 |
| Warga Sekitar Kaki Jembatan Suramadu Melakukan Protes Keras Terkait Proses Pembebasan Lahan |
Bangkalan, - Proses pembebasan lahan di area kaki Jembatan Suramadu sisi Madura mendapat protes keras dari sejumlah warga pemilik lahan di Dusun Sekarbungoh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Proses pembebasan tersebut saat ini memasuki tahap penawaran harga berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan. Appraisal itu berkantor di Graha Sucofindo Lt. 10, Jln Raya Pasar Minggu Kav 34 - Jakarta Selatan.
Menurut keterangan tokoh Sukolilo Barat, KH M. Ghufron Muhnis, MM, berkas surat penawaran yang diberikan oleh tim pembebasan lahan di BPN Bangkalan terkesan asal-asalan, karena surat hasil apprisal tersebut tidak ada kop, tanpa tandatangan dan stempel resmi.
" Ini kan pembebasan resmi pemerintah, kenapa asal-asalan begini, hanya selembar kertas yang bisa saja dibuat oleh siapapun," ujar Kiai Ghufron yang juga Ketua Yayasan PP Al-Ittihad YASI, Minggu (8/3/2020).
"Tolong diingat, bahwa Jembatan Suramadu ini bisa berdiri di sini juga karena partisipasi kami dari Pesantren dan Masyarakat Sukolilo Barat. Jangan sampai kami diperlakukan sewenang-wenang dan bahkan seperti mau diakali begini, yang jujur dan transparan Insyaallah berkah," tambah Kiai Gufron.
Kiai Gufron mengaku akan menolak bila lahan yang dimilikinya dan diatasnya terdapat lembaga pendidikan/sekolah diambil alih tidak sesuai dengan harapan. Karena bila membeli tanah, membangun kembali gedung, dan fasilitas lembaga pendidikan/sekolah di lokasi yang strategis, maka biayanya pasti saat mahal. Apalagi harga tanah sudah melambung tinggi.
Karena itu, ia mengaku akan tetap bertahan agar lembaga pendidikan/sekolah ini tetap berada di lokasi saat ini. Terlebih lembaga pendidikan ini merupakan amanah dari orang tua pendiri PP. Al-Ittihad YASI, Abanda (alm) KH. Abdul Aziz Ja'far.
Kekecewaan yang sama disampaikan Zahron. Ia menuturkan bahwa masyarakat pemilik lahan diancam dan ditakut-takuti, tanahnya akan diambil paksa dan dananya akan dititipkan dipwgadaian apabila selama 14 hari tidak menyetujui pembebasan lahan.
"Kenapa kita kembali ke jaman orde baru begini, kami pastikan melawan dan akan demo BPWS bila tetap begini," kata Zahron dengan nada kesal.
Ia menuturkan, ada perbedaan harga yang tak masuk akal dalam proses pembebasan lahan. Sebab ada lahan di dalam kampung yang diberikan harga Rp2.050.000/M2, sedangkan yang dipinggir jalan malah dihargai lebih rendah, yakni Rp1.907.000/M2.
Ketimpangan dan ketidakwajaran harha inilah yang akhirnya memicu polemik di masyarakat.
Menurut keterangan warga, saat dikumpulkan di kantor BPN Bangkalan, dikatakan bahwa warga yang tidak setuju dengan penawaran tersebut maka dapat menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen BPWS, Ahmad Fahrudin Arrozi. Namun saat Fahruddin dihubungi via telpon dan sms tidak ada respon.
Akhirnya karena tidak ada kepastian, beberapa warga menanyakan tentang keabsahan surat penawaran harga yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel, Johnny dan rekan. Namun mereka tak bisa menjawab dan menghimbau agar menanyakan langsung ke BPWS.
Redaksi mencoba melakukan klarifikasi dengan menghubungi nomer telpon kantor KJPP Immanuel, Johnny dan rekan di nomer Telp : 021-7983xxx ext 24xx akan tetapi tidak ada jawaban sampai berita ini diturunkan.
Dihubungi terpisah, Bupati LSM LIRA Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib menghimbau jangan ada yang coba bermain-main dengan memark-up harga pembebasan tanah warga kaki Jembatan Suramadu.
"Kami akan kawal proses pembebasan ini, apalagi disitu juga ada lembaga pendidikan milik Pondok Pesantren, maka kami pasti laporkan ke aparat penegak hukum bila ada yang memainkan harga," tegas Mahmud, aktivis yang pernah dibacok OTK ini. (red/LNG04)
