Newsmetrontb.com_ LONBOK TIMUR NTB Kapolres Lombok Timur bersama sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Lombok Timur mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Selong dalam agenda yang disebut sebagai silaturahmi dan penguatan sinergitas antarinstansi.
Kunjungan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung sehari setelah sidang perkara wartawan Mughni Ilma di PN Selong, yang digelar pada Senin, 7 September 2026.
Dalam dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui kanal resmi, terlihat Kasat Reskrim Lombok Timur berada berdampingan dengan hakim ketua yang menangani perkara Mughni Ilma.
Posisi keduanya dalam dokumentasi tersebut belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pembicaraan mengenai perkara Mughni ataupun bentuk intervensi terhadap proses persidangan.
Namun, kedekatan waktu antara persidangan dan kunjungan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak-pihak terkait.
Disebut Silaturahmi dan Sinergitas
Dalam keterangan kegiatan, kunjungan Kapolres bersama jajaran PJU disebut sebagai upaya mempererat komunikasi dan sinergitas antara kepolisian dan pengadilan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan disebut ditujukan untuk mendukung kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta penegakan hukum di wilayah Lombok Timur.
Belum diketahui secara terbuka apakah pertemuan tersebut hanya membahas agenda kelembagaan secara umum atau terdapat pembahasan mengenai perkara tertentu yang sedang berjalan di PN Selong.
Pertanyaan di Balik Pertemuan
Perkara Mughni Ilma sendiri masih berada dalam proses persidangan ketika kunjungan tersebut berlangsung.
Karena itu, beberapa hal menjadi penting untuk diklarifikasi.
Apakah hakim ketua perkara Mughni memang hadir sebagai bagian dari agenda kunjungan tersebut?
Apakah Kasat Reskrim sempat melakukan pembicaraan dengan hakim ketua?
Apa saja pokok pembicaraan antara jajaran Polres Lombok Timur dan PN Selong?
Apakah perkara Mughni Ilma dibicarakan dalam pertemuan tersebut?
Jika dibicarakan, dalam kapasitas dan konteks apa perkara yang sedang disidangkan itu menjadi bahan pembicaraan?
Pihak PN Selong juga perlu menjelaskan apakah pertemuan tersebut merupakan agenda rutin antara lembaga peradilan dan kepolisian atau terdapat agenda khusus yang melatarbelakanginya.
Demikian pula pihak Polres Lombok Timur perlu memberikan penjelasan mengenai tujuan kunjungan dan materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau intervensi, melainkan untuk memastikan bahwa proses peradilan perkara Mughni Ilma tetap berlangsung secara independen dan transparan.
Hingga kini, dokumentasi pertemuan hanya menunjukkan adanya pertemuan kelembagaan. Tidak terdapat bukti dalam dokumentasi tersebut yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa perkara Mughni Ilma dibahas ataupun bahwa terdapat intervensi terhadap majelis hakim.
Konfirmasi dari PN Selong, Polres Lombok Timur, serta pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan diperlukan untuk menjelaskan konteks sebenarnya. ( red )
@lombokepo
