Mataram - Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) Provinsi NTB tuntut Gubernur segera membantu menyelesaikan permasalahan Pengprov secepatnya. Pasalnya, permasalahan antara pengprov dengan kadispora sudah berjalan cukup lama.
Dijelaskan Agus Suharyan, selaku pelatih kempo bahwa NTB ini memiliki pemusatan pelatihan setiap tahunnya. Bahkan setelah selesainya PON 2016 lalu, di tahun 2017 sampai seterusnya pelaksanaan pemusatan pelatihan ini tetap diadakan.
Namun yang menjadi kendala dalam proses pelatihan dijelaskan Agus kepada wartawan (16/6), bahwa pendanaan yang tidak jelas dari pihak Kadispora maupun KONI. Berawal dari dana yang disepakati dewan saat itu sejumlah 5M, namun yang diterima pihak Pengprov sebesar 3M. Selain itu terdapat timpang tindih informasi antara pihak KONI dengan Kadispora terkait jumlah pencairan dana tersebut.
"Jadi sudah ketok palu sama dewan kita dapat dana itu 5M, setelah itu dari 5M saat itu cuma cair 3M walaupun kemudian bahasa ini yang kita tidak pahami dari Kadispora dan KONI, bahasanya KONI dapat 3M dan tambahan 350jt. Kemudian ada statemen dari bu Kadispora bahwa uang itu sudah dikeluarkan sebesar 4 sekian Milyar. Jadi ada ketimpangan antara dispora dan KONI", tuturnya.
Selain itu, di tahun 2020 ini Pengprov mendapat kucuran dana kembali sebesar 10M, namun proses pencairannya sangat bertele-tele dan tidak sesuai harapan, sedangkan jumlah yang diterima Pengprov sebesar 4,7M dengan alasan anggaran dana dipotong ke kasus Covid-19 yang sedang menjadi pandemi saat ini.
Dibidang olahraga saat ini, Pengprov sangat kekurangan fasilitas. Dijelaskan untuk peralatan latihan saja tidak ada bantuan dari Dispora, bahkan saat para atlit mempersiapkan diri menghadapi PON 20 besok, dana yang di berikan sangatlah minim.
"pada saat kita mau berangkat pra PON , kita berharap bahwa peran koni karna atlit-atlit kita banyak ikut pelatda itu banyak untuk membantu pendanaan, tapi karna dana yg tidak ada kita cuma diberikan rata2 10jt per cabor." jelasnya.
"Jujur saja untuk cabor rata2 harus siapkan 200-350jt untuk berangkat pra pon" sambung Agus menegaskan.
Yang lebih disayangkan pihak pengprov adalah sikap kadispora. Menurut pihak pengprov kadispora sangat tidak bijak mengambil sikap dalam permasalahan ini, selain janji pencairan dana yang terus diulur-ulur oleh pihak kadispora, pengprov mengutarakan kekecewaannya terhadap ucapan-ucapan kadispora di beberapa media dan forum resmi terkait tarik ulur pendaan tersebut.
Terakhir Agus menuturkan bahwa Pengprov sangat ingin berhadapan langsung dengan gubernur NTB agar mendapat solusi terbaik, dan berharap gubernur dapat segera membantu menyelesaikan masalah ini.
"kita mau minta pak gubernur supaya menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Apabila tidak, kita sepakat untuk tidak ikut PON 20" Tutupnya.
(Red/LNG04)
