"Ini kantor apa kuburan, kok satupun anggota DPRD di kantor sebesar ini, dan ini hari kerja. Bagaimana bisa masyarakat NTB mau menyampaikan aspirasi kalau anggota dewannya tidak ada," kata Ketua Aliansi Pembela Pahlawan, Budi Satriyadi dengan geram.
Ia mengungkapkan bahwa, DPRD Provinsi tidak menghargai niat untuk menyelesaikan masalah nama bandara ini dengan baik, justru DPRD provinsi diduga berat sebelah dalam menangani masalah ini.
"Niat kami audiensi hari ini menyelesaikan permasalah dengan cara baik-baik, tapi tidak ada satupun anggota dewan dari 65 orang yang mewakili masyarakat NTB di kantor ini. Kalau begini caranya, kemana kami mengadu. Kami tidak percaya lagi dengan dewan di sini," ungkapnya.
Ditemui oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi, Aliansi Pembela Pahlawan menyampaikan kekecewaannya terhadap Ketua DPRD Provinsi NTB yang tidak ada di kantor.
"Tidak mungkin semuanya, di waktu yang bersamaan memiliki kegiatan, kami sangat kecewa. Tidak ada negosiasi lagi, aksi kami jumat depan tidak bisa dibendung. Kalau surat rekomendasi tidak di keluarkan, maka kami akan duduki gedung DPRD tanggal 24 Januari 2020," tegas Budi.
Di tempat yang sama, H.Irzani mengecam sikap Bupati Lombok Tengah yang menolak menandatangani pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bizam.
