Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito mengikuti assessment Mataram Smart City, didampingi Kepala Orgnaisasi Perangkat Daerah terkait, bertempat di Ruang Sekda, Jum’at (02/10/2020).
Dalam penyampaian assessment Mataram Smart City Kota Mataram, Sekda menyampaikan Mataram Smart City sudah menyusun Masterplan Smart City, Program Quick Win, dan Roadmap Smart City.
Adapun Road Map Smart City Kota Mataram disusun dalam bentuk Jangka Pendek Menengah (2020-2021) dan Jangka Panjang (2022-2024) dengan menetapkan indikator keberhasilan di masing-masing OPD yang terkait.
”Untuk mewujudkan Kota Mataram sebagai Smart City, dibangun enam unsur dimensi dari Smart City, yaitu Smart Branding, Smart Environment, Smart Economy, Smart Governance, Smart Living, dan Smart Society.” Ungkapnya.
Lebih lanjut Sekda menyampaikan Smart Governance sebagai salah satu pilar pemerintahan yang cerdas sebagai kunci pembentukan Mataram Smart City dengan tugas membentuk paradigma masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik, peduli dan transparan terwujudkan melalui aplikasi Geoportal, Mataram Satu Data, e-MPBM, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Sementara itu, untuk menunjang kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram menerapkan Smart Living sebagai pilar dengan tiga dimensi utama yakni kehidupan yang harmoni (harmony), kehidupan yang sehat (health) dan didukung dengan alat transportasi yang mudah, murah dan nyaman (mobility) untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang cerdas bagi penduduknya kami sediakan aplikasi e-reservasi, SiPPAMAN, PSC-119, dan Gema Cermat.
Dan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Mataram Smart City mencanangkan Smart Economy sebagai pilar yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian kota, dimana individu dalam suatu kota memiliki semangat untuk berinovasi, mempunyai jiwa entrepreneur, selalu berusaha produktif dan mempunyai kemampuan untuk berubah (dinamis) diimplementasikan melalui aplikasi e-commerce, Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR), dan SiJukir.
Assesment dilaksankan dengan diskusi terbuka yang terdiri dari pihak yang sudah ditunjuk oleh kementrian Kominfo RI, yang terdiri dari pihak Kantor Staff Presiden, pegiat Komunitas, Akademisi, dan beberapa kementrian terkait. (LNG04)
