Lombok Timur - Pembahasan penolakan penambahan ritel modern di Lombok Timur tak kunjung usai, khususnya ritel modern jenis Alfamart dan Indomart.
Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) yang satu bulan terakhir melakukan aksi berjilid-jilid sampai hari ini tetap konsisten menyuarakan penolakan.
Pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 perwakilan dari aliansi ini mendatangi Kantor Bupati, yang jadwal pertemuan bersama Sekertaris Daerah Lombok Timur sebelumnya sudah disepakati. Akan tetapi pada saat itu pula Sekda ada kegiatan rapat di Polres Lombok Timur, setelah di konfirmasi kembali oleh massa ini.
Selang beberapa menit menunggu pihak birokrasi Kabupaten Lombok Timur. Akhirnya, Kadis Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu Muksin, S.KM., MM menemui perwakilan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa.
Didalam pertemuan tersebut, APMLT mengutarakan kekecewaanya terhadap Bupati dan Sekda Lombok Timur yang terkesan menghindar menurut mereka. Pasalnya aksi yang berjilid-jilid telah dilakukan, tetapi para pemangku kebijakan sampai hari ini belum dapat menemui massa aksi.
Ditengah pembahasan Ritel Modern bersama Kepala Dinas Penanaman Modal, akhirnya di stop oleh Kordum APMLT yaitu Ar Yandis. Karena pihaknya merasa kalimat yang di ungkapkan oleh KADIS ini sama saja seperti aksi-aksi sebelumnya, dirasa tidak menemukan solusi atau titik temu.
"Benar itu pak" sambung Rohman Rofiki selaku perwakilan APMLT yang ikut dalam pembahasan tersebut.
Suasana forum pada saat ini agak memanas. Hingga hampir masa aliansi ini membubarkan diri.
" Saya tunggu Bupati dan Sekda sampai pukul 12:30, kalau tidak kunjung datang masa saya tarik kembali untuk bubar" Ungkap Kordum.
Karena suasana tidak kondusif dan belum menemukan titik temu, akhirnya forum di tutup dan APMLT membubarkan diri dari forum tersebut.
Perwakilan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur ini, berharap agar ada etikat baik dari pemangku kebijakan yang ada di Lombok Timur agar lebih responsif untuk menindak lanjuti suara atau aspirasi masyarakat.(LNG04)
