Mataram - Anggota Aliansi ( Pemuda NW NTB, Pemuda Daerah NW Se Pulau Lombok, Kampung Dongeng Mataram, Solidaritas Institut NTB, IPNW, BEM NTB Raya, KNPI Lobar)
Carut marutnya Kondisi pendidikan NTB saat ini tentu akibat dari ketidak mampuan perangkat kerja dinas dalam menjalankan program-program pendidikan. Dan tentu juga bagian dari tanggung jawab gubernur NTB yg tidak mampu melihat secara nyata kondisi pendidikan kita.
Gubernur selaku kepala daerah mestinya mampu mengevaluasi secara mendalam dan lebih menyeluruh.
Sampai saat ini, pendidikan NTB berada pada urutan 33 dari 34 propinsi yg ada di Indonesia. Patut dipertanyakan, Alokasi anggaran pendidikan yg sangat besar justru tidak selaras dgn hasil serta kualitas yang jauh dari harapan.
Penunjukan Kadis Dikbud harus mengedepankan profesionalisme, bukan karena kedekatan atau kesukaan.
Tokoh Pemuda Kota Mataram Budi Satriady menegaskan, sayangnya Dinas yg menjadi tulang punggung pendidikan justru dipimpin oleh seorang PLT dan tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengantarkan kualitas pendidikan NTB yg lebih baik serta Kabid-kabid yang tidak berkompeten bahkan kurang memahami tugasnya.
Aksi hearing kita hari ini merupakan aksi awal karena melihat dinamika yang terjadi di pendidikan kita di NTB, di bawah gedung lantai ini nyata kita lihat guru2 sebagai instrumen pendidikan terpenting juga mengeluh dan mengadu tentang pendidikan juga hal ini menjadi bukti langsung bahwa peranan dikbud sebagai user harus profesional juga, jangan ada kepentingan ataupun tendensi apapun. apalagi ada bahasa "pangeran" atau titipan seperti yang dipaparkan oleh anggota DPR NTB.
Budi dengan tegas mengatakan bahwa apabila dinamika seperti ini dipertahankan maka semua semakin amburadul dan meminta gubernur untuk mengevaluasi Semua Kabid dan PLT Kadis, karena sdh jelas tidak berkompeten dan tidak profesional mengurus pendidikan yang membuat pendidikan kita menjadi menurun.
Ratmaji (Tokoh Muda Lombok Barat) mengatakan bahwa Proses penunjukan kepala sekolah tingkat SMA/SMK juga seolah-olah dilaksanakan tidak dengan profesional, hal ini terlihat dari adanya kepala sekolah yang bermaslaah ditempatkan di sekolah favorit di Kota Mataram. Apakah prosesnya sesuai prosedur, ataukah ada dagelan semu yg diatraksikan dibelakang layar pendidikan, ataukah mungkin terjadi transaksi-transaksi gelap dalam penempatan kepala SMA/SMK.
Pungkas Ratmaji "Para lulusan SMK justru saat ini sangat kesusahan untuk mendapatkan lapangan kerja sesuai dengan keahliannya, ini tentu bagian dari ketidak mampuan kepala daerah utk membuka peluang lapangan kerja secara merata pada semua bidang".
Haerul Azmi Selaku Koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Pebdidikan dan Koordinator BEM NTB Raya menegaskan bahwa ada 32. 355 (data 2018-2019) dan dikawatirkan angka ini akan meningkat anak yg tidak mampu/dapat mengenya pendidikan menengah.
kondisi ini kan cukup fatal pada dunia pendidikan kita. Justru pemerintah kok menganggarkan Beasiswa Luar Negeri yang cukup besar. Padahal Gubernur pada janji politiknya saat kampanye "tidak akan menggunakan APBD utk mengirim mahasiswa keluar negeri". Buktinya 2020 justru anggarannya sangat besar, coba itu yg digunakan untuk memaksimalkan kesempatan belajar kepada anak bangsa NTB. Ditambahkan bahwa, sarana prasarana pendidikan dibanyak tempat masih sangat memperihatikan bahkan ada yang tidak layak digunakan, ya sudah pasti Gubernur NTB PHP.
Audiensi yang dilakukan oleh aliansi ke Komisi V DPRD NTB diterima oleh 5 anggota. Kehadiran teman-teman Aliansi sangat kami apresiasi setinggi-tingginya atas kehadirannya sharing informasi pendidikan kepada komisi V. Kami dari komisi V juga melihat semua program yang diturunkan sangat besar terkait peningkatan IPM NTB tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita lihat, pungkas H. Lalu Budi. Lalu Budi menambahkan bahwa kapasitas, kapabilitas serta integritas pelaksana pendidikan khusuanya NTB patut di pertanyakan. OPD yg sangat vital kok bisa amburadul pungkasnya.
Selanjutnya H. Bukhari Muslim (anggota komisi V) menambahkan bahwa Lulusan SMK merupakan anak bangsa yg dicetak utk siap kerja hasilnya kok terbalik, justru sebagai salah satu penyumbang angka pengangguran. Pemerintah provinsi harus serius membangun kerjasama dengan dunia kerja yg lebih intens.
H. Bukhari melanjutkan bahwa peringkat kualitas pendidikan NTB yang sampai hari ini pada urutan ke 33 dari 34 propinsi yang ada, kok tidak direspon bahkan pemerintah santai-santai saja menyikapinya, ini kan ada yang tidak beres tapi kok gak diurus secara serius.
tanggapan terakhir dari Ardiansyah anggota komisi V, pendidikan ini menjadi sektor utama utk meningkatkan kualitas masyarakat NTB. Kalau pendidikan kita carut marut seperti ini, sudah otomatis akan berdampak kepada kualitas masyarakat NTB secara keseluruhan.
Ardiansyah berharap kepada teman-teman Aliansi untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan saran dan data-data penting terkait pengelolaan pendidikan yang tidak sehat.
Kegiatan hearing kita hari ini merupakan aksi awal karena melihat dinamika yang terjadi di pendidikan kita di NTB, di bawah gedung lantai II ini, nyata kita lihat guru-guru sebagai instrumen pendidikan terpenting juga mengeluh dan mengadu tentang pendidikan juga, hal ini menjadi bukti langsung bahwa peranan dikbud sebagai OPD penanggung jawab pendidikan harus profesional, jangan ada kepentingan ataupun tendensi apapun, apalagi ada bahasa "pangeran" seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota komisi V DPRD NTB.
