Lombok Barat - Bertempat di Hotel Wyndam Sundancer, Sekotong, Lombok Barat, Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Humas dan Protokol Provinsi NTB. Kegiatan dimaksud sebagai bentuk silaturahmi dan koordinasi antara Humas Bank Indonesia dengan Humas Provinsi, Kabupaten/ Kota serta Lembaga lainnya baik vertikal maupun horizontal yang ada di Provinsi NTB (4/10).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, dalam sambutannya pada saat acara Gala Dinner bersama Forum Humas dan Protokol menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kesatuan hati dengan seluruh stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi pandemic covid-19 yang terus berlangsung saat ini berdampak pada tertekannya ekonomi tidak terkecuali di Provinsi NTB.
Heru Saptaji menguraikan bahwa struktur perekonomian di Provinsi NTB relatif lengkap dibandingkan daerah lain, karena itu cukup kompleks. Provinsi NTB mempunyai sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan yang terus tumbuh serta sektor konstruksi yang cukup besar, ditambah lagi dengan pariwisata sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baginya dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
“Ujung dari semua tugas yang Bank Indonesia kerjakan adalah memberikan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di NTB dan negeri tercinta Indonesia pada umumnya," lanjut Heru Saptaji yang memimpin Bank Indonesia Provinsi NTB sejak September Tahun 2020.
Kegiatan Forum Humas dan Protokol Provinsi NTB diadakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan hubungan lintas instansi yang diharapkan dapat meningkatkan engagement dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai narasumber diantaranya Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, serta pembicara tamu dari School of Business and Management (SBM) Institute Teknologi Bandung (ITB), Dr. N. Laela Arief.
Dalam paparannya, Najamuddin Amy menyampaikan bahwa adanya pamdemi covid-19 ini berdampak pada perubahan strategi komunikasi terkait dengan penyampaikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang semula biasanya dilakukan secara langsung di lapangan atau offline, menjadi secara online karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas dan beberapa instansi yang menerapkan pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Untuk itu, strategi komunikasi secara online melalui kanal-kanal media sosial, seperti Instagram, dan facebook dilakukan secara lebih intens.
Sementara itu, Laela Arief menyampaikan bahwa perkembangan sosial media yang semakin massif mengharuskan para Humas baik di instansi pemerintah maupun swasta harus dapat menjangkau lini massa yang banyak aktif di media sosial. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong peran aktif dari para pegawai khususnya generasi millennial di instansi masing-masing untuk turut aktif menyampaikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi kepada masyarakat. Disamping itu, Humas pada berbagai instansi juga harus rajin mendengarkan suara masyarakat (social listening) di lini massa dengan mengembangkan sistem teknologi yang dapat mengakomodasi hal tersebut, sehingga saat Humas bekerja pesan yang disampaikan kepada publik dapat diterima dengan baik.(LNG04)
