HEADLINE NEWS

Sosialisasi Hasil Kerja Tim Apraisal, Bupati Sampaikan Harga Obyek Tanah Lokasi Bandara


Sumbawa Barat
- Jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama unsur Forkopimda melaksanakan buka puasa bersama di Desa Kiantar yang dirangkaiakan dengan sosialisasi hasil penilaian harga Tim Apraisal pada obyek tanah yang menjadi lokasi pembangunan bandara. 

Selepas pelaksanaan shalat taraweh, kegiatan sosialisasi berlangsung di lapangan Desa Kiantar. Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, ST., M.Si.

Dalam kesempatan pemaparan, Sekda mempersilahkan kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala BPN KSB menerangkan langkah yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat adalah sebuah terobosan yang harus didukung semua pihak. Contoh nyata adalah Bandar Udara Internasional Lombok yang ada di Desa Tanah Au Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitar. 

Langkah yang di lakukan oleh Bupati tentu akan menjadi harapan bagi anak cucu dimasa yang akan datang. Kedepannya tentu akan membutuhkan banyak hal, Skill dan kemampuan masyarakat setempat harus terus ditingkatkan. Bidang pertanahan dalam hal ini melakukan pendataan secara fisik maupun yuridis, karena nantinya data yang ada akan menjadi acuan. Data dari pertanahan disusun berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak. Disebutkan juga bahwa saat ini tidak adalagi istilah ganti rugi, tetapi yang ada adalah istilah ganti untung.

Pada kesempatan ke-dua Sekda mempersilahkan Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono,S. Ik., MH dalam penyampaiannya, Kapolres menyampaikan bahwa dari hasil arahan Kapolri, saat ini negara sedang fokus pada penanganan Covid dan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional. Oleh karenanya arahan dari pemerintah pusat bahwa tugas Polisi adalah menjamin keamanan investasi.

Kapolres mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk bersyukur bahwa mega proyek dengan anggaran yang besar saat ini ada di Desa Kiantar. Tentu banyak efek positif yang ditimbulkan. Kapolres memberikan apresiasi kepada Bupati bahwa membangun bandara tidak mudah, dan alangkah naifnya kalau masyarakat tidak mendukung.

Sementara itu, Komandan Kodim Sumbawa Barat Letkol CZI Sunardi ST., MIP. menyampaikan bahwa keberadaan Poto Tano sebagai lokasi dibangunnya Bandara sangatlah repesentatif, karena Poto Tano merupakan pintu masuk investasi. Dengan keberadaan Bandara tentu akan turut mempermudah aktifitas TNI seperti misalnya droping kebutuhan TNI dari pusat. Ini sangat kami dukung, dan TNI akan tetap mengawal proses pembangunan Bandar Udara," ungkap Dandim, Rabu, (5/5).

Demikian pula Kajari Sumbawa Barat Suseno, SH., MH dalam pemaparan singkatnya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bandara di Desa Kiantar.

Sementara itu dalam kesempatan terakhir, Sekretaris Daerah mempersilahkan Bupati Sumbawa Barat untuk menyampaikan pemaparan tentang hasil penilaian tim Apraisal. Diawal pemaparannya Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin., MM menyampaikan rasa syukur bahwa saat ini hak-hak dasar masyarakat sudah bisa dipenuhi. Kebutuhan masyarakat seperti misalnya air bersih, sinyal, akses jalan, listrik, dan berbagai kebutuhan lainnya sudah dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat KSB. 

Hal tersebut tentu merupakan buah pengorbanan dari masyarakat yang rela menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam proses pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, demi untuk kepentingan masayarakat yang lebih luas. Untuk mengisi pembangunan di KSB, Bupati menyampaikan bahwa harus ada terobosan. Salah satunya yaitu bagaimana agar masyarakat Sumbawa Barat memiliki Bandara yang representatif dan layak untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sumbawa Barat. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sejak tahun 2005, salah satu alternatif lokasi bandara telah ditetapkan di Kecamatan Poto Tanono, dan Revisi RTRW terakhir pada tahun 2020 lokasi Bandara tetap berada di Kecamatan Poto tano.

Dijelaskan Bupati bahwa untuk realisasi Bandara tersebut telah dilakukan berbagai upaya keras untuk mengundang investor dalam membangun Bandara. Yang ada sebelum-sebelumhya selalu menjanjikan, dan setelah itu tidak ada kabar lagi. Pembangunan Bandara saat ini sangat berkorelasi dengan kebijakan pembangunan Smelter di Kecamatan Maluk. Bulan Oktober 2021 smelter mulai bergerak, jadi keberadaan Bandara yang representatif sangat dibutuhkan. Oleh karenya, diharapkan kepada masyarakat agar jangan ada lagi keraguan, dan perlu adanya kesepahaman antara pemerintah, investor dan masyarakat.

Terkait pembebasan lahan, Bupati menerangkan bahwa masyarakat tidak akan dirugikan. Harga ditentukan diatas nilai transaksi berjalan. Secara moral, etika dan ilmu, yakin bahwa angka yang dihasilkan sudah mempertimbangkan berbagai hal melalui kajian dan pemetaan yang dilakukan oleh KJPP/Apraisal. Mereka menilai per bidang tanah. Memang sebelumnya tidak bisa lebih awal disampaikan kepada warga pemilik lahan, karena harus diikat terlebih dahulu dengan titik koordinat.

BPN dalam hal ini sudah mengukur. Untuk mempermudah komunikasi proses pembebasan, telah dibentuk tim 12 untuk menjembatani dan menjadi saluran komunikasi dengan warga terutama pemilik lahan. Disampaikan oleh Bupati bahwa lahan yang dibutuhkan untuk runway dan segala kebutuhan pembangunan bandara yaitu sepanjang 2,5 km, dengan luas lahan 64 hektar. Tetapi dengan pertimbangan dan masukan dari warga agar keberadaan tanah untuk dapat diambil semua, sehingga ketika dijumlahkan semuanya menjadi 124 hektar.

Terhadap pemberlakuan harga Bupati menyebutkan Harga rata-rata terendah per hektar yaitu Rp. 427.000.000, dan harga tertinggi Rp. 527.000.000 per hektar. Harga tersebut adalah harga yang sudah baku sehingga Bupati menyampaikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk di debat. Tim apraisal yang mengeluarkan keputusan tersebut sudah memastikan bahwa penilaian harga dilakukan secara professional tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, jadi tidak ada ruang lagi untuk didebat.

Untuk proses selanjutnya, Bupati meminta kepada Kepala Desa untuk membuat posko khusus nantinya ketika proses pembangunan sudah dimulai, karena akan ada pungutan atau retribusi yang harus diatur sebagai dampak ikutan dari proses pembangunan Bandara nantinya. Bupati menutup pemaparannya dengan mengajak seluruh pihak terutama masyarakat Desa Kiantar agar mendukung sepenuhnya proses pembangunan Bandara tersebut.(LNG05/Prokopim)

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Contact Form

Name

Email *

Message *