Newsmetrontb.com_ POLRESTA MATARAM Upaya meningkatkan profesionalisme Polri dalam menangani aksi penyampaian pendapat di muka umum terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri di Gedung Wira Pratama Polresta Mataram, Selasa (02/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol. Saifuddin Muhammad, SIK., para pejabat utama, Kasat, Kasi, perwira Polresta Mataram, serta sejumlah peserta dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolresta Mataram menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan aksi agar dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Unjuk rasa merupakan hak konstitusi seluruh warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tahapan dan aturan yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Kombes Pol. Hendro Purwoko.
Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan lokasi berbagai instansi strategis yang kerap menjadi tujuan aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Polresta Mataram memiliki tantangan tersendiri dalam menyiapkan pola pengamanan yang efektif sekaligus humanis.
Menurut Kapolresta, diperlukan strategi yang tepat agar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjamin tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol. Saifuddin Muhammad menjelaskan bahwa penelitian dan evaluasi terhadap penanganan aksi unjuk rasa sangat penting dilakukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan metode pengamanan ke depan.
Penanganan aksi unjuk rasa harus dilakukan secara tepat dan profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas kamtibmas,” tegasnya.
Ia menambahkan, FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan, pengalaman, dan praktik terbaik dari satuan kewilayahan dalam menghadapi dinamika aksi massa yang terus berkembang.
Melalui diskusi tersebut, Puslitbang Polri berharap dapat merumuskan pola penanganan unjuk rasa yang semakin efektif, profesional, serta tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tujuan utama kegiatan ini adalah menemukan pola dan metode yang tepat dalam penanganan aksi unjuk rasa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan,” pungkasnya.
FGD tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan situasi sosial masyarakat sekaligus memperkuat pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan. ( red )
@lombokepo
