Mataram - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Dewan Pers menggelar webinar atau seminar secara online tentang Reviu Hambatan Kebebasan Pers di wilayah bali dan nusa tenggara, Rabu (09/9/2020). Dalam seminar tersebut IJTI NTB mendorong kualitas kebebasan pers melalui peningkatan literasi bagi awak media dan masyarakat untuk memberi pemahaman tentang peran dan fungsi pers sebenarnya.
Anggota dewan pers selaku ketua komisi hukum dan perundang undangan, Agung Dharmajaya memaparkan berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 yang disusun oleh Dewan Pers, Bali adalah Provinsi dengan indeks skor terbanyak diangka 77,37, yang disusul oleh NTT dengan nilai 73,80. Sedangkan Provinsi NTB memiliki nilai indeks terendah wilayah BALI NUSRA dengan skor 73,71.
"Angka tersebut menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik, dan kita optimis kedepan akan terus meningkat, " ungkapnya.
Dalam webinar tersebut Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (IJTI NTB) menyampaikan tentang kondisi pers di NTB dengan menyoroti fungsi dan peran Pers sebagai kontrol sosial, dan juga masih rendahnya literasi, diukur dari rendahnya jumlah sertifikasi wartawan di NTB dan belum optimalnya literasi tentang peran pers di masyarakat.
Literasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kapasitas para jurnalis melalui Uji Kompetensi dan pelatihan jurnalisme warga yang harus dilakukan secara berkesinambungan.
"Dua hal itu menyebabkan menurunnya kepercayaan publik kepada media, karena kurangnya akurasi data, sehingga menimbulkan kegamangan di masyarakat, dan mereka mencari referensi sendiri," ungkap Ketua IJTI NTB Riadis Sulhi di sela sela webinar.
Karenanya melalui kesempatan tersebut diperlukan adanya pemantik literasi yg harus dilakukan oleh organisasi media bersama pihak terkait, untuk mendorong insan pers agar mampu meningkatkan literasi tentang fungsi media diera konfergensi media saat ini.
"Jurnalis harus tetap berintegritas dan tidak boleh luntur sebagai sebuah peradaban, oleh karena itulah literasi sangat penting untuk kita optimalkan," ujarnya.
Tak hanya itu, IJTI NTB juga mendorong agar media harus tetap menjaga idealisme dan independensi sebagai ruh dalam perkembangan media saat ini.
"Platform media boleh berubah, tapi jurnalis harus tetap berintegritas dan menjaga idealisme demi membangun iklim media yang positif," tegas riadi.
Menurut Kepala dinas komunikasi informatika dan statistik (Kominfotik) NTB lalu Gede Aryadi menjelaskan, sinergitas antara pemerintah dengan media sejauh ini cukup intens dilakukan, untuk menjamin kebebasan pers didaerah.
"Kita dengan media sejauh ini tetap melakukan sinergi dan kerjasama untuk membangun daerah," tuturnya.
Adapun dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, pemerintah Daerah juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat desa hingga ke pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.
"Kami telah terlebih dahulu membentuk PPID tingkat desa hingga ke lembaga publik informasi daerah sejak 2018 lalu, untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi," tutupnya.(LNG04)
