Komite Nasional Daerah Lombok di Lapangan Mataram. Selanjutnya, tanggal 14 Agustus 1958, pemerintah NKRI mengeluarkan UU Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah2 Tingkat I Bali, NTB, NTT.

Dengan sejarah panjang tersebut, Miq Gite berharap akan lebih banyak lagi pembangunan di Lombok Tengah, yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal setempat. 

"Tentu akan banyak lagi yang segera akan hadir di Lombok Tengah," harapnya. (novita, diskominfotikntb)


 

Ad Placement

Pariwisata

Politik

Hukrim