Mataram- - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam pertemuan dengan TPID Provinsi NTB sampaikan akan siap kawal Program pemerintah pusat untuk stabilitasi harga beras di NTB, berlangsung di ruang kerjanya pada Senin, 13/11/2023.
“NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabiliasi harga pangan” Terang Miq Gite
Dalam pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat Gubernur Miq Gite juga memberikan arahan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh kedepan serta memberikan dukungan penuh untuk mempertahankan NTB menjadi lumbung pangan nasional.
“Kedepan NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, Ketersediaan pangan, dan Mekanisme kerja Bulog NTB” Jelas Miq Gite kepada Tim TPID.
Di sisi lain pemerintah hadir melalui beberapa program diantaranya bantuan pangan 10 kg / KPM dimana NTB ada sekitar 603 rb warga dapat secara gratis setiap bulannya. Lalu yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan beras di pasar- pasar melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan terakhir melalui pasar murah ke desa-desa.
Untuk pelaksanaan program tersebut di butuhkan stok beras yang cukup guna menjaga inflasi dan membendung kenaikan harga beras. Kurang lebih 8.700 ton beras di salurkan Bulog setiap bulannya di NTB atau sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB sejumlah 45.000 ton beras setiap bulannya.
Bantuan pangan awalnya dilaksanakan sampai dengan Bulan Nopember 2023. tapi melalui Rapat Koordinasi terbatas Presiden memerintahkan bantuan pangan dilanjutkan sampai dengan Desember 2023 dan di lanjutkan kembali dari januari sd Juni 2024. bantuan pangan ini dilanjutkan karena dirasa efektif membendung kenaikan harga beras di pasar.
Dengan dilanjutkannya bantuan pangan ini tentunya ketersediaan stok di hitung kembali di Bulog Provinsi NTB. Saat ini Bulog memiliki stok beras 15.775 ton. Apabila dikeluarkan setiap bulan sejumlah 8.700 ton maka akan bertahan/cukup sampai dengan akhir Desember 2023.
Disisi lain pemerintah pusat meminta melanjutkan bantuan pangan agar stabilitas harga di tahun politik tetap terjaga demi menjaga kondisifitas Negara dan inflasi terkendali. Selain itu melalui rilis resmi Badan Pangan Nasional memperkirakan panen akan mundur 2 bulan menjadi bulan Mei 2024 karena pengaruh elnino.
Oleh sebab itu, untuk menjaga inflasi harga beras dan kondisifitas negara dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk NTB dari provinsi lain untuk kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar dan Gerakan Pasar Murah di Desa-desa.
Penambahan ini sangat realistis mengingat memang panen di wilayah NTB 3 bulan ke November 2023 sampai dengan Januari 2024 masih di bawah kebutuhan konsumsi NTB sehingga perlu penambahan stok CBP.
Stok CBP ini akan masuk di pertengahan Desember 2023 dan akan disalurkan untuk program pada bulan januari sampai dengan maret 2024 dan tidak akan mengganggu pembelian Bulog NTB pada panen raya Mei 2024.
Disambung Penjabat Gubernur Miq Gite sampaikan program pusat dan daerah harus di dukung. program tersebut sangat baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik. Ego harus di kesampingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas agar harga beras segera stabil dan terkendali.
“Program pusat dan daerah kita harus sama dan di dukung, program-program ini baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik ini” Tutup Miq Gite.
Pertemuan itu tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama antara Penjabat Gubernur Miq Gite dan TPID NTB untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan distribusi pangan yang efisien.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam pertemuan ini, NTB semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.
