 |
| Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan pengharagaan Kerterbukaan Informasi Publik kepada 10 (sepuluh) Pemerintah Desa, SMA/SMK Negeri dan Puskesmas terbaik,(7/11) |
Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi
Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua Bidang Sosialisasi
Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma memberikan pengharagaan Kerterbukaan
Informasi Publik kepada 10 (sepuluh) Pemerintah Desa, SMA/SMK Negeri dan
Puskesmas terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi public di Hotel
Lombok Raya, (7/11).
Sepuluh desa yang mendapatkan pengharagaan itu antara lain Desa Rupe Kecamatan Langgudu (Kabupaten Bima),
Kelurahan Rite Kecamatan Mpunda (Kota Bima), Desa Mekar Sari Kecamatan Narmada
(Lombok Barat), Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang (Lombok Tengah), Desa
Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea (Kabupaten Sumbawa Barat), Desa Sari Sakolo
Kecamatan Dompu (Kabupaten Dompu), Desa Gondang (Kabupaten Lombok Utara), Desa
Kumbang Kecamatan Masbagek (Lombok Timur), Desa Hijrah Kecamatan Lape (Sumbawa
Besar), Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang (Mataram).
Dan untuk 10 (sepuluh) SMA/SMK Negeri yaitu SMKN 1 Woha Bima, SMAN 1 Kota Bima, SMAN 1 Gerung,
SMAN 1 Praya, SMAN 2 Taliwang, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Selong,
SMAN 1 Sumbawa Barat, SMAN 5 Mataram.
Sementara untuk 10 (sepuluh)
puskesmas yang mendapatkan pengahargaan keterbukaan informasi publik antara
lain Puskesmas Palibelo, UPT.Puskesmas Penanae Kota Bima, Puskesmas Gerung
Kec.Gerung, Puskesmas Batunyala, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Dompu Barat
Kec.Woja, Puskesmas Senaru, Puskesmas Denggen Kec.Selong, Puskesmas Unit II
Sumbawa, Puskesmas Cakranegara.
Di hadapan kepala desa, camat dan kepala sekolah itu,
Gubernur menegaskan seluruh desa di NTB harus ramah pada investor. Sebab
pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor
yang terlibat dalam pembangunan.
"Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada
pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap para investor yang akan berinvestasi
di NTB. Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit pada tutup
jalan," ungkapnya.
Selain itu, orang nomor satu di NTB itu juga menyampaikan
pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa desa di NTB ini akan
terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.
"Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan
sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau
bekerja," jelasnya.
Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019 yang
dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu di hadiri oleh 1.500
Badan Publik Se-NTB. Terdiri dari 303
kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.
(LNG01)
