Sumbawa Barat - Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dalam rangka percepatan refocussing, realokasi serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam bencana Covid 19 tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan pada Jumat, (12/6) sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Ruang Rapat Graha Fitrah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengapresiasi positif adanya MoU dan pendampingan hukum dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Covid 19 di Kabupaten Sumbawa Barat. Ia juga meminta agar Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dapat mendampingi sampai selesainya kegiatan ini.
Saat kegiatan penandatanganan tersebut, Bupati juga memberikan piagam penghargaan kepada para JPN Kejari Sumbawa Barat bersama dengan bagian Hukum Pemda KSB yang telah mendampingi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku turut tergugat II, dan atas hal tersebut Tim JPN telah berhasil menyelamatkan aset Negara yaitu GOR Lalu Magaparang yang dijadikan objek sengketa.
Kejari Sumbawa Barat, Nusirwan Sahrul, SH., MH mengatakan bahwa sampai dengan periode bulan Juni 2020 Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan ruang Isolasi Covid 19 RSUD As-Syifa dan sarana prasarananya sebesar Rp. 5,528 Milyar rupiah, Pendampingan kegiatan refocussing, realokasi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat bencana Covid 19 Tahun anggaran 2020 di KSB sekitar Rp. 44 Milyar rupiah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nusirwan Sahrul, SH. MH, Sekretaris Daerah H. Abdul Aziz, SH., MH, Inspektur Sumbawa Barat dan Kepala Bapeda dan Litbang, drh. Khairul Jibril, MM.
Ada juga Kepala Bagian Hukum KSB, Kasi Datun Kejari Sumbawa Barat Purning Dahono Putro, Kasi Intel Kejari Sumbawa Barat I Nengah Ardika, SH., MH, Kasi pidsus Kejari Sumbawa Baratarat Aji Rahmadi, SH., MH, Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Rizky Taufani, SH., MH. (LNG05/LNG04)
