Sumbawa Barat - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (DPUPRPP) pada tahun 2020 ini telah banyak menerima permintaan rekomendasi ruang yang baru dari masyarakat.
"Ada banyak administrasi permintaan rekomendasi ruang yang baru masuk ke DPUPRPP," jelas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Mujiburahman, ST kepada media ini, Senin, (21/9).
Untuk yang baru meminta rekom ruang, Lanjut Mujib yaitu permintaan pembuatan tambak, izin IMB, kegiatan pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) PT. AMNT, Investasi dan lainnya.
Berdasarkan pantau dilapangan, Tim melihat bahwa penempatan ruang rata-rata sudah sesuai di KSB. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu penomoran RTRW yang baru dari kementerian.
Dia menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) untuk rekomendasi ruang yakni, Pertama, permintaan Perizinan di DPMPTSP, DPMPTSP meneruskan surat ke Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) barulah dilakukan survey, setelah itu keluarlah izin rekomendasi ruang dari ketua TKPRD.
Ia berharap kepada masyarakat untuk mentaati amanat regulasi UUD Tata Ruang yang berbunyi bahwa segala aktifitas yang memfaatkan ruang harus ada izin pemanfaatan ruangnya.
Tahun 2019, TKPRD KSB sudah menindak 2 pelanggar tata ruang. Sementara untuk tahun 2020 belum ada penindakan pelanngar tata ruang. (LNG05/LNG04)
