 |
| Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menerima jajaranLumbung Inovasi Terkait Kerjasama Untuk Integritas Sistem Atau Program" SATU DATA NTB", di ruang kerjanya |
Mataram - Pemerintah Provisi NTB saat ini tengah mengembangkan sistem satu data sebagai acuan untuk menjalankan program pembangunan. Sistem Satu Data ini akan merangkum seluruh data yang ada di wilayah NTB, mulai dari tingkat RT hingga level provinsi.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menerima jajaranLumbung Inovasi Terkait Kerjasama Untuk Integritas Sistem Atau Program" SATU DATA NTB", di ruang kerjanya, Jum'at (12/07/2019). Sistem ini merupakan kerjasama dengan Sistem yang Sedang" KOMPAK"( Kementerian Indonesia Dan Australia) Kembangkan Bersama Dengan Beberapa Kementerian. Front Line Service Coordinator
"Data ini sangat perlu bagi kita. Percuma kita keluarkan tenaga dan biaya, tapi program yang kita jalankan tidak berbasis data," tegas Wagub didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi.
Wagub menjelaskan, dengan data yang valid, maka seluruh masalah yang ada akan tertangani dengan baik. Terutama ditangani dari hulu. Program revitalisasi Posyandu misalnya, membutuhkan data yang akurat untuk menjalankan program itu.
Begitu juga dengan program-program lain harus dirancanakan dan diimplementasikan sesuai data. "Data itu diinput mulai dari desa. Kita berdayakan operator yang ada di sana," ungkapnya.
Karena itu, Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB itu meminta seluruh pihak untuk bersinergi, saling membantu serta mendukung seluruh program yang ada.
"Kita hilangkan ego sektoral. Tidak ada yang merasa paling penting. Semuanya penting untuk daerah dan masyarakat kita," tegas Wagub yang didampingi juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL) NTB.
Kepala Diskominfotik NTB menjelaskan data yang dibutuhkan saat ini berupa data sektoral dan data dasar. Data sektoral jelasnya berkaitan dengan program pembangunan yang ada di wilayah pemerintah provinsi. Sedangkan data dasar, seperti jumlah penduduk, merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik.
"Program NTB satu data ini sejalan dengan program Indonesia Satu Data," jelasnya.
Data itu katanya akan dikelola dalam satu portal NTB Satu Data. Hal ini katanya akan memudahkan pimpinan dalam merencanakan, menjalankan serta mengevaluasi seluruh program yang ada.
