Lombok Timur - Ratusan massa aksi damai yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Masyarakat Toya ( GPMT) berkumpul memenuhi perempatan Desa Toya sebagai Titik kumpul massa Aksi sebelum menuju kantor desa Toya untuk menyampaikan Aspirasinya,Selasa 16 Juni 2020.
Para orator yang yang terus lantang menyuarakan beragam tuntutan dan keluhan Masyarakat Toya sekaligus menagih janji kepala desa Toya perlahan bergerak menuju Kantor Desa Namun Secara Tiba-tiba aparat Kepolisian berupaya meredam massa aksi yang akan menuju kantor desa Toya, dengan alasan keamanan dan mengantisipasi tindakan anarkis dari massa aksi.merasa dihalangi gesekan antara massa demonstran dan pihak kepolisian pun tak dapat dihindarkan.
L. makwil Jayadi,Juru bicara massa aksi, menyayangkan sikap pihak kepolisian yang dianggap terlalu masuk kedalam gerakan massa aksi. Sehingga tujuan massa untuk menyampaikan Aspirasinya ke kantor desa Toya tidak bisa terpenuhi.
Presma UGR itu juga menyesalkan sikap pihak kepolisian yang menjemput dan ngotot untuk mengajak diskusi Pihak pihak yang menjadi inisiator aksi, tepatnya satu hari sebelum hari aksi dilaksanakan.
Presma yang pernah menjabat ketua E-KOM LMND UGR ini juga mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tentu menjadi tanda Tanya bagi kita semua. “Ada Apa Ini? “. ungkapnya.
Orasi di lanjutkan diperempatan desa toya, sambil membagikan selebaran dan membawa pamflet untuk diberikan dan di tunjukan kepada masyarakat banyak. Kemudian massa aksi dialihkan ke masjid Al-Mutaqqin desa Toya untuk berdialog dengan kepala desa.
Sekitar 40 menit kemudian, massa aksi ditemui kepala desa dan mendengarkan Aspirasi pemuda.
Perwakilan pemuda Desa Toya ,menyampaikan bahwa data penerima bantuan sosial, baik PKH,BPNT,BLT DD,JPS Gemilang, JPS APBD kabupaten Lombok Timur dinilai belum terbuka sepenuhnya, bahkan masih banyak data yang double. Ungkapnya, oleh karena itu mereka menuntut transparansi pihak pemerintah Desa Toya.
Lebih teknis Ia mendesak Pemeritah Desa menempelkan nama penerima manfaat di dipapan pengumuman, agar masyarakat bisa melakukan pengecekan data tersebut, selain itu ia juga menegaskan agar Pemdes memberikan data penerima bantuan sosial tersebut, dalam bentuk hard file dan soft file.
Aksi Pemuda Toya ini tidak hanya menyoal Bansos. Namun mereka mendesak Pemdes untuk normalisasi air bersih, yang menjadi janji utama kampanye ketika ajang Pemilihan Kepala Desa. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak kejelasan anggaran BUMDES Desa Toya yang tidak bisa ditunjukan oleh Kepala Desa ketika audiensi berlangsung.
“ kami minta penjelasan pemerintah desa toya untuk menjelaskan dasar hukum penjualan Tanah milik Negara yang berlokasi di Dusun Pertemuan ( Lendang Manto ) Dan Tanah Penyangga Mata Air Yang Ada Di Aik Lomak “ Desaknya.
Sementara itu Kepala Desa Toya, Hanah menyampaikan bahwa masih banyak warga yang belum terakomodir dalam hal penerima bantuan tersebut, namun hal itu sudah diajukan kecuali ASN, TNI/POLRI.
“ saya akui 590 Kepala Keluarga yang ada di desa Toya yang belum mendapatkan bantuan, akan tetapi, nama-nama tersebut sudah kita ajukan kecuali ASN,TNI/POLRI. Semoga mereka semua dapat bantuan”. Ucapnya.
Perlu diketahui, bahwa Desa Toya terdiri dari Sembilan dusun, dengan jumlah KK sebanyak 2681 kepala keluarga. Adapun rincian yang mendapat bantuan adalah program PKH sebanyak 644 KK, BPNT sebanyak 139 KK, BST 379 KK, BLT DD 381 KK, JPS Gemilang sebanyak 131 KK dan JPS APD II Kabupaten Lombok Timur sebanyak 452 KK. Sedangkan yang belum dapat sebanyak 590 kepala keluarga.
Berdasarkan informasi yang diterima pemuda terdapat sekitar 30 orang yang mendapatkan bantuan ganda, namun mereka harus memilih salah satu jenis bantuan , kemudian pilihan bantuan yang dilepas akan dialihkan ke masyarakat yang belum menerima bantuan.
(cr-sal/LNG04)
